Ditemukan 51522 data
16 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116
14 — 0
terhadap Penggugatdalam hal keuangan; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengansekarang; bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, maka Penggugatkeluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya ; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
Halaman 8 dari 13perkawinan dan rumah tangga, sehingga jika halhal tersebut yang ternyatasudah tdak tidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnyaperkawinan itu sudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada faktafakta danpertimbanganpertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara riil telah pecah,setidaknya telah retak
Hermawan Ariady
Tergugat:
1.PT Surga Belitung Indah
2.Anterisno
3.Suliady
Turut Tergugat:
Dr Fransiscus Xaverius Arsin SH Notaris dan PPAT
152 — 25
Berkenaandengan hal diatas, mendasari Pasal 271 jo 272 Rv maka kamimenyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata yang sama, diajukankembali oleh Penggugat harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnB.4.
Fransiscus Xaverius Arsin (Turut Tergugat)Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Tdnyang mendasari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat danIl sebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkanNotaris Ny. Linawati Hasan, SH. yang Surat Kuasa Khusus dimaksud diakuidan dibenarkan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan Akta Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H. Nomor 3 tanggal7 September 2006 yang menyatakan bahwa Tn.
Mendasari Akta Nomor 3 tersebut maka YANG DILAKUKAN OLEHTergugat II (Penerima Kuasa) adalah sebagai berikut :a. Mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT SurgaBelitung Indah pada tanggal 28 Agustus 2017 di hadapan Notaris DR.Fransiscus Xaverius Arsin yang bertempat tinggal di Jalan DR.Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnMamaliwe Raya Nomor 17C Grogol Jakarta Barat.
Mendasari gugatan Penggugat sebagaimana Angka 10, 11 dan 12diatas dijawab sendiri oleh Penggugat sebagaimana GugatanPenggugat Angka 4 dan 5 yang intinya adalah ada pengakuan danmembenarkan surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat IIsebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dibuatoleh Notaris Ny.
yakni menjual / memindahkan / mengalihkan / dan atau melepaskan hakatas saham;Menimbang, bahwa selanjutnya yang tidak dibantahkan oleh paraTergugat dan Turut Tergugat di dalam posita Penggugat menyebutkanHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnPenggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II melalui SuratKuasa Nomor 3 tertanggal 7 September 2006 untuk menjual / memindahkan /mengalinkan dan atau melepaskan hak atas 100 (seratus) lembar saham yangdimiliki oleh Penggugat, maka mendasari
14 — 0
Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1. Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satusama lain selama 1,5 tahun dan telah saling jatuh cinta;2. Pemohan ingin melindungi calon istri kedua dari perbuatan maksiat;. Bahwa calon istri Kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabila sudahdiberi izin oleh Pengadilan;.
38 — 29
menginap di Hotel Harmonidan ditempat tinggal sewaan didaerah Loa Duri Tenggarong Samarindasampai Saksi 1 melahirkan, kemudianpada tanggal 10 .Mei 2009 Terdakwadan Saksi 1 melaksanakan nikah siridan pada tanggal 13 Agustus 2009Terdakwa berpisah dengan = Saksiidengan alasan Terdakwa akan tugasoperasi dan menunggu proses. nikahkantor, selama itu Terdakwa tidakpernah memberi nafkah = lahir danbathin kepada Saksi 1 dan anaknya.Bahwa berdasarkan uraian fakta dalamsurat dakwaan tersebut diatasdengan mendasari
90 — 10
Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Penggugatberpendapat gugatan
yangdidasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Kesatu:Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana terdapat subyekhukum yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, yaitu Lk.RamliDg.Nya'la atau ahli waris dari Pr.Batanang sebagai pemilik awal objeksengketa kemudian menjual kepada Nimbang Bin Sangkala atau orangtua Para Tergugat sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 15Juli 1963 ;Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari
gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Tergugatberpendapat gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnyaberdasar untuk ditolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidakdapat
terkhusus Turut Tergugat I menyatakan bahwapemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini adalahPenggugat akan tetapi merupakan hak dari Penggugat untukmengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat tersebut, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat siapasiapa pihak dalamperkara ini tidaklah terjadi kurang pihak ;e Terhadap eksepsi kedua, Majelis berpendapat eksepsi itu jugatidak beralasan dikarenakan Penggugat dipandang sudahcukup menguraikan gugatan, sedangkan mengenai dasarhukum dan peristiwa yang mendasari
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
seadiladilnyaberdasarkan keadilan dan kebenaran (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui dalam Jawaban ini;Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 1 dan point 2, dapat diterima untukdijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena merupakan hakPenggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini mendasari
SPB/03/M.PANRB/10/2011, No. 48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011, No. 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan PemerataanGuru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tegal sedang melakukanproses penataan yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan regulasiproduk hukum dan pendataan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerahyang mendasari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman PerhitunganJumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah dan
DalamKeputusan ini disebutkan dalam Lampiran Il, bahwa Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan Untukmenandatangani mutasi tempat kerja Guru dan PNS Golongan , Golongan Il,Golongan Ill, dan Golongan IV ( yang tidak menduduki jabatan struktural ) dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;Bahwa pengalihan tugas Penggugat tersebut diatas juga mendasari ketentuanPasal 22 UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang
60 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.
Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.
Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang
20 — 30
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I02
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Syahril
56 — 20
Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer
16 — 5
tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
7 — 1
Menurut berita acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT setempat Penggugattidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari
TINTIN PRIATIN binti UMAN SOMANTRI
Tergugat:
PEMERINTAH PUPR SATUAN KERJA WADUK JATIGEDE
28 — 6
juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari
46 — 30
Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer 102 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotikajenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui mengkonsumsi shabu namun hakim wajib8membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yanglain.
Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkaraPembanding ini, ternyata dalam putusan Hakim Pengadilan Militer 02 Medan tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alatbukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan saksi1, Saksi 2 dan saksi3dengan Keterangan Terdakwa/pembanding dan barang bukti yangada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bertitik tolak dari uraian
Mendasari pasal 194ayat (1) huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusanpemidanaan yang disusun Majelis Hakim sebenarnya sudah9tidak memedomani pasal tersebut di atas, karena terjadipertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasarpemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1)UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankan sesuaidengan rol/ jiwa dari pada pasal 127 undangundang No 35tahun 2009 itu sendiri.
82 — 31
Terdakwa yaitu dari tanggal 30 September2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tigabelas) hari sehingga pembuktian unsur Keempat tentang lamanyaTHTI yang diuraikan juga pada fakta unsur tersebut diatas yaitu13 (tiga belas) hari Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca dan mendasari pada fakta hukum dalam putusan tingkatpertama berpendapat ditemukan ada kekeliruan dalam perhitunganlamanya THT!
dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan (Vide halaman 12/13), sehingga Majelis Hakim TingkatPertama berpendapat unsur kedua : Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.Bahwa atas ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertamamembaca dan membuktikan unsur kedua tersebut, maka MajelisHakim Tingkat Banding mengambil alin tentang pembuktian unsurkedua dakwaan Oditur Militer yaitu : unsur Kedua Dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan mendasari
Bahwa Terdakwa yang masih berusia sangat muda diberikesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, hal ini sesuaitujuaan pemidanaan yaitu membina orang yang kurang baikmenjadi lebih baik atau yang kurang berdisiplin menjadi lebihberdisiplin sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.Dengan mendasari alasanalasan tersebut diatas, maka Terdakwadipandang masih layak diberi kesempatan terakhir untuk tetapmengabdikan dirinya kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, sehinggapenjatuhan pidana Tambahan kepada Terdakwa
45 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
padatanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Militer ll12 Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang wakitu dan dengan cara menurut UndangUndang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum atas perkara tersebut, dalam mendasari
Cara hidup/kesusilaan/adat dan kepatutan yang dapat mempengaruhi.Dengan demikian bahwa mendasari terhadap keberatankeberatan sebagaimana terurai di atas, sangat wajar jika Pemohon Kasasi dalam memutusperkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menunjukkan kekhilafandan atau kekeliruan yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telahsewenangwenang dan atau telah melampaui batas kewenangannya dalammenjatuhkan putusan tersebut hal ini jelas sangat merugikan dan jauh dariterpenuhinya rasa keadilan
Dengan demikian, mendasari ketentuan Pasal 26KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Il dipidana, maka Terdakwa Ildibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2999 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah garapan makamengacu / mendasari pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaSulawesi Selatan dan Tenggara No. 75/XVIII/170/4/1964 tanggal 5November 1964, yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi Sulawesi Selatan (Muh. A.
Razaq) memutuskan dalam diktumkedua huruf (d) : bahwa yang menerima wajib mengiyakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.Bahwa mendasari ketentuan tersebut di atas, ternyatalah bahwa saksidengan fakta dipersidangan mendasari keterangan para saksi maupunpengakuan Penggugat sendiri bahwa sejak Tahun 1976, Penggugat telahmeninggalkan tanah obyek sengketa (tanah garapan) tersebut, karenamembuka lahan lagi di Bonto Marannu dan tidak pernah kembali lagiuntuk melakukan penggarapan terhadap tanah
48 — 4
TELO bin NGADIYOdan dan dua orang lainnya (BUDI NURYADI alias PAK GURU binSUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIE) melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruhdi atas alas dengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepanBandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasang memasang uangdi gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandar sedangkan judiyang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh
PAK GURU bin SUKARDI melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruh di atas alasdengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepan Bandar dalam keadaantertutup, selanjutnya pemasang memasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikutberjudi dengan bandar sedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angkamata dadu yang keluar dari dadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya :penebak menebak angka yang keluar dari bandar adalah angka 1 sampai
PAK GURU bin SUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIEmelakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara pertamatama Bandarmengopyok dadu yang ditaruh di atas alas dengan ditutupi tempurung kemudiandiletakkan didepan Bandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasangmemasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandarsedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya : penebak menebak angka yangkeluar dari bandar
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Judex Facti Dalam Putusan Mengenai Pokok Perkara Telah Salah Dalam MenerapkanHukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Onvoeldoende);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, dan mendasari
fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan JudexFacti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2 Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Mengabulkan eksepsi Para Tergugatdan Turut Tergugat/Para Pembanding, tentang masih adanya pihak yang harus1415ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (exeptio plurius litis consorsium),membuktikan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari
Sehingga berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata, keterangansaksi tersebut tidak dapat dibenarkan;8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanya kelalaianJudex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehingga memberikanpertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan Judex Factimenjatuhkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut dapat
8 — 10
, tempat kediaman kecamatan Jonggol KabupatenBogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PengadilanAgama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2183/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari