ELKANA PINALIA, yang menyatakan pernah ditambangseaikit dibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangattidak adil (onrechtwardig) dan telah salan dalam menentukan hukumnya, yaknidengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan(Vernietigbaar);

Karena itu pula Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, danPasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Adapun keberatan dari Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR SamarindaKelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, dapat kamiuraikan sebagai berikut:.

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas1A Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020 adalah sangatmenyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtyaaraig) oleh karenanyaputusan Judex Facti tersebut cacat hukum dan dapat di batalkan(Vernietigbaar);Jika yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanyalahpermasalahan tanda tangan yang tidak memenuhi asas keseimbangan dantidak memenuhi asas adanya kesepakatan kehendak, bagaimana dengan asasasas hukum

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1ANomor 87/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepadaPenggugat/Terbanding;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequa et Smro) menurut hukum,keadilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/Naar goede/ustitie rechtdoen);Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semulaPenggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:A.

Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A mengabulkangugatan untuk sebagian;2. Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A menyatakanperjanjian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugatsebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 12 April 2013 antara Tn.FLORIANUS ALUI sebagai Pihak Pertama dengan CV. DUNIA USAHA sebagaiPihak Kedua dibatalkan dengan konsekuensi hukum;3. Bahwamenolak gugatan untuk selebihnya;4.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor :1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca pula :A. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;B.

pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA ;Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdawa ;Bahwa unsur Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidakterpenuhi, karena terdakwa sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ), terdakwatidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yangdibuat oleh pejabat terdahulu ;Menimbang, bahwa Atas keberatankeberatan tersebut diatasPenasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor

dalam pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tidak Sependapat dengankeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwasebagaimana dalam Memori Bandingnya , Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlumengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secarautuh/lengkap pertimbangan putusan majelis hakim tipikor

Tipikor/2013./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh PenuntutUmum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS02 /TNGGA/ 03/2013, tanggal 18 maret 2013 yaitu, sebagai berikut :PRIMAIR :nono nnn nanan ee Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMIdalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

Pidana Mahkamah Agung 810 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 ), yangakan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangandan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksiandan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor

bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetapdinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanyaterhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang50Pengadilan Tipikor

Tipikor, masing masingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 01 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smdaputusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal26 Februari 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu oleh HALIFAH, SH.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor:28/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 4 Maret 2016 ; 6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016, No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasartersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Pebruari 2016 No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., dan Surat Surat

SIUNG;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI AYUPAKRAWATI; Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah); Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps., tanggal 2Pebruari 2016 yang amar sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa Drh.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim TinggiAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai HakimAnggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 5 April 2016 telahdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

,serta dalam hal PT Sumigita jaya tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka PT SumigitaJaya dipidana, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (8) UU Tipikor;Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yangmenyatakan :"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";Bahwa dalam perkara a quo siapakah yang menjadi

Pertimbangan Hukum Judex Facti Dan Judex Juris MemperlihatkanSuatu Kekhilafan Nyata Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena TelahMenerapkan UU Tipikor Dalam Hubungan Perdata Antara SwastaDengan Swasta Berdasarkan Kontrak1.1 Bahwa hubungan hukum Herland Bin Ompo selaku Direktur PTSGJ adalah karena hubungan keperdataan, yaitu PT SGJ sebagaipemenang tender/lelang yang diselenggarakan oleh PT.

) karena akibat tertipunya dia akan dapatmengurangi jumlah uang yang menjadi kewajiban kontraknya.Demikian pula setiap orang yang lalai membayar rekeningtelepon atau PAM atau tidak membayar pada waktu makan direstoran akan dapat diruntut melakukan Tipikor karena dalamtagihan tersebut ada komponen pajak penjualan/pajakpertambahan nilai (PPN) yang merupakan hak Negara;Berdasarkan Novum, tagihan PT.

Padahal filosofinyapasal 18 UndangUndang Tipikor tersebut hanya untukmengembalikan kerugian negara bukan untuk mendapatkeuntungan untuk negara. Berdasarkan hal tersebut PT SGJ atauTerdakwa seharusnya tidak dihukum membayar kerugian negarasebesar USS 6,900,929.67. jika PT. Chevron Pacific IndonesiaHal. 97 dari 136 hal. Put. Nomor : 29 PK/Pid.Sus/20156.8merasa dirugikan terhadap kegiatan bioremediasi, seharusnyaPT.

Aturan ini merupakan aturan hukum pidana materiilbukan hukum formil (acara) yang disisipbkan dalan Undangundang Tipikor;Bahwa dalam aturan hukum acara pidana pasal 143 KUHAP haruslahjelas nama Terdakwa dalam surat dakwaan.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umun,, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan TindakPidana

Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 12 November 2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 November 2015 s/d 11 Desember 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan tanggal 17 November2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari2016 ;.

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016No.44/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Mdn sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;Halaman 1.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor : 110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :M.Syarifuddin, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor M.Syarifuddin, SH dan Rekanyangberalamat di Jalan Tamtama No.20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR

Musnah.37/ PPNS-Kan/ Lan.2/ PW.511/ XI/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1 A sesuai Surat Penetapan Wakil Kepala Pengadilan Negeri/ HI/ PERIKANAN/ TIPIKOR TANJUNG PINANG KELAS 1 A Nomor: 39/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN Tpg, tanggal 27 Nopember 2018.

,M.Hum.Panitera Penggantid.t.oNur Afifah, S.HUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 10 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 11 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA

:scccssseeseeee : Rp. 6.000,00JUMI AN... eee : Rp.166.000,00(terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah);Pada hari ini SENIN tanggal 17 Desember 2018Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyadiberikan untuk kepentingan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.407/Pdt.P/2018/PN Bgl

PUTUSANNomor : 318 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SUJOKO, S.T.

KegiatanPeningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027 / 693/DPU/2012tanggal 24 Juli 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor

Pasal 68 A Ayat (2) UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikarenakan tidak memuatpertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukumyang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agarMAJELIS HAKIM KASASI membatalkan Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Barat bertanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 04/PID.SUS/201 4/PT.PTK, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pontianak bertanggal

25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Pontianak bertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sebagimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf aKUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut

hukum yang fundamentalis sehinggamerupakan putusan yang keliru;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yangdimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidakmempertimbangkan dan mengabaikan faktafakta Hukumdalam persidangan yaitu :e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggausangat terpukul atas tas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwasehingga Putusan Pengadilan Tindak pidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 03/Pid.sus/Tipikor

Tipikor / 2012 / PN.AB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwaTerdakwa :Nama LengkapNama Lengkap WAHYU SUCIPTO ADI, STTempat lahir JombangUmur / tgl lahir 42 tahun / 07 Juli 1970Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Kebun Cengkih

Penyidik Kejkasaan Negeri Ambon dengan jenis Penahan Rutan sejak tanggal 09Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2012s/dtanggal 12 November 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahapsejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;4. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10Desember 2012s/d tanggal 8 Januari 2013;5.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejaktanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal10 Maret2013 s/d tanggal 8 April 2013;7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal9 April2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HERMANUS HATTU, SH.MH ; RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH; HERLY AKIHARY, SH; MARGARETHA de QUELJOE.

Tipikor/2012/PN.AB tanggal 10 Desember 2012tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :60/Pid.

Tipikor/2012/PN.AB,tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS26/AMBON/ 10/2012 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa,serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :MENUNTUT:1.

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 193/Pat.P/2019/PN Bgl

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANMUD TIPIKOR,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP: 19651120 198903 1 004.Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 883/PID.B/2021/PT MKS

Nomor 594 PK/Pdt/2018Kembali yang merupakan ahli waris dari Razali bin almarhum Syamsudin/Tergugat ; Membatalkan putusan Putusan Pengadiilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor78/PDT/2013/PT BNA tertanggal 20 Juni 2014 juncto Putusan PengadilanNegeri Calang Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Cag., tertanggal 29 Juli 2013antara Imran H Bin almarhum Husein lawan Razali Bin almarhumSyamsudin, dan kawankawan;Atau: Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

Praperadilan samasekali tidak melakukan suatu bentuk upaya atas keberadaan praperadilan yangdiajukannya, sehingga dapatlah dinilai bahwa Pemohon tidak secara sungguhsungguh melakukan permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan alamat Kuasa HukumPemohon Praperadilan tidak diketahui, mengakibatkan Pemohon tidak menghadiripersidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya sehubungan dengankeberadaan pokok perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kePengadilan Negeri/Tipikor

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNomor:. 14 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 4 April 2016, yang menerangkanbahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 4 April 20166.

Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, kepada JaksaPenuntut Umum dengan surat tanggal 21 April 2016, Nomor:.

Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugatsaat ini dipenjara dan Tergugat sekarang berada di RUTAN KotaSamarinda, Tergugat dinyatakan bersalah atas kasus TIPIKOR dan telahdivonis 12 (dua belas) tahun lamanya;5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugatberpisah karena Tergugat ditahan dan sejak saat itu antara Penguggatdan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangansuami Istri yang sah;6.

2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja dikenai Pemutusan HubunganKerja oleh Termohon Kasasi/Pengusaha yang diberitahukan padatanggal 4 Maret 2016 dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialdiajukan tanggal 18 Juli 2017 karena dijatuhi hukuman pidana olehPengadilan Tipikor

;Bahwa objek sengketa a quohanya bersifat rekomendasi dan informatif,yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindaklanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor; Bahwa sifat objek sengketa a quo (LHAI dan LHPKKN) yang hanya bersifatrekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlihat secara nyata dalam prosespenggunaannya (tindak lanjutnya) yaitusetelah diserahkannya objek sengketa aquo kepada penyidik,

KALIMANTAN BARAT TENTANG .....; Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru danmenyesatkan karena Penggugat telah menafsirkan ketentuan peraturanperund angundangan berdasarkan kepentingan Penggugat semata; Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat bukan audit terhadap wajibbayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi audit tersebut dilakukanterhadap suatu kasus TIPIKOR

Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (PenuntutUmum) yang didukung oleh alatalat bukti yang kuat serta hakim memperolehkeyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut,walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor; Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat adalah gunamelaksanakan perintah undangundang di bidang hukum pidana (UU Tipikor,Bahwa Tergugat harus mendapat perlndungan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat

(2) hurufe UU Tipikor yang menyatakan: hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : LD) cag weene rene nnn cence nnn nce ne nce nce nnn nnn nn nen ene nen neem ne nnenennnnnes2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; ; Serta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapanPenggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upayahukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP;Dengan demikian, tidak ada kaitannya antara penetapan Penggugat sebagaiTersangka dengan terbitnya objek sengketa a quo, sehingga objek sengketa a quotidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materilkarena objek sengketa a quo tidak mengakibatkan ditetapkannya Penggugat sebagaiTersangka dalam perkara Tipikor