Tahun 2017 akan menimbulkan banyak dampak baik darisisi keuangan dan administrasi (Penggugat) sehinggamenimbulkan kerugian terhadap Penggugat sendiri dari sisiHukum dimana fakta Hukum Penggugat tidak ada dirugikanseperti mengembalikan apa yang sudah Tergugat terima darisisi keuangan kepada Negara;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:87/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 12 April 2018 tersebutTergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor

KeputusanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riauyang terkena tindak pidana korupsi yang telah berkekuatanHukum tetap;Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 ( VideT23 ) perihal Informasi Status Kepegawaian ;Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor :005/BKD/6.1/1X/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T24) agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan KasusKepegawaian yang terlibat TIPIKOR

Bukti T7 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VIII/2018/2 5.13 tanggal 24Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat Tipikor dan Pidana Umum PNS PemerintahProvinsi Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi RiauNegara (sesuai dengan fotokopi);8.

Bukti T8 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VII/2018/3 0.18 tanggal 27Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanyang terlibat Tipikor dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau kepada Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru (Ssesuai dengan fotokopi);9. Bukti T9 : Petikan Putusan Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri R.I, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi R. dan Kepala BadanKepegawaian Negara R.!

BuktiT10 : Saran Pers Nomor:005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2Mei 2018 tentang BKN R.I gandeng KPK R.I berantasPNS Tipikor (Sesuai dengan fotokopi);11. BuktiT11 : Surat dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru No:B2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18 September 2018perihal Informasi Status Kepegawaian kepada KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (sesuaidengan asili);12. BuktiT12 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara R.

PUTUSANNomor: 2241 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DARMAWAN SUSILO, S.P.

Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia u.o Ketua Muda Pidana Nomor 887/2015/$.1197.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa ditahanselama 30 (tiga puluh) hari (Il), terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut karena didakwa :PRIMAIRBahwa Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SP Bin NLO SUWARNO;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada PengadilanNegeri Palangkaraya tanggal 26 Agustus 2014 No.33/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/2014/PN.PL.R, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dan mengenai uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya berkesimpulan kerugian Negara hanya sebesarRp88.062.500,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratusrupiah) dengan pertimbangan penghitungan kerugian Negara adalah sebesarRp301.062.500,00 (tiga ratus satu enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)dikurangi Pengembalian oleh saksi SUWARNI ke Kas Desa sebesarRp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sementara berdasarkanfakta persidangan Ahli menerangkan

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tidak menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa Bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 2001Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2241 K/PID.SUS/2014tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda..

sesuaidengan fakta persidangan dalam perkara a quo terkesan bahwa adarekayasa yang di permaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang berujung pada tindak pidana Korupsi maka oleh KejaksaanNegeri masohi menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalamperkara a quo.Bahwa atas perbuatan yang disangkakan oleh Penggugat tersebutmaka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 45/Pid Sus TPK/2014 /PN.Amb tertanggal 04 Agustus 2015, oleh majelis hakimpengadilan Tipikor

(dua ratus juta rupiah), bahwa terhadap putusan tersebutPenggugat telah melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sesuaidengan Pengiriman berkas perkara Tipikor Peninjauan KembaliNomor: 45/Pid SusTPK/2014/PN.

Tindak Pidana KejahatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai fotokopi);Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi R.I., Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatunan PTDH oleh PPKTerhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,Tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);Contoh : 1, Keputusan PTDH sebagai PNS YangMelakukan Tipikor

Keputusan PTDHsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelah BerlakunyaUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014, Tetapi SebelumBerlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017,3. Keputusan PTDH sebagai PNS Yang Melakukan Tipikorsetelah Berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun2014, dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 (Fotokopisesuai fotokopi);Putusan Nomor: 2801 K/PID.SUS/2015, Tanggal 3 Agustus2016 atas nama dr. ABD. MUTHALIB LATUAMURY, MARSalias dr. Moh.

(Fotokopi sesuai salinannya);Surat dari : Penjabat Sekda Asisten Perekonomian DanPembangunan, Nomor : 800/224, Perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat TIPIKOR, tanggal 24 AprilHalaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN2019, Kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Maluku TengahDi Masohi (Fotokopi sesuai aslinya);8.

Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,Hal 9 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.H. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19651120 198903 1 004Hal 10 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.

., PenasihatHukum, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorW1.U18/29/HK.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jantho Nomor: W1.U18/324/HK.01/ X/ 2017, pada tanggal 10Oktober 2017 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 42/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan

PUTUSANNo. 1437 K/Pid.Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :nama : Dr. ALWIN MONOARFA ALIAS ALU ;tempat lahir : Gorontalo ;umur / tanggal lahir: 56 Tahun/18 Mei 1950 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Perum Puskopad Blok E No. 85 KelurahanPerkamil Lk.

., M.HPanitera Pengganti,Dto.Samaun, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H., M.HNip. 19620616 198503 1 006Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid/2017/PT.Bna

Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015; 2292 2 nnn nn ne nnn nnn nnn nnn nnn nee4. Perpanjangan (ll) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 55 2220 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn en nn neeHal 1 dari Put.No.08/Pid.SusTPK/2016/PT.SMG.5.

;Menimbang, bahwa surat permberitahuan untuk mempelajari berkasperkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor tertanggal 10 Februari 2016yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwadiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umummasih dalam tenggang wakiu dan dilakukan dengan cara serta syaratsyaratsebagaimana

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2013 sampaidengan tanggal 15 Februari 2014;6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal22 Desember 2013;7.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Akta Permintaan Banding, Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 07 Maret 2014 tersebut, permintaanbanding mana

penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari2014 sampai dengan 14 Februari 2014;3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;5 Penuntut Umum pada penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2014 sampaidengan tanggal 5 Mei 2014;6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;7 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus2014;9 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utaramasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi Hakimhakim anggota, NAHRA HUSEN, SH sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdMAMAN M AMBARI, SH, MH. ZAID UMAR BOBSAID, SH.MHttdDr.

H.ANSORI, SH, MHPANITERA PENGGANTIttdNAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMIINI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADAPENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,AGUNG RUMEKSO .SH.M. Hum.NIP.19580819 198103 1004.

DEDI SUNARDI, MBA;Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor: 06/Q.3.12/Fd.1/11/2018tanggal 23 Nopember 2018 atas nama SUKIRNO PRASETYO;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdugaan Tipikor Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat SukorameDesa Tegalrejo di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru TA. 2017atas nama SUKIRNO PRASETYO tanggal 8 Mei 2019;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdengan Nomor Penetapan Tersangka: 05/Q.3.12/Fd.1/11/2018 tanggalHalaman

.5.000,00(lima ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum menyatakanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2020 dan permintaanbanding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 April 2020 sebagaimana ternyatadari akta pemberitahuan Pernyataan banding Nomor:2/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 April 2020, memoribanding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 6 April 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telahdiberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umumdan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat PaniteraPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 3 April 2020 Nomor: W15.U1/1015/Pid/Tipikor

/IV/2020 dan Nomor:W15.U1/1016/Pid/Tipikor/IV/2020 Perihal : Mempelajari Berkas PerkaraHalaman 38 dari 50 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BJM(inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat HukumTerdakwa ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanUndangundang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca danmemperhatikan

turut sertamelakukan dengan YERMIAS KMUR, BSc selaku Pejabat Pembuat Komitmendan Adrianus, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dalam berkas perkaraterpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau di tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR

No. 1958 K/Pid.Sus/2015terpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari,tanggal dan jamnya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret2012 atau ditahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Pertambangan Kabupaten Supiori atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan TIPIKOR Jayapura, selaku Pegawai Negeri atau orang selainPegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secaraterus

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1958 K/Pid.Sus/2015pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :tid./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Prof. Dr.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya,sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding,sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;Halaman I dari 51 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY..

04/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBY.Primair:Bahwa terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI selaku ketuatim verifikasi PNPMMPd Kec.Pilangkenceng Kab.Madiun pada hari dan tanggalyang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari tahun 2013 sampaidengan bulan Maret 2014 atau pada waktu tertentu termasuk dalam bulanJanuari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di DesaKedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau di tempattertentu. yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tipikor

Pedoman Pemidanaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di pertimbangkan oleh Majelishakim bahwa Kerugian Keuangan Negera yang diakibatkan olehperbuatan Terdakwa (NURUL IFADAH) dalam katagori ringan dan aspekkesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa (NURULIFADAH) dalam perkara ini termasuk dalam katagori rendah;10.Bahwa Pemohon Banding / Pembanding sangat keberatan ataspenjatuhan pidana atas diri terdakwa yang telah diputuskan oleh Majelishakim Pengadilan TIPIKOR

pada putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Semarang tanggal 27 April 2021 Nomor: 5/PidSusTPK/2021/PN.Smg dalam perkara pidana atas nama Terdakwa: NURULHalaman 30 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PT SMGIFADAH BINTI MUZAINI yaitu:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL IFADAH Binti MUZAINI olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dendasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

tidaksesuai dengan jumlah sebagaimana dalam Proposal Pengajuan PinjamanPerguliran SPP dan dokumen pencairan Pinjaman SPP, perbuatan tersebutbertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) X PNPM besertapenjelasan PTO X PNPM dan AD/ART Kelembagaan BKAD KecamatanPamotan jelas juga dalam fakta hukum dipersidangan tersebutdipertimbangkan Pengadilan Negeri Semarang;12.Bahwa penjatuhan Pidana atas diri Terdakwa yang telah disamakandengan Pelaku Utama SITI MUNTAFIAH Binti SUMARDI, PutusanPengadilan Tipikor

Bahwa akibat dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya,Penggugat sebagai terdakwa berdasarkan bagian amar PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm pada tanggal 6 Mei 2020 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT.BJM tanggal 13 Juli 2020 jo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm padatanggal 6 Mei 2020 jo.

Sipil, danKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018,dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta mempertimbangkanisi Putusan Pengadilan Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridbu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 08 Mei 2017 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;= Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 14 Februari 2017 Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

Tasikmalaya hanyalah untukkepentingan pengusulan proposal bantuan saja dan nama penguruskelompok budidaya ternak domba Jaya Abadi Desa Sukagalih KecamatanSukaratu Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak pernah Terdakwasampaikan kepada anggota dan mereka bukan seharihari sebagai peternakdomba hanyalah buruh semata dan keberadaan kelompok budidaya ternakdomba Jaya Abadi tidak ada di Desa Sukagalin Kecamatan SukaratuKabupaten Tasikmalaya;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa BaratNomor 10/TIPIKOR

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8Oktober 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor59/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 8 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021Nomor 59/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tingg!

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djasman, S.H.,M.H.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Hal 9 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Hal 10 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKS