Ditemukan 11603 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-10-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1182/Pid.B/2011/PN.Bks
Tanggal 5 Oktober 2011 — EDI SURIADI bin M KABLI
5922
  • Saksididalam memeriksa terdakwa tidak ada melakukan penekanan maupunpemukulan terhadap terdakwa, apa yang saksi buat di dalam Berita AcaraPenyidikan adalah atas keterangan terdakwa sendiri dan terdakwa telah bacasebelum terdakwa menanda tangani Berita Acara tersebut;Menimbang, bahwa tentang keterangan terdakwa yang mengatakanbahwa ia dipukuli oleh Buser yang berpakaian preman dan oleh PenasihatHukum terdakwa di persidangan diperlihatkan fotofoto dari bagian tubuh yangmemar;Menimbang, bahwa tentang
Register : 10-07-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pms
Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
RAHMAH HAYATI SINAGA,SH
Terdakwa:
1.TOMMY SUHENDRA TAMPUBOLON Als TOMMY
2.KRISTIAN FIRMANTO TINDAON Als FIRMAN
3.SRI WULANDARI BUTAR BUTAR
634
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitiktolak dari kemampuan dari pribadi seseorang sebagai subjek hukum untukbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telahmengajukan Tommy Suhendra alias Tommy, Kristian Firmanto Tindaon aliasFirman, Sri Wulandari ButarButar selaku Terdakwaterdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa pidana dimana berdasarkan keterangan paraSaksi maupun keterangan Terdakwaterdakwa ternyata selama ini
Register : 21-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
Richard N. P. Simaremare, S.H.
Terdakwa:
AKHIRUL RAMDANI Als BANDOT
3630
  • Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srhdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1(satu)
Putus : 04-08-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 232/Pid.B/2015/PN.TBT
Tanggal 4 Agustus 2015 — Drs. JADIATE SINUHAJI
258
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai paraTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai para Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah iaterbukti
Register : 09-03-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH HASIBUAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT HASIBUAN
9431
  • Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.Ad. 2.Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat
Register : 30-03-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Pbm
Tanggal 29 Mei 2017 — RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO
2416
  • Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahsiapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebutharus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatanpidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebabitu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukumtersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukanperbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsurunsur materiil dariDakwaan;Menimbang, bahwa Barang
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat ;dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakHalaman 29 dari 134 halaman.
    sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan
    Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman
Register : 14-09-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/201517.18.12.penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas tindak pidana, dan sudah dikenakan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 18-02-2013 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN UNAAHA Nomor 155/Pid.B/2012/PN.Unh
Tanggal 18 Februari 2013 — - YASID BIN ZAKARIA - HASAN Bin Zakaria - CIK AMAT ADI SAPUTRA alias CIK AMAT Bin Raden Dalem
11852
  • Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kirakira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum,lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayatmudah dilawan;2.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
Register : 06-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 142/PID/2019/PT BJM
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : BAYU ADITYA, SH Bin SUWITO .Alm
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BUDI SANTOSO Bin Alm. SUBEJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBRIAN RIZKY AKBAR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LASRON TAMBA Anak dari PANTAS TAMBA
12143
  • mengatakankepada saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN kami dari polres,Halaman 38 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 142/PID/2019/PT BJMkalau maksud Pembanding I/Terdakwa adalah datang dari polres, namunkemungkinan saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN salahmengartikannya dikira saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMANPembanding I/Terdakwa mengaku anggota polres.11.Bahwa Pembanding / Terdakwa benar telah mencabut berita acarapemeriksaan (BAP) yang ada di penyidik kepolisian resor Tabalong karenadibawah penekanan
    Polisi yang berpangkat Perwira Pertama , sedangkanPembanding II/Terdakwa Il sudah memperkenalkan diri dan mengatakankepada saksi SARI AHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN kalauPembanding II/Terdakwa II adalah Aku kemaren Para Legal (AKP)adalah seorang para legal Lembaga Bantuan Hukum yang saksi SARIAHYANI Als SARI BINTI TUGIMAN terangkan dalam persidangan.Bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa benar telah mencabut beritaacara pemeriksaan (BAP) yang ada di penyidik kepolisian ResorTabalong karena dibawah penekanan
Register : 23-05-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 56/Pid.B/2019/PN Cbn
Tanggal 20 Mei 2019 — Muhamad Wahyudi Alias Tukul Bin Kardani lawan Penuntut Umum : Suryaman Tohir, SH
865
  • Berat otak : seribu tiga ratus gram.Kesimpulan :Pada pemeriksaan jenazah lakilaki, berusia dua puluh empattahun ini, terdapatkekerasan tumpul yang terbesar didaerah kepala, wajah serta anggota gerakatas dan bawah berupa luka robek, memar dan lecet, terdapat pendarahan yangluas didaerah permukaan otak dan daerah bawah selaput lunak otak(Pendarahan Sub Araknoid).Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di wajah dan kepala, sehingga terjadipendarahan Sub Araknoid yang luas, yang mengakibatkan penekanan
    otak : terdapat darah pada seluruh bilik otak.Kesimpulan :Pada pemeriksaan jenazah lakilaki, berusia dua puluh empattahun ini, terdapatkekerasan tumpul yang terbesar didaerah kepala, wajah serta anggota gerakatas dan bawah berupa luka robek, memar dan lecet, terdapat pendarahan yangluas didaerah permukaan otak dan daerah bawah selaput lunak otak(Pendarahan Sub Araknoid).Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di wajah dan kepala, sehingga terjadipendarahan Sub Araknoid yang luas, yang mengakibatkan penekanan
Register : 23-01-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 12 Juni 2014 — BENNY JOHN FARERA SEBAYANG BIN MAWAN SEBAYANG Sebagai terdakwa
10727
  • pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sering mendengar curahan hati Saudari Derin ZuanitaFauziah tentang tekanan yang diterima oleh saudari Derin ZuanitaFauziah dari terdakwa;Bahwa mendengar curahan hati saudari Derin Sekira bulan September2013 ketika pada saat setelah Saudari Derin Zuanita Fauziah mencobabunuh diri di dalam mobil tepatnya di halaman Parkir Kampus denganHalaman 22 dari 59 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Smd.cara meminum Baygon cairan obat nyamuk dikarenakan sudah tidaktahan terhadap penekanan
    atau ancaman dari terdakwa;Bahwa penekanan yang diterima Saudari Derin Zuanita Fauziah dariterdakwa yaitu bahwa terdakwa mengancam kepada saudari Derinbilamana saudari Derin tidak mau diajak ke kosan untuk bersetubuh atauberhubungan badan dengan saudara Benny maka saudara Benny akanmelaporkan kepada orang tua Saudari Derin tentang hubunganpersetubuhan antaran saudari Derin dengan terdakwa yang manaterdakwa memiliki video rekaman persetubuhan yang dilakukan olehSdri.Derin dengan terdakwa serta terdakwa
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAMLESTARI;
4229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 ayat (5) PMK214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanan tetapHalaman 21 dari 27 halaman.
Register : 13-11-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HERIANTO, SH
Terdakwa:
JOKO PRIONO alias JOMEK
4212
  • Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Joko Priono alias Jomek sebagai Terdakwa
Register : 19-06-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan DILMILTAMA Nomor 7-K/PMU/BDG/AD/VI/2019
Tanggal 22 Agustus 2019 — Terdakwa
24894
  • Nomor85/K/r/1959 tanggal 9 April 1959 yang dijadikan dasarhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer TinggillJakarta terhadap in cassu tidak tepat karena yurisprudensiyang diterapkan adalah ditujukan pada kasus kasus ketikaseseorang Saksi menyatakan di depan Sidang bahwaketerangannya yang diberikan di Berita AcaraPemeriksaan adalah dalam pemaksaan penekanan makapernyataan tersebut tidak dapat diterima karena padaPemeriksaan tersebut Saksi telah disumpah dan di akhirpemeriksaan dalam Berita Acara
Putus : 15-10-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN PRAYA Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya
Tanggal 15 Oktober 2015 — - FANNY SANTOSO S.Sos - JONI MINDRAWAN
15654
  • orang tuaTergugat di Lombok dan ada juga yang digunakan Tergugat untuk berjudi;Bahwa jumlah uang yang digunakan oleh Tergugat sekitar Rp.29.000.000,00;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur dan tidak harmonis lagisejak ada permasalahan pada keuangan usaha tersebut;Bahwa sejak ada permasalahan pada keuangan usaha tersebut, saksimenyerahkan urusan keuangan usaha seluruhnya kepada Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak memegang keuangan lagi maka Tergugatsering meminta dan melakukan penekanan
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SUMENEP Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Smp
Tanggal 14 Januari 2019 — MISKI Als. RIZAL Als. ALEX Bin MASTUKI
14016
  • sebagai berikut :Ad. 1 Unsur setiap orang;Bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah siapa saja, setiap orang,subjek hukum orang perseorangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya Halaman 15 dari 25: Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN.Smpdalam Dakwaan, untuk itu penekanan
Register : 26-12-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 921/Pid.B/2012/PN.PBR.
Tanggal 22 April 2013 — Andrie Suseno Als Andrie. , R. Junaidi. , Ichsan Saputra.
602
  • HENDRIK,SH ; e Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanPenyidik, pemeriksaan tidak dilakukan dengan penekanan atau paksaan,selanjutnya dibuat BAP nya dan saksi tanda tangani ;e Bahwa sebabnya Para Terdakwa diajukan pada persidangan ini adalahkarena telah melakukan pemerasan terhadap saksi Eri Susanto ;Hal 15 dari 31 Halaman Putusan No.921/Pid.B/2012/PN.PBR.16Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal mula kejadiannya, hal inidiketahui setelah ada laporan masyarakat pada hari Sabtu