Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN WAMENA Pidana Umum
Register : 13-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 42/Pid.B/2019/PN Wmn
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
FEBIANA WILMA SORBU, S.H
Terdakwa:
1.TANGGAP JIKWA
2.SEMION MABEL Alias SEMMI MABEL
53 — 51
  • melakukan aksi demo damai di Kobakma; Bahwa masyarakat melakukan aksi demo damai karena para komisioner KPUDdan komisioner Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah tidak ada di tempatselama 2 (dua) bulan; Bahwa Saksi tidak tahu dimana para komisioner KPUD dan komisioner PanwasKabupaten Mamberamo berada pada saat tu; Bahwa dalam Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah ada 2(dua) kandidat calon yang maju yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati(RICKY HAM PAGAWAK dan YONAS KENELAK) dari jalur partai
    kerusakan dan demo berjalandengan damai;Bahwa masyarakat melakukan aksi demo damai karena para komisioner KPUDdan komisioner Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah tidak ada di tempatselama 2 (dua) bulan;Bahwa Saksi tidak tahu dimana para komisioner KPUD dan komisioner PanwasKabupaten Mamberamo berada pada saat itu;Bahwa dalam Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah ada 2(dua) kandidat calon yang maju yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati(RICKY HAM PAGAWAK dan YONAS KENELAK) dari jalur partai
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 31-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Bjb
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO
65 — 26
  • AMAT untuk mengantarkan atau bertransaksinamun pada umumnya Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabusabu tersebut tidak langsung bertemu dengan pembelinya, biasanya paketnarkotika jenis sabusabu tersebut ditarun disuatu tempat kemudianpembelinya mengambil sendiri namun kalau pembelian dalam partai kecilseperti Sdr.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-02-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
AHYAR
Tergugat:
Bupati Simeulue
508 — 530
  • Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    denganberencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA LUBUK PAKAM
Register : 21-07-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0985/Pdt.G/2015/PA.Lpk
Tanggal 28 Juli 2016 —
32 — 13
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa adanya campurtangan pejabat berwenang. 2). Ditanda tangani pembuat atau para pihakyang membuainya. 3).
    Dibuat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat berwenang.2). Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. 3).
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-01-2020 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 1/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : SIMON SUSILO
118 — 193
  • Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di tempat cucian mobil sampingKafe Nudi di Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada BUNYANA aliasATTUBUN (Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melaluiERWIN MURSALIN sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);. Pada sekitar bulan November 2017 diserahkan kepada ZAINUDDIN (FraksiPartai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Tengah)melalui ANDRIKADARISMAN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2012 — Upload : 01-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2168 K/Pdt/2010
Tanggal 12 Januari 2012 — DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (DPD-KNPI) PROVINSI RIAU,dk vs TENGKU ZULMIZAN FARINJA ASSAGAFF, dkk
41 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taro Group, Kantor/Pusat Kegiatan DPC Partai BintangReformasi Kabupaten Pelalawan (dimana yang bersangkutan merupakanpimpinan seluruh lembaga tersebut) ;Bahwa Pelaksanaan kegiatan Musda IIl DPD KNPI dengan caracara danpola seperti di atas barangkali patut diduga mempunyai tujuantujuan khususuntuk melindungi kepentingan pihakpihak tertentu yang mempunyai ambisidalam Musda ini tetapi tidak mau bersaing secara terbuka dan fairness ;Hal. 7 dari 24 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDIKA INTI CORPINDO
107 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amarputusannya nyatanyata bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1)UUD 1945 yang menyatakan:(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 429 B/PK/PJK/2016memutus pembubaran partai
Pengadilan PN PEKALONGAN
Register : 13-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pkl.
Tanggal 3 Mei 2016 —
37 — 4
  • Bukti lawanyang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinyasekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledigen bindende besijskracht);2 Akta bawah tangan (diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata);Agar pada akta bawah tangan melekat kekuatan pembuktiannya harus terpenuhilebih dahulu syarat formil dan materiil antara lain:28e Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya duapihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;e Ditanda tangani
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT MANADO Nomor 55/PDT/2019/PT MND
Tanggal 24 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat I : DEVITA WULANDARI DAREA
Terbanding/Penggugat : LIN PURNIMASARI SALILO PUTRI
Turut Terbanding/Tergugat II : VIDDY DUMALANG
98 — 52
  • Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum AcaraPerdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan PutusanPengadilan Hal. 546 agar pada akta bawah tangan melekat kekuatanpembuktian, harus terpenuhi terlebin dahulu syarat formil dan materil: dibuatsecara sepihak atau berbetuk partai (Sekurangkurangnya dua pihak), tanpacampur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani pembuat atau parapihak yang membuat, isi dan tanda tangan diakui.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 21-12-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 22 Oktober 2012 — Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Antoni Fernando
153 — 111
  • Waskita Jaya Purnama) yang keberatan apabila fotokopi/salinan kontraktersebut diberikan kepada pihak lain (bukti P4);Menimbang, bahwa bukti P1 tetap harus dipertimbangkan secara futuristik,oleh karena terhadap keberadaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 perlusosialisasi dan pemahaman seluruh departemen atau lembaga negara, partai politik,badan usaha milik Negara pusat/daerah, dan kalangan lainnya.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Sabar Siagian, SP, M.Si
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
61 — 64
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakanbahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :0 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;0 Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: ACHMAD SANTOSO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
222 — 115
  • Saksi ANDI MUSTARI,SH: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2009, saksi menjabat sebagaiSekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar; Bahwa saksi pernah menandatangani surat Rekomendasi PercepatanHalaman 19 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN BonPembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006(bukti P6) dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DRPD Sadr.UMAR AMRULLAH TANATA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — IR. H. ABDULLAH PUTEH VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
91 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 36 P/HUM/20183)4)b) melakukan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umumdalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KomisiPemilihnan Umum dan rapatrapat pleno Komisi PemilihanUmum;C) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangkukepentingan (stakeholder);d) melakukan konsultasi dengan Komisi I DPR RI danPemerintah cq.
    strategis materi muatan yang akan dituangkan dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum yang kemudian dilanjutkandengan melakukan pembahasan Peraturan Komisi PemilihanUmum secara internal dalam rapat di lingkungan SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum dan rapatrapat pleno KomisiPemilihan Umum;Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KomisiPemilinan Umum, Termohon kemudian melaksanakan uji publikdengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundangLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
182 — 78
  • Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014 secara menyeluruh menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    56 HalamanPutusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNAPasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata Wanprestasi
Register : 14-04-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kot
Tanggal 30 September 2020 — - SANNY SUPRIHONO MELAWAN 1. HERNAWAN YOGO SANTOSO 2. SUGIANTO 3. PT. DUWA DAIYA AGUNG 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PRINGSEWU
166 — 236
  • Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat Il dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkaraint;2.
    Menimbang, bahwa berdasarkan urain pertimbangan di atas, makaHakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat 1 dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tersebut pihak Tergugat 2dan Turut Tergugat 1 telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugattelah salah menarik pihak Tergugat 2 dan TurutTergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini, karena antara Penggugat denganTergugat 2 dan Turut Tergugat 1 tidak pernah mempunyai hubungan hukum,sehingga bertentangan dengan prinsip partai
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
H. ZAENUDIN ALS MAMIQ ZEN
2177 — 2534
  • Digunakan untuk kegiatan partai yang diikuti oleh Terdakwa denganjumlah yang tidak dapat diperhitungkan lagj.Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan transaksi penarikan tunai(menggunakan uang kartal) secara massif dan menggunakan hartakekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana(pass by transaction) memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran danaagar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi Sumberdana dari tujuan penggunaan dana sehingga asal usul
    Digunakan untuk kegiatan partai yang diikuti olen Terdakwa.Bahwa perbuatan Terdakwa H.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-01-2020 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 2/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : BUDI WINARTO alias AWI
128 — 93
  • Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di tempat cucian mobilsamping Kafe Nudi di Kota Bandar Lampung, diserahkan kepadaBUNYANA alias ATTUBUN (Fraksi Partai Golkar DPRD KabupatenLampung Tengah) melalui ERWIN MURSALIN sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);4. Pada sekitar bulan November 2017 diserahkan kepada ZAINUDDIN(Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Tengah)melaluiANDRI KADARISMAN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah);5.
    Jaya Lampung Tengah, diserahkan kepada NATALIS SINAGA(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melalui seseorangyang ciricirinya telah diberikan oleh TAUFIK RAHMAN yaitumengendarai sepeda motor Vixion Hitam berboncengan dua orang, tanpaplat nomor, menggunakan jaket dan celana warna gelap dengan kodeHORAS sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di cucian mobil sampingKafe Nudi di Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada BUNYANA aliasATTUBUN (Fraksi Partai
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Putus : 21-06-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN KENDARI Nomor 03/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi
Tanggal 21 Juni 2013 — DJUSSACHRI, S.Sos
98 — 47
  • Konselpada tanggal 03 September 2009 dan dasar pengangkatan saksi yaitu SK GubernurSulawesi Tenggara Nomor 469 tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan saksiberasal dari partai PAN dan duduk dikomisi I (satu)I (dua) yang membidangiKehutanan, perikanan dan pertanian;e Bahwa setahu saksi perjalanan dinas anggota DPRD Konsel pada tahun 2010sebanyak 12 (dua belas) kali perjalanan dan setiap kali perjalanan biaya perjalanandinas sejumlah Rp. 12.100.000, (dua belas juta seratus ribu rupiah);e Bahwa setahu
    KonaweSelatan pada tanggal 3 September 2009 dan saksi berasal dari partai Demokratyang membidangi perekonomian, keuangan dll;Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 perjalanan dinas anggota DPRD Konselsebanyak 13 (tiga belas) kali yang mana 12 (dua belas kali) perjalanan dinas biasadan (satu) kali study banding ke sumatera utara (simalungun);Bahwa menurut saksi besaran biaya perjalanan dinas anggota DPRD Konsel untukke jakarta sejumlah Rp.12.100.000,(dua belas juta seratus ribu rupiah);Bahwa menurut saksi
    Konsel, saksi berasaldari Partai PKS ditempatkan di Komisi I (satu)IIyang membidangi masalah pembangunanBahwa Untuk TA 2010 saksi melakukan perjalanandinas luar daerah sebanyak tiga belas kali, adapuntanggal keberangkatan dan tujuan keberangkatandatanya akan kami berikan pada kesempatanberikutnya yaitu tanggal 28 Pebruari 2012Bahwa Saksi benarbenar tidak pernah menerimasejumlah uang seperti yang tertera pada Tanda BuktiKas Nomor 236/pg dengan nomor rekening1.20.04.15.01.5.2.2.15.02 senilai Rp. 12.100.000
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-09-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 171/Pid.B/2013/PN.SKG
Tanggal 26 September 2013 — RIANGGA CITRA JANUARDI Bin SUCIPTO
40 — 11
  • intruksikan melporkan peritiwa nasabah fiktif karena tugas dantanggung jawab sebagai pemantau hasil kerja laba atau rugi,penyimpanganpenimpangan, kesehatan unit bisnis atau cabang produktifitas pelRIANGGA CITRAJANUARDI ran sistim dan prosedur;Bahwa PT Lokombus mengalami kerugian sekitar kurang lebih 4 (empat) milyar daridata yang ada dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh Pak RISMANditemukan sekitar 1,000 (seribu) nasabah ;Pada awalnya adanya informasi dari karyawan melaporkan ada penjualan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
226 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aliman Aat, anggota Komisi B DPRD in casu Tergugat II dan KetuaFraksi Partai Demokrat, dalam kompas.com artikel yang berjudul:Angka Kenaikan Tarif Parkir Disesalkan DPRD DKI (in casu TergugatIl) tanggal 10 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa Denganadanya Pergub itu, potensi naik memang ada. Akan tetapi, besarankenaikan belum dikonsultasikan kepada kami (in casu Tergugat Il).Seharusnya itu dikonsultasikan terlebih dahulu. Kenaikannya disetujui,tetapi besarannya tidak;b. S.