ABCIndonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan atau disahkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) meminta terlebin dahulu SuratKeterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri ketika

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19huruf f younto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yakni :Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.18.Bahwa, anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, saat ini anak Pertama tinggaldengan PENGGUGAT, sedangkan anak ke Dua tinggal bersama Tergugat.Dan sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman, Tergugat selalumengirimkan sms berupa penekanan dengan mengeluarkan katakatadurhaka

Dan sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman, Tergugatselalu mengirimkan sms berupa penekanan dengan mengeluarkan katakatadurhaka kepada orang tua.

memaksa masuk, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013Sampai 31 Mei 2013 ada surat pembebasan tugas kepada saksidan kawankawan, juga termasuk pembebasan tugas kepadaTergugat dan Tergugat II ; bahwa selanjutnya kami memberikan surat penalokan terhadapsurat pembebasan tugas tersebut ; bahwa benar surat bukti T26 s/d.T36 yang diperlihatkankepada saksi dipersidangan ; bahwa benar surat bukti T29 yang diperlihatkan kepada saksidipersidangan ; bahwa kemudian terhadap Tergugat dan Tergugat II ada sanksi,ada penekanan

blokir,kita memaksa masuk, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013sampai 31 Mei 2013 ada surat pembebasan tugas kepada saksidan kawankawan, juga termasuk pembebasan tugas kepadaTergugat dan Tergugat II ;bahwa selanjutnya kami memberikan surat penolakan terhadapsurat pembebasan tugas ; 33 bahwa benar surat bukti T26 s/d.T36 yang diperlihatkan kepadasaksi dipersidangan ;bahwa benar surat bukti T29 yang diperlihatkan kepada saksidipersidangan ;bahwa kemudian terhadap Tergugat dan Tergugat II ada sanksi,ada penekanan

R.M.Djoelham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Pemeriksaan luar :Label mayat :Tidak ada.Penutup mayat : Kain horden panjang berwarna putih.Pembungkus mayat : Satu buah kantong mayat berwarna orange bertuliskanidentifikasi Polisi.Pakaian mayat : Tidak ada.Perhiasan mayat : Tidak ada.Benda di Samping mayat : Tidak ada.Tandatanda kematian : Dijumpai lebam mayat pada daerah punggung, leherdan pinggang yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat sukar di lawandan tidak di jumpai pembusukan.Identifikasi

R.M.Djoelham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Pemeriksaan luar :Label mayat :Tidak ada.Penutup mayat : Kain horden panjang berwarna putih.Pembungkus mayat : Satu buah kantong mayat berwarna orange bertuliskanidentifikasi Polisi.Pakaian mayat : Tidak ada.Perhiasan mayat : Tidak ada.Benda di samping mayat : Tidak ada.Tandatanda kematian : Dijumpai lebam mayat pada daerah punggung, leherdan pinggang yang tidak hilang pada penekanan dan kaku mayat sukar di lawandan tidak di jumpai pembusukan.Identifikasi

Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwapada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, SuratDakwaan Penuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti

Fase toksik akibatHalaman 15 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Pwtpaparan methanol dapat berakibat penekanan susunan saraf pusat, faselaten tanpa gejala mengikuti depresi sistem syaraf, asidosi berat sampaigangguan penglihatan, toksisitas pada mata, kebutaan,koma, dankematian.

Pengukuran bidang tanah.4). pemeriksaan tanah.5). penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan yuridis6). penerbitan sertipikat.7). pelaporan.Berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi jatimNo. 168/1435//2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan KegiatanProna Tahun 2017 untuk mensosialisasikan kegiatan, dengan penekanan padahak dan kewajiban masyarakat selaku peserta dimana pada saat dilaksanakansosialisasi pada tanggal 31 Januari 2017 oleh BPN di Kantor desa KedungloKec

No. 70 tahun 2012, Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi:(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecualiuntuk kontes/sayembara, dan pengadaan langsung = yangmenggunakan bukti pembelian.Perbuatan Terdakwa telah mengenyampingkan tujuan pembuatan HPSsebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran yang memungkinkandilakukannya penekanan atau menurunkan batas tertinggi penawaranyang sah, karena didasarkan pada hasil Survey harga di pasaran.

Pengukuran bidang tanah.4). pemeriksaan tanah.5). penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan yuridis6). penerbitan sertipikat.7). pelaporan.Berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi jatimNo. 168/1435//2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan KegiatanProna Tahun 2017 untuk mensosialisasikan kegiatan, dengan penekanan padahak dan kewajiban masyarakat selaku peserta dimana pada saat dilaksanakansosialisasi pada tanggal 31 Januari 2017 oleh BPN di Kantor desa KedungloKec

Terdakwa juga siap mengorbankanstatusnya sebagai prajurit TNI bila tertangkapsebagai pengedar.Bahwa Saksi mengetahui di Lanal Banjarmasinsering dilakukan penekanan tentang bahayaNarkotika dan sanksi yang akan diterima apabilaterbukti menyalahgunakan Narkotika.keterangan Saksi1 tersebut Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi2 :Nama lengkap : Ratih DewyanaPekerjaan : lbu Rumah TanggaTempat tanggallahir : Banjarmasin, 3 Nopember1983Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat

Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Terdakwa Rahmat alias Amat sebagaiHalaman

Kerugian, dan berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 70 ayat 2 dan 3, ParaTergugat tidak pernah melaksanakan undangundang tersebut sertamengabaikan mekanisme musyawarah yang memungkinkan musyawarahdapat dilakukan lebih dari satu kali;Bahwa Para Tergugat juga tidak terouka dalam menyampaikan informasiterkait nilai ganti kerugian lahan milik Para Penggugat, Tergugat Illmelakukan aktivitas diluar kKewajaran dan diluar mekanisme sebagaimanaundangundang yang berlaku dengan melakukan penekanan

Putusan Nomor 32K/PMTI/BDG/AD/IV/2020Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi Medan.Saya selaku Prajurit TNI yang Sapta Marga Sertatentunya sangat tahu dan mengerti bahwa Perbuatanhubungan seksual sesama jenis (homo seks) itu bertentangannormanorma agama, normanorma kesusilaan, normahukum, bertentangan dengan nilainilai Sapta Marga, SumpahPrajurit dan Delapan wajib TNI maupun penekanan pimpinanTNI dengan perintah setiap Prajurit tidak boleh mealkukanhubungan sesama jenis, namun untuk permasalahan Saya

dan No. 03 tanggal 15 maret 2006 sebagai realisasi jual belisaham;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggimenilai tidak terjadi pemaksaan dalam pembuatan Akta Kesepaktan Bersama No. 04tanggal 28 Oktober 2005 serta aktaakta yang melengkapinya.Menimbang bahwa dengan demikian para Pembanding semula Penguggat (note :seharusnya Tergugat) tidak terbukti melakukan melawan hukum (note : seharusnyaHal.21 dari 28 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2012perbuatan melawan hukum) berupa penekanan

Lain halnya dibidang impor dimana UU 17/2006memberikan penekanan' berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalahsisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, denganmemegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanan tetap diberikandengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkankewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai denganyang

TergugatRekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selamaberpisah tempat tinggal atau selama kurang lebih 3 bulan yang merupakankewajiban bagi seorang suami dalam menafkahi Penggugat Rekonpensi, dandilain pihak Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan nusyuz sebagaimanayang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, maka Penggugat Rekonpensiberhak mendapat nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar'i yangmerupakan penekanan

Unsur barangsiapa:nyMenimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalahorang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur barangsiapa bertitik tolakdari kKemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa SUGIHARTOBin SATIMIN MARYOTO terhadap pemeriksaan identitasnya

Untuk itu, penekanan unsurHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Srhbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki

Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsipHukum Pidana sebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketapajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

2016 di rumah kontrakan Terdakwa3 sebelum dilakukannyapenggerebekan dan penggeledahan oleh pihak Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa1 pernah mengakui kepadaSaksi telah menggunakan Narkotika jenis sabusabu dulu sewaktuTerdakwa1 belum berdinas di Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa2 pernah dijatuhi hukumandisiplin Karena melakukan pengrusakan terhadap pipa instalasi milikPT Pertamina.Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan

Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI paraTerdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakanNarkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.16.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.37. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidakboleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotikaapapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.38.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.29.