Ditemukan 11432 data
201 — 32
hanya dapat melakukan penebusan pupukbersubsidi dari Distributor yg menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupuk bersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yg berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasartkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupukbersubsidi dari Distributor yg menunjuknya sesuaimasingmasing jenis pupuk bersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yg berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
380 — 282
KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai);122.123.124.125.126.127.128.129,130.131.132.133.134.a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu EvieUSD 900 Rp. (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.
KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai);a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu EvieUSD 900 Rp. (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.
135 — 85
yang merupakanlampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan:(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangam oleh Kadivre / Kasubdivre /Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai
barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB / DO;(3) Peralhan tanggungjawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang /Halaman 19 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTP K/2016/PT SBYPengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukanpenimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahanbarang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerima barang;(4) Penyerahan barang di gudang dicatat jumlah koli,
dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTPK/2016/PT SBYBahwa,berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan:(1)(2)(3)(4)Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre / Kasubdivre /Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai
barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO;Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang /Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukanpenimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahanbarang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerimabarang;Penyerahan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat nettoserta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar
PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO
Tergugat:
Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI
583 — 683
Katama Suryabumihanya karena sebab Penghapusan Paten dan Berakhirnya Jangka WaktuPemberian Paten, serta Pengalihnan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai ObjekJaminan Fidusia, sehingga pembekuan sementara yang menghilangkan hakPenggugat untuk jangka waktu sementara adalah tidak dikenal dan tidak dapatdibenarkan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;Bahwa sanksi administratif pembekuan sementara hanya terdapat dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ketika sebuahpartal
Pembekuan sementara terhadap partai politik dan kepengurusannya itupunmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan (Pasal 48 ayat(2) dan ayat (6)) dan bukan kewenangan lembaga eksekutif;.Bahwa dengan keluarnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentangPaten, maka Paten ID O 018 808 atas nama PT.
20 — 0
dengan aslinya, bermatereicukup dan dinazeglen ( bukti TR 2 );Menimbang bahwa alat bukti TR 2 adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antaraAkhmad Farikhin sebagai pihak Penjual dengan Arif Suwardi sebagai pihak Pembeli, ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik isi maupun tanda tangannya diakui/ tidak diingkari olehsalah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yakni dibuat secara partai
DODDY DARENDRA PRAJA, SH
Terdakwa:
1.ARDIANSYAH Als DIAN Bin SUHARMIN
2.DEDI IRANA Als IRAN Bin ZAINAL ABIDIN
3.BIJAKSANA Als PETOL Bin SOBIRIN
36 — 19
Kepala Bagian Laboratorium, dengan hasil pengujian : ParameterNomor Partai sn(%)LoDPasir Timah 1 21.32Hasil kerugian PT.
82 — 16
dengan jaminan tanah SHM No.558 tersebutsah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5 berupa surat perjanjianinvestasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 08Januari 2003, tanggal 04 Desember 2007 dan tanggal 12 Juni 2008 adalah merupakanakta dibawah tangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 HIR, suatu akta dibawah tangan untukmelekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
59 — 23
kepada saksi.e Bahwa yang memukul saksi korban yaitu saksi PATRISIUS ARISTON NEDINAlias ARIS dan terdakwa yang merupakan saudara saksi.10e Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23November 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lapangan sepak bolaKirbang di Desa Nubalema 2, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten FloresTimur.e Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengambil kursi di Rumahnya Bapak ADO,untuk dibawa ke Rumah Saudara FLORIANUS DORE untuk pertemuan partaiPDI (Partai
Afriandi Abadi.SH
Terdakwa:
CHEN XIA
156 — 111
Saksi ANDI RIYAN ARIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untukdiperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksidalam BAP Penyidik sudah benar semuaBahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai Kepala Seksi Hubungan antarlembaga, Partai Politik, Organisasi Massa dan Lembaga
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
196 — 206
Sipil (PP 11/2017), yang TERGUGAT kutipdibawah ini;# Pasal 87 Ayat (4) UU ASN:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
pidana yangdilakukan dengan berencana;# Pasal 250 PP 11/2017;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Tn. KADAR WIYOTO
Tergugat:
KEPALA DESA MEDALI, KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO
72 — 47
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atauK@WAJIDANNYA; 22 ona ono nnn nnn nnn nnn n nnn nen ne nnnd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatf. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatHalaman 11 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya; 7 22a nnng. menjadi pengurus partai
dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYMenyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu ; ne 2 nnn nn omen nnn nn nn ne ncn cn cnc ncnnnnMelakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukan ; 020202Menjadi pengurus partai
HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
Terdakwa:
HILDAWATI
94 — 36
TELKOM, danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan No
TELKOM , danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya Saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan
52 — 29
Inelika (Bekas Kantor Partai Gerindra), KelurahanLebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat KuasaHalaman 11 dari56, Putusan Nomor : 8/Pat.G/2015/PN.
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
133 — 77
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
109 — 40
Bahwa yang dilarang bagi seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) sesuai Pasal 3AYAT (3) Undangundang Nomor; 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor; 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, dalam Undangundang Nomor; 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 85 yangmengatur tentang syaratsyarat menjadi anggota Panwaslu tingkat kabupaten/kota menjelaskan jika seorang Pejabat maka yang bersangkutanmengundurkan diri dari Jabatan
Terbanding/Penggugat : PT ARTA GADING SEMESTA
78 — 36
Putusan Nomor: 71/PDT/2019/PT.BDG.10.11.12.13.1) Kegiatan menjadi anggota partai politik;2) Kegiatan politik praktis;3) Kegiatan bisnis; dan4) Kegiatan menjadi legislatif dalam pemilinan umum dan jabatanpolitis lainnya;Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sebagaimana yang dituangkan dalam AktaPerjanjian Kerjasama tanggal 15 November 2017 No. 14 yang dibuatdihadapan Ilwa, SH., M.Kn Notaris & PPAT Kota Tangerang Selatanadalah perjanjian yang sah menurut ketentuan
71 — 11
makaPENGGUGATI mendirikan bangunan permanen untuk tempat tinggal ukuran7 x 15 meter sejak Desember 2005 dimana bangunan tersebut terdiri darilantai keramik, dinding batu tembok, atap asbes dan nilai bangunannyakurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sertamendirikan tempat bengkel las ukuran 5 x 15 meter disamping bangunanrumah nilainya kurang lebih 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah),kemudian sejak Januari 2007 sebagian bangunan tersebut dipinjamkanPENGGUGATI kepada PARTAI
HANURA (LKTR HANURA) digunakansebagai Kantor Sekretariat LSM LKTR PARTAI HANURA.Bahwa mulai Januari Tahun 2006 PENGGUGATI (NY.
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
147 — 74
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak Pidana dengan Pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yangdilakukan dengan berencana ;b. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadikutip :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;a.
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memilikt kekuatan hukum tetap karena melakukantindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan Pidana yang dilakukan denganberencana ;31.
58 — 28
satu dengan yang35lain, sehingga secara formil dan materiil telah terpenuhi syarat sebagai saksi, olehkarenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil bantahannya, tergugatI, I, UI, V, VI, VU dan turut tergugat XXVIII melalui kuasa hukumnya telah mengajukanalat bukti tertulis (T1T8) dan empat orang saksi di depan sidang sebagaimana secaralengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.Menimbang, bahwa bukti T1 bersifat partai
sehingga secara formil danmateriil telah terpenuhi syarat sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti T1 tersebut dapatditerima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa bukti T2T6 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini,karena bukti T2T6 bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya merupakanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang menunjukkan bahwa obyek 2.1 dikuasai dandibayar pajaknya oleh Kindo Saleh (Ibu dari Saleh/Istri Cenggong/Cinda/tergugat VII).Menimbang, bahwa bukti T7 bersifat partai
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
297 — 207
Prinsip kontrak partai/contract party yangdigariskan pasal 1340 KUH Perdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikatbagi pihak yang membuatnya, berlaku juga terhadap proses penyelesaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Prinsip kontrak partai(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, yakni hanya mengikat pihakpihak yangHal 49 dari 51Putusan Nomor : 1200/Pdt.Bth/2019/PN.DPSberperkara saja.