Ditemukan 15598 data
13 — 0
., HakimMediator Pengadilan Agama Gresik tertangal 07 Januari 2014 mediasi tersebuttelah gagal, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan MahkamahAgung RI.
22 — 17
mengajukan bukti apapun lagikemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan untuk tetapingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan seadiladilnya;Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pangggilannya Nomor0028/pdt.G/2017/PA.Pw, tertangal
14 — 3
Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat kediaman di, Kecamatan Wadaslintang, KabupatenWonosobo, sebagai Penggugat;MELAWANS bin M, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempatkediaman di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi saksi di mukapersidan gan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertangal
14 — 8
Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Penggugat telah melangsungkanpernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegalsebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tertangal 22 Agustus2014;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Cerai Hidup;3.
10 — 5
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten LombokTengah tertangal 15042016 bermaterai cukup telah dicocokkan denganaslinya sebagai P1.Bahwa, disamping alat buktu tertulis tersebut Penggugat juga telahmengajukan bukti saksi saksi yaitu sebagai berikut :1.
27 — 25
Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 7 Juli 2014, No. 421/Pen.Pid/2014/PNKpn, sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014Pengadilan Negeri tersebut :Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2014/PN KpnSetelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjennomor: 421/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertangal 7 Juli 2014, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebutdiatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaanBiasa dari
22 — 3
Jpr, tertanggal 02 Agusus 2011, tentangpenetapan hari sidang ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi dan mendengar pula keterangan terdakwa dipersidangan ;e Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertangal 23 Agustus 2011, yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan1 Menyatakan terdakwa TIRTO WIBOWO Bin ANDI WIBOWO bersalah melakukan tindakpidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (terhadap istrinya),sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No
26 — 4
Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 09 Januari 2013, Nomor: 13/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengantanggal 04 Pebruari 2014.Pengadilan Negeri tersebut.Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagungnomor : 13/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ta tertangal O08 Januari 2013, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwatersebut diatas.Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaanBiasa dari Kepala Kejaksaan
61 — 10
Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumahtanggakarena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran diakibatkan masalahagama/kepercayaan yang mereka anut sudah tidak sama, selain itu antara Penggugat danTergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sehingga akan sulit memecahkan persoalanpersoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki olehundangundang, serta keduanya tidak dapat dipersatukan kembali; n Bahwa selain itu Tergugat dalam Suratnya tertangal
32 — 19
perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :Penggugat,ee, Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;melawanTergugat,En, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi(rumah Bapak Anto), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertangal
31 — 23
Hakim, tanggal 17 September 2014, Nomor : 594/PID.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 13 Oktober 2014, Nomor :594/PID.B/2014/PN.KPn, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengantanggal 15 Desember 2014;Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi olehPenasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :594/Pid.B/2014/PN.Kpn tertangal
36 — 14
Kpn, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjennomor: 792/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertangal 15 Desember 2014, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaanBiasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 9 Desember 2014Nomor: B 2345/0.5.43/1/12/2014 ;e Setelah membaca dan mempelajari
23 — 15
April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;Penahanan oleh Hakim, tanggal 15 April 2014, No. 255/PID.B/2014/PN.KPJ,sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 09 Mei 2014, No. 255/PID.B/2014/PN.KPJ,sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi olehPenasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut : e Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :255/Pid.B/2014/PN.Kpj tertangal
37 — 29
/d tanggal 16 Juni 2014;Penahanan oleh Hakim, tanggal 5 Juni 2014 No. 363/Pid.B/2014/PN.Kpn, sejaktanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 04 Juli 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri, tanggal 1 Juli 2014 No. 363/Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 05 Juli 2014 s/d tanggal 02 September 2014;Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi olehPenasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :363/Pid.B/2014/PN.Kpj tertangal
182 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 190 K/TUN/2016nyata/riil, baik kerugian moril maupun kerugian materiil sebagai akibatditerbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertangal 3 Februari 2015tidak dapat merinci secara jelas kepentingan yang dirugikan secaranyata/riil baik kerugian moril maupun materiil yang diderita;Bahwa dengan diterbitkannya keputusan a quo, penghasilan Penggugatsebagai Kepala Desa yang berasal dari bengkok masih bisa diterima ataudinikmati oleh Penggugat secara
108 — 71
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; Perempuan, lahir diDenpasar, 6 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 000007/BI/IST/2006, tertangal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Badung ;2.
ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir diDenpasar, 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000354/B1/2007, tertangal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Badung ;Diasuh dan perwalian sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat ;5.
Menyatakan Hukum mencabut Hak Asuh Tergugat atas anak yang bernama :e ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggallahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (saat ini telah berumur 9 tahun)yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta KelahiranNomor : 000007/BI/IST/2006, tertangal 2 Januari 2006 dan;e ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, tempat tanggal lahir :Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang
Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap anak yang bernama :ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggallahir : Denpasar, tanggal 5 September 2005, (saat ini telah berumur 9tahun) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam KutipanAkta Kelahiran Nomor : 000007/BI/IST/2006, tertangal 2 Januari 2006 dan;ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, tempat tanggal lahir :Denpasar, 20 Maret 2007 (8 tahun) yang telah dicatatkan di
20 — 13
rupiah) ;Bahwa benar termohon telah menerima uang dari Pemohon sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikatakan pemohon sebagai uangmutah dan iddah padahal uang tersebut menurut Termohon lebih tepat dikatakansebagai uang pengusiran karena saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai goyah dan pemohon terus menerus mengusir Termohon ;Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1.Foto copy Kutipan akte nikah tertangal
Pemohon, Nomor rekening :XXXXXX, tertanggal 23 September 2011, telah dicocokkan dengan aslinya danbermaterai cukup (TR.1) ;Foto copy Buku tabungan Bank Jabar Banten Cabang Banjar, atas namaPemohon Nomor rekening : Xxxxxxx, tertanggal 7 JAnuari 2010, telahdicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (TR.2) ;Foto copy kartu angsuran atas nama Pemohon Nomor PK: xxxxxx tanggal akad8 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup(TR.3) ;Foto copy surat pernyataan atas nama Rudi, tertangal
JUMRI,S.Sos
Termohon:
Walikota Samarinda
145 — 74
Walikota Samarinda nomor : 888/3470/300.04,memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Siil,Atas Nama Jumri,S.Sos NIP. 197004252000121004 terhitungPebruari 2017 tertanggal 25 sept 2018, bahwa yang merupakanHalaman 4 dari 32 HalamanPutusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMDketentuan dasar dari Pengajuan Permohonan Penetapan Pangadilanadalah Undangundang Aparatur Pemerintahan nomor 30 tahun 2014pasal 53, dimana Pemohon telah mengajukan PermomohonanKeberatan kepada Pemerintah Kota Samarinda tertangal
ayat 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :PASAL 53(2) Jika keketentuan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban sebagaimana dimaksud pasa ayat 1, makabadan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkandan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktupaling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterimasecara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan ;Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon kembali mengajukanPermohonan tertangal
75 — 20
Hakim PengadilanNegeri Semarang, sebagaimana Penetapan tertanggal 9 februari 2011;Menimbang bahwa, upaya Mediasi tersebut gagal sebagaimana laporan dariHakim Mediator tertangal 11 Januari 2011;Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan gugatan para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tetap padagugatannya;Menimbang bahwa atas gugatan Para penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukanjawaban tertanggal 30 Maret 2011 yang berisi :DALAM EKSEPSI :Gugatan Para Penggugat
Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterimaDALAM KONPENSI.1.2.Menerima Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnyaMenolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakanGugatan tidak diterima ;Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugatmengajukan Replik tertangal : 16 Maret 2011;Menimbang bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugatmengajukan Duplik
78 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengingat obyek perkara adalah Sertipikat yang telah hapus,makasepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;Eksepsi Tergugat Il :Bahwa setelah membaca secara cermat Surat Kuasa Penggugat tangal 25Maret 2008 dan Surat gugatan Penggugat tertangal 9 Mei 2008, menurut hematTergugat Il gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapatdirerima (niet onvantkelijke verklaard) karena banyak mengandung cacat yuridis,dengan alasan :1.SURAT KUASA PENGGUGAT BERSIFAT UMUM,
Probosutedjo sebagai pihak Tergugat II dalam perkaraini, karena di dalam Surat Kuasa Penggugat tertangal 25 Maret 2008ternyata tidak ada satupun kata atau kalimat yang secara tegas/eksplisitmenyatakan bahwa penerima kuasa diberi kuasa untuk menggugat H.Probosutedjo (mohon periksa surat kuasa Penggugat) ;Bahwa dalam surat kuasa dimaksud hanya disebut : "diterbitkanSertifikat Hak Pakai No. 172 s/d No. 205 atas nama PT.