dan Terdakwa pulang, saksi kemudianberangkat main golf dan pada saat dilapangan golf saksi ditelepon istri saksiyang mengatakan kalau rumah sedang digeledah oleh petugas KPK;Bahwa mendengar informasi itu saksi langsung berhenti main golf, tetapisaksi tidak langsung pulang ke rumah namun saksi menghubungipengacara dan oleh pengacara saksi diminta agar tidak pulang kerumahdulu;Bahwa saksi kenal dengan Ali Mutiara Rangkuti yang merupakan salah satuanggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal teman satu partai

Biar saya teken dulu malam ini MPdanadana apa itu, Pak, partai ituMHB Ya yaMP Karena tadi orang partai nelpon saya pencairannya. Makasaya balik MHB Yok yok. Nofrizal masih di sini kan? MP Nofrizal saya suruh stand by tapi kalau aa ini mohon maaf,Pak. Besok berarti kita nggak ada pelantikan, Pak? MHB IBesok nggak adalah jadinya kalau gini. Aa, ya udah, Pak, kalau nggak ada saya takut Nofrizal Bapak MP lantik, dia harus datang.

Madina dari fraksiPartai Demokrat (satu partai dengan Bupati MUHAMMAD HIDAYATBATUBARA) bertempat di Coffe Box Jl.Palang Merah Medan.

Madina dari fraksi118Partai Demorat (satu partai dengan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yangmenjabat Bupati Pemkab. Madina) untuk mengerjakan proyek RSUDPanyabungan yang menggunakan dana BDB sebesar Rp. 32.041.446.000, dariPropinsi Sumatera utara ;2. Bahwa para pejabat yang melobi Terdakwa tersebut meminta fee 15 % daridana Rp. 32.041.446.000, yang akan digunakan 7 % untuk pejabat diPemprovsu dan sisanya dibagibagi untuk Bupati, Plt. Kadis PU dan pejabatPemkab. Madina lainnya ;3.

Saksi Yaya Purnomomemperkenalkan Terdakwa kepada saksi sebagai orang dari Partai PPP.Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan agar Terdakwamembantu agar DAK TA 2018 bisa segera disetujui dan Terdakwa menanggapidengan mengatakan nanti akan dicarikan jalan keluarnya agar usulan DAK bisadisetujui.Bahwa benar saksi pernah mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi YayaPurnomo yang menyampaikan bahwa Bupati/saksi H.

Labura (BAP saksi nomor 15 huruf e);Bahwa benar setelahn menghubungi saksi Arief Fadhilah masih belum bisadisetujui kemudian saksi diberitahu bahwa saksi Yaya Purnomo kemudianmeminta bantuan Terdakwa dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Irgan Chairul Mahfizadalah samasama Satu partai yaitu PPP;Bahwa benar Pada tanggal 19 Februari 2018, saksi dan saksi Yaya Purnomobertemu dengan saksi Agusman Sinaga di foodcourt Metropol Cikini Jakarta.Pada

Buyung memberikan uang kepada saksi AgusmanSinaga sebesar Rp400 juta di Hotel Emeral;Bahwa pertemuan saksi dengan saksi Rifa Surya terkait dengan pembahasanDAK APBNP 2017 tidak ada kaitannya dengan pembahasan DAK 2018;Halaman 184 dari 387 Perkara Nomor: 15/Pid.SusTPK/2021/Pn.MdnBahwa saksi tidak tahu persis bantuan yang diberikan oleh orang partai atauanggota DPR RI terkait permasalahan Desk di Kementerian Kesehatan tetapiyang saksi ketahui permasalahan Desk di Kementerian Kesehatan yangsebelumnya

Dewata Lestari Indotama bergerak di bidang outsourching; Bahwa benar Terdakwa dalam organisasi partai sebagai Wakil Bendahara UmumPartai Persatuan Pembangunan dan karena ada permasalahan maka oleh Ketumjabatan Terdakwa dicopot tahun 2019; Bahwa benar Terdakwa juga sebagai Wakil Bendahara Umum di PersaudaraanMuslimin Indonesia (PARMUSI).

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Irgan Chairul Mahfiz sebagaipengurus di partai sebagai Wakil Ketua di DPP Partai Persatuan Pembangunandan juga sebagai wakil ketua pengurus PARMUSI serta juga sebagai anggotakomisi IX DPR RI dari Fraksi PPP.

(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01Juli dengan No.

KALIGIS.Q. 1 (Satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.

KALIGIS.QO. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibuEvie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR,GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Julidengan No.

Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa surat kuasa dariPemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh oleh terdakwa sesuai dengan yangdisetujui dalam proposal,seperti pengakuan saksi Riva Rusadi,saksi Fitri;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun1512009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tanda terima tidak ditanda tangani oleh penerimabantuan Sosial,serta dana nya tidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal );e Bahwa benar dana yang disalahgunakan terdakwa merupakandana Bantuan Sosial Penggunaan dana Bantuan Sosial yangdianggarkan dan diatur dalam APBD Tahun 2009 dan Tahun2010 serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ribu rupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan danaBantuan Sosial pada tahun Anggaran 2009 dan TahunHim 157 Putusan Tipikor No15/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Anggaran 2010 dalam DIPA Kabupaten Solok dianggarkanbantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diaturdalam Peraturan Bupati Solok No.13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

sebagai berikut;167e bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurus organisasikemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya oleh mereka,akan tetapipencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

Dan menurut terdakwa dia tidak melayani pembelianeceran dia hanya melayani pembelian dalam partai besar danmengirimnya ke luar daerah;Bahwa Menurut saksi Usaha kosmetik Gita Beauty care milik terdakwatidak memiliki izin usaha dan produk kosmetik yang dijual juga tidakmemiliki izin edar dari Badan POMBahwa Saksi menjelaskan menurut terdakwa Kosmetik Tanpa Izin Edartersebut didapatkannya dari Elliana Jakarta, Tomi Jakarta secarapemesanan online, dan pemesanan kemasan ke BekasiBahwa atas keterangan

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai

membantahnya dengan menyatakan bahwa TergugatRekonvensi sudah memberikannya sampai dengan perkara diajukan yaitu padabulan Desember 2017, sehingga tidak ada lagi Kewajiban Tergugat Rekonvnesiuntuk membayarnya.Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikannyadengan bukti T.3 sampai dengan 1.8, majelis hakim mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan bukti PT.8 adalahpengeluaran Tergugat Rekonvensi yang dibuat sendiri oleh TergugatRekonvensi, bukan bersifat partai

dengan Pusat penilaianpendiidkan Badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaanHalaman 27 dari 35 Halaman Putusan No. 06/G/2016/PTUNKPGserta berdasarkan surat kepala pusat penilaian pendiidkan Nomor 0013/H4/EP/2015 tanggal6 Januari 2015, Muhidin Haji Syamsuddin tidak memenuhi persyaratan Ujian nasionalPaket C tahun 2004 sehingga kepemilikan SKHUN dan Jjasah paket C atas nama MuhidinHaji Syamsuddin dapat dibatalkan (bukti T 7) ; Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat DPD Partai

telah disumpah dan memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon kenal dengan Pemohon danTermohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelahmenikah tinggal bersama di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon dan telahdikaruniai 2 orang anak;Bahwa sudah sekitar 10 tahun atau sejak kelahiran anak pertama saksiikut bersama Pemohon dan Termohon juga ikut tinggal bersamanya;Bahwa setahu saksi ketika tinggal bersama di Cirebon pekerjaanPemohon adalah aktif di partai

tersebut, Termohon telah mengajukanduplikdalam konpensi serta replik dalam rekonpensi secara tertulis tanggal 29November 2016yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:Penjelasan poin 2:Dalam hal ini Pemohon melarang keluar rumah tentu melarang keluarrumah dalam hal diluar kepentingan keperluan rumah tangga, Pemohonmelarang Termohon keluar rumah dalam hal kepentingan yang tak adakaitannya sama kebutuhan rumah tangga termasuk Pemohon pernah melarangTermohon untuk jangan aktif di organisasi/partai

sebanyak 2 (dua) kali jumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dan sekali Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk saksipribadi ;= Pak Narto melalui saksi minta Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) dengan alasan untuk Bupati ;e Untuk tahun 2007 := Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni (ketua dewan) Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) untuk ulang tahun Pak Yaeni(tanggal 28 April 2007) ;95= Saksi menyerahkan kepada Pak Yaeni Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengumpulkan partai

ada, yangada antara lain :e Pimpinan dewan (terdiri dari 1 orang Ketua DPRD dan 3 orang Wakilketua DPRD) ;e Alat kelengkapan dewan yang terdiri dari := komisikomisi (Komisi A : bidang Pemerintahan dan Perudangundangan, Komisi B : bidang Pertanian, Perkebunan, Komisi C :bidang Pembangunan, Komisi D : bidang Sosial) ;= badanbadan (badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi,badan kehormatan) ;=> panitiapanitia (panitia khusus) ;e Fraksi (bukan alat kelengkapan dewan) ;=> Fraksi PDIP ;Fraksi Partai

Golkar ;Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;=>=>= Fraksi Partai Demokrat ;= Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ;=>Fraksi Grindra ;109= Fraksi HPN (gabungan dari PNBK dan PDP) ;= Fraksi HAKS (gabungan dari Hanura, Pan, PKS ;Bahwa tugas pokok berkaitan dengan jabatan/ kedudukan selaku KetuaDPRD Kab.

Banjarnegarayang salah satunya adalah EDI YUSMIANTO dari Partai PersatuanPembangunan dan sekaligus selaku Pimpinan DPRD Kab. Banjarnegarayang memiliki kapasitas selaku Wakil Ketua DPRD Kab.

) terhadap usulan atau proposal oleh TimTeknis / petugas lapangan dalam memilin petani serta lokasi gunamelaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkan yaitu : Pada sekira bulan September 2011 EDI YUSMIANTO sebagai Wakil KetuaDPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewanyang berasal dari Partai

Terdakwa sendiri hanya dijanjikan oleh EDIYUSMIANTO untuk menjadi calon Legislatif dari Partai PersatuanPembangunan Banjarnegara, sehingga Terdakwa tidak meminta bagiandari uang hasil pemungutan Jitus Jides tersebut:Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi telah terpenuhi;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara adalah :Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi ataumenjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan

para kelompok tani yang menerima bantuan dana bantuan sosialuntuk kegiatan JITUT JIDES tahun 2011, di mana setelah mengetahui akanmendapatkan bantuan Jitut Jides Kabuten Banjarnegara tahun 2011, telahmelakukan pertemuan di ruang kerja DWI ATMAJI selaku Kepala DinasPertanian Banjarnegara yang dihadiri oleh DWI ATMAJI, EDI YUSMIANTO,Terdakwa LUTHFI AHMAD, PRIYO RAHARJO, dan SAIRAN, kemudianEDI YUSMIANTO telah meminta DWI ATMAJI supaya yang ditetapkansebagai penerima bantuan Jitut Jides dari Kader Partai

Dana yang seharusnyadigunakan kelompok tani sesuai RUKK tersebut, atas perintan EDIYUSMIANTO setelanh uang pungutan terkumpul diserahkan kepada EDIYUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO dan SAIRAN mendapatkanuang imbalan/jasa sedangkan Terdakwa LUTHFI AHMAD telah dijanjikanuntuk dijadikan calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan olehEDI YUSMIANTO;Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka jelas terdapat lebih darisatu orang yang bekerjasama melakukan perbuatanperbuatan yang secarakeseluruhan mewujudkan

TATANG SURATIS, karena saksi kenal dengan saksi Drs.TATANG SURATIS. selaku Sekjen Partai Golkar yang pada saat ituberada di kantor Partai Golkar Kota Bandung saksi datang ke kantor danHalaman 86 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.menemui saksi Drs. TATANG SURATIS karena mau meminjam uangsecara pribadi kepada saksi Drs.

TATANG SURATIS masih menjadiKetua Partai Kecamatan tahun 1997, samasama aktif di bidang politikdan satu partai yaitu Partai Golkar ;Bahwa selama saksi menjadi anggota KSU Bina Mandiri Warga tidakpernah mengikuti atau menghadiri Rapat Anggota Tahunan dansepengetahuan saksi RAT KSU BMW tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan di depan persidangan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;18.Drs. H.

(Seratus dua puluh delapan meterpersegi), terletak di Blok Cipawela, Kelurahan Tanjung, KecamatanKawalu, Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama Dede Mazidin (TurutTergugat II) merupakan hak mutlak milik Turut Tergugat Il (DedeMazidin), sedangkan proses penyelesaian perkara a quo, yangmerupakan masalah internal antara Penggugat dan Tergugat,berdasarkan prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata, tidak boleh menimbulkan kerugian bagiTurut Tergugat Il yang bukan merupakan

bulandijemput oleh ayah ibunya, katanya mau dibawa ke dokter, saat itusaksi melihat langsung sendiri Termohon bajunya basah katanya habisjatuh di Kamar mandi dan pada saat itu orang tua Termohon menitipkanrumahnya ibu dan bapak Pemohon yang sedang kosong, lalu rumahtersebut saksi gembok, dan sejak itu Termohon sudah tidak kembalilagi ke rumah Pemohon dan hingga kini sudah kurang lebih 6 bulan; Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pedagang rotikering yang dikirim ke tokotoko, dia kulakan partai

Penyidik, diperoleh berat bersihsabu sabu senilai 7 (tujuh) gram.Perbuatan Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIRsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.LEBIH SUBSIDAIRBahwa Terdakwa HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR pada hari dantanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Juli tahun 2018 sekitarPukul 13.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam bulanJuli tahun 2018 bertempat di Samping Kantor Partai

Bagus tidak menandatangani bukti sewa kendaraan karena saksisudah kenal dekat dengan Terdakwa;Bahwa pada waktu menyewa kendaraan tersebut Terdakwa dan Sdr.Bagus mengatakan kendaraan tersebut untuk mengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Terdakwa membawabarangbarang konveksi berupa kaos partai;Bahwa saksi mau menyerahkan ketujuh unit mobil kepada Terdakwadan Sdr.

Saksi ANDI RIYAN ARIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untukdiperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksidalam BAP Penyidik sudah benar semuaBahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai Kepala Seksi Hubungan antarlembaga, Partai Politik, Organisasi Massa dan Lembaga

;Bahwa atas ijazah Paket C tersebut kemudian dipakai sarana Terdakwamendaftar Caleg Partai PKB yang akhirnya ia dapat menjadi anggotaDPRD Kabupaten Kubu Raya;Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang salah adalahmengenai persyaratan masuk pendaftaran Sekolah Paket C, bukanpersyaratan untuk dapat menjadi Anggota DPRD, yang Terdakwaternyata juga mengikuti kegiatan belajar sesuai prosedur belajar Paket Csehingga dapatnya Terdakwa menjadi anggota DPR bukan karena akibatlangsung dari penggunan

Tindakan Para Penggugat/Termohon Kasasi menarikTergugat III s/d Tergugat V sebagai pihak Tergugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, karenaterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 502 terjadinya setelah adanyaperjanjian jual beli antara Tergugat VI dengan Tergugat Il, tidak adaketerlibatan Tergugat III s/d Tergugat V.