KabupatenTapanuli Utara Tahun 2008, antara lain pasangan Penggugat dalam perkarain) dengan Nomor 1 dan pasangan Pihak Ketiga/Tergugatll Intervensidengan Nomor 5;Bahwa pada bagian diktum ketiga dari Surat Keputusan Tata Usaha Negaraterperkara dikatakan, Surat Keputusan tersebut akan diumumkan olehTergugat, sementara pada diktum keempat dari Surat Keputusan TataUsaha Negara terperkara dengan tegas dikatakan "Keputusan inidisampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan Pemimpin Partai

Abdul Wahab olehTerdakwa ; Bahwa sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, namun duluTerdakwa I merupakan anggota partai politik dan menjadi Sekretaris Desa;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian

Azhar Jayadalam jumpa pers di RSKO Jakarta Cibubur, Jakarta Timur, Senin(11/3/2019)Pendapat Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono,(Jakarta, Jumat 8 Maret 2019, Republika.co.id ) Penyebab hasil tes urinePolitikus Partai Demokrat Andi Arief, Seseorang setelah memakai itu adamasa tidak terbaca, baik yang diambil darah, air seni atau rambut ZatNarkoba dalam darah bisa terdeteksi antara 1 sampal 2 hari.

Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal1338 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian berlaku dan hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya. Para pihak yangmengadakan perikatan dalam Akta Jual Beli No.2357/232/Tigaraksa/1996 tanggal 6 September 1996 yang dibuat di SriLestari Roespinoedji, SH., Notaris/PPAT di Tangerang adalah antaraPenggugat dengan PT. PANCA WIRATAMA SAKTI.

Saksi Muhammad Asgar Saleh;Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang rekomendasiyang pernah dibuat oleh DPRD Kota Ternate ;Bahwa benar Saksi pernah sebagai anggota DPRD Kota Ternate periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari fraksi Partai Golkar danSaksi sebagai Ketua Komisi Ill ;Bahwa singat Saksi, bidang tugas khusus Komisi Ill adalahpembangunan fisik dan kesra atau pelayanan public ;Bahwa seingat Saksi, mitra kerja Komisi Ill dengan eksekutif antara laindinas Pekerjaan Umum (PU

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena : melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai

yang diambil dariwebsite http://www.suaraislam.co/testimoniseorangmuslimyangdukungahoksangatmenyentuh/ yang diakses pada 31 Maret2017;1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudulKata Ketua Partai IslamIni: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir yang diambildari websitehttp://www.suaraislam.co/kataketuapartaiislaminisayadukungahoksampaititikdarahterakhir/ yang diakses pada31 Maret 2017;1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul Kyai Noer IskandarTegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot yang diambil

Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa surat kuasa dariPemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh oleh terdakwa sesuai dengan yangdisetujui dalam proposal,seperti pengakuan saksi Riva Rusadi,saksi Fitri;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun1512009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tanda terima tidak ditanda tangani oleh penerimabantuan Sosial,serta dana nya tidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal );e Bahwa benar dana yang disalahgunakan terdakwa merupakandana Bantuan Sosial Penggunaan dana Bantuan Sosial yangdianggarkan dan diatur dalam APBD Tahun 2009 dan Tahun2010 serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ribu rupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan danaBantuan Sosial pada tahun Anggaran 2009 dan TahunHim 157 Putusan Tipikor No15/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Anggaran 2010 dalam DIPA Kabupaten Solok dianggarkanbantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diaturdalam Peraturan Bupati Solok No.13 Tahun 2009 danPeraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

sebagai berikut;167e bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurus organisasikemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya oleh mereka,akan tetapipencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturan penggunaanDana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BelanjaHibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan pada Partai

No.14900 tertanggal 22091955.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan "HUA CHIAU FU NU HUI", adalahsuatu Yayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan OrganisasiBAPERKI, sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagaiOrganisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yangberafiliasikepada PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K,L)JBahwa setelah pecah Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI padaTahun 1965, maka PKI dan semua organisasi organisasi terafiliasidilingkungannya

Apakah kedua orang tua Penggugat, yaitu LIEM KHE GOE (Ayah) danUAUW SIOK HIANG (lbu) semasa hidupnya tetap Warga Warga NegaraRepublik Rakyat Cina dan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI);3.

keributankeributan yang memaksa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna;Setelah para demonstrasi menyampaikan aspirasinya, anggota DPRDKabupaten Buton Selatan segera melaksanakan rapat paripurna, rapatparipurna tersebut pun berlangsung dengan dikerumuni masa demonstran.Rapat paripurna tersebut tidak lagi dibuka dengan nyanyian lagu IndonesiaRaya dan tidak lagi ditutup dengan lagu Bagimu Negeri; Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 itu dipimpin oleh saudara ALIADI,S.Pd dari Partai

Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten ButonSelatan dan saudara POMILI WOMAL, S.Pd, S.D dari Partai Demokratsebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan.

kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannyaMenjadi pengurus partai

politik, menjadi anggota partai politikdan.atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundang undanganlIkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;Melanggar

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Konstitusi mengenai:1) pengujian UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2) sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3) pembubaran partai politik;4) perselisinan tentang hasil pemilihan umum, atau5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatanterhadap

hukumdan keadilan;Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.c. memutus pembubaran partai

barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkandari kKeputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangandi Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6,disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai

barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO:(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerimabarang;(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang PeraturanPergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB IIPasal 6, disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partal barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai

Ayat (2), ditetapkan Jumlah, berat, jenis kualitas daripartai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat,jenis kualitas dari partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO. Ayat(3) ditetapkan bahwa Peralihan tanggungjawab atas barang yangdiserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada Pihakyang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikandengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh KepalaGudang dan Pihak yang menerima barang.

GD1Mmerupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti TimbangPenerimaan Barang untuk suatu partai barang; (b). Dokumen inidibuat pada akhir penerimaan dalam satu hari untuk suatu partalbarang untuk suatu partai barang; (c). Dokumen ini digunakansebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbunan (GD2M).Khusus untuk penerimaan barang yang berasal dari PengadaanDalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitanSurat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre atau Sibdivre atauKakansilog; (d).

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 Tergugat menyelenggarakan plenorekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara di tingkat provinsipada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (PilkadaMaluku Utara) tahun 2018, Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di 10kabupaten dan kota di Maluku Utara yang dibacakan Ketua KPU Malu kuUtara, Syahrani Somadayo, paslon nomor urut 1, Anmad Hidayat Musdan Rivai Umar (AHMRivai) yang diusung Partai Golkar dan PPPmeraih suara terbanyak yakni 176.993 suara, Disusul

paslon nomor 3,Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGKYa) yang diusung PDIP danPKPI dengan memperoleh suara sebanyak 169.123 suara, Kemudiandisusul paslon nomor urut 2 Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin(BurJadi) yang diusung Partai Hanura, Demokrat, NasDem, PBB danPKB dengan perolehan suara sebanyak 143.416 suara, terakhir pasionnomor urut 4 Muhammad Kasuba dan Madjid Husen (MKMaju) yangdiusung Partai Gerindra, PKS dan PAN dengan perolehan suarasebanyak 65.202 suara. sehingga selisin suara antara

dilarang untukmelakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampaiakhir masa jabatan nah itu tidak dibenarkan oleh undangundang yangdisebutkan di ayat 1 pelanggaran administrasi terstruktur, massif dansistimatis ;Bahwa Ahli menyatakan, contoh umpamanya adalah proses penetapanpasangan calon ternyata tidak memenuhi aturan, atas satu aktifitas yangbertahap itu, tahapannya yang tidak dilakukan itu administrasi banyakkasuskasus pelanggaran administrasi ketika penetapan peserta pemilu ,pada partai

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (ima puluhjuta rupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di BankBCA (antar rekening BCA) ;4 Selebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluhlima ribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEBYASADI dengan alasan kasbon ;Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah),penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antar rekeningSelebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh limaribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEB YASADI denganalasan kasbon ;,Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antarrekening BCA));Untuk uang Kehormatan mantan Kepala Desa Margono sebesar Rp.20.000.000, dan untukmantan BPD Hadi Surachman sebesar Rp.10.000.000, dan katanya diserahkan melaluiSEKDES M.

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersediaanggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalambentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008yang menyatakan sebagai berikut :e Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuanyang telah tersedia anggarannya dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

;Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Huruf b dan c UndangUndang Nomor16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang berbunyi:Ayat (1) : Ormas dilarang :Hurufb : menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna,lambang, atau bendera Ormas; dan/atauHurufc : menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan menggunakan, lambang, bendera,atau tanda gambar Ormas lain atau partai

2017 tentang Organisasi Masyarakat yang isinya adalah sebagai berikut :Ayat (1) Ormas dilarang :Huruf b Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderaNegara lain atau lembaga / badan internasional menjadinama, lambang, bendera Ormas, dan/atauHuruf c Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tandagambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atauHalaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT10.keseluruhannya dengan menggunakan, lambang, benderaatau tanda gambar Ormas lain atau partai

Kami masyarakat betawi atau FORKABI inginmenjadi penampung aspirasi dari masyarakat betawi terhadap PILKADA danberharap sekiranya partai politik maupun pemerintah yang ada dapatmemberikan kesempatan putra daerah terbaik betawi menjadi kepala daerahnyadi kampung halaman sendiri; Bahwa FORKABI didirikan di Megamendung Puncak, berdasarkan Akta dibuattanggal 4 November 2003, Nomor 2 dan sejak awal berdiri FORKABI dari tahun2003 MUBES lI, Il, Ill, dan IV, saya sebagai bendahara, Lima kali, di MUBES Vsaya

ART, hanya masalahnya adalah apabilapengurus lama sudah berakhir dan belum ada pengurus yang baru, siapa yangberhak menyelenggarakan, lalu tidak ada pemecahan dalam AD/ART ituHalaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKTbagaimana prosedur penyelenggaraan MUBES, karena sudah berakhir, makatanggungjawab juga berakhir; Bahwa tidak logis, kalau barang untuk entitas umum dijadikan barang privat; Bahwa terkait UndangUndang Ormas, apa bedanya dalam perselisihan, kalaudalam undangundang partai

Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

bulandijemput oleh ayah ibunya, katanya mau dibawa ke dokter, saat itusaksi melihat langsung sendiri Termohon bajunya basah katanya habisjatuh di Kamar mandi dan pada saat itu orang tua Termohon menitipkanrumahnya ibu dan bapak Pemohon yang sedang kosong, lalu rumahtersebut saksi gembok, dan sejak itu Termohon sudah tidak kembalilagi ke rumah Pemohon dan hingga kini sudah kurang lebih 6 bulan; Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pedagang rotikering yang dikirim ke tokotoko, dia kulakan partai

Saksi ANDI RIYAN ARIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untukdiperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksidalam BAP Penyidik sudah benar semuaBahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai Kepala Seksi Hubungan antarlembaga, Partai Politik, Organisasi Massa dan Lembaga