Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 21 Februari2013 sid 21 April2013,jenis penahanan Rutan;10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal22 April 2013 sid.tanggal21 Mei 2013,jenis penahanan Rutan;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bemamaYUNI ARTHA MANALJU, SH.MH., IBNU A. NUGROHO, SH., R.

Terlawan/penggugat juga mendapatteguran karena adanya indikasi pelanggaran TIPIKOR dalam menjalankantugasnya sebagai Dokter, hajjahn PNS di IPDN DEPDAGRI .14.Bahwa Terlawan/Penggugat sejak tahun 2006, suka pergi malam hari ketempat karaoke tanpa sepengetahuan suami sampai larut/pagi bersamadengan temantemannya, dan Terlawan/Penggugat menjalin hubunganasmara dengan laki laki lain (mantan pacar SMA), sejak acara REUNIsekolah SMA nya pada tahun 2006 (setelah 25 th berpisah) sampai saatini.

diatas maka ketentuan mengenai kadaluwarsasebagaimana dimaksud Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihitungdalam tenggang waktu 2 tahun sejak timbulnya hak, dalam perkara a quo haruslahdiartikan dari sejak upaya/proses terakhir sebelum menyampaikan Surat Gugatan kePengadilan, in casu pada tanggal 13 September 2011, dihitung dari adanya anjuranmediator.Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor

Hakim mempunyai kebebasan yangbebas atau merdeka dalam menjatuhkan putusan, namun apabila putusantersebut dibawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuanpemidanaan dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh telahsalah melakukan didalam pertimbangan Judex Facti karena tidak menerapkanatau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Panitera Muda Tipikor, GEDE IRIANA, SH.,M.H.Nip.196212311985 031 054Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid/2019/PT DPS

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takutkepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umummelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor, danMajelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan primair ini sangat tepat danbenar di terapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakaarta Pusat perlu diperbaiki

Penetapan Pernggantian Hakim Anggota II yang sedang mengikutiPelatihan TIPIKOR di Jakarta, tanggal 3 April 2017 Nomor112/PIDSUS/2017/PT.MDNMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtanggal 31 Oktober 2016No.Reg.Perk : PDM320/STBAT/10/2016 para terdakwadidakwa sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa Perdamenta Pinem Als Cotna dan terdakwa IISuperi Als Peri dan Planet (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT.MDNTanggal 29

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejaktanggal 13 September 2018 sampai dengan tangal 11 November 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 17 September 2018 Nomor 189/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNAperkara Pengadilan Negeri Singkil Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl dan suratsuratlain yang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 19Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 18Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017 ;6.

Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 17Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : HERMANSYAH, SH danRekan, Advokat, beralamat di Jalan Jl. Kuranji RIT 009, Desa Barokah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;.Pengadilan Tipikor tersebut.1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang mengnunjuk Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman!2. Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;3. Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwa4. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;5.

ne nccnn ncnHalaman 25 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidakdengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsidan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat padahuruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattidak didasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lainyang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian dan pemerintahan daerah.Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsidan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya dengan pengadilan(pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalamPasal 15 ayat (10 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan. 272222 222 2n nnnHalaman 29 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGPasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbuny) :Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang;b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan;c. cakupan bidang atau materi wewenanQ)Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untukTergugat sebagai pimpinandaerah sangat prihatin dan memberikan simpatiyang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dankawankawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugattidak ingin untukmengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dantelah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkenakasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa

Bumi Rabbani) ;S1 Ekonomi; Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh ;1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;4 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2015sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;5 Perpanjangan Ke1 Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; 6 Perpanjangan Ke2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016Hal.1 Putusan No : 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : FARIJI, S.

Tidak menerapkan suatu peraturan hukum ataumenerapkan suatu' peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ;e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya yang memeriksa dan mengadili perkara telahmelakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan d KUHAP ;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

GATOTSUHARTO ke depan persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkandakwaan alternatii Kedua : sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya di dalam memeriksadan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terbuktinya unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomiannegara di dalam putusannya ;Bahwa perhitungan kerugian negara sendiri bersifatkasuistis, atau dilihat perkasus, karena tidak semuapasalpasal dalam perkara tindak pidana

GATOT SUHARTO yang tidakpernah dipertimbangkan dalam putusan yang dibuatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dankesalahan di dalam cara mengadili terhadappenerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antarapertimbangan mengenai unsur yang satu denganyang lainnya di dalam menyatakan Terdakwa Ir.GATOT SUHARTO terbukti melakukan perbuatandalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifatmelawan

Nomor 26 PK/Pid.Sus/2013Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Jo PutusanPengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor 19/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa H. AGUS RIYANTO, S.Sos., M.M., binMAKDORI dalam pertimbangan hukumnya halaman 160 menyatakanbahwa:Berdasarkan keterangan saksi M. Budi Haryono, S.H.

M.M.) dan Terdakwa tidak membantah perihal tandatangan Terdakwa;Bahwa berdasarkan bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Semarang atas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor SemarangNomor19/ Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 758 K/Pid.Sus/2012 tersebut jelaslan bahwa PemohonPeninjauan Kembali (M.

SUHADI, S.H., M.H., danLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim AdHoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITIROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.H. SUHADI, S.H., M.H. Dr. H. M.

., membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW.., tanggal 19 November 2013, yang amarlengkapnya sebagai berikut :381 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., terbukti

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada

,tanggal 20 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW., tanggal 19November 2013 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda oleh karenatidak memenuhi rasa keadilan dan tidak pula sebanding dengan perbuatan yang terbuktidilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR

Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 09 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menyatakan Terdakwa SYARIPUDDIN,A.Md.

TPK/2011/PT.BJM tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum danPenuntut Umum ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/201 1/Hal. 47 dari 59 hal. Put.

diberikan gaji pokok sebesarRp1.583.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribudelapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yangsah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku(1 eks) ;Dikembalikan kepada Terdakwa Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani.e Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor

ini haruslah dikuatkan ;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti, incasu baik terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupunMajelis Hakim tingkat banding karena tidak/kurangmempertimbangkannya, sebab Judex Facti a quo putusan PengadilanTinggi Banjarmasin dengan secara serta merta hanyamempertimbangkan bahwa menimbang, Majelis Hakim banding telahmenilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 09 September 2011 Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKIsejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumahTahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI2.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;Hal. 56 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI9.

Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;10.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 8 Mei 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;11.

Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015sampai dengan tanggal 19 September 2015;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;e Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;e Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 12 Januari 2016 No.32/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;e Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta, sejak tanggal 11 Februari 2016 s.d. tanggal 10 April 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 11 April 2016 sampaidengan 10 Mei 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2016sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;Pengadilan Tingggi

Mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJakarta menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa,membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama didalam putusannya berdasarkan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 4 April 2016ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari RABU , TANGGAL 11 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut sertadidampingi Para Hakim Anggota dan J U I T A, SH sebagai Panitera Penggantiberdasarkan

Bendahara Belanja Hibah KPUD HalmaheraTimur).Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan dari:1Penyidik tanggal 20 November 2013 Nomor : PRINT365/5.2/Fd.1/11/2013 sejaktanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor :B1304/5.2/Fd.1/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18Januari 2014;Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 15 Januari 2014 Nomor 02/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN Tte, sejak tanggal19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejaktanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 Nomor : PRINT151/5.2.11/Ft.1/03/2014 sejaktanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal

07 April 2014 ;Halaman dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07April 2014 Nomor. 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 8 April 2014 sampaidengan tanggal 7 Mei 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 April 2014Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal29 Mei 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Tipikor/2014/PN.Tte tanggal 04September 2014 2014, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, tidak ada halhal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh MejelisHakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapatdengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersamasama dan Berlanjut

PANITERA PENGGANTITtd,NAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDINGPADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAWAKIL PANITERA,TtdKEITEL von EMSTER, SH.NIP.19620202 198603 1 006 Halaman 101 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untukselebihnya ; Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkatbanding Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Hakim TIPIKOR tingkat banding, dan AHMADPANANI ,SH, Hakim Ad Hoc TIPIKOR.

Tingkat banding Pengadilan TinggiBangka Belitung masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2012No.17/PID.SUS/2012/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum71pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengandidampingi HakimHakim Anggota, dibantu oleh NUSIRWAN ANAS PaniteraPengganti TIPIKOR Pengadilan Tinggi Bangka