Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) hanya dapat dibuat apabila aisefujui olehsemua pendin atau pemegang saham dan perubahan tersebut harusdituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partai yangditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang saham atau kuasamereka yang sah;6.

Bahwa RUPS dan RUPSLB tidak mungkin terjadi, sebab setiapperubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri ataupemegang saham dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam aktanotaris yang merupakan akta partai yang ditandatangani oleh semuapendiri dan pemegang saham atau kuasa mereka yang sah.

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaiHalaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Smrhubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat Ilsebagai pihak dalam

dana dari pihak lain guna keperluan pilkada Balangantersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kuasa penuhtersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bekerja mencari dana gunakeperluan Pilkada tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2001 dan padatahun 2012 karena saksi bekerja di PT Tergugat II sebagai Konsultansampai dengan tahun 2015;Bahwa selain tim pemenangan pasangan Sehati juga dibentuk timsukses yang terdiri dari orang partai

keterlibatan saksi dalam tim pemenangan pasangan Sehatipada Pilkada Kabupaten Balangan tersebut dari perencanaan,pelaksanaan sampai dengan penetapan pemenang;Bahwa tugas saksi dalam Tim pemenangan pasangan Sehatitersebut adalah melobi partaipartai pendukung pasangan Sehati;Bahwa saksi dalam melobi partaipartai pendukung tersebutmemerlukan dana dan dana tersebut saksi ambil dari Tergugat II;Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang dikeluarkanoleh Tergugat II untuk melakukan lobilobi terhadap partai

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Terdakwa Fransiskus Limawai tidaksempat tanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019;Bahwa saksi sebagai anggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga dibentukpansus , oleh karena pada tanggal 17 April 2013 ada rapat internal diruang Ketua DPRD Kab. Lembata dan hampir semua Anggota DPRDKab.

Lembata yang membatalkan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi tidak tahu ada yang melaporkan kepada Mahkamah Agungterkait dokumen palsu;Bahwa sepengetahuan saksi yang melapor ke polisi terkait dokumenpalsu adalah Bupati;Bahwa sepengetahuan saksi, Jika ada surat yang tidak diparaf surattersebut tidak sah;Bahwa saat laporan pansus tidak ada tanggapan dari fraksi;Bahwa saksi hadir pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014;Bahwa sepengetahuan saksia fraksi partai PDIP tidak hadir saatparipurna tanggal 26

Lembata dari tahun 2009 2014 dan 2014 2019 dari partai PKB;Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa yang menjadi tim dari pansus adalah saksi sendiri sebagaiketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua, Fransiskus Limawai sebagaisekretaris, dan angotanya Frederikus W.

Lembata sejak periode2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 dari Partai PAN;Bahwa latar belakang lahir SK 02 tahun 2014 karena ada laporan pansusIBahwa Latar belakang dibentuknya pansus karena adanya pengaduanmasyarakat dan hasil kunjungan kerja DPRD ke daerah;Bahwa sepengetahuan Terdakwa Laporan pansus membahas 5 (lima)pokok masalah;Kriminalisasi Anggota DPRD Kab.

Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasarCash/ kredit sd jangka waktu 14 hari: Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dariperiode sebelumnya. Target periode 31.12.2002yang diharapkan naik sebesar 24,95% dariperiode April 2001Target penjualan pada periode berikutnyaHal. 5 dari 70 hal. Put.

No. 2276 K/Pid.Sus/2009& keterampilan)c.PemasaranoOoOoOoOSaluran distribusiSyarat penjualanRealisasi penjualanDibandingkan dgn targetRencana/ targetDimasa mendatangLuas/ Daerah pemasaran :Pembeli dominanPosisi persaingan Suami bsk sebagai pengelola/administrator Pegawai toko sebanyak 8 orang Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.: Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasar: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hariTingkat penjualan

Rapat Pleno tanggal 28 Oktober 2003 yang menetapkan besarnyahonorarium panitia kegiatan Pokja Verifikasi Faktual Partai PolitikCalon Peserta Pemilu tahun 2004 Kab.

hukum yang tetap,karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atauNegara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Pidana (KUHAP) tersebut;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang ada di dalam Pasal 77Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendapatkankewenangan yang lebih luas lagi ketika adanya putusan dari MahkamahKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai

segera yang tidak diatur didalam pasalpasal yang ada di dalam Kitap Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) tersebut, maka berdasarkan Putusan dari MahkamahHalaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RanKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai

alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu (1)Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5)Keterangan Terdakwa;Bahwa berapapun banyaknya hanya dihitung 1 demikian juga dengansuart, walau suratnya lebih dari satu tetap dihitung 1 surat alat bukti ;Bahwa Petunjuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pokokperkara, termasuk dalam Surat Edaran Kapolri Laporan Polisi juga bisadianggap sebagai petunjuk ;Bahwa bedasarkan teori yang namanya akta itu ada 2 macam, ada aktepejabat dan akta Partai

, akta pejabat itu misalnya Rapat PemegangSaham yang membuat Notaris, akta Partai dua belah pihak, Notarishanya menerangkan apa yang diterangkan, hanya menulis apa yangditetapkan oleh dua belah pihak, hanya sebatas itu, setelah itu selesaimenjadi akta othentik.

Oleh karena itu sepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli warisHal.25 dari 97 hal.Putusan No.403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.26harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan, maka dengan tidak ditariknyayang bersangkutan tersebut, maka gugatan dianggap kurangBahwa ternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur, sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangian danTuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.

Oleh karena itusepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan ;Gugatan Penggugat masihprematur ;Gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena TergugatVIII menurut hukum sama sekali tidak dapat dinyatakan ikut pula terlibatdalam perbuatan hukum tersebut atas dasar karena membuat danmenerbitkan Akta, karenanya adalah tidak benar dan tidak beralasanhukum Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta ditempatkan pada posisistatus perkara sebagai Tergugat

Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.

= ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai

Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.

meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai

surat pencalonan besertapersyaratan pasangan calon paling lama 14 (empatbelas) hari sejak saat pemberitahuan hasilpenelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atauKPU kabupaten/ kota ; KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b)sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinanpartai politik atau gabungan partai

politik yangmengusulkannya atau calonperseorangan ;+Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat danditolak oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota, partai politik atau gabungan partai politikatau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukanKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitianpersyaratan administrasi pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanKPU ; ++ eeeMenimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat

hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakpidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yangditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Karena suatukeadilan bagi masyarakat Labuhanbatu adalah apabila terdakwaterdakwadibebaskan dari dakwaan pidana yang dituduhkan kepada mereka ;1 (satu) lembar asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 April 2012 Perihal MohonPembebasan 7 (tujuh) orang Aktivis Islam selanjutnya ditandai Bukti T13 ;Surat ini menunjukkan harapan Partai Persatuan Pembangunan KabupatenLabuhanbatu mengharapkan keadilan untuk membebaskan terdakwaterdakwa.Karena suatu

proposal untukdimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALY MUHTAR dantandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTO MUHAMADALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD Jateng Cabang Sragen,setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkan kembalikepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hijroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

Bahwa sejak bulan April 2017 awal mulai Saksi berkomunikasidengan Terdakwa saat Saksi berada di Posko Partai Gerindra di JI. KelapaDua Wetan Ciracas kebetulan Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas didaerah tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan salah satu temanSaksi yang bernama Sdri. Rosdiana karena saat itu Terdakwa menyukaiSdri Rosdianan, lalu.

Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 15.00 WIB padasaat Terdakwa memantau wilayah di daerah Kelapa Dua Wetan Terdakwamelihat ada kegiatan dari Partai Gerinda untuk mengusung CalonGubernur DKI dan Terdakwa melihat Saksi2 ikut andil dalam kegiatantersebut, setelah bertemu dengan Saksi2 kemudian Saksi2 menawarkankepada Terdakwa untuk berkenalan dengan teman Saksi2 denganberkata Om mau ngga Saksi kenalin temen Saksi Terdakwa jawabsiapa itu bu ?

didalamnya terjadi penambahan anggaranyang menyimpang dalam rapat TAPD dan banggar;Bahwa atas ketidaksetujuan saksi selaku pimpinan tidak berpengaruh,karena APBD tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2013 dan telah puladikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah seorang anggota Dewandari komisi Il;Bahwa pada tahun 2013 terdakwa masih sebagai anggota dewan;Bahwa tidak semua anggota dewan sebagai anggota banggar, hanya ketuakomisi dan ketua partai

bukti keterangan ahli;Menimbang, Terdakwa dalam memberikan keterangan baik padapemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukansecara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa sah sebagai alatbukti, oleh karenanya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan;Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009sampai dengan Tahun 2014 dari Partai

danPenasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannnya tidak mengkaji danmenganasis terpenuhi tidaknya unsur ini;Menimbang, meskpun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya unsur ini, Majelis Hakim tetap akanmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan;Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwaadalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009 sampai denganTahun 2014 dari Partai