Ditemukan 17968 data
21 — 5
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
40 — 8
eksepsi Tergugat mengenaikewenangan mengadili absolute (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMAmenyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
24 — 4
Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksiyang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;2. lanah al Thalibin
Tergugat
18 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
28 — 11
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
14 — 9
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
18 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Terbanding/Penggugat : MANSUR Bin MENDENG
55 — 52
alasan pembenar sebagaidasar yang menyatakan bahwa putusan a quo adalah kelirukarena seharusnya perkara a quio diadili oleh PengadilanAgama.Bahwa alasan tersebut sangat tidak dapat diterima karenaberdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama tentang Kompetensi absolutPengadilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Mengadili...Scanned with CamScannerMengadili tentang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
80 — 41
Wakaf;f. Zakat;Infaq;= Shadagah; danHalaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dglparaf KM HA HAI I i. Ekonomi Syari ah.4.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqgah; dani. Ekonomi Syari ah.4.
perundangundangan, meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangRI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
1.SITI MUKMINA
2.ENDAH EKA ARI PRIHARTINI
3.ENDANG SULIS DWI STYOWARNI
4.DESI ARIFANTI
5.SUKARSO
6.Endang Sulis Dwi Setyowarni
Tergugat:
1.HARTOKO ALI MUCHAIBAT
2.MUHAMMAD DWI JATMIKO
3.SYAMSUL HADI
4.ENDAH SETIAWATI
5.IMRON FAUZI
138 — 64
Saya Terguagat V, menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwasaya tidak pernah membeli obyek sengketa II, sengketa III, sengketa IV,sengketa V, sengketa VI, sengketa VII dan juga saya tidak pernahmenerima wakaf dari Tergugat III yang berupa obyek sengketa VII;9. Saya merasa dirugikan atas seluruh gugatan ini secara materi danimmaterial;Berdasarkan halhal dan alasanalasan diatas, Tergugat V memohonkepada ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Cq Majlis Hakim untuk :1.
danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
, zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung yurisdiksi antara Peradilan Umumdengan Peradilan Agama, disebabkan ketentuan Pasal 50 UndangUndangNomor
47 — 31
Bahwa Tergugat memberi izin membangun rumah untuk Panti Asuhandiatas tanah wakaf dari lou Nursida. Jadi Erdawarni mewakafkan tanah kepada Yayasan Panti Asuhan PutiBungsu atau mewakafkan kepada Tergugat Dasimar. Bahwa bukti T 1 dan T 2 tidak ada aslinya, juga terhadap bukti T 1 danT 2 tersebut tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun dan tidak jelasHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT.
14 — 1
dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
12 — 5
ALFIYAH MA SHUM15Kelengkapan Proposal1.2.PengantarLatar BelakangHal yang dimintaJumlah yang diminta (RAB) Rencana AnggaranBelanjaAda Susunan Pengurus/PanitiaSertifikat wakaf (kalau ada)Rekomendasi dari pejabat setempat minimal CamatKalau bentuknya Pendidikan Jumlah siswa atau anak yatim Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
15 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 12
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangHal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua ratus delapan puluh limameter persegi) Desa Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, atasnama Nanik Suwarti; Utara berbatasan dengan Ibu Diah; Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Saiful; Timur berbatasan dengan Saiful; Barat berbatasan dengan tanah wakaf untuk sekolahan;Untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkaraini agar objek tersebut disebut dengan Objek Sengketa;Bahwa keterlambatan angsuran tersebut sesuai prosedur perbankan,Penggugat mendapatkan Surat Peringatan
1.Hadi Purwoko bin Pangi Soeyanto
2.Hariyono bin Pangi Soeyanto
Tergugat:
Yuliati binti Sugiman
66 — 12
poin 12 (dua belas);Putusan Nomor : 307/Pdt.G/2018/PA.MLGHal. 6 dari 12 halaman23.24.25.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, menyebutkan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
26 — 19
ahliwaris adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf(b) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
114 — 22
tanahtersebut ;Bahwa saksi tidak melihat sendiri terbentuknya Bandar Pulo ini karena pada saat itusaksi belum lahir, tetapi menurut cerita orang tua saksi bahwa tahun 1930 PartuanonBandar Pulo ini terbentuk ;Bahwa marga Damanik bisa memiliki tanah Partuanon seluas itu di Bandar Pulokarena pada saat itu marga Damanik penduduk yang pertama sekali tinggal di BandarPulo atau yang dikenal dengan si Puka Huta;Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut terdapat kuburan keluarga marga Damanikyang tanah wakaf
Putusan No. 40/Pdt.G/2008/PN.SIM11.Bahwa selama saksi penghulu sejak tahun 2002 arsip mengenai masalah penjualantanah saksi tidak pernah lihat ;Bahwa nagori itu diberi nama Nagori Bandar Pulo karena berdasarkan pengakuanorangtua kita dulu kita tetap komitmen katanya Bandar Pulo itu ada Tuannya yaituTuan Bandar Pulo ;Bahwa saksi membaca surat pernyataan itu dahulu dan yang meyakinkan saksimenandatangani surat itu karena saksi putra Bandar Pulo dan disamping lokasi itusaksi lihat disitu memang ada wakaf
Pernyataan Dikun yang menyatakan Adapun surat yang pernah saya tandatangani adalah Surat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf Umumdi Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun PropinsiSumatera Utarakepada pihak manapun pada tanggal 28 Juni 2008, selanjutnya diberitanda T.1.49;Surat Pernyataan Satijan yang menyatakan Adapun surat yang pernah saya tandatangani adalah Surat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf Umumdi Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan
yang pernah saya tandatangani adalah Suraat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf umumdi Huta IIIHal. 47 dari 146 hal.
Surat Pernyataan Ngatinem yang menyatakan Adapun surat yang pernah saya tandatangani adalah Surat Permohonan untuk perbaikan jalan menuju tanah Wakaf Umumdi Huta III Nagori Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun PropinsiSumatera Utara kepada pihak manapun pada tanggal 12 Agustus 2008, selanjutnyadiberi tanda T.1.54;17.
97 — 12
sedangkan yang9.925 M2 adalah tanah lainnya dan tanah wakaf Alokasi kuburan muslimyang dirusak ditanami Penggugat dengan tanaman padi;= Bahwa batasbatas tanah Tergugat ukurannya: Sebelah Utara berbatas dengan Pdt.
Tambunan 300 M; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul 300 M;= Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wakaf kuburan muslimyang dirusak Banua Manik;= Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syahlan 200 M;Gugatan Penggugat mendalilkan pada halaman 2 point 2 Bahwa tanah terperkara tersebut sebelumnya telah dikuasaipenggugat dengan cara digarap dan dikelola oleh Penggugat untuktanah Pertanian. dan sejak penggugat menguasai tanah aquo sejaktahun 1980 tidak ada satupun pihak yang mengklaim ataupun keberatanterhadap
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum;2: Luar dari pokok perkara Tergugat informasikan bahwa masyarakatmuslim menyampaikan pengaduannya kepada Instansi Pemerintahanbahwa kuburan muslim yang berbatas dari sebelah Timur tanah yangPenggugat kuasai/ usahai (Banua Manik) adalah tanah wakaf/ kuburanmasyarakat, mereka keberatan bahwa kuburan keluarga mereka dirusaksdr