Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kot
Tanggal 2 Januari 2020 — - Munaris Alias Tawar Melawan - Sumardi - Helmiyanto
15089
  • Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radas dantanah pekarangan wakaf. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah persawahan milik SaudaraMat Sukemi.. Bahwa tanah persawahan tersebut dalam posita 1 diperolehPENGGUGAT dari Hibah orang tua PENGGUGAT yang bernamaAlmarhum H. Sajadi pada saat orang tuanya tersebut masih hidup. Hal inisebagaimana Surat Keterangan Hibah tertanggal 31 Agustus 2003..
    Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radas dantanah pekarangan wakaf. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah persawahan milik SaudaraMat Sukemi,Dan atau hartaharta kekayaan lain milik TERGUGAT I dan TERGUGATIl yang daftar rinciannya akan PENGGUGAT sampaikan kemudian.9.
    Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Saudara Radasdan tanah pekarangan wakaf.
Register : 28-07-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5227
  • Drs Takat Santoso,berdasarkat sertifikat tanah wakaf No. 01/Kelurahan KarangTaliwang, Tanggal 22 Agustus 2013 oleh Kepala KantorPertanahan Kota Mataram.(Bukti P5)Dan, luas 303 m2, berdasarkan akta pernyataan hibah No 44tanggal 27 September 2014 yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT, Munawir Asari, SH, di Mataram.
    Foto copy Sertipikat Tanah Wakaf Nomor :01/Kel.Karang Taliwang, tanggal22 Agustus 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberimaterai cukup, diberi tanda P5a;8.Foto copy Akta Pengganti Akta tkrar Wakaf NomorKk.19.07/W.2a/03/2011, tanggal 22 Agustus 2013 telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P5b;9.
    diberi tanda P Halaman 59 dari 72 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr4a berupa foto copy Surat Pimpinan TPA Ubay Bin Kaab kepada WalikotaMataram Nomor :001/TPAUBK/V/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihalMohon Peninjauan Kembali, alat bukti surat uyang diberi tanda P4b berupafoto copy Surat Pimpinan TPA Ubay Bin Kaab kepada Walikota MataramNomor :002/TPAUBK/V2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal MohonPeninjauan Kembali, alat bukti surat uyang diberi tanda P5a berupa foto copySertipikat Tanah Wakaf
    Nomor :01/Kel.Karang Taliwang, tanggal 22 Agustus2013 alat bukti surat uyang diberi tanda P5b berupa foto copy Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.19.07/W.2a/03/2011, tanggal 22 Agustus 2013alat bukti surat uyang diberi tanda P6a berupa foto copy Akta PernyataanHibah No. 44 Tanggal 27 September 2014, alat bukti surat uyang diberi tandaP6b berupafoto copy Sertipikat Hak Milik No.3819 atas nama Ayunah 2014alat bukti surat uyang diberi tanda P7 berupa foto copy Surat yangdikeluarkan oleh Departemen
Register : 17-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PBR
Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
17868
  • Pendaftaran Tanah Pertama Kali1)Konversi, Pengukuran dan Penegasan Hak;Pemberian Hak;" 200220 2 non nonn=Wakaf Dari Tanah Belum Bersertipikat;Wakaf Dari Tanah Negara;P3MB/Prk.5;cccncnn nnn nnnnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnPendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pemberian Hak Guna Usaha.b.
    Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah1)2)Peralihan Hak Atas Tanah Dari Satuan Rumah Susun;Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik AtasRumah Susun;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha;Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/HakPerpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai danPemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di Atas HakPengelolaan;Pembaharuan Hak Guna Usaha;Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat;Perubahan Hak Atas Tanah);Hal. 15 dari
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — A. NAWAWI Z, Dkk vs SITI FATIMAH
7554 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasripah almarhum (posita Nomor: 3dan 5), terhadap semua para Penggugat, Tergugat mengenal mereka denganbaik, sepengetahuan Tergugat semua para Penggugat beragama Islam,demikian juga Tergugat adalah beragama Islam, berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ditentukan apabilaterjadi sengketa hak milik dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomi syariah yang subjek hukumnyaanatara orangorang yang beragama islam, objek sengketa
    tersebut diputusoleh Pengadilan agama bersamsama perkara sebagaimana tersebut diatas(perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomisyariah), oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara iniPengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini yaitu Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr. dan olehkarenanya Pengadilan Negeri Kediri harus menjatuhkan putusan sela yangHal. 7 dari 19 hal.
Register : 24-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 196/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 18 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : HENDRA WITARMIN Diwakili Oleh : DESMAN VICTOR EVAN NATHANAEL SITOHANG
Terbanding/Tergugat I : CHRISTIAN
Terbanding/Tergugat II : BANK SYARIAH MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BALIKPAPAN
17755
  • Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi sebagaiHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT SMRberikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
    Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaianperkara ekonomi syariah, yang menyebutkan :1) Pasal 1 angka (4)Lembaga keuangan mikro syariah, asSuransi syariah, reasuransisyariah, reksadana syariah, perkara ekonomi syariah adalahperkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, dana pension lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaqdan shadagah yang
Register : 18-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8436
  • Putusan No.1096/Pat.G/ 2019/PA.WipPengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara inidengan alasanalasan sebagai berikut :a) Bahwa sengketa a quo bukan sengketa kewarisan bagi orang yangberagama Islam, bukan sengketa wakaf dan bukan sengketa hibah bagiorang yang beragama Islam.
    pokoknyasebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang pertama pada pokoknyamenyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadiliperkara aquo, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan atau dijatuhkanputusan sela pada persidangan tertanggal 20 November 2019, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalil para Tergugat tentang ketidakwenanganPengadilan Agama Watampone mengadili perkara aquo, karena sengketa aquo bukan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, bukansengketa wakaf
Register : 08-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 0587/Pdt.G/2019/PA.Klt
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5411
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama lslam dibidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.
    Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Agama memilikikewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangOrang yang beragama slam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;.
Register : 06-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2015/PTAJK
Tanggal 9 Juni 2015 — -H. Chairul Arifianto bin Syahriar, CS. -Hj. Sri Asmara Ningsih binti Syahriar, CS.
15190
  • Lapangan Tembak CibuburSebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :a.
    Lapangan Tembak Cibubur Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2015/PTA.JK.Yayasan TK.
Register : 19-01-2011 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 09-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.P/2011/MS-Bna
Tanggal 2 Februari 2011 — DRA AIDA BINTI A. SAMAD
4813
  • Sebagian tanah yang terletak di jalan Blang Cut No. 25Gampong Lambhuk seluas 400 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf GampongLambhuk; Sebelah Timur berbatas dengan JalanPemuda; Sebelah Selatan dengan Jalan BlangCUE 3 Sebelah Barat berbatas dengan tanahRubama 2.
Register : 16-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 9 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
2136
  • alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2754 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — 1. MUCHTAR KHALID, 2. LISNAR,
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
Register : 25-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Kln
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
7416
  • RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 562/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat

Tergugat
213

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 20-02-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 12 Maret 2014 — Penggugat

Tergugat
195

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2241/Pdt.G/2016/PA.Lmg.
Tanggal 28 Nopember 2016 — P DAN T
227
  • pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf
Register : 05-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0480/Pdt.G/2018/PA.Utj
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7334
  • ratus meter persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989tanggal 25 Maret 1989, yang terletak di Jalan Nangka Paket E, RT.02/RW.01 Dusun Pagar Sari Kepenghuluan Bagan Bhakti, KecamatanBalai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2692 tertanggal 25 Maret1989, terdaftar atas nama Ladji, yang dikeluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
    Utj.10.persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989 tanggal 25 Maret1989, yang terletak di Jalan Nangka, Dusun Pagar Sari, RT. 02/RW.0O1Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah, KabupatenRokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakMilik No. 2692 tertanggal 25 Maret 1989, terdaftar atas nama Ladji, yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenRokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
Register : 25-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1458/Pdt-G/2014/PA.Pbr
Tanggal 30 April 2015 — Pemohon Vs Termohon
3024
  • pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbarukemudian oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnyadiberi tanda bukti (P.3)Potokopi Struk Pemberlian Listrik Prabayar Nomor Token 4095 7604 0619 55906249 tertanggal 23 februari 2015 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh pejabatKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.4)Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf
    AK bulan Maret 2015 dan bukti P.4 tentang Potokopi Struk Pemberlian Listrik PrabayarNomor Token 4095 7604 0619 5590 6249 tertanggal 23 februari 2015 bukti P.5 serta buktiP.6 yaitu Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf AlUbudiyahPekanbaru Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam AsySyafiI tahun 20142015, bukti P.7yaitu Foto kopi Bukti pembayar Iyuran Komplek dan lainlain tahun 2015 dari PaguyubanWarga Lingkungan Perumahan Taman Firdaus, bukti P.8 yaitu Foto kopi kartu PembayarLangganan
Register : 23-11-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.MKD
Tanggal 27 Februari 2013 — 1. NANIK SUPRAPTI dkk atas MUH. ARIFIN dkk
28329
  • Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan olehPengadilan Agamadan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 4 ayat 1 dan 2).29Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    ) undangundang tersebut bahwa apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;Menimbang, bahwa menurut buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, MahkamahAgung RI 2009, hal. 373, no.8.c,jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah,wasiat, wakaf
Register : 12-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.ML
Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
508
  • Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 349/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
211
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) ball y cisil) ple AouGUYL Salgdll S905 eg bbls Gay ALLins) sindALY ally Voll Gall y ci pall g Ad parang Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA Wng2.kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.