PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

telahmenyimpulkan sebagai berikut :1 Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah disusun secara cermat, jelas danlengkapserta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari suatu suratdakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP.2 Eksepsi tim Penasehat Hukum telah melampaui ruang lingkup Eksepsi (ObyekEksepsi), karena telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menjadiobyek pemeriksaan di sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

Hakim menyatakan bahwa kasusbioremediasi sudah tepat diadili menggunakan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU TIPIKOR, bukan menggunakan UndangUndang Lingkungan Hidup dengan argumentasi bahwa unsurkerugian meyangan negara tidak terdapat dalam UndangUndang Lingkungan Hidup.

Romli Atmasasmita, SH., LLM., antara lainmenegaskan Perlunya asas /ex specialis systematic dalamkaitannya dengan Pasal 14 UU Tipikor sehingga UU Tipikor tidakberlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatuperbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi suatuundangundang lain semisal Undangundang Perbankan,Halaman 181 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2017/PTMDNPerpajakan, atau Pasar Modal, dan juga adanya asas /exspecialis systematic dan Pasal 14 UU Tipikor menghindari

EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH., dalam persidanganmengemukakan sebagai berikut :Bahwaistilah kredit buat saya itu) sudah menjadipermasalahan yang bisa secara lex spesialis logis (lexspecialist sistematis) sudah membuat kita bisa memilahsebetulnya ini masuk ke dalam ranah Tipikor atau masuk kedalam ranah UU Perbankan.

Hal ini juga berarti bahwaunsurdengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau korporasidalam pasal 3 UU Tipikor tersebuttidak bisa dilakukan karena kelalaian (culpa).Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 3 UU Tipikor,perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, harusdilakukan dengan sengaja (dolus) untuk menguntungkan diri sendairiatau orang lain atau korporasi.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 UU Tipikor.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 (Sembilan dansepuluh),Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut;Dari uraian Tergugat pada angka 6 (enam) jawaban Tergugat sudah sangat jelasbahwa dalil Penggugat tidak berlandaskan hukum dan sepatutnya harus ditolak.Maka berdasarkan uraian diatas yang telah Tergugat sampaikan dalameksepsi dan jawaban tersebut, mohon dengan hormat Majelis Hakim PengadilanNegeri/HI/TIPIKOR Samarinda berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarindaberpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadail adilnyaberdasarkan hukum dan keadilan (ex aego et bono).Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugattersebut

Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat yangmerupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial/Tipikor PadaPengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 2Tahun 2004 sebagaimana dimaksud diatas, maka PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas 1AKhusus Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus gugatan perkara a quo; LEGALITAS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNTUKBERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 9.Bahwa kewenangan

Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Wilayah KerjaKantor Regional Il BKN Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNSyang terkena TIPIKOR (fotokopi dari lampiran stempelbasah);Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepadaPPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah Nomor:K.2630/V.1001/99 tanggal 26 Desember 2018 perihalTindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG8

PNSatas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara DeputiBidang Pengawasan dan Pengendalian kepada BupatiPandeglang Nomor: F.IV.2630/V.1564/90 tanggal 1Nopember 2018 perihnal PNS yang sudahterbuktimelakukan tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai asli);Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan KepegawaianNegara kepada Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota seWilayah Kerja Kantor Regional IllBKN Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS yang Terlibat Tipikor

PUTUSANNOMOR : 2501 K/PID.SUS/ 2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MARKABAN, S.H., ;Tempat lahir : Ponorogo;Umur/ tanggallahir : 41 tahun/10 Agustus 1969 ;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT. 03, RW.03 Dukuh Krajan, DesaPlosojenar, Kecamatan Kauman, KabupatenPonorogo ;Agama : Islam.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuHal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2501 K/Pid.Sus/2013oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof, Dr. Krisna Harahap,S.H.,M.H. ttd./Dr. H. M.

PUTUSANNo. 342 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2015HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H.

., dan dimanapernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 28 Desember 2012 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaramasingmasing tertanggal 10 Januari 2013, sehingga dengan hal demikian JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca,meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan

Tipikor. Smg. Sebatas mengenai Kwalifikasinya, yangakan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutanproses persidangan tidak dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, gunahal 31 dari 33 hal Put.No.07/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmemenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo.

, tidak ada kesepakatanantara pemberi dan penerima kemudian maksud dan tujuannya sangat berbedakarena dalam Gratifikasi atau memberikan hadiah maka tujuannya hanyamemberikan saja hanya saja yang diberikan hadiah tersebut adalah PegawaiNegeri.Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP dimanaPenuntut Umum dapat menyusun Dakwaan secara Alternatif sebagai contohsecara eksplisit Dakwaan Alternatif Pasal 5 UU Tipikor (Suap) atau Pasal 13UU Tipikor (Gratifikasi) dimana ketika ada suatu hal

yang belum pasti apakahsuatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 5UU Tipikor atau perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yangmelanggar Pasal 13 UU Tipikor.

ijin tersebut teroenuhi maka perbuatan tersebut tidakmemenuhi unsur keempat Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor.Bahwa menurut ahli, dalam Delik Suap yang penting adalah unsur keempatPasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor adalah apakah maksud pemberian tersebutkemudian bisa dikualifikasi ada kaitannya dengan maksud si pemberimelakukan pemberian kepada penerima yang membedakan dengan Pasal 13UU Tipikor adalah tidak hanya dilihat dari waktu pemberiannya tetapi juga harusdillhat apakah ada kesepakatan

diantara pemberi dan penerima terkait dengannilai pemberian, kapan dilakukan pemberian dan cara pemberian dilakukan.Bahwa menurut Ahli, perbedaan essensi Pasal 13 dan Pasal 5 Ayata (1) huruf badalah subyek penerima di mana subyek penerima dalam Pasal 5 Ayat (1)huruf b UU Tipikor adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,sedangkan subyek penerima dalam Pasal 13 UU Tipikor adalah Pegawai NegeriBahwa menurut Ahli, dalam Pasal 13 UU Tipikor, pemberian dilakukan tanpaadanya suatu maksud hubungan

tersebutapakah lebih cocok ke dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor atau Pasal 13UU Tipikor makanya kemudian dakwaannya disusun secara alternative.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

No. 2370 K/PID.SUS/2014Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, danMENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. DimanaMajelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untukmembuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanyaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR

C 3036438 H alamatKemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran LemahWungkuk Cirebon, atas namaMUHAMMAD IKROMDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;9Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingditetapkan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

kasasinya telah diterimadi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Januari 2012 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1 KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM.Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Bandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

, setelah prosespemeriksaan dari BPK;Bahwa dalam hal ini dana yang berasal dari APBD Kota Cirebon TA. 2004yang diterima oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah haksebagai anggota dewan yang telah melalui verifikasi dan dipertanggungjawabkan,sebagaimana keterangan saksisaksi dari pihak Eksekutif (Setwan dan Keuangan PemdaKota Cirebon), namun fakta ini diabaikan oleh Judex Facti;MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SALAHMEMAHAMI UNSURUNSUR PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,dimana semua unsurunsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan khususnyaunsur yang ke 3 dan ke 4 yaitu unsur ke 3 : melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti perbuatan para Terdakwadalam menerima anggarananggaran tidak sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2004tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam anggaranbelanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam

SUBAGYO (yang perkaranya sudah diputus oleh PNTemanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap) serta Drs.

TOTOK ARY PRABOWO, MS, MA (MantanBupati Temanggung/DPO), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai denganbulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempat di KantorBupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

SUBAGYO (yang perkaranyasudah diputus oleh PN Temanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan19sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARYPRABOWO, MS, MA (Mantan Bupati Temanggung/DPO) tersebutmerupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu: Bahwa Terdakwa bersama dengan YUDHIWANTO (DPO), dan saksi H.FATAHILLAH AZZAINY, saksi DIDIK SAMSUDIN, saksi EDI PURWOKO,saksi TRI WINARSIH, saksi R.

;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa NUGROHO SATRUONO (anggota DPRD KabupatenTemanggung periode tahun 19992004 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor: 171/ 156/1999 tanggal 13 September 1999), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai 21 dengan bulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempatdi Kantor Bupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung,atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, oleh kami SUYADI, SH, selaku Hakim KetuaMajelis, MARSIDIN NAWAWI, SH, MH, dan ROBERT PASARIBU, SH, MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, dalam

(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan Banding dengan surat permohonan Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl pada tanggal 5 Februari 2018 agar perkarayang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Januari 2018Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl, diperiksa dan diputus pada PeradilanTingkat Banding ;Menimbang, bahwa Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akte PemberitahuanBanding tanggal 7 Februari 2018

dengan Akta Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemorie Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulupada tanggal 26 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 Februari 2018 dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan Kontra Memorie Banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bengkulu

pada tanggal 5 Maret 2018 dan telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl.Menimbang, bahwa kemudian baik kepada Jaksa Penuntut Umum,maupun kepada Terdakwa masingmasing telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan NegeriBengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018sampai dengan 21 Februari 2018 dengan surat Nomor

JALIL SAIRIN, SH, MH.dan SOPHAR SITORUS, SH, (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan TinggiBengkulu masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT BGL tanggal 23 Februari 2018, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 olehMajelis Hakim tersebut dengan dibantu olen BARJAKI, SH. sebagai PaniteraHalaman 70 dari 71 hal Put No 6 /Pid.SusTPK/2018/PT BGLPengganti

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10September 2019;12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 11September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;Terdakwadi dampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Dr. SoesiloAribowo, S.H.,M.H.,M.Si., 2.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2019, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5Agustus 2019;9.

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus2019 dan Memori Banding dari Terdakwa, diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat masingmasing pada tanggal 21 Agustus2019 dan salinannyab telah telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada tanggal 22 Agustus 2019 ;10..Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2019,diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 21 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepadapenuntut

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota III yangintinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama danberpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primairmaupun Dakwaan Subsidair karena perbuatan Terdakwa untuk kepentinganbisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga

Konsultan Hukum MANUNGGAL berkantor di Mangunjaya Gang 5 No. 1Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2013, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadailan Negeri Semarang dengan Nomor Registrasi513/Pid/K.Kh/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : o Penuntut Umum : Nomor : Print730/0.3.39/Ft.1/09/2013 tertanggal 06 September2013, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ; o Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Semarang : No:140/1X//H/2013 Jo No. 127/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 19 September2013, sejak tanggal : 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 20Ir ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No:140/X/Pen/K/2013 Jo No. 127/Pid.Sus/2013/PN.

Tipikor. Smg. tertanggal 10 Oktober2013, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ; o Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi SemarangPertama No. 24/Pen.Pid/TPK/2013/PT. Smg tertangngal 07 Desember 2013, sejaktanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2013 ; o Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi SemarangPertama No. 24/Pen.Pid/TPK/2013/PT.

MHKALIMATUL JUMRO, SHPanitera PenggantiNGADIWONCatatan :Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa tidak mengajukan upaya hukum ;Wakil PaniteraPenagdilan Tipikor SemarangPada Pengadilan Negeri Semarang.SRI BANOWO, SH, MM.

MAHFUD tersebut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanTinggi Bandung Nomor : 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 10 Desember 2012;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUDterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalan melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama dan berlanjut:2.

Sus/Tipikor/2014/PN.Bdg, tanggal 28 Agustus 2014 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KI. ABandung pada tanggal 28 Agustus 2014 dari Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPzd.,Bin H.

Mahfud, didalam amarnya, membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Nomor35/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2012 dan mengadilisendiri dengan amar, Menyatakan terdakwa Drs. Asep Sukandi,M.MPd Bin H.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26Juni 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, dalam amar putusannya,Menyatakan terdakwa Heri Suharja dan terdakwa Muhyidin, S.lp bin (alm) SyarifSuparman terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama melanggar pasal 3 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 Desember 2012 Nomor :35/Tipikor/2012/PT.Bdg;(LampiranV)6.

pemeriksaan dan mengadilisebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSamarinda pada tingkat banding;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan danalasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi in litis, serta memperhatikan alat bukti kesaksianketerangan ahli,bukti surat,dan keterangan terdakwa Majelis Hakim Tinggi TindakPidana Korupsi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan PanitiaPengadaan senilai Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi,dilakukan negosiasi harga dengan Kuasa Masyarakat pemilik lahan yaitu saksiKASIM ASSEGAF;Menimbang, bahwa akibat tidak bekerjanya Panitia pengadaan tanahsebagaimana mestinya namun sebaliknya Panitia pengadaan tanah membuatkesepakatan dengan kuasa pemilik lahan dalam hal ini saksi Kasim Assegaf (telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Samarinda), dimana panitia pengadaan

Hakim Tinggi Tipikor sebagaiHakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum,. dan MOCHAMADILYAS, SH., MH.

Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehDRS.

10 Desember 1966.Jenis Kelamin : Laki laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan H.Ramli Selatan No.59 Rt.004/003Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta/Mantan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Pendidikan : 62.Terdakwa ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI oleh :iPenyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7Maret 2017;perpanjangan penahanan oleh Penuntunt Umum sejak tanggal 8Maret 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 April 2017 sampai degan tanggal 16 Mei2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 Mai 2017 sampai degan tanggal 15 Juni2017;Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampaidengan tanggal 4 Juli 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3Agustus 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH, MH Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 08 Mei 2018oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut ;
• Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 26 Mei 2014, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 28 Januari 2014 No. 03/I/Pen.K/2014 Jo No. 03/Pen.Pid.Sus.2014/PN.TIPIKOR.Smg, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d5 April 2014 ; 2 2222222222 enn nn nnn nn nnn nne6. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Maret 2014 No. 87/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 April 2014 s/d 5 Mei 2014 ; 7.

Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 28 April 2014 No. 120/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 Mei 2014 s/d 4 Juni 2014 ; 8. Perpanjangan Hakim Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,tanggal 2 Juni 2014 No. 171/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ; 9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 26Juni 2014 No. 187/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 29 Juni2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang0Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan PengadilanHal 2, put.no. 30/Pid SusTPK/2014/PT.Smg.TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2014, Nomor :03/Pid.Sus/2014/PN.

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis TIPIKOR, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. HakimTipikor dan H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.