Ditemukan 17793 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-02-2020 — Putus : 28-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Ngb Tanggal 28 Februari 2020 — Pemohon:
NORHAYATI
29 — 20
NORHAYATI
29 — 20
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Register : 17-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Ngb Tanggal 23 Januari 2020 — Pemohon:
NORA MANURUNG
27 — 12
NORA MANURUNG
27 — 12
Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri
Register : 20-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Wtp Tanggal 11 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.
Register : 05-05-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 13-06-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0042/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 26 Mei 2011 — PEMOHON
11 — 0
11 — 0
UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.
Register : 28-09-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 06-09-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2612/Pdt.G/2009/PA.Clp Tanggal 11 Nopember 2009 — penggugat tergugat
10 — 0
10 — 0
SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT
Register : 21-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Pdlg Tanggal 28 April 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.
Register : 25-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Ngb Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon:
ALEKSANDER
22 — 22
ALEKSANDER
22 — 22
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Ngb Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
21 — 13
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
21 — 13
neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Register : 01-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN Penajam Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pnj Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon:
Trimini
21 — 15
Trimini
21 — 15
Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Register : 16-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Ngb Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
RISKA
30 — 18
RISKA
30 — 18
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Register : 23-03-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 93/Pid.B/2016/PN-SIM Tanggal 13 Oktober 2016 — HELARIUS GULTOM.
142 — 104
142 — 104
21 Desember 1991, Surat keteranganPangulu Mariah Hombang Kecamatan Bayu Raja Kabupaten Simalungun bernamaMARODOT SIMANJUNTAK tanggal 10 Januari 2006, Surat keterangan Pewaris/ ahliwaris tanggal 25 September 2007, Surat Keterangan Pangulu Nagori HombangKabupaten Simalungun dan Surat keterangan Pemilikan tanah Nomor593/035/Ekon/MH03 tanggal 15 Pebruari 2003 yang ditandatangani PanguluMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT
SimMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT Pengukuran dan PerpetaaanKehutanan Wilayah Il dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terhadap areallahan milik terdakwa HELARIUS GULTOM bahwa lahan yang dihunjuk oleh terdakwaHELARIUS GULTOM masuk atau berada di dalam areal lahan PT.
keterangan yang ahli diberikan di Penyidik adalah benar;Bahwa ahli ada diminta pihak Penyidik Polres Simalungun untuk melakukanpengukuran atas tanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa;Bahwa Surat dari Kapolres Simalungun Nomor : 183/ X/2014/ Reskrim, tanggal25 Oktober 2014 perihal Mohon bantuan Ahli Pengukuran dan Surat perintahtugas Douglas Hutabarat Nomor : 522 /877/ IIC, tanggal 27 Oktober 2014;Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan saksisekarang ini di Dinas Kehutanan UPT
. 275/IVKWL5/1992 tanggal 8 Pebruari1992 tentang pengukuran Lahan Inliving (lahan terdakwa masuk kedalam lahanareal Inliving/ reboisasi yang telah dibebaskan Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara dari Masyarakat antara tahun 1976 s/d tahun 1977;Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan teodolit dan GPS tahun 2000 diatastanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas + 20 Ha;Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan peta asli Inliving (reboisasi)yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi UPT
diantara surat tersebut tidak adasurat palsu atau yang dipalsukan, pertimbangan pertimbangan sebelumnnya telahmenguraikan tentang surat palsu yang digunakan terdakwa dan juga tentang tidaksependapatnya majelis hakim terhadap kesimpulan nota pembelaan tersebut.Menimbang khusus terhadap uraian Nota pembelaan Penasehat hukumTerdakwa yang mendalilkan adanya hasil pengukuran dan pemetaan yang kontradiktifyaitu antara yang dilakukan Douglas Hutabarat atas perintah Tugas dari Kepala KantorDinas Kehutanan UPT
Register : 19-02-2014 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Smp Tanggal 17 Maret 2014 — FATHOR ALIAS HOR BIN IYAN
44 — 7
44 — 7
AHMAD JAUHARI, M.Si pada UPT Puskesmas GandingKecamatan Ganding Kabupaten Sumenepdikerenakan persentuhan denganbenda tumpul;Perbuatan terdakwa se bagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadapsurat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksisaksi dalamBAP yang pokokpokoknya sebagai berikut:Saksi 1 Ruddin Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013, saksi sedang berdiridi depan teras rumahnya sambil
Register : 27-11-2013 — Putus : 31-12-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1648/Pdt.G/2013/PA.Wng Tanggal 31 Desember 2013 — PEMOHON, TERMOHON
17 — 1
17 — 1
wilayah hukum Pengadilan AgamaWonogiri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sesuaipasal 66 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangunangNomor 50 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak dan melalui jasa mediator hakim Pengadilan Agama Wonogiri, oleh Dra.Mufarikin, SH. akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala UPT
Register : 26-07-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 14-04-2011
Putusan PA KUNINGAN Nomor 1204/Pdt.G/2010/PA-Kng Tanggal 23 Agustus 2010 — Penggugat lawan Tergugat
21 — 0
21 — 0
Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan UPT Puskesmas Ciputat Nomor474.22/136/V/PKM.C pt/2010 tanggal 17 Mei 2010,tentang Izin Perceraian tas nama Sdr. EMPOPROCHMATIN BINTI K.H. MUHTARUDIN NOOR, SH (buktiP.l );2. Fotho Copy Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : DN/04/2009 tanggal 21 Januari 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan (bukti P.2) ;BUKTI SAKSI ;1. Saksi pertama bertempat tinggal di KabupatenKuningan ;2.
Register : 25-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Lmg Tanggal 7 September 2020 — Pemohon:
1.Syarif Hidayatullah
2.Sumarni
48 — 6
1.Syarif Hidayatullah
2.Sumarni
48 — 6
tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 08-01-2014 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Smp Tanggal 28 Januari 2014 — SYAMSUL ARIFIN
31 — 4
31 — 4
AHMADJAUHARI, M, Si, sebagai dokter UPT Puskesmas Ganding;Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undangundang RepublikIndonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan;Menimbang, bahwa telah didengar saksisaksi di muka sidangsebagai berikut:Saksi 1 Sukardi (di bawah sumpah) Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2013 sekitar pukul12.30 WIB di Jalan PUD Dusun Aengsana Desa Ketawang Karay Kec.Ganding Kab.
Register : 02-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Pkl Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
SAMSUL BAHRI
49 — 6
SAMSUL BAHRI
49 — 6
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Register : 13-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 228/Pdt.P/2020/PN Lmg Tanggal 26 Nopember 2020 — Pemohon:
1.Juwari
2.Sunartik
112 — 28
1.Juwari
2.Sunartik
112 — 28
Administrasi Kependudukan juncto Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 05-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 30-03-2019
Putusan PA BIMA Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Bm Tanggal 25 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
Surat Hasil Pemeriksaan Kimia Klinik Serologi atas nama DesiSeptianingsiah yang dikeluarkan oleh Laboratorium UPT PuskesmasRasane Timur Dinas Kesehatan Kota Bima tanggal 19 Januari 2018. diberitanda P.5 dan diparaf;Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Hal 4 dari 9 hal.
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 14 Mei 2014 — dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M., Kes
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Puskesmas Model NonRawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas RodaEmpat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unitPuskesmas sebesar Rp81.642.000,00 (delapan puluh satujuta enam ratus empat puluh dua juta) ;e Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening2.10.1003 2.4.11. 04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unitsebesar Rp5.055.500,00 (lima juta lima puluh lima ribu limaratus) ;Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT
2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesarRp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratusdua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) danberdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu,KabagKeuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang(SPMU) Nomor : 862/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesarRp821. 825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapanratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT
Nazmil Fuad Harahap, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK Nomor 2215/B.PERS/51/PNS/1988 tanggal 25 Januari 1988 NIP.140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuNomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendirisendirimaupun bersama Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK
;30.Surat Keputusan Bupati Nomor 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 200431keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja AparatusDaerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan TA. 2004 sebesarRp146.750.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluhridu limaratus enam puluh rupiah) ;.
Uang kas APBD TA 2004 khusus UPT yang diambil atau dicairkanTerdakwa, tanpa didukung dengan bukti surat, atau yang tidak bisadipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, adalah sebesar Rp337.775.000,00 (tiga ratus tiga puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan uang yangtidak bisa dipertanggung jawabkan Daniel Hamonangan berdasarkanmemo yang sebesar Rp609. 740.000,00 (enam ratus sembilan juta tujuhratus empat puluh ribu rupiah).