Halini telah bertentangan unsur kepastian hukum (rechtssicherkeit) unsurkemanfaatan (zweckmassigkeit) dan unsur keadilan (gerechtigkeit);Bahwa terhadap Putusan Kasasi (dalam berkas terpisah) atas namaTerdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin Sulaiman Ahmad Putusan kasasiNomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 (saat ini telahdiajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon yang telahdidaftarkan pada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02Oktober 2015);Kekhilafan dan kekeliruan

Anita Syafrida) dalam berkas terpisah;Bahwa di dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor BandaAceh Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 11 November2013 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (perkara terpisah) telahdipertimbangkan dan tidak menjadikan persoalan hukum dan bukan suatuperbuatan melawan hukum, sebagaimana yang termuat di dalamPertimbangan Hukum di dalam Unsur Melawan Hukum pada halaman 102s/d halaman 106 dan pada pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama padahalaman

Secara hukum apa yang dilakukan oleh Judex Juris yang demikian tidakdapat dibenarkan dan telah bertentangan putusan satu dengan yang lainnyakhususnya terhadap Unsur Adanya Kerugian Keuangan Negara yangmenjadi salah satu unsur penting dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari padaUndangUndang Tipikor tersebut;Bahwa berdasarkan aturan hukum, bila diputuskan dengan penerapanPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan secarabersamasama, seharusnya pertimbangan hukum oleh Judex Juris denganMajelis

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Jaksa/Penuntut Umum, maupun di dalam Putusan Judex FactiPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;e Kemudian sebaliknya juga, yang anehnya dan sangat kontradiktif,terhadap alat CT Scan yang dipertimbangkan di dalam pertimbanganputusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), secarahukum di dalam pertimbanganya juga tidak pernah dipersoalkanuntuk dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon PK(M. Saladin Akbar selaku Rekanan/ Direktur Utama PT.

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Bahwa bila dinubungkan antara Pertimbangan Judex Facti Tingkat PertamaPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diatas, dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada halaman 64 point satumengenai Terdakwa M.

perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 03 September 2012 s/d 22 September 2012.2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Penyidik sejak tanggal 22 September2012 s/d 30 Oktober 2012.3 Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d perkaradilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang di BandarLampung.4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TanjungKarang sejak Tanggal 12 November s/d 11 Desember 20125 Hakim Pengadilan Tipikor

Unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalahtentang pembayaran uang pengganti;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud ataubarang tidak bergerak

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: RABU tanggal 23Januari 2013 oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : SURYANTI, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera Pengganti,Suryanti, SH., MH

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (limaridbu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR/2015/PT.Pdg., tanggal 28Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dandariPenuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 19/PidSus.TPK/2015/PN.

Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatan yangsama;Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan putusanPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/Tipikor/2015/PT.PDG tanggal 28Oktober 2015 terhadap Terdakwa belumlah tepat dengan

dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas lagipula ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebutharus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR

No. 458 K/Pid.Sus/2016UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 23/TIPIKOR/2015/PT.Pdg., tanggal 28Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal8 September 2015

., selaku pejabat KepalaKASDA yang baru ;Selain itu terdapat putusan sebelumnya terkait kriteria Memperkaya dirisendiri atau orang lain ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 23 April 1988 No: 144/ Pid.B / 1987 yang menyebutkan bahwa hasiltindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar hutang dan biayakeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur Memperkaya diri sendiri atau oranglain (dalam buku Pembahasan UndangUndang TIPIKOR karangan R.Wiyono, SH. hal. 31 s/d 32).

,ternyata semuanya atas perintah dari atasan Terdakwasebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Facti, maka menuruthukum Mahkamah AgungR.I. dimohonkan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPmembatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabayadengan mengadili sendiri membebaskan saudari ASTIENLYLANDARI, SE., MM. dari dakwaan Penuntut UmumKejaksaan Negeri Batu ;Keberatan KeduaTERHADAP DAKWAAN PRIMAIR PASAL 2 AYAT (1) UUPEMBERANTASAN TIPIKOR PERTIMBANGAN HUKUM DANKESIMPULAN JUDEX

AKAN TETAPI PENDAPAT JUDEX FACTI BAHWA DAKWAANSUBSIDAIR PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR TERNYATADIDASARKAN PADA KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ;Bahwa Yth. Judex Facti tingkat banding yang mengambil alihpertimbangan Yth. Judex Facti tingkat pertama, berpendapat perbuatansaudari ASTIEN LYLANDARI, SE., MM. merumusi dan memenuhiunsurunsur dakwaan subsidair ;Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair Pasal 2ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, Yth.

Judex Facti telahkeliru dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal 3UU Pemberantasan Tipikor (dakwaan subsidair) ;Bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair yaituunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telahdisimpulkan tidak terbukti terpenuhi, sedangkan unsur ini volledig identiekdengan unsur kedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair, maka unsurkedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair memperkaya diri sendiri atauorang lain

tidak terbuktiterpenuhi pula, sebab jika sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwasebelumnya telah disimpulkan tidak terbukti, maka sifat melawan hukumyang dikandung dalam rumusan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dari dakwaansubsidair menurut hukum juga tidak terbukti ;Bahwa dari uraian alasan kami terakhir ini telah menguatkan adanyakekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal3 UndangUndang Pemberantasan Tipikor

P U TU $ A NNo: 6/Pid.B/2011/TPK/PN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;1.

Kurnia Abadi ;Pendidikan : SMA ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ; Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011 ; Hakim Majelis, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang, sejak tanggal 18 Agustus 2011s/d tanggal 16 Oktober 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor PT.

Padang, sejak 17 oktober 2011 s/d15 November 2011 ; Dperpanjang oleh Ketua Pengadlan Tipikor PT Pandang, sejak 16 november s/d 15Desember 2011 ;Terdakwa selama dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ELLY YANTI,SH, WILSON SAPUTRA, SH, YULIWAN RAJO AMEH, SH dan DIDI CAHYADI NINGRAT,SH dari kantor Hukum SOLUSINDO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2011 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No.24/PF.Pid/VII/2011/PN.Pdg tanggal 26 Juli 2011 ;Pengadilan TIPIKOR

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;3.

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm, tanggal 9 September 2011 yang dimintakan banding tersebut tetapi dengan memperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan bunyi selengkapnya sebagai berikut

Salinan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 05/PidSus/Tipikor/2011/ PN.Bjm, tanggaltanggal 9 September 2011,sebagai berikut : Halaman 2 dari 72 halamanPutusan Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJMMenyatakan terdakwa SYARIPUDDIN,AMd.

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula daribarang yang menggantikan barangbarang tersebut";Bahwa jelaslah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, yaitu barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperolehdari tindak pidana korupsi yang mana barangbarang tersebut menjadibukti bahwa Terdakwa Tipikor

NIP.TOPOS DOOFON 1 OT paneer reese eeePEMBANDINGKasus Tipikor yang dialami oleh Penggugat, juga dialami oleh PegawaiNegeri Sipil yang lain di Kabupaten lain, dimana mereka juga terkenaUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Mereka dihukum penjara, bebas dari penjara dan diaktifkankembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, antara lain1.

SoppengAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kasi Keperawatan RSUDAjjappannge Kabupaten Soppeng)Pendidikan : S.1 Terdakwa ditahan oleh :Penyidik Kejaksaan Negeri Soppenge Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 23 Nopember 2012Sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;Penuntut Umume Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 17 Desember 2012Sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makasare Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Januari 2013Sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;e

Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN litanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi tanggal 28 April2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 17 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi Berkas perkara dan suratsurat lain

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua Majelis,Ttd/ MS. Lumme, SH. Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.Hal. 13 dari 13 hal. Put.

Tegal Barat;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT SMG tanggal 19Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 5 Desember2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar

pengfgugatuntuk membayar biuayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkatbandingditetapkan sebesar Rp 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017oleh kami Ardy Djohan, SH. sebagai Hakim Ketua, Martua Rambe, SH MH danMasrimal, SH masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor

PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511201989031004 Halaman 17 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks Halaman 18 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks

Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April2019 memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK Halaman 17pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkracht kasus tindakPidana Korupsi (Tipikor); dan 5 e.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal11 Maret 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Primair:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman

,M.H.Panitera Pengganti,d.t.o.Irwan, S.H.Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.BnaT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.Bna

., dalamperkara a quo, didakwa oleh Penuntut dengan dakwaanSubsidairitas, yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaanSubsidair:2) Bahwa dalam dakwaan Primair, Pasal yang didakwakanadalah Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sementara dalam dakwaan Subsidair, Pasal yangdidakwakan adalah Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo.

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;3) Bahwa antara Pasal 2 UndangUndang Tipikor danPasal 3 UndangUndang Tipikor, masingmasing memilikiunsur pidanayang berbeda, dimana perbedaan yang mendasar dari keduaPasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3) adalah terletak pada adatidaknya jabatan/kewenangan/kedudukan yang disalahgunakanoleh/bagi Terdakwa;4) Bahwa amar putusan Mahkamah Agung sebagaimanatersebut di atas secara nyata menjadi khilaf dan keliru karenatidak mencantumkan Pasal berapa dan dakwaan mana yangdianggap

No. 93 PK/Pid.Sus/2017kekurangan volume daribeberapaitem pekerjaan pembangunanGedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan PariwisataProvinsi Sulawesi Tengah, dimana hasil perhitungan dimaksudHASIL PERHITUNGAN TIM AHLI UNTAD / TIPIKOR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA SULAWESI TENGAHLOKASI : KOTAPALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAKAWAL AMANDEMEN (CCO) TIM AHLIUNTAD/TIPIKORHARGAN URAI AN SAToO JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGAVOL VOL

SULTENG, TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR,TIM AHLI UNTAD 2017,AHLI JUNAIDI.ST & HASIL PERSIDANGAN SETEMPATPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESITENGAHLOKASI 7 KOTA PALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAK AWAL AMANDEMEN(CCO) KONSULTAN PENGAWAS TIMAHLI PROP.SULTENG TIMAHLIUNTAD/ HASIL PERSIDANGANSETEMPATsat HARGASAT.

PUTUSANNo. 35/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara :1.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 08/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 09/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7. Perpanjangan ............0067 .

Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Januari 2013 sampaidengan tanggal 19 Februari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Februari 2013 sampaidengan tanggal 21 Maret 2013 ;5.Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 26 Maret 20136.Hakim Tipikor sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12April 2013 ;7.nn Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 13April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;8.Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No:35/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal25 Juli 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. SURAT DAKWAN No.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Oktober 2017sampai dengan tanggal 27 November 2017;10.Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari sehingga Terdakwa dikeluarkan dari tahanansejak tanggal 22 November 2017;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernamaM.

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,yang dilakukan terdakwa dengan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan

ABDULLAH,SE dan saksi NAJMUDDIN, SE Alias JOJON (yang penuntutannya dilakukandalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Kolaka atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, Pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yangdisimpan karena jabatannya

Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari padahari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami ANDRI WAHYUDI, SH sebagaiHakim Ketua, dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE DdanDARWIN PANJAITAN SH (Hakimhakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh Hakim Ketuadengan