Ditemukan 39593 data
16 — 4
muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.NGJ, padahari itu juga, dengan dalildalil sebagai berikut :i, Bahwa pada tanggal 08 April 2017, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kab.Sidoarjo, sebagaimanadalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/19/IV/2017 tanggal 08 April2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BuduranKab.Sidoarjo, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan denganaslinya yang ternyata telah sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kartu.
10 — 0
Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara (Kutipan Akta BukuNikah Nomor: 1542/195/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011);2.
ia telahdipanggil dengan cara yang sah dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikandengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidakberhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonantersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Koja Jakarta Utara Nomor : 1542/195
17 — 4
Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BogorSelatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 861/195/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011;3. Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka;4.
tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Bogor Selatan, Nomor 861/195
12 — 5
Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal21 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :0620/195/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014) ;2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumahorang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama /+ 1 bulan, kemudianhim. I dari 10 him.
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0620/195/VIII/2014 tanggal 21 Agustus2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxKabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkandan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;B. Bukti saksisaksi:1.
21 — 2
,sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 195/05/XII/2010, tertanggalHal. 1 dari 11 Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.TPI.04 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Kijang,Kabupaten Bintan;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun danharmonis sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), dan telahdikaruniai seorang anak bernama nama anak, anak tersebut sekarangdalam asuhan Penggugat;3.
Penggugat dengan Tergugat, Nomor :195/05/XII/2010 , tanggal 04 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kijang,Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuaidengan aslinya (P.2);Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi,sebagai berikut :1.
32 — 16
Unand Blok D IV. 16 No. 08, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota PadangProvinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :195/42/V1/2012, tanggal 24 Juni 2012;. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Komp. Unand Blok D IV. 16 No. 08,RT.002 RW.009, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan KotaPadang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor: 195/42/V1/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Koto Tangah, Kota Padang, tanggal 24 Juni 2012, yangtelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. (P);B. Bukti Saksi:1. Kasnil binti M.
19 — 7
,sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/02/XI/2001, tertanggal 02Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tanjab, Propinsi Jambi.;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonissebagaimana layaknya suami isteri ( bada dukhul ), telah dikaruniai seorang anak,bernama : umur 9 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;Hal. 1 dari 9 Put. No. 048/Pdt.G/2014/PA.TPI.3.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/02/XI/2001 , yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah / Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan,Kabupaten Tanjab, Propinsi Jambi., pada tanggal 02 Nopember 2001, lalu KetuaMajelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telahbermeterai cukup dan dinachtzagelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda P.2;Hal. 3 dari 9 Put.
32 — 6
:::::eeeeeees RO. 301.000, ( tiga ratus satu riburupiah)Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya ,diberikan kepada dengan atas permintaan : AIDA KRISTANTI ( Penggugat ),pada tanggal 24 Maret 2014Panitera Pengadilan Negeri BlitarH.M.KHUSAIRI ANWAR , SH.MH. 1415NIP. 195 907 291 982 031 003Turunan yang sama bunyinyaPanitera Pengadilan Negeri BlitarH.M.KHUSAIRI ANWAR , SH.MH. 16NIP. 195 907 291 982 031 003
43 — 22
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadirdan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah untukhadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyataTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugattersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusustertanggal tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register suratkuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 195
Selain itu juga berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dengan Tergugat memiliki kKedudukan hukum sebagai parapihak dalam perkara ini;Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.SdnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khususPenggugat tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register suratkuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 195/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 20Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan(3) R.Bg juncto Surat Edaran
13 — 13
Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin,tanggal 16 Juli 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bangkala,Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:195/38/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007.Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 1689/Pat.G/2019/PA.Mks2. Bahwa setelan menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.3.
Surat;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/38/VII/2007, tanggal 16 Juli2007.bukgi tersebut telan dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya,lalu diberi kode P;Saksi:1.SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempattinggal di Kelurahan Kalimporo, Kecamatan Bangkala, KabupatenHal 3 dari 11 hal putusan Nomor 1689/Padt.G/2019/PA.MksJeneponto, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dib awah sumpahnyasebagai berikut;Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi
325 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaksanaan Keputusan Hakim, khususnyaketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR menetapkan sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan (verzet,) terhadap pelaksanaan keputusan juga dari pihak ketigaberdasarkan dalil tentang adanya Hak Miliknya atas bendabenda yang disitaitu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yangdiperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyaiwlayah hukum dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebutHal. 9 dari 39 hal. Put.
No. 1284 K/Pdt//2009dijalankan";Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Bukunya yangberjudul "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASIPENGADILAN", Buku Il halaman 145 menegaskan ketentuan Pasal 195 ayat (6)RID/HIR diatas sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sitaeksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemegang barang yangdisita dan
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R.Bg,).
);EKSEPSIKEDUA :Bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara aquotelah mengajukan suatu "Gugatan Perlawanan" atas Penetepan PengadilanNegeri Jakarta Barat yang ternyata Cacad Yuridis karena adalah suatukesalahan atau pelanggaran fundamental dalam beracara perdata untukmenggabungkan gugatan (yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)RID/HIR dan merupakan perkara antara dua pihak dengan sebutan Penggugatdan Tergugat) dengan perlawanan Pihak Ketiga (yang berdasarkan ketentuanPasal 195
DKI) selaku pihak yang mengajukan Perlawanan,sementara berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yangintinyamenegaskan Perlawanan Pelawan hanya dapat diajukan oleh pihakatau orang yang mewaliki barang yang disita (dalain hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta) (dalam hal ini tidak) ;2.2.
151 — 35
HENRY SAKTI Jo Berita Acara SitaEksekusi tanggal 21 Juli 2008 ;Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan/bantahan terhadap sitaanhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet) yang memiliki hak atasobjek tersita.
Karena itu alas hak yang dijadikandasar alasan bantahan Para Pembantah sama sekali tidak mengikat dan tidakada hubungannya dengan pemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah.5 Atas dasar itu Para Pembantah BUKAN pemegang hak atas tanah yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah yang menjadi objek SitaEksekusi, sehingga karena itu Para Pembantah bukanlah pihak ketiga yangdimaksud ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, dan karena Para Pembantah itu tidakmemiliki
Usaha AbadiMandiri mengenai jual beli tanah yang belum terselesaikan secara hukum,sehingga karena itu permasalahan dalam bantahan bermuatan perselisihan/sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa perdata biasa yang semestinyadiajukan melalui proses gugatan biasa, bukan melalui proses bantahan.Objek Sita Eksekusi adalah bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah tertulis a.n Henry Sakti sebagai pemegang hak berdasarkanperalihan hak yang sah.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (
Para Pembantah berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR ternyata tidak semuanyamemiliki kwalitas (Legal standing) untuk mengajukan bantahannya dalam perkaraaquo karena sebagian Para Pembantah secara yuridis tidak berhak untuk23mengajukan gugatan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriBekasi No. 43/Eks.HT/2008/PN.Bks. tanggal 3 Juli 2008 ;Bantahan terhadap sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadihanya dapat diajukan Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah
pemilikbarang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari PengadilanNegeri yang secara nyata menyita (pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat 6Rbg) ;2.
186 — 69
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Maret 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 195/51/III/2001, tanggal 19 Maret 2001;2.
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangansuami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam padatanggal 16 Maret 2001, yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 195/51/II/2001, tanggal 19Maret 2001;.
ENDANG MUJIATI TRI WARNI Binti DULHADI
Tergugat:
RS PADMO WIHARDJO
63 — 13
Bahwa atas terjadi kKesepakatan jual beli di bawah tangan yang dilakukanTergugat menyerahkan alat bukti surat dengan bukti sertifikat hak miliknomor: 195/GT Surat Nomor: 2/5.Tahun 1977 An. Padmo Wihardjo (videbukti Surat II); 222020 2 222 nn nnn nn nnn nen ne nnn nnn ne nnn nnee3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERI SANTOSO,S.H.,
48 — 34
M E N G A D I L I:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RITA SITORUS dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa
23 — 6
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 195/DISP/2005 tanggal
14 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian; - Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak yang bernama LAURENTIA GRACE YOLAMTA OMPUSUNGGU, perempuan
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga
Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.
yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.
dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.
Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
penebangan atau pemungutan hasil hutan berupakayu log jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorongdengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat berupa 2 (dua) unit tractor dan 2(dua) unit Exavator untuk menarik hasil hutan berupa kayu log jenis merbau dariHal. 2 dari 2 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007blok tebangan di pinggir jalan atau tempat penimbunan kayu lalu ke log pond.Dan sebagai hasil dari penebangan atau pemungutan hasil hutan tersebut telahdisita kayu log jenis merbau sebanyak 195
beberapa orangkaryawan untuk melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupakayu log jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorongdengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat berupa 2 (dua) unit tractor dan 2(dua) unit Exavator untuk menarik hasil hutan berupa kayu log jenis merbau dariblok tebangan di pinggir jalan atau tempat penimbunan kayu lalu ke log pond.Dan sebagai hasil dari penebangan atau pemungutan hasil hutan tersebut telahdisita kayu log jenis merbau sebanyak 195
Dengan pidana penjara masingmasing selama 4(empat) tahun penjara dikurangi selama masingmasing Terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dalam rumah tahananNegara dan denda sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menetapkan barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) batang kayu jenis merbau yang beradadi masingmasing tempat yaitu log pon Kampung Buck, Distrik Beraur,Kabupaten Sorong dan 34 (tiga puluh empat) kubik
Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya (rehabilitasi);Memerintahkan agar barang bukti berupa:Kayu log jenis merbau sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) batangterdiri dari: 161 (seratus enam puluh satu) batang kayu log jenis merbau yangberada di log pond Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong; 934 (tiga puluh empat) batang kayu log/bulat jenis merbau yang berada diTPK Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong;4 (empat) unit alat berat yang
Provinsi Papua Nomor: 522.1/789 padahaluntuk kegiatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38huruf a PP No. 34 Tahun 2002 yang menerbitkan ijinnya adalah BupatiSorong dengan luar areal 100 Ha pertahun;Bahwa di samping itu ijin yang digunakan Terdakwa adalah diperuntukkanKSU Mbereur Mosan bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong bukan untukKSU Mbereur Mosan bermitra dengan CV Prima;Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:Kayu Log jenis merbau sebanyak 195
33 — 5
ALI (Alm) denganpidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesarRp. 2000.000, (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetapditahanan;3 Menyatakan barang bukti berupa : Obat jenis Carnophen sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir;e 1 (satu) buah plastik warna hitam;e Uang sebesar Rp 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah);e 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna
RUDIANSYAH tidak memiliki toko obatatau apotek dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obatobatan tersebut.Bahwa baik terdakwa maupun saksi RUDIANSYAH juga tidak memilikikeahlian khusus di bidang farmasi atau obatobatan.Bahwa dari obatobatan yang ditemukan di dalam jok sepeda motor sertakantong celana yang dipakai saksi RUDIANSYAH telah disisihkan 2 (dua) butir obatjenis Carnophen guna dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim PolriCabang Surabaya sehingga tersisa 195
RUDIANSYAH tidak memiliki toko obatatau apotek dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obatobatan tersebut.Bahwa baik terdakwa maupun saksi RUDIANSYAH juga tidak memilikikeahlian khusus di bidang farmasi atau obatobatan.Bahwa dari obatobatan yang ditemukan di dalam jok sepeda motor sertakantong celana yang dipakai saksit RUDIANSYAH telah disisihkan 2 (dua) butir obatjenis Carnophen guna dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim PolriCabang Surabaya sehingga tersisa 195
Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Kesehatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa :Obat jenis Carnophen sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir;1 (satu) buah plastik warna hitam;Uang sebesar Rp 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah);1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna hitam dengan nomorpolisi : DA 4739 MS.Barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakudengan Penetapan Pengadilan
ALI (Alm) olehkarena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa peangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:Obat jenis Carnophen sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima)