., tanggal 31Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunitut Umum pada KejaksaanNegeri Batang;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 14 November2017, yang dimintakan banding tersebut, dan:Mengadili sendiri:Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/20181. Menyatakan bahwa Terdakwa NURUDIN bin H.

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwapada tanggal 12 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

Tahun/ 5 September 1952Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan KotaAtambua, Kabupaten BeluAgama : KatholikPekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Ketua Panitia Pemeriksapada Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenBelu Tahun 2007)Pendidikan : S1Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan):e Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 01 September 2013;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24September 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23Nopember 2013;e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 23 Desember 2013;e Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada

Pemalang, tanggal 20 Maaret 2013, No: O1/Pen.Pid/2013/PN.Pml. sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal29 April 2013;Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang, tanggal 26 April 2013,No.Sprint: 342/03.22/Ft. 1/04/2013, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15Mei 2013;Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriSemarang, tanggal O08 Mei 2013, No: 53/Pen.Pid/Sus/H/ 2013/PN.TIPIKOR.Smg, sejak 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

,MH., (keduanya Hakim Adhoc)masingmasing selaku HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan padapersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 17 September2013, oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh PUJA WAHANA, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR di Pengadilan NegeriSemarang, dengan dihadiri oleh MARVELOUS, SH. sebagai Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa yang tidak didampingiPenasihat Hukum Terdakwa .Hakim Anggota

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, Jaksa / Penuntut Umummenyatakan banding pada tanggal 23 September 2013 No. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.Semarang, Oktober 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRIBANOWO. SH.MM..NIP. 19580504 198203 1008.

Perpanjanan I oleh Ketua Penadilan Tipikor Tinkat Banding pada PengadilanTingi Denpasar tanggal 23 Mei 2014 No. 24/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Dps.sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 :6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 27 /PEN.PID.SUS / 2014 / PT.TPK.DPS. sejak tanggal 2 Juli 2014 sampaidengan tanggal 31 Juli 2014 ; 7.

Penahanan Hakim Tingi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasartangal 10 Juli 2014 Nomor : 28 / Pen.Pid.Sus. / 2014 / PT.TPK.Dps. sejaktanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014 ; 8.

Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juli 2014Nomor : 29/PEN.PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS. sejak tanggal 6 Agustus 2014sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 07 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.DPS. dalamperkara terdakwa tersebut diatas :Menimbang, bahwaberdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaTENRI NUR IRMAWATI pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan6 (enam) bulan, padalah peranan terdakwa TENRI NUR IRMAWATIdalam perkara a quo sangat besar sehingga atas peranannya tersebutnegara harus mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), hal mana terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yangmerupakan seorang Manager Pemasaran dari PT.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwatersebut secara Prepentif tidak menimbulkan rasa takut secaraPsikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa sebagai efekjera dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiriyang bersifat Preventif.Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwaTENRI NUR IRMAWATI sebagaimana tuntutan pidana yang terangkumdalam memori banding ini.Oleh karena

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 49/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 21 April2014 atas nama Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut;35e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor masingmasing Hakim Tinggipada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu di Samarinda sebagai Hakim HakimAnggota, yang ditunjukk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal17 Juni 2014 Nomor : 19/PID.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA, putusan manadiucapkan pada hari RABU tanggal 06 Agustus 2014 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21Februari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejaktanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 21 April 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA, S.H. dariYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG,beralamat di jalan Batas Landuh Kota Lintang No.42 Kecamatan Kota KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 300/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ksp tanggal 7 Desember 2016;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala

;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN Kdi tanggal 20September 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.

,M.H., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendarimasingmasing, sebagai HakimHakim Anggota, dan putusan mana diucapkanpada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakim anggota,serta ISMAIL, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umumdan terdakwa maupun kuasanya;Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisTtd TtdDANIEL PALITTIN, S.H., M.H. H.

Rizal AbdGafur, S.H. adalah advokat/ konsultan hukum pada Kantor HukumYayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 24 September 2021dan kuasa hukum Penggugat telah melampirkan foto copy Kartu Advokatyang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy beritaacara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahan

Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.MORTB.pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihakTermohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masihberlaku dari organisasi advokat PERADI, serta fotokopi berita acarasumpah dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlumemaparkan terlebin dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalamketentuan hukum dan peraturan perundangundangan

padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMAD PANANI, SH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan manapada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim30Anggota tersebut yang dibantu oleh SURYATI Panitera Pengganti Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Bahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi sebagaimana dinyatakansebagai unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakansalah satu elemen pokok, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada korupsi.Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.0003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 unsur kerugian negara harusdibuktikan dan harus dapat dihitung.

akan tetapi didalam penyidikan sudah melakukanpenyitaan terhadap dokumendokumen;Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai penyidik telah melakukanpemeriksaan para pemohon karena adanya dugaan korupsi dan melawanhukum terhadap penyimpangan kewenangan jabatan di KPU Pakpak Baratdan saksi juga memeriksa sekretaris dan bendahara KPU Pakpak Barat;Bahwa selain para pemohon sebelumnya saksi telah menetapkantersangka terhadap sekretaris dan bendahara KPU Pakpak Barat dan saatini sedang diperiksa di pengadilan tipikor

Oleh Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 04 Pebruari s/d 05 Maret2016;. Diperpaniang Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tanggal 06Maret 2016 s/d 04 Mei 2016:. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor ke 2 sejak tanggal O05 Mei2016 s/d 03 Juni 2016;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum denganPenunjukan Majelis Hakim 22 Pebruari 2016 No. 28/Pid.

Sus/TPK/ 2016/ PN.Sby atas nama YULIANA HERIYANTININGSIH, SH.MH, ADVENT DIO RANDY, SH ,FRENDIKA SUDA UTAMA, SH para Advocat dan Penasihat Hukum YayasanLegundi Keadilan Indonesia yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;2Telah memperhatikan barangbarang bukti di persidangan;Telah membaca Penetapan No. 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal

Negeri Rengat, sejaktanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober2014 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

tingkat banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember2014 s/d tanggal 6 Januari 2015 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015 ;Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat HukumYADI UTOKOY, SH.

PUTUSANNo. 647 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H.

S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum dan Terdakwa.AnggotaAnggota: Ketua,ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ttd./M. S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Panitera Pengganti:ttd.

Tipikor/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasingmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan juga berdasarkan dokumen berita acarapemeriksaan lapangan No : 620/077/BAPPLBN.LMLB LS.KRY/DPU/XII/2006/DPU/ X/2005 TANGGAL 4 DESEMBER 2006MENYATAKAN PROYEK PEKERJAAN TELAH MEMENUHITARGET PELAKSANAAN 100%, dalam hal ini tidak ada bukti yangmembuktikan negara dirugikan, melainkan adanya bukti bahwa benarproyek tersebut tidak ditemukan kejanggalan sebagaimana hasil AuditBAWAS Provinsi Kalimantan Timur maupun Audit PEMDA Nunukan;Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 14/TIPIKOR

Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 15 April 2014;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.

1993 PZN An Hendrawan;

No.Pol B1993 PZN An Hendrawan;1 (Satu) pasang Plat Nomor Mobil B1993 PZN;1 (Satu) unit kendaraan Toyota New avanza veloz warna putih tahun 2013No Pol B 1993 PZN;1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota new avanza veloz warna putihtahun 2013 nO.Pol 1993 PZN, akan tetapi menggunakan plat nomor : B1789 KPK dengan berlogo garuda;3 (tiga) potong rompi warna krem dengan berlogokan KPK;Halaman 26dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PNCbd 1 (Satu) buah topi warna hitam yang berlogokan lembaga investigasi Tipikor

Toyota New Avanza Veloz warna putih Tahun2013 No.Pol B1993 PZN An Hendrawan; 1 (satu) pasang Plat Nomor Mobil B1993 PZN; 1 (Satu) unit kendaraan Toyota New avanza veloz warna putih tahun 2013No Pol B 1993 PZN; 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota new avanza veloz warna putihtahun 2013 nO.Pol 1993 PZN, akan tetapi menggunakan plat nomor : B1789 KPK dengan berlogo garuda; 3 (tiga) potong rompi warna krem dengan berlogokan KPkK; 1 (Satu) buah topi warna hitam yang berlogokan lembaga investigasi Tipikor

PUTUSANNomor : 1795 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : EDI MARULI TUA SINAGA;Tempat Lahir : Huta Bayu;Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 13 September 1963;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Nagori Butu Bayu Panei Raja Kecamatan DolokPardamean, Kabupaten Simalungun;Agama : Kristen Katholik;

Dr.Abdul Latief, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a Terlepas dari alasanalasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umumtersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanHal. 53 dari 53 hal.

Syamsul Rakan Chaniago,S.H., M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani,S.H. C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota KetuaTtd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum TtdTtd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Dr. H. M.

No. 59 PK/PID.SUS/2016bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 Tentangpemeriksaan

Saladin Akbar Bin BakhtiarInsya (masing masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2012bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di Jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua

No. 59 PK/PID.SUS/2016Terdakwa/Saksi Surdeni Sulaiman, di Persidangan berdasarkanBerita Acara dimuka Persidangan Judex Facti PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh dengan menyebutkan keteranganTerdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK tidakmembantahnya, sehingga pemeriksaan benar adanya ;> Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.

Bahwa yang paling fatalnya lagi, guna untuk pembenaran Pertimbanganhukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.Saladin Akbar Putusan Nomor : 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03Desember 2014 (berkas terpisah) dalam menciptakan lahirnya suatuPertimbangan hukum dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor, Judex Juris telahCOPY PASTE BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME) JAKSAPENYIDIK/PENUNTUT UMUM TANGGAL 2 BULAN JUNI TAHUN 2013atas nama Terdakwa (M.

No. 59 PK/PID.SUS/2016Pendirian Judex Juris, karena pertimbangan yang diuraikan sebagai adanyakerugian Keuangan Negara tanpa adanya suatu hasil Audit kerugian keuangannegara sebagaimana Penjelasan dari pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yaitu : Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.