Barito Utara atau setidaktidaknya padatempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Muara Teweh, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaituberupa obat jenis Zenith Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) box yang masingmasing box berisi sebanyak 100 (seratus) butir, perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksiSISWANTO dan

Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari tidak ada hubungannyadengan bidang kesehatan atau bidang farmasi dan terdakwa juga tidakmemilik izin edar pada saat menjual obat jenis Zenith Carnophen.= Bahwa obat jenis Zenith Carnophen setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa obat jenis ZenithCarnophen mengandung bahan aktif : Karisopodrol yang mempunyai efek sebagai analgesik (pereda nyeri),tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk DaftarObat

ditarik ijin edarnya olehBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NomorPO.02.02.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalanpersetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produk.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.AtauKeduaBahwa ia terdakwa AGUS SALIM alias AGUS bin RAMLAN pada waktudan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, satu, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari tidak ada hubungannyadengan bidang kesehatan atau bidang farmasi dan terdakwa juga tidakmemilik izin edar pada saat menjual obat jenis Zenith Carnophen.Bahwa obat jenis Zenith Carnophen setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa obat jenis ZenithCarnophen mengandung bahan aktif : Karisopodrol yang mempunyai efek sebagai analgesik (pereda nyeri),tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk DaftarObat

(satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam.1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000(dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 9 Agustus2017 Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN.Mtw, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS bin RAMLANterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi

Panarukan Kab.Situbondo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Situbondo, , terdakwa tanpa hak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengaman, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan tenaga kesehatanyang mempunyai

Unsur dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisioanlharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganMenimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan

Unsur dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisioanlharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganFaktafakta yang terungkap di dalam persidangan

Bahwa kesemua obat obatan sediaan farmasi tersebut disimpan oleh terdakwa diestalase TOKO miliknya dengan maksud untuk dijual atau diperdagangkan ke wargasekitar rumahnya, dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti danterpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaantersebut telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dankarenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim sependapatdengan Penuntut

Menyatakan terdakwa MARYATI binti MISNADIN ( alm.), terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisioanl harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian

MENGADILI:

1. Menyatakan anak DONI INDRA SETIAWAN Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Mengenakan tindakan kepada anak DONI INDRA SETIAWAN Bin SUGIANTO berupa mengembalikan anak DONI INDRA SETIAWAN Bin SUGIANTO kepada orang tua atau wali dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Pondok

Menyatakan anak Anak bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarHalaman 1dari 12Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2018/PN.Bywsebagaimana dalam pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;2. Mengenakan tindakan kepada anak Anak berupa mengembalikananak Anak kepada orang tua atau wali dan pelatihan kerja selama 5(lima) bulan di Pondok Pesantren "Safiya" Desa Gitik KecamatanRogojampi Kabupaten Banyuwangi;3.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa anak Anak pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekirajam 15.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasukdalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di warung Bunda sebelah UtaraStasiun Kereta Api Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi KabupatenBanyuwangi atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa anak Anak pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam15.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasukdalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di warung Bunda sebelah UtaraStasiun Kereta Api Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi KabupatenBanyuwangi atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika;Halaman 9dari 12Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2018/PN.BywMenimbang, bahwa kemudian diperoleh fakta bahwa Anak menjualobat tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang hasilnya akan iagunakan untuk belanja sehariharinya, sehingga fakta tersebut dihubungkandengan perbuatan Anak yang kemudian telah mengurai dan mengemas obatyang telah dibelinya dari saksi Muhamad Effin telah membuktikankesengajaan Anak untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut,

Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu;2. Mengenakan tindakan kepada anak Anak berupa mengembalikan anakAnak kepada orang tua atau wali dan pelatinan kerja selama 5 (lima)bulan di Pondok Pesantren "Safiya" Desa Gitik Kecamatan RogojampiKabupaten Banyuwangi;3.

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan membawa senjata tajam;

dengan perkara ini;Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKandangan, tanggal 6 Mei 2014 Nomor Register Perkara No.PDM056,059/KANDA/03/2014 yang dibacakan pada hari itu juga yang menuntut supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDUAN bin NASRULWATAN (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dakwaan Alternatif sebagai berikut :KESATUw Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDUAN bin NASRULWATAN (Alm),pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Desa Mandala,Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknyapada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Pasal 106 ayat (1)Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan tersebut dengan memperhatikan faktafakta persidangandan keyakinan Majelis Hakim sebagai mana pertimbangan dibawah ini dengan unsurunsur pasalnya sebagai berikut:1 Setiap Orang2 Dengan Sengaja3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edarAd.1.

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa frasa yang bersifat alternatifsehingga apabila satu frasa telah terbukti maka seluruh unsur ini dapat dinyatakanterbukti dan terpenuhi menurut hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa alternatiflainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam Ketentuan Pasal butir 4 yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat

Pasal 106 ayat(1) Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga perbuatanhalaman 17. dari 21 halamanPutusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Kgn.18terdakwa telah terbukti menurut hukum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakankepadanya yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidanaPasal 197 Jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nuraji Bin Suwandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuh istandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nuraji Bin Suwandi

Menyatakan terdakwa Nuraji bin Suwandi bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai,Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman. dan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhistandardan/ataupersyaratankeamanan, khasiatataukemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat(3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Primair Pasal112 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009

S.H dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah telan memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan dan mengedarkan obat warna kuning yangmerupakan jenis sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ijin edar. Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitarjam 16.00 Wib, di Depan pintu masuk pasar buah lama Pemalang, IkutKel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.

ARIF BUDIMAN BIN SUPRAYITNO dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah telah memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan dan mengedarkan obat warna kuning yangmerupakan jenis sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ijin edar. Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitarjam 16.00 Wib, di Depan pintu masuk pasar buah lama Pemalang, IkutKel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi:3. Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pmlkhasiat atau kemanfaatan dan mutu:Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad, 1.

Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwaNuraji binSuwandi ditemukan : 28 (dua puluh delapan) paket pil warna kuning denganrincian: 16 paket isi @ 10 butir, 2 paket isi @ 6 butir dan 10 paket isi @ 5 butir,jumlah total 222 butir dan kemudian terdakwa Nuraji bin Suwandi mengakuimenjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warnakuning.

MISRAN Bin (Alm) HADRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2.

Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Als SYARIF Bin JAMALUDIN danterdakwa Il MISRAN Bin (Alm) HADRAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana bersamasama dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 UURI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan kesatu ;2.

Zenith Phamaceutical semarang dengan pemilik PBFPedagang besar Farmasi) /Apotek.Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.KtbBahwa perbuatan Terdakwa Amat Bin (Alm) Sapran Hamzah dan Terdakwall Risnawati Binti Usman dalam menjual atau mengedarkan obat Carnophen /Zenith adalah melanggar Undangundang Kesehatan.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakanbenar dan tidak keberatan.Menimbang, bahwa terdakwa .

Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/alatKesehatan;3. Tidak Memiliki jin Edar;4. Dilakukan secara bersamasama;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang

MISRAN Bin (Alm) HADRAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersamasama DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2.

DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

HERLIADI bin MANSYAHbeserta seluruh lampirannya;Telah mendengar atau) memperhatikan keterangan SaksiSaksi,pendapat Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan1.Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1).

Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3).

Apt binti BACHRUN (alm)(dibacakan) yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas KesehatanKab. Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukPsikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milikpemerintah dan swasta diwilayah Kab.

Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

ITA Binti ASPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;2.

TA Binti ASPAN (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki IzinEdar sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 jo. 106 UUNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RITA HARTATI Als.

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut SertaMelakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi adalah suatuproses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akandigunakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan adalahmemberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepadaorang lain ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika (Vide Pasal 1 angka 4 Undangundang RI Nomor 36Tahun 2009

Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dengan kwalifikasi melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDARYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diperoleh selama di persidangandalam perkara ini, tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dariperbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atausekitar waktu itu setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat diterminal 2 D kedatangan Internasional Bandara SoekarnoHatta Tangerang Banten atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, telah mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yangditentukan dalam Pasal 16, ekspor atau Impor psikotropika hanya dapat dilakukanoleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi

Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui SES PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri BUDIONO, ST, serta pemeriksaan Badan POMRI Nomor Po.0701921.009 tanggal 08 Januari 2009, yang didapat hasil pemeriksaansebagai berikut : Barang bukti : Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 ; Hasil : Positif Ketamin ; Kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal warna putih kode sampai dengan 49adalah Ketamin. ; ~ Bahwa Terdakwa memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat atau

bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukuHal. 8 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.standar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karenaTerdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syaratfarmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluhsembilan) bungkus plastik bening masingmasing berisikan kristal

obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukustandar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karenaTerdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syaratfarmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluhsembilan) bungkus plastik bening masingmasing berisikan kristal warna putih denganberat seluruhnya 2.942 gram dengan

Menyatakan Terdakwa WANG CHENG CHUNG bersalah melakukantindak pidana bersekongkol atau bersepakat mengimpor psikotropika dansecara bersamasama mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahanobat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau bukustandar lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU RINo.5 Tahun 1997 jo.

Tuban atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, setiap orang yang dengan sengaja telahmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Hal. 2 dari 11 hal.

Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;4.

Putusan No. 498/Pid.Sus/2012/PN.TBNmembeli dari orang yang bernama Gandi dengan harga Rp. 17.000, untuk setiap 10butirnya kemudian olehnya ia jual kembali dengan harga Rp.20.000, setiap 10 butirnyatelah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum;Tentang Unsur Ketiga : Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal1 ayat (4) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

1 ayat (5) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen,aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untukmencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orangsakit, memulinkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwaketika ditangkap membawa obat jenis Carnophen sebanyak 700 butir yang dapatdikategorikan sebagai sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa LUTFIAH binti SETIYO MOCHAMAD terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Menyediakanobat sediaan farmasi tanpa dilengkapi dengan surat ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama: 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;3.

di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :Bahwa Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. pada hariSenin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu laindalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Wayong Baru P2IDNomor 207 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atau di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKendari, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE, S.Kom. telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalamdakwaan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE,S.Kom. dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Menyatakan Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NICE, S.Kom. bin ALIMINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa ljin Mengedarkan Sediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUL SUDARYONO NISE,S.Kom. bin ALIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama1 (satu) bulan;3.

Bahwa perbuatanTerdakwa yang telah memperdagangkan sediaan farmasi berupa kosmetiktanpa ijin edar dari BPOM merupakan perbuatan yang dapat mengancamkeselamatan masyarakat. Karena dengan tidak adanya ijin edar terhadapbarangbarang yang dijual oleh Terdakwa tersebut sangat besar potensinyabarangbarang tersebut ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang dapatmerugikan masyarakat.

Pasal 106 ayat(1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa Mengedarkan SediaanFarmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Jenis Kosmetik sesuai dakwaanJaksa/Penuntut Umum dan dinyatakan Terdakwa terbukti oleh Judex Factisebagai Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi dan dijatuhkan pidanaselama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan

Menyatakan Terdakwa Agus Priyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertam primair;2.

Berdasarkanketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, bahwa kegiatan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian.Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memilikikeahlian di bidang farmasi dan kewenangan sesuai peraturan danketentuan yang disebut tenaga kefarmasian, terdiri dari Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi,Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi

dan Alat Kesehatan adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tanganan.

Membantu Pimpinan dalam menyiapkan bahan norma, standar,prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;2. Menyiapkan datadata terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan obat publik;3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pimpinan;Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks Bahwa setiap industri kefarmasian harus ada ijin.

Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi yang diterima. Mencakup: kKesesuaian nama sediaan farmasi dan alat kesehatan, jumlah,kebenaran harga, keutuhan kemasan, kebenaran label, tanggalkadaluwarsa. Memberi paraf/tanda tangan dan stempel pada faktur penerimaansediaan farmasi dan alat kesehatan (ditandatangi sebagai tandaterima). Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidak sesuaianagar dilakukan perbaikan.

, mengolah,membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alatkesehatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurutPasal

Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan

Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga

Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi

, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.

, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamid bin Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

SISWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

SISWO bersalah melakukantindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaan Kesatir,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUFYAN ANSORI al YAN bin P.

Probolinggoatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :10Unsur 1 : Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ialah menunjukkepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana

Indonesia adalah11menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan ataumengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

SISWO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa HERMANI BIN ILHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;2.

Daerah HukumPengadilan Negeri Martapura, "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi danlatau slat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1)" yang dilakukan dengan cars sebagai berikut:> Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,bermula ketika. terdakwa HERMANII Bin ILHAM membeh obat kerasjenis Carnophen di Pasar Cempaka.

Daerah HukumPengadilan Negeri Martapura, "Mencoba melakukan kejahatandipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Mtpbukan sematamata disebabkan karma kehendaknya sendiri, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danlatauSlat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"s, yang dilakukan dengan carssebagai berikut:> Bahwa

kepada pembeli tersebut;> Bahwa terdakwa dalam menjual obat carnophen tersebut barudilakukan selama 1 tahun;> Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalamperkara menjual carnophen dan dihukum selama 10 (sepuluh)bulan;> Bahwa pekerjaan seharihari terdakwa Sebagai (tukangparkir) dilapangan murjani;> Bahwa untuk sebuah Mobil Daihatsu Ayla DA 8808 BJ denganwarna abuabu adalah milik terdakwa sendiri ;> Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyaikeahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi

yang tidakmemiliki izin edar telah terpenuhi ;Add.3 Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sedian kefarmasianmenurut Pasal 108 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan,dan pendistribusianobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalpasal

ini tentunya merupakan kesengajaan sebagai maksudmemperoleh keuntungan dengan sengaja menjual atau mengedarkansediaan farmasi;Bahwa obat keras disebut juga obat daftar "G", yang diambildari bahasa belanda ."

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FADLY PAPARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Saksi LUKMAN HENGKELARE, keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik tertanggal 25 Agustus 2020 yang diberikan dibawahsumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah TerdakwaFADLY PAPARANG dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edaryakni kurang lebih 1 (Satu) buah botol plastik yang berisikan 1000 (seribu)tablet dugaan obat

SYARIF SAFRUDIN, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaandi Penyidik tertanggal 25 Agustus 2020 yang diberikan dibawah sumpah ataspersetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah TerdakwaFADLY PAPARANG dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edaryakni kurang lebih 1 (Satu) buah Botol plastik yang berisikan 1000 (seribu)tablet dugaan obat keras Jenis

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI No. 72tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksudHalaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mnddengan peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganatau pemindatanganan, dan jjin produk kosmetika diberikan oleh Menteri Kesehatanberupa Notifikasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan(Badan

Unsur Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang bahwa menurut pasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelan mendapat izin edar, izin edar mana yang hanya dapatHalaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mnddiperoleh apabila telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa terdakwa telahmenjual kepada saksi RESA RIZKY

Menyatakan Terdakwa FADLY PAPARANG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;3.

Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.

Said, Apt bin Saleh Jagladi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa obat obatan Pil jenis Tramadol sebanyak 85 (delapan puluh lima)butir yang diedarkan Terdakwa harus ada ijin dari yang berwenang karenaobat Tramadol, termasuk obat keras yang harus memakai resep dokter;Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Pil Tramadol karenatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang berhak menjual obatobatan Farmasi adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa untuk

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.

Said, Apt Bin Saleh Jagladi, bahwa Pil sebanyak85 (delapan puluh lima) butir didalam bekas bungkus rokok merek DjarumSuper yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar Pil Tramadol;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan faktafakta dipersidangan maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya PilTramadol dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan danharus memenuhi standar atau mutu;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.

Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lIembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanhalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdwdan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika