KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT II;LAWAN:SABIR DJAPARA: Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IlArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

;Kewarganegaraan: Indonesia;PekerjaanAlamatEmailNomor Hp: Advokat;: Kantor YLBH Garda Tipikor Indonesia, JalanWortel Ill Blok E. 4/13 Sektor 16 BSD City,Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,Kota Tangerang Selatan;: munir.O888@yahoo.co.id: 082312563585 Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;nalaman 1 dari 14 halaman.

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

., selaku pejabat KepalaKASDA yang baru ;Selain itu terdapat putusan sebelumnya terkait kriteria Memperkaya dirisendiri atau orang lain ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 23 April 1988 No: 144/ Pid.B / 1987 yang menyebutkan bahwa hasiltindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar hutang dan biayakeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur Memperkaya diri sendiri atau oranglain (dalam buku Pembahasan UndangUndang TIPIKOR karangan R.Wiyono, SH. hal. 31 s/d 32).

,ternyata semuanya atas perintah dari atasan Terdakwasebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Facti, maka menuruthukum Mahkamah AgungR.I. dimohonkan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPmembatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabayadengan mengadili sendiri membebaskan saudari ASTIENLYLANDARI, SE., MM. dari dakwaan Penuntut UmumKejaksaan Negeri Batu ;Keberatan KeduaTERHADAP DAKWAAN PRIMAIR PASAL 2 AYAT (1) UUPEMBERANTASAN TIPIKOR PERTIMBANGAN HUKUM DANKESIMPULAN JUDEX

AKAN TETAPI PENDAPAT JUDEX FACTI BAHWA DAKWAANSUBSIDAIR PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR TERNYATADIDASARKAN PADA KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ;Bahwa Yth. Judex Facti tingkat banding yang mengambil alihpertimbangan Yth. Judex Facti tingkat pertama, berpendapat perbuatansaudari ASTIEN LYLANDARI, SE., MM. merumusi dan memenuhiunsurunsur dakwaan subsidair ;Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair Pasal 2ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, Yth.

Judex Facti telahkeliru dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal 3UU Pemberantasan Tipikor (dakwaan subsidair) ;Bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair yaituunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telahdisimpulkan tidak terbukti terpenuhi, sedangkan unsur ini volledig identiekdengan unsur kedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair, maka unsurkedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair memperkaya diri sendiri atauorang lain

tidak terbuktiterpenuhi pula, sebab jika sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwasebelumnya telah disimpulkan tidak terbukti, maka sifat melawan hukumyang dikandung dalam rumusan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dari dakwaansubsidair menurut hukum juga tidak terbukti ;Bahwa dari uraian alasan kami terakhir ini telah menguatkan adanyakekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal3 UndangUndang Pemberantasan Tipikor

P U TU $ A NNo: 6/Pid.B/2011/TPK/PN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;1.

Kurnia Abadi ;Pendidikan : SMA ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ; Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011 ; Hakim Majelis, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang, sejak tanggal 18 Agustus 2011s/d tanggal 16 Oktober 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor PT.

Padang, sejak 17 oktober 2011 s/d15 November 2011 ; Dperpanjang oleh Ketua Pengadlan Tipikor PT Pandang, sejak 16 november s/d 15Desember 2011 ;Terdakwa selama dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ELLY YANTI,SH, WILSON SAPUTRA, SH, YULIWAN RAJO AMEH, SH dan DIDI CAHYADI NINGRAT,SH dari kantor Hukum SOLUSINDO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2011 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No.24/PF.Pid/VII/2011/PN.Pdg tanggal 26 Juli 2011 ;Pengadilan TIPIKOR

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;3.

PKFB 350;
- 300 (tiga ratus) kilogram Ikan Campuran (berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti ikan hasil tangkapan dari Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 10 April 2022);
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Bendera Malaysia;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu

No. 59 PK/PID.SUS/2016bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 Tentangpemeriksaan

Saladin Akbar Bin BakhtiarInsya (masing masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2012bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yangberalamat di Jalan Banda AcehMedan km 6 Bukit Rata Lhokseumawe atausetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua

No. 59 PK/PID.SUS/2016Terdakwa/Saksi Surdeni Sulaiman, di Persidangan berdasarkanBerita Acara dimuka Persidangan Judex Facti PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh dengan menyebutkan keteranganTerdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK tidakmembantahnya, sehingga pemeriksaan benar adanya ;> Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.

Bahwa yang paling fatalnya lagi, guna untuk pembenaran Pertimbanganhukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M.Saladin Akbar Putusan Nomor : 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03Desember 2014 (berkas terpisah) dalam menciptakan lahirnya suatuPertimbangan hukum dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor, Judex Juris telahCOPY PASTE BERITA ACARA PENDAPAT (RESUME) JAKSAPENYIDIK/PENUNTUT UMUM TANGGAL 2 BULAN JUNI TAHUN 2013atas nama Terdakwa (M.

No. 59 PK/PID.SUS/2016Pendirian Judex Juris, karena pertimbangan yang diuraikan sebagai adanyakerugian Keuangan Negara tanpa adanya suatu hasil Audit kerugian keuangannegara sebagaimana Penjelasan dari pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yaitu : Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian kKeuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Tipikor/2016/PT.KT.SMR, tanggal 29 Januari 2106;8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 03Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016.9.

Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 25 Pebruari2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjukk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiSamarinda tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 4/PID.TPK/2016/PT.SMR, putusan manadiucapkan pada hari : JUMAT tanggal 20 Mei 2016 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta ABDUL HADI, SH Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, serta tidak mempertimbangkan keberatan keberatan dalammemori banding maupun kontra memori banding atas memori banding JaksaPenuntut Umum, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PemohonBanding/T erdakwa) melalui Penasihat Hukumnya ;Bahwa dalam putusannya Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkanfakta

Judex Facti hanya mempertimbangkanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum saja, sebagaimana tersebutpada halaman 25 putusan Judex Facti :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal21 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2013 secara resmikepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan permintaan

Bahkan terhadap penafsiran yang dilakukannya itu,Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pun telahmemiliki perbedaan pendapat. Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., telahmengajukan disenting opinion dan Pemohon Kasasi menyatakansependapat dengan Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., dalam hal uang penggantidalam perkara a quo ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 11 Nopember 2013No.103/Pid.Sus.K/2013/PN/Mdn sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 10Desember 2013 ;. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 20 Nopember 2013, Nomor : 87/Pen/Pid/2013/PN.Mdn, sejaktanggal 11 Desember 2013 s/d 08 Februari 2014 ;.

Medan tanggal 01 April 2014,Nomor : 102/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam tingkat bandingsejumlah sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah).ooDemikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan, pada hari: RABU, tanggal: 04 JUNI 2014 olehkami, HLMACHMUD RACHIMI, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan TinggiMedan sebagai Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU, S.H, MH HakimTinggi Tipikor

MANGASAMANURUNG, S.H, M.Kn, ROSMALINA SITORUS, S.H, MH, SAZILI,S.H, M.Si, HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Mei 2014 No: 29/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari:Jumat, tanggal: 6 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Melawanhukum dalam pasal 2 UU Tipikor yaitu apakah bertentangan peraturanhukum atau tidak, apakah menimbulkan kerugian. Melawan hukumharus melanggar norma, kalau itu adalah asas atau prinsip jikaseseorang melanggar prinsip itu tidak bisa dikatakan melanggarhukum. Penyalahgunaan wewenang sama dengan melawan hukum,hanya saja subyek/delik/pelaku harus mempunyai wewenang publik,yaitu pejabat/pegawai negeri.

No. 4 K/PID.SUS/2017fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwatelah terjadi penyimpangan atas pembertian bantuan kepada KoperasiToraja Melo sehingga menguntungkan diri Terdakwa ERNI IRIANI;Bahwa, dari pertimbangan hukum putusan tersebut di atas menurut hematPemohon Kasasi terdapat kesalahan dalam memberikan kesimpulansecara menyeluruh yaitu : Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Makassaryang memandang' bahwa Terdakwa telah $menguntungkanmenguntungkan diri

tersalurkan sebagaimana mestinya, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya mesin mesin tenun yang telah dibeli sesuaidengan proposal yang diajukan ke Kementrian Koperasi; Tegasnyabahwa dana bantuan yang diperoleh dari Kementran Koperasi dilakukansesuai dengan peruntukannya, tidak ada penyimpangan yang timbuldidalamnya (bandingkan dengan penjelasan dari Kementrian KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.202/Dep.2.4/VIII/2015 terlampir); Fakta fakta dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor

YKKecamatan Pajangan Kabupaten Bantul ;Agama ISUINY fesse seseweee een eeem teense eeePekerjaan : Wiraswasta 5Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Yogyakarta oleh:Penyidik , sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 AprilPenuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26April 2014; 202020202 nen nn nnn nnn nnn n nn nn nnn nn nn nen nenePerpanjangan oleh Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11Agustus 2014 j 22202222222 2 nn nnn n nnn nnn n nn nn nen nnnePerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Agustus2014 sampai dengan tanggal 10 September 201 4;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan

Jakarta Pusat tertanggal30 April 2015, dengan Nomor : 67/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/ 2015 /PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengantanggal 04 Juni 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal28 Mei 2015, dengan Nomor : 122/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 04 Juli 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 JUNI 2015 denganNomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhitung sejak tanggal 18JUNI 2015 sampai dengan tanggal 17 JULI 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 03 Juli 2015 dengan Nomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhutung sejak tanggal 18 Juli 2015sampai dengan tanggal 15 September 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan

11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

sampai dengan 6 April2019Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenTernate Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte tanggal 26 Maret 2019, terhitungsejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ternate nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte, tanggal16 April 2019, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23Juni 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan kedua oleh Plh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2019/PT TTE, tanggal 18 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :1.2.3.MUHAMMAD KONORAS, SH.

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor. 4/Pi.SusTPK/2019/PN.Tte tertanggal 26 Maret 2019tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;. Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte tertanggal 26 Maret 2019tentang Penetapan Hari Sidang;.

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ; 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST (Perkaranyatelah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ;09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi SOLEMANBERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PNTernate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019),dan saksi Hi.

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ; 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST (Perkaranyatelah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara ;09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi SOLEMANHalaman 22 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN TteBERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PNTernate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari

Tipikor/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkanbahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agungtersebut;Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2019 dariPenasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Maret 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

PUTUSANNOMOR 125/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : DEDY SOSANDI HUTAPEA;Tempat lahir : Padang Sidempuan; SsUmur/Tgl.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni2015 ;4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02Agustus 2015 ;6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal O1September 2015 ;7.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal O01Oktober 2015 ;8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 22Oktober 2015 ;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember2015 ;10.

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 s/dtanggal 20 Januari 2016 ;11. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Januari 2016 s/dtanggal 19 Februari 2016 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumyang bernama : AKHMAD BUMI, SH.

Mdn tanggal 22 Agustus7 eea Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Persidangan Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 Juni 2014Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentang Penetapan hari Persidangan ;peed Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn.tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Hal 1Putusan T jpikor No. 56/Pid. Sus.

K/2014/PN.Mdnmeena Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentangPenunjukan Pergantian Majelsi Hakim ;ee Telah membaca berkas perkata ini; nena nnn nme nnnne =coneeone= Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum, dengan surattuntutan No. Reg. Perk : PDS03/BLG/05/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.

Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telan membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN TAJUDDIN tidak terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah

yang memberatkan :Halhal yang meringankan :Mengingat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor