Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tidak diatasMajelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yangmenyatakan Tewrdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalampasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanabaik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana:Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlinatkan didepanpersidangan di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk menjadi

ditunjuk oleh menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual belli, menukar, ataumenyerahkan narkotika golongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN.BtmMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat(2) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti makadakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf

Golongan dilarangpenggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri,untuk Narkotika Golongan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untukkepentingan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyaikedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyatanyatamelawan hukum;Dengan demikian unsur yang tanoa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkanketergantungan

Berdasar Hasil Pengujian Laboratorium di Laboratorium PengujianTerapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM diGorontalo Nomor RPP.01.01.111.1111.04.20. 1731 tanggal 09 April 2020 besertaSertipikat Pengujian Nomor : SP/PK3/POL/20.101.99.20.05.0043.K/03/04.20 Tanggal 09April 2020 dan Berita Acara Penimbangan bahwa barang bukti 1 (Satu) shacet klip yangberisi Kristal warna putih adalah positif Narkotika Golongan jenis Metamfetamin (shabu)sesuai Undang Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelahdilakukan penimbangan berat bersih 48,66 mg. atau 0,04866 gram (nol koma no!

yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti serta bukti Surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA Alias DAYAT telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan keduaPasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;.

padahal unsur pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika mengaharuskan adanya percobaan atau permufakatan yangdilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan Pasal 132 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan faktapersidangan lebih tepat apabila di pasangkan dengan Pasal 114 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika denganmemperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan Bahwabenar terdakwa menerangkan ada menerima

terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwayaitu Menjual Narkotika Golongan 1, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwasecara tanpa hak atau melawanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di persidangandiperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjual NarkotikaGolongan 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapuntermasuk izin knusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16dan 17 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggaperbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menjual Narkotika tanpa izin khususdari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negarapengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukantanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undangundang, sehingga unsurTanpa hak atau Melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutternyata

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU KEEMPAT: melanggar Pasal 131 Jo pasal 111 ayat 1 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative kumulatif, makaMajelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakanterhadap perbuatan terdakwa;Hal 26 dari37 halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN PbmMenimbang, bahwa tujuan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk mencegah,melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,dan juga memberantas peredarangelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukanterhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantasperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa Peredaran Gelap

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelakutindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemendalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbuktisehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atasperbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalamLampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam31puluh

didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat(1) jo pasal 132 ayat (1)Undang Unang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikan atau keduamelanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifatalternatif maka Majelis Hakim akan memililh membuktikan dakwaan yangsekiranya terbukti atas pernbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu malenggarpasal 114 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur unsurnya sebagai berikut:1.

Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpaizin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri Menimbang bahwa, dalam ketentuan Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, sudah secara jelas diatur siapa saja yang berhak memiliki dan mempergunakannarkoba.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan ;Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN KotMenimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika ini adalah tanpaseizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia;Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatanTerdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakeseluruhan unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair dariPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika

Bandingmempelajari dengan cara seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn serta Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyabahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalamDakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat(1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yangdijatunkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru dengandidasarkan halhal sebagai berikut :a.

tinggimengakibatkan ketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Narkotika No. 8652 /NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yangpada kesimpulannya adalah 1 (satu) plastik bening seberat 0,28 gr (nol komadua puluh delapan gram) adalah benar mengandung metamfetamina danterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena rumusan kata memiliki tidakdijelaskan secara rinci dalam Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, maka Majelis Hakim mengambil pengertian kata memiliki dariKamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai suatu barang;Menimbang, bahwa dari pengertian kata memiliki tersebut kemudiandihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa dan Terdakwa Il ditangkap adalahsebagai orang yang memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,28 gr (nol koma duapuluh delapan gram) yang dibeli dari Saksi Hardiansyah;Menimbang

penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN PiliMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganmaka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika,dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotikaserta hasilhasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindakpidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerakmaupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barangbarang atauperalatan yang digunakan

kehendaknya sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yangdimaksudkan dalam pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 88 KUHPidana, pengertian permufakatan jahat dalam pasal 88KUHPidana adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukanHalaman 26 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Dumperbuatan jahat telah memenuhi pengertian permufakatan jahat, sedangkanpasal 1 angka (18) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkanpermufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkolatau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut sertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasisuatu tindak pidana narkotika;Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana pasal 1angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahatsebagaimana

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan peredaran narkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dalam persidanganMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang

Undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor: 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkandi persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari persesuaianantara keterangan Saksi Dede Sopyan, keterangan Terdakwa dan bukti suratseperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwasebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah gunanarkotika golongan bagi diri sendiri telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)Huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan kedua;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehathukumnya sebagaimana tersebut dalam nota pembelaannya, majelis hakimsudah mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruhunsurunsur tindak dalam dakwaan kesatu akan tetapi memenuhi seluruh unsurunsur dalam dakwaan kedua

saatHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Minsejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotikasebagaimana tertuang dalam tujuan Undang Undang Narkotika yakniMenjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagiPenyalahguna dan Pecandu Narkotika Tujuan tersebut kemudianditegaskan dalam Pasal 54 Undang Undang Narkotika yang menyatakanPecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalanirehabilitasi