Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 26-05-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 145/Pid.Sus/2014/PN.Ktb
Tanggal 7 Juli 2014 — NURHAM bin (alm) HADANI
296
  • lampirannya; 20222 =Telah mendengar pembacaan dakwaan; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tertanggal30 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan: 1.Menyatakan Terdakwa NURHAM bin (alm) HADANI, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    SUPIANDI als UCIL sebanyak 2 (dua) butir obat jenisTHD dengan harga 1 (satu) butirnya adalah Rp.5.000, (lima ribu rupiah),Hal 5 dari 24 halaman, No. 145/Pid.Sus/2014/PN.Ktb.sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, dan terdakwa mengedarkan/menjualobat jenis THD tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian baik sebagai apoteker atau asisten apoteker yangharus mempunyai sertifikat uji Kompetensi sebagai tenaga Farmasi
    yangmempunyai ijin praktek di sarana pelayanan kesehatan, dan tempatterdakwa mengedarkan/menjual obat jenis THD adalah di rumah terdakwayang merupakan rumah hunian dan bukan merupakan toko obat atauapotek yang telah mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatandan mempunyai tenaga ahli farmasi (asisten apoteker) untukmengedarkan sediaan farmasi, dan terdakwa tidak mengetahuipersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenisTHD, dimana tujuan terdakwa mengedarkan/menjual obat
    SURYA WAHYUDI, S.Si., Apt. bin (alm) AMRAH Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebutSemuanya Denar; woo noe een nnn nnn noe noe noe ee ee nee eee Bahwa saksi mengetahui bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia, pengetahuan tersebut saksi peroleh daribangku kuliah untuk mengambil gelar sarjana sains Apoteker; Bahwa maksud dari pekerjaan ke Farmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi
Register : 10-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Mlg
Tanggal 4 Desember 2017 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO,SH,MH
Terdakwa:
NANANG RAGIL
322
  • M E N G A D I L I :

    • Menyatakan terdakwa NANANG RAGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
    • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG
    Mlg40 (empatpuluh) butir dengan harga Rp.60.000, (enam puluh riburupiah) dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul15.00 Wib sebanyak 3 (tiga) TIK Pil double L yang berisi 30 (tigapuluh)butir dengan harga Rp.45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).e Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memiliki izin edartelah melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi hanya dapat
    MIgBahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Bahwa sample
    Far :Menurut saksi orang yang mempunyai kewenangan mendistribusikan obatpada pasien adalah Dokter, Apoteker dan Asisten Apoteker ;Persyaratan untuk dapat menjadi penyalur / distributor obat atau farmasiada Apoteker penangung jawab serta ketentuan lain yang sesuai denganperaturan perundangundangan ;Seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan tidak bolehmendistribusikan obat atau sediaan farmasi kepada orang lain ;Bahwa pada dasarnya obat yang berdar di masyarakat harus teregritasi diBPOM
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baikberupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa danadanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukumsebagai berikut Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil Doubel L kepada ANDIWIJAYA dan juga kepada orang lain .
    ANDI WIJAYAdengan disepakati harga tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barangbukti berupa : 30 (tiga puluh ) butir pil double Ltermasuk dalam sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan ?
Putus : 28-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 28 Juni 2012 — DEBBY SUGIARTO alias KEBO Bin ANANG SUBAGIO
189
  • botol pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;e Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;e Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    mendapatkeuntungan sebesar Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa terdakwa membeli pil LL hanya kepada ENDRI ;Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar disita dari terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidang kefarmasianmaupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,13apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;15Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan
    farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
BANDI SUHERMAN.
235
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

    Menyatakan bahwa terdakwa Bandi Suherman bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbgkhasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 196 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    Mojokertoatau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP,karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari wilayahPengadilan Negeri Jombang sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuyang dilakukan terdakwa dengan
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang
    Terdakwa tidak mempunyalkeahlian di bidang kefarmasian (obatobatan) dan Terdakwa juga tidak bekerjadi bidang kesehatan;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untukmelakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L karenaTerdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian, tidakmempunyai izin resmi berkaitan dengan hal
    Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
Putus : 23-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 September 2011 — Drs. SUBKI YAHYA ;
5834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rezki Na Mudah, maka hal ini bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf f dan g tentang etikapengadaan.Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Gudang Farmasi yaitu ChekAnildayanti, obat pengadaan ada masuk 3 tahap sehingga total obat yangmasuk sesuai dengan kontrak yaitu :: Rp. 378.010.010.
    :Rp. 33.638.691,: Rp. 34.296.700,: Rp. 445.945.401,Dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk Tahap Obat Masuk Tahap IlObat Masuk Tahap IllJumlah seluruhnyaObat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
    Khaidir, S.Sos di Gudang Farmasi RSIA Prov.
    terima melaluistaff dari Indofarma (Perusahaan Besar Farmasi) di Gudang Farmasi RSIAProv.
    ,Jumlah seluruhnya : Rp. 445.945.401, dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
Register : 28-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 148 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln
Tanggal 29 Juni 2016 — HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH
3930
  • Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;3.
    Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar melanggarPasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2.
    Hasan Basri Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten TanahBumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2016 sekitar jam 21.00 wita anggotaPolsek
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015Ad.1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.
    Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa
Register : 11-11-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 342/Pid.Sus/2015/PN.Rta
Tanggal 21 Desember 2015 — -MIRNA Binti (Alm) BASTIAR
644
  • Menyatakan Terdakwa MIRNA Binti (Alm) BASTIAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; -----------------------------------------------------------------------------------------2.
    tanggal11 November 2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : TeMenyatakan terdakwa MIRNA Binti (Aim) BASTIAR telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya dirumah terdakwaMIRNA Binti (Alm) BASTIAR, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenangmemeriksa dan mengadiii perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(7), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya hari senin tanggal
    Dengan diberi Nomor Lab : 389/L/D/N/2015, berupa 5 (lima) butirtablet warna laming dengan penandaan "Nova" pada satu sisi danDMP pada sisi lainnya dengan hasil pemeriksaan adalah positifmengandung Dekstrometorphan ;"""Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/20 15/PN.Rta Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. ZenithPharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edarsebagaimana berdasarkan keterangan dari ahli Septi Heryani S.
    Farmtelah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala BadanPOM RI Nomor : P0.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 PerihalPembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian KegiatanProduksi Sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasarankarena sudah tidak ada lagi dan sudah tidak di edarkan oleh pihakdistributor dan sediaan farmasi jenis Dektrometrofan sudah dibatalkanijin edarnya sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.135.06.13.8534 tahun 2013 tentang
    Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya dirumah terdakwaMIRNA Binti (Alm) BASTIAR, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenangmemeriksa dan mengadiii perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dankemanfaatan dan mutu,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: nnn nono nnn nnn
Register : 28-07-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PONOROGO Nomor 234/Pid.Sus/2016/PN.Png
Tanggal 17 Nopember 2016 — NURHADI SANTOSO alias NUR Bin SAMSURI
7311
  • Menyatakan Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR Bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, KEMANFAATAN DAN MUTU;2.
    Menyatakan Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR Bin SAMSURIbersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 229 nn nnnnn nce nnnnon2.
    Sawoo, Kab.Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, sesuai Pasal98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Halaman 3Putusan No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Png.
    dimana atas saran saksi KENTUSdisuruh menghubungi Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR BinSAMSURI dimana kata Terdakwa barang berupa Pil LL tersebut ada ; Bahwa saat Terdakwa dan saksi ERIK Alias GOPEK ketemu maka saksiGOPEK menyerahkan uang senilai Rp. 80.000, dan diterima oleh Terdakwadimana Terdakwa juga menyerahkan 80 butir Pil LL kepada saksi ERIK AliasGOPEK di warung tersebut ; 200222 nono nnn en nnnennnnen Bahwa menurut ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yangbertugas sebagai Staf Depo Farmasi
    Sawoo, Kab.Ponorogo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caraSEDAGal DEPIKUT ~~~~ nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nana nnnnnmnnnncnnan= Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi ERIAlias GOPEK yang bertanya pada saksi KENTUS dimana
    Terdakwa NURHADI SANTOSO Alias NUR BinSAMSURI dimana kata Terdakwa barang berupa Pil LL tersebut ada ; Bahwa saat Terdakwa dan saksi ERIK Alias GOPEK ketemu maka saksiGOPEK menyerahkan uang senilai Rp. 80.000, dan diterima oleh TerdakwaHalaman 4Putusan No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Png.dimana Terdakwa juga menyerahkan 80 butir Pil LL kepada saksi ERIK AliasGOPEK di warding tersebut 5 ~~ n= a nnnnm nnn nnn nnn nnn nnnnnn Bahwa menurut ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yangbertugas sebagai Staf Depo Farmasi
Register : 19-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN KNG
Tanggal 15 Agustus 2017 — WALIUDIN Bin YOYO SUMARYA.
737
  • Menyatakan Terdakwa WALIUDIN Bin YOYO SUMARYA. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu; 2.
    Menyatakan terdakwa WALIUDIN Bin YOYO SUMARYA terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orangyang melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu kami ;2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WALIUDIN BinYOYO SUMARYA selama 1 (satu) tahun dikurangkan
    Kuninganatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perka granya, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagaiberikut :Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017.
    /PN..KngMenimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikanketerangan sebagai berikut ; Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan persediaan farmasisediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ; Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00Wib, bertempat di Jalan Baru Cigandamekar Desa. SangkanuripKecamatan. Cigandamekar Kabupaten.
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatasMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiaporang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban danmampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid. Sus/2017.
    Halitulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dari fakta persidanganyaitu keterangan saksisaksi, ahli dan terdakwa yang menerangkanbahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pilTrihexphenidyl dan Tramadol seseorang tersebut wajib mempunyaiHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017.
Register : 09-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Bil
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
MOCHAMAD SOLEH Bin M. SAMUDAN
243
  • SAMUDAN mengakuimendapatkan sabusabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintahmaupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki suratketerangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabusabu danterdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa MOCHAMAD SOLEH Bin M.
    SAMUDAN mengakuimendapatkan sabusabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintahmaupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki suratketerangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabusabu danterdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum
    disalah satu kamar villa; Bahwa Narkotika Golongan jenis sabusabu dengan berat kotor 0,3 gramyang ada didalam topi warna hitam yang terdakwa pakai adalah milikSaudara BROW sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisaNarkotika Gol jenis sabu dengan berat kotor 1,2 gram dan 1 (satu)bong/alat hisap sabu (berupa 2 buah sedotan yang menempel pada tutupbotol) adalah milik Saudara HUSEN; Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga medis maupundokter, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi
    dan tidak bekerja diBidang Industri Farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenang membelimaupun menggunakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu tersebut; Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab : 01428/NNF/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai denganketentuan Undangundang ini;(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jjin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Wahyudi Irawan dan Saksi AangZunaidi serta dari keterangan Terdakwa Mochamad Soleh Bin M.
Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 24 Agustus 2017 — KARINTUS Alias TITUS Anak Dari ILENG
7319
  • 1.Menyatakan terdakwa KARINTUS Alias TITUS Anak Dari ILENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.Menetapkan lamanya terdakwa
    Menyatakan terdakwa Karintus Alias Titus Anak Dari llengbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;.
    Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perouatan tersebut dilakukan terdakwaKARINTUS Als TITUS Anak dari ILENG dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam14.30 wita sebelumnya saksi JURNI SASRIMAN Anak
    Maret2017 dan yang terakhir yaitu hari Rabu tanggal 26 April 2017sekira jam 20.00 wita dengan tujuan untuk di konsumsi sendiridan di jual dimana keuntungan yang diperoleh dari hasilpenjualan digunakan untuk menambah kebutuhan hidup seharihari; Bahwa ciriciri obat double L yang dijual terdakwa KARINTUS AlsTITUS Anak dari ILENG yaitu berbentuk tablet berwarna putihyang bertuliskan L yang dibungkus plastik putin bening danterdakwa KARINTUS Als TITUS Anak dari ILENG tidak memilikikeahlian dalam dunia farmasi
    Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwaKARINTUS Als TITUS Anak dari ILENG dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei
    Menyatakan terdakwa KARINTUS Alias TITUS Anak Dari ILENGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 07-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN AMUNTAI Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.AHMAD ZAIM WAHYUDI
2.ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
MURJANI ALIAS MUMUR BIN SURYANI
7311
  • Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (
    MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.
    Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).
    MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan
    Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga
Putus : 10-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GARUT Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN Grt
Tanggal 10 Februari 2016 — ARI AKBAR BIN UJU JUNAEDI
335
  • Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi
    , apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.
    , apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.
Putus : 10-08-1900 — Upload : 04-09-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN. Kdr
Tanggal 10 Agustus 1900 — SUGIONO Alias NOBLING Bin KUSNANSUWITO
11610
  • Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alas NOBLING Bin KUSNANSUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;2.
    Setono Utara No. 213Rt.001 Rw.002 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, berupa pildouble L, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :n Bahwa pada hari Sabtu
    membayarlangsung secara cas (ada uang ada barang) ;Bahwa saksi memperoleh Pil Dobel L tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana saksi membeli dari seseorang yang bernama RINDI sebanyak 1000 (seribu) PilDobel L dengan harga Rp. 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimanatransaksi pembelian tersebut di lakukan di sekitar rumah saksi pada hari Kamistanggal 31 Maret 2016, sekitar Pukul 22.00 Wib ;Bahwa saksi menjual Pil Dobel L kepada terdakwa tanpa ada ijin ataupun keahlian dibidang farmasi
    Kota Kediri ;e Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TerdakwaSugiono alias Nobling, terdakwa tidak dapat menunjukkan suratataupun resep dokter yang menerangkan bahwa ia adalah seorangpasien yang sedang dalam perawatan medis dan sedangmenggunakan obat jenis Dobel L tersebut dan bukan seorangHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Kdrapoteker atau yang bekerja di Farmasi dan terdakwa tidakmempunyai ijin untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L;e Bahwa terdakwa mengetahui
    Kota Kediri ;e Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugionoalias Nobling, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun resepdokter yang menerangkan bahwa ia adalah seorang pasien yang sedangdalam perawatan medis dan sedang menggunakan obat jenis Dobel Ltersebut dan bukan seorang apoteker atau yang bekerja di Farmasi danterdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan transaksi jual beli PilDobel L;e Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannyatersebut adalah
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehingga denganterpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsur tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa awalnya pada hari Sabtu 02 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di depan SLB(Sekolah Luar Biasa) Jl.
Register : 10-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ADE VITA, SH
Terdakwa:
RAFI HENDRA Pgl RAFI
263
  • Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan FarmasiPemerintah sesuai dengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiiliki ijin Knusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Paq.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Permana, M.Ramadhan H. dan saksi Syafwan, serta dari keterangan terdakwadipersidangan, dinubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paketsedang terbungkus plastik klip berisikan kristal bening narkotika
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin Knhusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Permana, M.Ramadhan H. dan saksi Syafwan, serta dari keterangan terdakwadipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwaHalaman 18
    dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Pag.bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataubukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasitertentu yang memiiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milikNegara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembagapendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, dan terdakwa membeli atau
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN.Sdr
Tanggal 23 Maret 2016 — PARAMITA
15028
  • Menyatakan Terdakwa PARAMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);2.
    tanggal 12 Februari2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengarketeranganSaksisaksi, Ahidan Terdakwamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;sertaSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut: 1 Menyatakan Terdakwa PARAMITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama :Bahwa dia terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015bertempat di Desa Lanrang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang(tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau:Kedua :Bahwa dia terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015bertempat di Desa Lanrang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang(tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alatkesehatan menyatakan :a Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaanfarmasi dan alat keshatan;b Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtangannan.Sesuai peraturan Kepala Badan POM No.
    ) akan akibat dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.
Register : 12-06-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tdn
Tanggal 20 Juni 2019 — Pemohon:
MOHAMMAD AL AMIN SYAIFUDIN
366
  • Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Farmasi, atas nama MUHAMMADALAMIN SYAIFUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMF YayasanPembina Palembang, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti P 4 ;5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Belitung Nomor813/020/KEP/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Belitung, yang ditetapkan oleh Bupati Belitung,tanggal 24 Februari 2011, diberi tanda bukti P5 ;6.
    Sedangkan di dokumen Pemohonseperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazah SekolahMenengah Farmasi, Petikan Keputusan Bupati Belitung TentangPengangkatan Calon PNS Daerah Kabupaten Belitung dan KARPEG,nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon padaAkta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohonpada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ; Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon
    lahir di Panggung Harjo, namunsaksi lupa tanggalnya;Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Akta KelahiranPemohon yaitu memperbaiki penulisan namanya yang semula tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN menjadi MUHAMMAD ALAMINSYAIFUDIN;Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ada perbedaandokumen Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN, sedangkan dalamdokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazahSekolah Menengah Farmasi
    ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat bertanda P 1sampai dengan P7dan 2(dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon didapatlah fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Pemohon tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu) Keluarga, Ijazahn Sekolah Menengah Farmasi
    berdasarkan bukti P1, Pemohon beralamat di JalanDusun Batu Lobang Rt.009 Rw. 005 Desa Padang Kandis, KecamatanMembalong, Kabupaten Belitung, oleh karena itu Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan NegeriTanjungpandan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, nama Pemohon tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P3, bukti P4, bukti P5dan bukti P6, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga, ljazan Sekolah Menengah Farmasi
Register : 02-01-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN MALANG Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.Mlg
Tanggal 20 Februari 2014 — SOFYAN DWI EFENDI Als. GUMBIL
322
  • Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    didampingi Penasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ybs.Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa.Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal13 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa
    Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan
    unsurunsur dari perbuatanpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanalternatif yaitu Kesatu pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 atau Kedua: pasal 196 UU no.36 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kessatu pasal 197 UU no. 36 tahun2009 yaitu : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    ditetapkansebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwadinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 198 tentang KUHAP dan pasalpasaldari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
Register : 15-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
2.JONI EKO WALUYO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD HAMID Bin ZAENI
204
  • Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamid bin Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3.
Lekok, Kabupaten Pasuruan,atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bangil, setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar, berupa pil pipih warna kuning yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 00.30WIB saksi KUSWANDI, saksi WAHYU, FR, dan sdr.
Lekok, Kabupaten Pasuruan,atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bangil, setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,berupa pil pipin warna kuning yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Halaman 3 dari 11 Putusan nomor 433/Pid.Sus/2020/PN BilAwalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 00.30WIB
empat) sampai dengan 5 (lima)orang pembeli datang untuk membeli pil jenis dextro;Bahwa cara Terdakwa menjual adalah dengan cara membeli langsungdari Terdakwa di Dsn Padekan Ds Jatirejo tersebut setelah dan Terdakwamenyerahkan pil dextro sesuai dengan permintaan pembeli;Bahwa pil dextro yang terdakwa beli dari Sirut tanpa kemasan, tidaktercantum nama obat, logo obat keras, kandungan obat, indikasi obat, dosisiobat dan nomor izin edar juga tidak tercantum;Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No 36 Tahun2009 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Bahwa pada hariSelasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30WIB Terdakwa ditangkapdirumahnya di Dsn.
Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamid bin Zaeni terbukti secara sahdan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesarRp5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.
Register : 15-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 12 Oktober 2016 — HERLIADI bin MANSYAH.
375
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    HERLIADI bin MANSYAHbeserta seluruh lampirannya;Telah mendengar atau) memperhatikan keterangan SaksiSaksi,pendapat Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan1.Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1).
    Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3).
    Apt binti BACHRUN (alm)(dibacakan) yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas KesehatanKab. Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukPsikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milikpemerintah dan swasta diwilayah Kab.
    Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.