Golongan dilarangpenggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri,untuk Narkotika Golongan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untukkepentingan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyaikedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyatanyatamelawan hukum;Dengan demikian unsur yang tanoa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkanketergantungan

Berdasar Hasil Pengujian Laboratorium di Laboratorium PengujianTerapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM diGorontalo Nomor RPP.01.01.111.1111.04.20. 1731 tanggal 09 April 2020 besertaSertipikat Pengujian Nomor : SP/PK3/POL/20.101.99.20.05.0043.K/03/04.20 Tanggal 09April 2020 dan Berita Acara Penimbangan bahwa barang bukti 1 (Satu) shacet klip yangberisi Kristal warna putih adalah positif Narkotika Golongan jenis Metamfetamin (shabu)sesuai Undang Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelahdilakukan penimbangan berat bersih 48,66 mg. atau 0,04866 gram (nol koma no!

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU KEEMPAT: melanggar Pasal 131 Jo pasal 111 ayat 1 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative kumulatif, makaMajelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakanterhadap perbuatan terdakwa;Hal 26 dari37 halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN PbmMenimbang, bahwa tujuan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk mencegah,melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,dan juga memberantas peredarangelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukanterhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantasperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa Peredaran Gelap

terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwayaitu Menjual Narkotika Golongan 1, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwasecara tanpa hak atau melawanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di persidangandiperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjual NarkotikaGolongan 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapuntermasuk izin knusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16dan 17 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggaperbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menjual Narkotika tanpa izin khususdari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negarapengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukantanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undangundang, sehingga unsurTanpa hak atau Melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutternyata

harus' sesuai dengan tujuansebagaimana ditentukan dalam Undang Undang, juga harusdilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena itu segala kegiatan yangberkaitan dengan Narkotika Golongan I, seperti menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar, atau. menyerahkan Narkotika Golongan I,termasuk penggunaanya, yang tidak dilengkapi dengan adanyadokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secaratanpa hak;Menimbang, bahwa Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, selain mengatur tujuan penggunaan Narkotika, jugamengatur masalah peredarannya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, peredaran narkotika meliputi, setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahannarkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa dengan demikian peredaran

tepat untuk diterapbkan padafakta yang terungkap dipersidangan atau Majelis Hakim dapat pula untukmempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepadaTerdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaanKesatu yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa untuk dapat diterapbkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal112 ayat () Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harusdipenuhi unsur unsur delik sebagai berikut :1.

menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gramdalam bentuk bukan tanamanUnsur ini sifatnya alternatif atau dapat dibuktikan salah satu saja dari tindakanmateriil yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan bukan Tanaman Yang dimaksud dengan Narkotika sendiri menurut ketentuanumum dalam pasal 1 ke1 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintestis maupun semisintetis, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum,adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatantersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat,Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Presehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatantersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannyadengan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteriatas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan subunsur memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman dalam hal ini pun bersifat alternatif

2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Pasal 8 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatasuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik danreagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 juncto Pasal 38 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan peredaran narkotikatermasuk penyaluran dan penyerahannya, baik dalam rangka perdagangan maupunbukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (3) juncto Pasal 53 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan seseorang hanya dapat memiliki,menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan

Bertentangan dengan hukum objektif.Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumyaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukandengan Undang Undang.Lebin khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkkotika adalah tanpajin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan ataupejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang

; Adanya permulaan pelaksanaan tindakan ; Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karenakeadaan di luar kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa pengertian percobaan menurut memori penjelasan(MVT) dibagi 2 pengertian yaitu adanya pelaksanaan tindakan dari kejahatantetap tidak selesai dan pelaksanaan tindakan dari niat permulaan pelaksanaantindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahatmenurut Pasal 1 angka 18 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekokongkol ataubersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut Serta melakukan,memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatannarkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat tersebutbersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehinggaterhadap perbuatan lainnya tidak

mengulangi lagi perbuatannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:1.

dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula terhadapa diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktru terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berisi lk.0,65 gram serta alat alat untuk menghisap sabu-sabu oleh karena

PARULIAN SIAHAAN adalah benarPositif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan nomorurut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut Majelisberpendapat bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa dan disimpan olehterdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalahHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Plwtermasuk Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana yang dimaksuddalam ketentuan Pasal 112 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 yangdalam penguasaan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telahsecara tegas dilarang oleh Undang Undang yang memberikan pengecualianpenggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi karena narkotika golongan hanya dapat diserahkan/disalurkanoleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untukkepentingan pengembangan Iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorangpedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa kata tanoa hak atau secara melawan hukum dapatdisamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat jjin dari Pejabat yangberwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan denganperaturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan

Pasal132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

PDM 125/Cimah/04/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PengadilanNegeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusansebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa YANA SURYANA Alias MARKO Bin ASEPbersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan HukumMenyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalamBentuk Tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111ayat (1) Undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 (dalam dakwaan).2 Menjatuhkan

Bahwa dengan mendasari pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan tentang kepemilikan mobilToyota Avanza Nopol : B1628TKI serta pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dimana Terdakwa hanya menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol : B1628TKlsebagai tempat bukan sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabushabu.Oleh

shabu shabu bukanlah miliknya terdakwa akantetapi miliknya Anang Arsin Bin Hasan sehingga dengan demikian maka berdasarkanuraian pertimbangan diatas maka unsur menawarkan ataupun menjual dalam hal initidak terbukti ;Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidakterbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair yang selanjutnyaakan dipertimbangkan unsur dakwaan subsideir dimana dalam dakwaan subsidairterdakwa disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur unsurnya sebagaiberikut :1 Setiap Orang ;452 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan narkotika golongan I ;Ad.1 Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai pengertian yang samadengan barang siapa dimana dalam hal ini unsur tersebut telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim dan telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatassehingga secara mutatis mutandis unsur ini tidak perlu dipertimbangkan

uang saksi Fadlulah sejumlah Rp. 200,000, (dua ratus ribu rupiah) danuang terdakwa Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), kKemudian terdakwa dan saksiFadlulah ditangkap sekitar jam 17.00 wita pada hari itu juga;Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli danmenggunakan shabushabu tanpa alasan yang sah dan tanpa seijjin dari pihakHalaman 33 dari 20 Putusan Nomor 174 /Pid.Sus/2020/PN DglHK HAI HAITI Paraf yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yangdilarang oleh Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpoa hak dan melawanhukum.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;3.

sering kali menghindari untukdilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalampenegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentangPenyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggarPasal 127 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya terhadapTerdakwa bukan dikenakan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidanganadalah Pasal 127 Ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelishakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut umum yaituDakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.