Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : formasi farmadi faomasi farasi farhani
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 24-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 543/Pid.Sus/2019/PN Bpp
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
NURLIAH BINTI TAJUDDIN
57 — 20

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa NURLIAH BINTI TAJUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuki standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan<
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nurliah Binti Tajudin terbukti secara sahbersalah melakukan tindak pidana Balikpapan "Setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan scdiaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuki standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan , dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No.36Tahun 2009 tentang Kesehalan;2.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard, dan / atau persyaratan kKeamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.a.
    Unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatanyang tidak memenuhi standard, dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salahsatu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yangdilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obattradisional dan kosmestik.
    Sus/2019/PN BppMenimbang bahwa peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanmerupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuanmemindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dankosmestika, jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alatkesehatan hanyalah orangorang tertentu yang memiliki izin dan bagi merekayang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izindinyatakan telah melakukan tindak pidana.Menimbang bahwa perlunya izin mendistribusikan
    yang tidakmemenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dansalah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 11-12-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS INDRA GUNAWAN, SH
Terdakwa:
GARDA WISNU ADI SAPUTRA Bin RUSAMSI
29 — 23

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan secara berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan
      yang ditetapkan dengan denganPeraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan; Bahwa Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian LaboratoriumPengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI NomorBA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 01Oktober 2019 barang bukti berupa 11 (Sebelas) plastik (10500 tablet) hasilpengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empatpuluh) strip @10 tablet hasil pengujian
      Saksi Rinto Hatigoran T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sertamembenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersediamemberikan keterangan sebenarnya;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telahmengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi yang telah mengedarkan,menyediakan sediaan farmasi
      Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2)dan (3)3. Jika beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut4.
      Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyebutkan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan
      Menyatakan Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhikhasiat atau kemanfaatan secara berlanjut,2.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 28 Juni 2012 — DEBBY SUGIARTO alias KEBO Bin ANANG SUBAGIO
18 — 9
  • botol pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;e Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;e Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    mendapatkeuntungan sebesar Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa terdakwa membeli pil LL hanya kepada ENDRI ;Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar disita dari terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidang kefarmasianmaupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,13apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;15Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan
    farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
BANDI SUHERMAN.
23 — 5

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

    Menyatakan bahwa terdakwa Bandi Suherman bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbgkhasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 196 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    Mojokertoatau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP,karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari wilayahPengadilan Negeri Jombang sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuyang dilakukan terdakwa dengan
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang
    Terdakwa tidak mempunyalkeahlian di bidang kefarmasian (obatobatan) dan Terdakwa juga tidak bekerjadi bidang kesehatan;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untukmelakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L karenaTerdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian, tidakmempunyai izin resmi berkaitan dengan hal
    Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 September 2011 — Drs. SUBKI YAHYA ;
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rezki Na Mudah, maka hal ini bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf f dan g tentang etikapengadaan.Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Gudang Farmasi yaitu ChekAnildayanti, obat pengadaan ada masuk 3 tahap sehingga total obat yangmasuk sesuai dengan kontrak yaitu :: Rp. 378.010.010.
    :Rp. 33.638.691,: Rp. 34.296.700,: Rp. 445.945.401,Dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk Tahap Obat Masuk Tahap IlObat Masuk Tahap IllJumlah seluruhnyaObat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
    Khaidir, S.Sos di Gudang Farmasi RSIA Prov.
    terima melaluistaff dari Indofarma (Perusahaan Besar Farmasi) di Gudang Farmasi RSIAProv.
    ,Jumlah seluruhnya : Rp. 445.945.401, dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 10-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Mlg
Tanggal 4 Desember 2017 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO,SH,MH
Terdakwa:
NANANG RAGIL
33 — 2

  • M E N G A D I L I :

    • Menyatakan terdakwa NANANG RAGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
    • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG
    Mlg40 (empatpuluh) butir dengan harga Rp.60.000, (enam puluh riburupiah) dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul15.00 Wib sebanyak 3 (tiga) TIK Pil double L yang berisi 30 (tigapuluh)butir dengan harga Rp.45.000, (empat puluh lima ribu rupiah).e Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memiliki izin edartelah melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi hanya dapat
    MIgBahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa Pil double L yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Bahwa sample
    Far :Menurut saksi orang yang mempunyai kewenangan mendistribusikan obatpada pasien adalah Dokter, Apoteker dan Asisten Apoteker ;Persyaratan untuk dapat menjadi penyalur / distributor obat atau farmasiada Apoteker penangung jawab serta ketentuan lain yang sesuai denganperaturan perundangundangan ;Seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan tidak bolehmendistribusikan obat atau sediaan farmasi kepada orang lain ;Bahwa pada dasarnya obat yang berdar di masyarakat harus teregritasi diBPOM
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baikberupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa danadanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukumsebagai berikut Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil Doubel L kepada ANDIWIJAYA dan juga kepada orang lain .
    ANDI WIJAYAdengan disepakati harga tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barangbukti berupa : 30 (tiga puluh ) butir pil double Ltermasuk dalam sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan ?
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Farmasi
Register : 28-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 148 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln
Tanggal 29 Juni 2016 — HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH
39 — 32
  • Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;3.
    Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar melanggarPasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2.
    Hasan Basri Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten TanahBumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2016 sekitar jam 21.00 wita anggotaPolsek
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015Ad.1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.
    Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa
Pengadilan PN Banjar Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN Banjar Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bjr
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OSCHA ADRYAN, S.H.
Terdakwa:
FICKRI ZAELANI Als FICKRI Bin ELAN SUHERLAN
82 — 34
  • Menyatakan Terdakwa Fickri Zaelani Bin Elan Suherlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar secara berlanjut;
2.
Menyatakan terdakwa FICKRI ZAELANI bin ELAN SUHERLANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.2.
Bahwa Terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmenyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karenaTerdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkanTerdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki kKeahlian dibidang tersebutdan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymertersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau carapenggunaan dari obatobatan tersebut.
Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmenyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karenaTerdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkanTerdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki kKeahlian dibidang tersebutdan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymertersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau carapenggunaan dari obatobatan tersebut Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor
Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmenyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karenaTerdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkanTerdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki kKeahlian dibidang tersebutdan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymertersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau carapenggunaan dari obatobatan tersebut.
Menyatakan Terdakwa Fickri Zaelani Bin Elan Suherlan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edarsecara berlanjut;2.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 18-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
N.KRISTIN A, SH.MH
Terdakwa:
Muhamad Rizal Rizky Ramadhoni Alias Pak Wo Bin Ahmad Noor Sholeh
54 — 10
  • strong>Muhamad Rizal Rizky Ramadhoni Alias Pak Wo Bin Ahmad Noor Sholeh tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi
    Noor Sholeh pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul17.00 WIB atau setidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Januari 2019atau setidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warungkopi sebelah lapangan sepak bola ikut Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring,Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,perbuatan tersebut dilakukan
    dan ataualat kesehatan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanankhasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar berdasarkan Permintaan Bantuan Ahli oleh PihakKepolisian Polres Kendal; Bahwa pil warna putin yang ditemukan dari terdakwa merupakan obatTrihexyphenidryl termasuk sediaan farmasi; Bahwa obat Trihexyphenidryl adalah golongan obat keras dan digunakansebagai obat penenang
    Bahwa khasiat atau pemanfaatan obat tersebut digunakan untuk mengobatiatau sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyait parkinson,Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kdlmutu obat dilihat dari kKemasan obat tersebut dalam keadaanbaikmaksudnya adalah cara penyimpanan masa kedaluwarsa dan secara fisikserta kimiawi obat masih dalam keadaan bagus;Bahwa mekanisme peredaran sediaan farmasi khususnya mengenaiperedaran obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari PBF sampai ke Apotekadalah
    Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizal Rizky Ramadhoni Alias Pak WoBin Ahmad Noor Sholeh tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar dan atau PersyaratanKeamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 24-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 544/Pid.Sus/2019/PN Bpp
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
Eriena Greena Emerelda Binti Zulnaehan
50 — 9

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ERIENA GREENA EMERELDA BINTI ZULNAEHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan scdiaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuki standar dan/atau persyaratan keamanan, kkasiat atau
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard, dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.a.
    Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satuatau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukanTerdakwa adalah telah terbukti.Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmestik.
    Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologiyang digunakan untuk mempengaruhi / menyelidiki system fisiologi atau keadaanpatologi dalam rangka penetapan diagnosis.Menimbang bahwa peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakankegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan,menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmestika, jadi yangberhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orangorang tertentu yang memiliki izin
    /kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat daripenyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.Menimbang bahwa bagi masyarakat pelaku peredaran sediaan farmasikurangnya informasi tentang akibatakibat yang ditimbulkan karena adanyaperedaran sediaan farmasi dan saksi yang mereka terima apabila menyediakansediaan farmasi.Menimbang bahwa kosmestik telah menjadi komoditas utama khususnya bagiremaja sehingga permintaan akan peralatan kosmestik meningkat, sebagian
    Menyatakan Terdakwa ERIENA GREENA EMERELDA BINTI ZULNAEHAN,terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MemproduksiHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2019/PN Bppataumengedarkan scdiaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidakmemenukistandardan/atau persyaratankeamanan, kkasiatataukemanfaatan , dan mutu2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan3.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 02-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NENY WURI HANDAYANI, SH
Terdakwa:
RENDI BAHTIAR EKA W al RENDI bin RASIDI alm
30 — 5
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa RENDI BAHTIAR EKA W Als RENDI bin RASIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi
    Probolinggo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RINo. 36 tahun 2009 , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Berawal dari saksi YULIAN ADITYA, saksi SAIDAR EFENDI dan saksiMOCH.
    Probolinggo karena dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Krskesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu berupa pil warna putih jenis Trinexypenidly.Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;3. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UU No. 36 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    danTerdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau ada kaitannyadengan pekerjaan terdakwa dalam mengedarkan Obat pil warna putih jenisTrihexypenidly tersebut melainkan atas kehendak terdakwa sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka MajelisHakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;Ad.3.
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksudHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Krsdalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuanregistrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapatdiedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Putus : 22-10-2013 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 248/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 22 Oktober 2013 — NOOR FAJARIAH Als. MAMA ANDRE Binti ABDURAHMAN
30 — 10
  • Bahwa tersangka NOOR FAJARIAH Als MAMA ANDRE BintiABDURAHMAN, pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar jam 21.30Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, di rumah terdakwa yangterletak di Desa Tarjun Rt 08 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru,atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;ad.1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandungpengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupunpegawai negeri termasuk pejabat Negara ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orangbernama Terdakwa NOOR FAJARIAH Als.
    Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten18Kotabaru, sdr.
    IJUL di Plajau Batulicin ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta terdakwasendiri, bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupuntidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpendapat unsur Yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah terbukti serta telahmemenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa pula
    MAMA ANDRE BintiABDURAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edarnya danmelakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;243.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 08-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DWI WARASTUTI RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
MOHAMAD BIYSRUL KAHFI bin IHSAN
29 — 8
    1. Menyatakan terdakwa Mohamad Biysrul Kahfi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan
    Menyatakan terdakwa Mohamad Biysrul Kahfi bin Ihsan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izinedar sebagaimana diatur dalam pasal 197 UURI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan dalam surat dakwaan primair.2.
    Mohamad Biysrul Kahfi bin Ihsan, pada hari Senintanggal 04 Pebruari 2019 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas, atausetidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu sembilan belas,bertempat di Dusun Jati, Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, KabupatenTulungagung, atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau MengedarkanSediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki IjinEdar;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satupersatuunsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:Ad .1.
    memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memiliki Ijin Edar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa mengenai ketentuan pasal 106 ayat (1) UU no.36tahun 2009 pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa Sediaan farmasi danalat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang secarakonseptual sudah terakomodir dalam ketentuan pasal 197 UU no.36 Tahun2009 sehingga
    Menyatakan terdakwa Mohamad Biysrul Kahfi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;a.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Cbn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
FAISAL Bin USYADI
64 — 7

  • Mengadili :

    1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin USYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta
    Menyatakan terdakwa FAISAL Bin USYADI bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3), sebagaimana diatur dalam pasal 196 UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Kedua.2.
    Cirebon atau sesuai dengan pasal 84 ayat(2) KUHAP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan
    Gunarsah untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara bebas kepadapembeli yang memesan kepada Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwaTerdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan dalammelakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehinggadapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual obatobatan jenis Pil Tramadol HCI dan pil Trinexyphenidyl tersebut adalah dilakukandengan sengaja sehingga dengan demikian unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa unsur ini berisi larangan untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasibagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan,di mana pengedaraan sediaan farmasi haruS memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikandalam
    Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin USYADI tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiatatau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKedua;2.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Farmasi
Register : 16-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 90 /Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 27 Juli 2017 — MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm)
100 — 28
  • 1.Menyatakan terdakwa MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan
    MAHRUL Als RUL Bin SAMARI(Alm). terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam hal 2 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Sdw3.4.pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehtan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah
    Bahwa terdakwa memiliki dan menjual sediaan farmasi berupa obat kerasjenis double L tanpa ijin edar dari Pejabat yang berwenang.
    Kutai BaratBahwa ciri ciri obat keras (sediaan farmasi) adalah jenis obat kerasberbentuk tablet berwarna putih yang ditabletn ya bertuliskan huruf LLBahwa saksi membeli obat keras (Sediaan farmasi) dari terdakwa sebanyak 3(tiga) butir seharga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari terdakwa dengan tujuanuntuk saksi konsumsi.Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjual obat keras jenis double
    Dan yangdimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.04.17.0121 yangdikeluarkan di Samarinda pada tanggal 20 April 2017, oleh Drs.
    Menyatakan terdakwa MAHRUL Als RUL Bin SAMARI (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2017 — AGUS PRIATNA Als. KUYA Bin MAMAT MULYANA
33 — 5
  • 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi
    danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017
    /PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas
    dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 5/Pid.B/2014/PN-SGI
Tanggal 18 Februari 2014 — Hendra Bin Hasan Sana
32 — 3
  • termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan
    NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN KUNINGAN Nomor 87/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Kng
Tanggal 11 Oktober 2018 — A.S LAELI Binti ARIP
115 — 14
  • Menyatakan terdakwa AS LAELI Binti ARIPterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2.
    Menyatakan terdakwa A.S LAELI Binti ARIP terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    O01 Desa Salareuma Kecamatan CipicungKabupaten Kuningan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telahmelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut :Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus./2018.
    Saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI: Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwatelah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yangtidak memiliki izin edar.Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus./2018.
    /PN..Kngsediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika.
    Menyatakan terdakwa AS LAELI Binti ARIPterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AS LAELI Binti ARIP olehkarena itu dengan pidana penjaraselama4 (empat) bulan dandenda sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuanjika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 21-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
ARDIAN JUNAEDI SH
Terdakwa:
MOH. HARUN Al. HARUN WIJAYANTO Al. ARUN Bin ASKAR
23 — 3
  • ARUN Bin ASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH. HARUN AL HARUN WIJAYANTO AL.
    Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekitar
    Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi yangdikeluarkan badan POM agar produk tersebut Secara sah dapat diedarkan di wilayahIndonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.
    ARUN BinASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar :Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Krs Halaman 102. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH. HARUN AL HARUNWIJAYANTO AL.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-04-2013 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 18-04-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 253/Pid.B/2012/PN.BLT
Tanggal 21 Mei 2012 — NURYANTO Bin MARIYANI.
22 — 3
  • Menyatakan Terdakwa NURYANTO Bin MARIYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar
    Menyatakan terdakwa NURYANTO Bin MARIYANI bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa jjinedar sebagaimana yang diatur dalam pasal sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan , dalam dawaan primair kami;2.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaanHalaman 3 dari 14 halaman Put.No.253/Pid.B/2012/PN Bit.farmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cam menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaanfarmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaan6farmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.
    Bahwa terdakwa mengedarkan tabletdobel L dengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkansediaan farmasi.