Sujono, Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No. 35 th 2009, hal 257); Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I daftar narkotika golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. (AR.

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan denganmemperhatikan surat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua lebih tepat diterapkanterhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu MajelisHakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalamHalaman 31 dari 40 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.SptPasal 112 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

digital selanjutnya saksiRIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, saksiCEYSYA BINTI ISKANDAR danterdakwa di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: :7968 / NNF / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan ReserseKriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabangSurabaya bahwa barang bukti milik terdakwa berupa kristal warna putihadalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan nomor urut61 lampiran Undang

Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaBerdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/04.185/X1I/2014 padatanggal 21Nopember 2014 telah dilakukan penimbangan dan ditandatangani disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, KRISTIAN SAMAN , AYATSUPRIAYATIN dan terdakwayangditanda tangani oleh KASTO, SEpimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telahmelakukan penimbangan barang bukti:e 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk putih : berat kotor97,13 gram dan berat bersih 96,28 grame

oleh karenanya Terdakwa haruslah tetapdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalamdakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana yaitu melakukan tindak pidanaPercobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum MenjualNarkotika Golongan IMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadarkesalahannya;Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat(1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidanapenjara dan pidana denda;Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidanadenda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal148 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidanapenjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehinggamasa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkanseluruhnya

ayat (4) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganmaka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika,dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotikaserta hasilhasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindakpidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerakmaupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barangbarang atauperalatan yang digunakan

Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, Menquasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:Menimbang, bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum,adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatantersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat,sehingga tidak mempunyai hak atau kKewenangan untuk melakukan perbuatantersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disampaikan PenuntutUmum kepada Terdakwa disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakimakan memilin salah satu) dakwaan dan selanjutnya mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dengan unsurunsur sebagai

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;> Perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatanataupun ilmu pengetahuan;mo nencnecennnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Atau:KETIGA;weneenen= Bahwa mereka terdakwa Juliandri Bin Iskandar Pada hari Rabutanggal 16 November 2016 sekira pukul 15.00 Wib dan terdakwa Hardi KusriBin Alm Jailani pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2016,Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Mbo.bertempat di rumah terdakwa di Gampong Langgung Kecamatan MeureboKabupaten Aceh Barat dan terdakwa II di

ilmu pengetahuan dan teknologiharus mendapat izin/persetujuan dari Menteri yang berwenang, ketiadaanizin/persetujuan dari pihak yang berwenang maka tindakan tersebut telahmasuk kategori sebagai tanpa hak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukumadalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukumdan peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 3255/Pid.Sus/2018/PN MdnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat(1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarikkesimpulan: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dannarkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan;Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang UndangNomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika, telah pula diatur berkenaan denganizin khusus dan surat persetujuan eksport, import, pengangkutan,penyerahan, untuk ilmu pengetahuan

yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program PemerintahRepublik Indonesia yang sedang giatgiatnya memberantas PeredaranNarkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya,menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaterhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 39 dari 41 Halaman,Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2020/PN Btm.1.

fakta hukum yang terungkap di persidangan,telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukanbersamasama oleh terdakwa dan saksi Junaidi Als Unai Bin Jumri (Alm) denganbekerja Sama menurut peranannya masingmasing;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, MajelisHakim berpendapat, kapasitas terdakwaterdakwa dalam perkara ini adalahTurut melakukan dalam arti kata Bersamasama melakukan,Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telahHalaman 37 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Amtterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan lebih subside subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harusmempertanggungjawabkan

Denpasar menuju karangasem untuk diserahkan keShibyan Rogib Amiri alias Rogib dan sempat mengkomsumsi ganja tersebutbersama dengan saksi Rogib dan Terdakwa mengetahui bahwa paket tersebutadalah ganja sehingga dengan demikian maka Unsur Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan telah terpenuhiAd.4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percobaan dalampenjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika adalah adanya unsurunsur niat, adanya adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan sematamatadisebabkan kehendaknya sendin.Menimang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalamPasal 1 No 18 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalahperbuatan dua orang atau lebih untuk bersekongkol atau bersepakat untukmelakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika iniadalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian RepublikIndonesia, karena tanpa adanya izin tentunya peredaran Narkotika yangdilakukan Terdakwa adalah peredaran gelap dan juga tanpa hak;Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatanTerdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makakeseluruhan unsurunsur dari Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN KotTahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu dari PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan

;Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN SdwMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadarkesalahannya;Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidanapenjara dan pidana denda;Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidanadenda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal148 Undangundang Nomor

SubsidaritasKombinasi :Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN CkrKedua : melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidaritaskombinasi, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yangpaling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa tujuan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untukmencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia daripenyalahgunaan Narkotika, dan juga memberantas peredaran gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika.

.00.00/2019/BNNPJTG tentang rekomendasi pelaksanaanassessmen dalam proses hukum An.Muhamad Arifin ditandatangani oleh TimAssesmen Dokter (dr.Puspita H, dr.Evi Z) Tim Assesmen Hukum (Dyan Tri N)tanggal 15 Januari 2019 dengan Rekomendasi : Tim Hukum: Proes hukum lanjut Tim Medis : Rekomendasi Rawat Inap (medis dan social) di LembagaRehabilitasi Instansi Pemerintah yang bekerjasama dengan BNN,Kepolisian, Kemenkes)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakantelah mengerti dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan bantahan ataueksepsi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannyaPenuntut Umum telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri Menimbang bahwa, dalam ketentuan Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, sudah secara jelas diatur siapa saja yang berhak memiliki dan mempergunakannarkoba.

, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (15) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud denganNarkotika Golongan adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyaikwalitas yang sama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok(golongan 1) sebagaimana dalam lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 danmenurut pasal 1 ayat 1 Undang

undang Nomor : 35 Tahun 2009, yangdimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamanatau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimanaterlampir dalam undang undang ini sedang yang dimaksud dengan tanpa hakatau melawan hukum adalah perbuatan pelaku tidak ada dasar legalitas

Rogib Amiri alias Rogib karenapetugas Resnarkoba Kepolisian Resor Karangasem telah melakukanpenangkapan dan sisa ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa danShibyan Rogib Amiri alias Rogib sehingga dengan demikian maka UnsurMenanam, memelihara, memiliki, mMenyimpan, Menguasai atau menyediakanNarkotika golongan dalam bentuk tanaman telah terpenuhiAd.4 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percobaan dalampenjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika adalah adanya unsurunsur niat, adanya adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan sematamatadisebabkan kehendaknya sendin.Menimang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalamPasal 1 No 18 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalahperbuatan dua orang atau lebih untuk bersekongkol atau bersepakat untukmelakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (15) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 yangdimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotikatanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan NarkotikaGolongan adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kwalitas yangsama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok (golongan 1)sebagaimana dalam lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 dan menurut pasal1 ayat 1 Undang

undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang dimaksud denganNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini sedangyang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatanpelaku tidak ada dasar legalitas