Ditemukan 11447 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Putus : 14-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 426/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 14 Desember 2017 — dr. H. Daliman, SpOG (K) dkk melawan Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H. dkk
65 — 33
65 — 33
Rapat anggota dari partai politik.Ini mempunyai orgaan yang tertinggi dari suatu badanhukum, penting dan esensial fungsinya (MochamadChidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.222).Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugatyang menyatakan kapasitasnya sebagai para pengurusbadan hukum Yarsi Purwokerto, terikat untuk tundukkepada kehendak badan hukum Yarsi Purwokerto karenatermasuk wakil (orgaan) dari Yarsi Purwokerto yangmelakukan perbuatan hukum perdata yang berupa arahkebijakan yang
Register : 24-02-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Plg Tanggal 30 Juli 2015 — MUHAMMAD BENNY HIDAYAT
- LAWAN -
DIAN MARGALETI
55 — 10
55 — 10
membantah apabilamenurut Penggugat setelah penyerahan logam mulia pada tanggal 9 Januari 2014tersebut masih ada transaksi jual beli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;13.14.15.Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatanPenggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yang Tergugat lakukan bersamasamadengan Penggugat, Zuraidah dan Launi (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini)adalah dengan cara patungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logammulia ini secara partai
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor PUT/174-K/PM II-08/AU/VII/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
104 — 45
104 — 45
bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberarii Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit INIAU mengetahui bahwa kaporlap/Yang.....12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Register : 01-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2015/PTUN.JBI Tanggal 21 Desember 2015 — IHSAN vs. BUPATI TEBO
195 — 80
195 — 80
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — SAUT MARULI SIREGAR VS NINUK KARTINI, S.H. dkk
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya, Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, SinarGrafika, Maret 2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihakPenggugat dan Tergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaan secara contradictoir (sanggah menyanggah)antara Penggugat dan Tergugat;8.
Register : 26-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
170 — 86
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
170 — 86
Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut "menerima pemberian hadiah atau janji tanpa perlu memperhatikanHal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTpk/2018/PN Dpskegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untukkeperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuantujuan sosial ataukemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainlain (vide Drs.
Register : 23-09-2016 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN PADANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg Tanggal 16 Juni 2017 — ARMI SIMON, BSC, Dkk melawan RAYENDRA EKA PUTRA, Dkk
149 — 18
149 — 18
Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgadalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 174-K/PM II-08/AU/VII/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
88 — 55
88 — 55
yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Register : 07-09-2016 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Mdn Tanggal 12 Mei 2015 — - SURYO KENTJORO LIE, S.H (PENGGUGAT)
- A LIONG (TERGUGAT I)
- NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Propinsi Sumatera Utara c/q Walikota KotaMMedan, beralamat di Jalan Raden Saleh Medan (TERGUGAT II)
-
47 — 12
47 — 12
., Advokat/Konsultan Hukum yangtergabung dalam Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan PimpinanDaerah Partai Demikrasi Perjuangan SUMUT yang beralamat di JalanHayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2014 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014 Reg Nomor : 1512/Penk/2014/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesiac
Register : 28-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 4 Mei 2017 — penggugat : IRAWAN, S.Sos.vs tergugat : BUPATI LANGKAT
128 — 76
128 — 76
tersebut secara utuh, yaitu:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 10-01-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 144/Pid.B/2012/PN.LSK Tanggal 10 Januari 2013 — CHAIRI Bin RAMLI
135 — 31
135 — 31
Muda yang memproduksi pupukanorganik dan organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) PERMENDAG RI Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan peroranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran, dan Penjualan PupukBersubsidi dalam partai
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
343 — 205
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
343 — 205
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
Register : 21-08-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 433/Pdt.Bth/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Catur Jaya
Tergugat:
Carlson Hotels Asia Pasific PTY Limited
312 — 110
PT. Catur Jaya
Tergugat:
Carlson Hotels Asia Pasific PTY Limited
312 — 110
pengadilandengan posisi para pihak: yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindaksebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata:Hal 23 Putusan No.433/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. 12.13. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa, sengketa terjadi di antara para pthak, paling kurang di antara duapihak, berarti gugatan perdata bersifat partai
Register : 04-02-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor Nomor 45/Pdt.G/2014/PA.Mab Tanggal 30 September 2014 — - TERGUGAT
- PENGGUGAT
36 — 3
36 — 3
Berdasarkan hal itu, maka bukti P.1, P.2, P.7, danP.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang diajukan PenggugatKonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi sahdari suatu akta di bawah tangan yang dibuat secara partai, knusus dibuat sebagaialat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengandemikian bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan
Register : 22-05-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 23/PDT/2018/PT KDI Tanggal 9 Mei 2018 — - Pembanding : WALIKOTA BAUBAU.
- Terbanding : Hajjah IRAWATI,dkk.
92 — 53
92 — 53
bertanda tangan dalam surat pernyataantertanggal 21 Agustus 1981 tersebut saat itu orang tua Tergugat Itidak mau bertanda tangan, sehingga LA BARA terpaksamenitipkan surat pernyataan tersebut di rumah orang tuaTergugat I dengan menyampaikan pesan yang bernada ancamanpada waktu itu bahwa ZIMA dan LA WELA harus tanda tanganisurat ini dan kalau kalian tidak tanda tangan, maka saya akanlaporkan kalian kepada pihak berwajib dan kalian akandianggap/dicap sebagai pengikut organisasi terlarang yaitu PKI(Partai
Register : 17-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mad Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
1.Tn. ANGGI MARTIYO
2.Ny. DWI SEKARSIWI AT
Tergugat:
2.Ny. SOEKIRAH
3.Tn. SUWITO
4.Ny. SRI SETYAWATI
144 — 21
1.Tn. ANGGI MARTIYO
2.Ny. DWI SEKARSIWI AT
Tergugat:
2.Ny. SOEKIRAH
3.Tn. SUWITO
4.Ny. SRI SETYAWATI
144 — 21
TindakanA bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata;Bahwa salah menarik Pihak yaitu TERGUGAT II dan TERGUGATlll ke dalam Gugatan yang jelas tidak ada hubungan hukumdengan Objek Sengketa yaitu jual beli sebidang tanah danbangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216/ KelurahanBanjarejo, dengan Surat Ukur (SU) No. 507 tanggal 15 Januari1982 seluas 480 M2, atas nama SOEKIRAH yang terletak di Jl.Terate, RT. 019 RW. 006, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman,
Register : 13-01-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 1/G/2017/PTUN-BKL Tanggal 5 April 2017 — WIRIN, S.Pd Melawan GUBERNUR BENGKULU
105 — 38
105 — 38
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :Pasal 87 ayat (4) : PS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 12-11-2007 — Putus : 06-05-2008 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 339/PDT.G/2007/PN.BKS Tanggal 6 Mei 2008 — - SITI FAUZIAR TAHER, PENGGUGAT;
M e l a w a n :
- T E M I N, TERGUGAT;
160 — 68
160 — 68
olehNotaris PP AT dan Camat PP AT Bekasi Timur; maka untuk jelasnya perkaraPenggugat harus pula diingat Ginik C No.531, Persil 15, seluas 3.420 M2 (atau GirikC No.418) masih atas nama Komeng, belum pernah dibalik nama baik keatas namaH.Abdul Aziz maupun keatas nama Ny.Siti Fauziar TaherfPenggugat, tetapi karenaH.Abdul Aziz pembeli dan Komeng penjual, juga Lurah Duren Jaya Saksi dan CamatBekasi Timur selaku pembuat akta jual beli tidak ikut digugat dalam perkara ml,formil gugatan Penggugat kurang partai
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 30/G/2019/PTUN.Mdo Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
ANGGA ALFRITS RANTUNG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA TATENGESAN, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
169 — 68
ANGGA ALFRITS RANTUNG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA TATENGESAN, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
169 — 68
Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN.Msh Tanggal 5 Februari 2020 — . Perdata
- ABUBAKAR TEHUAYO Penggugat
- Pnj. Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I
- Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II
- Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
296 — 193
296 — 193
Mshkepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutin Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang dinegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya dilantik oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengahyang berkedudukan