perkawinan dan perceraianbagi PNS, maka Pemohon harus mendapatkan ijin dari atasannya namunternyata atasan Pemohon tidak memberikan ijin kepada Pemohon untukmelakukan perceraian, Sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 22 Maret 2019yang dikeluakan oleh Administratur / KKPH Balapulang;Menimbang, bahwa meskipun tidak diberikan ijin oleh atasannya untukmelakukan perceraian namun Pemohon tetap melanjutkan keinginannya untukbercerai dengan Termohon, dan Pemohon telah membuat pernyataan sanggupmenerima sangsi

karenamelakukan perselingkuhan, yang mana =mengenai lokasipenangkapan atau penggerebekan tersebut saksi tidakmengetahuinya, kemudian setelah digerebek oleh istri Tergugatkemudian Penggugat dan Tergugat dibawa ke lembaga adat disekolag darat ; Bahwa kemudian di lembaga adat saksi ikut melakukan mediasiatas kejadian tersebut yang mana saat mediasi tersebut Penggugatdan Tergugat samasama mengakui kalau mereka berduaberselingkuh, hingga akhirnya lembaga adat memberikan hukumankepada mereka berdua yaitu hukuman sangsi

adat ;Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN SdwBahwa sangsi denda adat tersebut sudah dipenuhi Penggugat danTergugat yang mana masingmasing diantara mereka dikenakandenda sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat T1 dan T2 danterhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya karena buktisurat tersebut berupa surat pernyataan kedua belah pihak ;Bahwa saat di lembaga adat tersebut tidak ditanyakan mengenaisudah berapa lama Penggugat

karenamelakukan perselingkuhan, yang mana =mengenai lokasipenangkapan atau penggerebekan tersebut saksi tidakmengetahuinya, kemudian setelah digerebek oleh istri Tergugatkemudian Penggugat dan Tergugat dibawa ke lembaga adat disekolag darat ; Bahwa kemudian di lembaga adat saksi ikut melakukan mediasiatas kejadian tersebut yang mana saat mediasi tersebut Penggugatdan Tergugat samasama mengakui kalau mereka berduaberselingkuh, hingga akhirnya lembaga adat memberikan hukumankepada mereka berdua yaitu hukuman sangsi

adat ;Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN SdwBahwa sangsi denda adat tersebut sudah dipenuhi Penggugat danTergugat yang mana masingmasing diantara mereka dikenakandenda sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat T1 dan T2 danterhadap bukti surat tersebut saksi mengetahuinya karena buktisurat tersebut berupa surat pernyataan kedua belah pihak ;Bahwa saat di lembaga adat tersebut tidak ditanyakan mengenaisudah berapa lama Penggugat

Perarem yang mana2222, dan dikomentari lagi oleh saksi GUSTI NGURAH ALIT melaluiakun Goes Arelit dengan katakata Haha nike sampun kata ya tgl25 akan datang ambil uang nya selanjutnya Terdakwa berkomentarlagi dengan katakata Nike Pungli karna Perarem itu tidak sah cacathukum orang yang kena dan sepuluh menit kemudian Terdakwaberkomentar lagi dengan katakata Arogansi BENDESA sudahkelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapayang bisa memberi dia sangsi ????

Artinyabahwa Bendesa tidak dapat melakukan pelaporan/pengaduantanpa persetujuan warga desa Keramas (Krama Desa).MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MENYANGKUT NAMADESA DI DESA PAKRAMAN KERAMASMemperhatikan komentar yang disajikan Jaksa Penuntut Umumsenyatanya terdapat permasalahan tentang Pararem dan Siapa yangmemberikan sangsi bagi Bendesa. Terhadap permasalahan seperti itu,Hal 26 dari 36 hal. Put.

Bahwa saksi tahu perbuatan saksi tersebut adalah melanggar hukumdan dapat dikenai sangsi hukuman penjara.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan; Bahwa terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasehat hukum; Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa belum pernah dihukumatau terlibat tindak Pidana lainnya.

Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggarhukum dan dapat dikenai sangsi hukuman penjara.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) buah Tas selendang warna hitam yang berisi: 1 (Satu) buah gagang kunci pas bentuk Y warna hitamHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2019/PN Bdg 4 (empat) buah mata pisau Astag 1 (Satu) buah pisau Cuter warna merah 1 (Satu) buah Gunting Rantai warna merah 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor merk Honda 1 (Satu

2494Disnaker tanggal 20 Mei 2009, bukti P6 Risalah Mediasi Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Disnaker Kota Bandung, bukti P7 Tanggapan anjuran Dinas Tenaga KerjaKota Bandung tanggal 20 Mei 2009 perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaluiproses Mediasi yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai pelanggaran para Tergugat berpendapatperbuatan yang dilakukan tidak merugikan perusahaan dan merupakan pelanggaran prosedursedangkan Penggugat berpendapat merupakan pelanggaran berat dengan sangsi

eks pasal 158 ayat (1), makaPHk dapat dilakukan setelah ada putusanhakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , sejak proses bipartit, Mediasi pokokperselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah adanya perbedaan pendapat tentangpelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat yang mana para Tergugat beranggapan perbuatanyang dilakukan tidak merugikan perusahaan hanya kesalahan prosedur sedangkan Penggugatberanggapan perbuatan para Tergugat merupakan pelanggaran berat dengan sangsi

pekerja tidak bekerja dengan demikian selama masa skorsing para Tergugattidak berhak atas uang servis karena uang servis merupakan bagian pendapatan bagi pekerja yangtidak termasuk dalam komponen upah, sehingga Penggugat mempunyai kewenangan menghentikanuang servis selama para Tergugat diskorsing ;Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan keterlambatan melakukan postingadalah merupakan pelanggaran prosedur dan hal tersebut sering dilakukan oleh karyawan lainselama bertahuntahun tanpa ada sangsi

PBRuntuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima riburupiah) sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang ajukantanggal 18 Desember 2015;Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukanbanding hanya terhadap penjatuhan sangsi barang bukti yang dijatunkan olehPengadilan Tingkat Pertama dan seharusnya barang bukti tersebut dirampasuntuk dimusnahkan dan bukan dirampas untuk Negara, namun Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding secara judex factie berwenang

sebelum pokok perkara ini diperiksa atausebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini ;10 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh buktibukti yang11otentik dan sempurba, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;Bahwa Penggugat mengkhawatirkan dan patut menduga bahwa Tergugat tidakberetiket baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini maka Penggugatmenuntut agar Tergugat diberikan suatu sangsi

Pemohon tidakmengabulkan dan rumah tangga rujuk kembali;2 Ditahun 2007 sampai 2009 hubungan rumah tangga mulai tidak harmoniskarena Termohon mengetahui kalau Pemohon mempunyai wanita lain,namun Pemohon tidak tidak memberikan atau tidak mengabulkan, dankondisi tersebut bisa diredam kalau Pemohon mengakui kesalahan danberjanji tidak mengulanginya lagi sehingga keluarga masih tetap harmonis;3 Karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Pemohon di tahun 2013Termohon terjerat hokum dan menjalani sangsi

Banget Santosobukan merupakan suatu tindak pidana (penadahan)karena Saksi saksi tersebut dalam memperoleh pupuktersebut dengan cara membeli dari Kios kiossehingga...sehingga tidak ada unsur kejahatan yang dilakukanoleh para Saksi, dan mengenai pidana yangdijatuhkan oleh Pengadilan Militer I04 Palembangkepada Terdakwa sangat menjatuhkan moril Terdakwakarena penjatuhan pidana tersebut akan menjatuhkanharapan Terdakwa = mengingat Terdakwaiterikatperaturan Kasal Nomor : 73/1X/2008 ~~ tentangpenerapan sangsi

Saya adalah tulang punggung dari keluarga, mengingat anak dan isteri sayauntuk menafkahi mereka;Saya menyesal sekali atas perbuatan yang saya lakukan dan sayaberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, saya siapmenerima sangsi yang seberatberatnya;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajaridan mencermati dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dariberita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakantanggal 28 November

hukumnya, akan tetapi Penggugat tetap saja untuk melanjutkandan sanggup untuk membuat surat pernyataan, surat pernyataan manaselengkapnya oleh Penggugat dibuat secara tertulis dengan Surat Pernyataantertanggal 11 Agustus 2014, yang pada intinya antara lain bahwa Apabiladikemudian hari terjadi pelanggaran ijin/hukum atas tindakan saya (Penggugat)ini (bercerai tanpa disertai ijin dari atasan) maka saya (Penggugat) sanggupdan bersedia mempertanggung jawabkan dihadapan hukum yang berlaku diNKRI, apapun sangsi

Erasmus Pandie mencari dombanya yang hilang dan olehkarena ketakutan terdakwa dan terdakwa II lalu melarikan diri membawadaging domba yang sebelumnya telah dipotongpotong dan disimpan didalam periuk; Bahwa pada keesokan harinya terdakwa dan terdakwa II datangke rumah saksi Anselmus untuk meminta maaf dan mengakui telah salahmencuri domba milik saksi Anselmus; Bahwa pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugaskepolisian dan selanjutnya diproses secara hukum; Bahwa Para Terdakwa telah dikenai sangsi

Bahwa Saksi tahu perbuatan Saksi tersebut adalah melanggar hukumdan dapat dikenai sangsi hukuman penjara. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidakberkeberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa terdakwa I.

(Satu juta empat ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukumdan dapat dikenai sangsi hukuman penjara.Menimbang, bahwa terdakwa Il.

Santos Jaya Abadi telah mengajukan Surat Dispensasikepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nomor surat0257/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA Il/ XIl/ 2016 serta surat nomor0257REV/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA II/ XII/ 2016 dan terkait SuratPeringatan Satu (1) yang diberikan Penggugat, Tergugat tidak pernahmenanda tangani Berita Acara perihal kronologis dan rekomendasipemberian sangsi Surat Peringatan Satu (1).Bahwa terkait ketidak hadiran Tergugat tanggal 18 Maret 2017, keteranganyang disampaikan

Bahwa uraian yang disampaikan Penggugat pada Poin 1, 2, 3, 4, 5mengenai dasar pemberian sangsi yang telah di atur dalam PeraturanPerusahaan adalah sesuatu yang tidak tepat karena Peraturan Perusahaanyang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya dan tidak pernahdi perbaharui serta di perpanjang. Dan selama menjalin hubungan keijadengan Penggugat, Tergugat tidak pernah diberikan salinan naskahPeraturan Perusahaan.7.

MHurufg, yang mendalilkan bahwa Pemindahan dalam RangkaPenurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah merupakanTingkat Jenis Hukuman Disiplin Berat, bahwa Penggugatdiuntungkan dengan adanya Surat Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur Nomor: 133 Tahup, 4940 tertanggal31 Mei 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipilTenaga Guru di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur $atas nama Penggugat, yangdimutasikan menjadi Guru SMA Negeri 7 KabupatenTanjung Jabung Timur karena semula Penggugat akandijatuhi Sangsi

sebagaimana yang Penggugat dalilkantetapi karena ada kebijakan lain maka Tergugat cukupdengan memutasi Penggugat, bahwa Penggugat Dimutasibukan Turun Pangkat karena Pangkat atau GolonganPenggugat tetap pada Golongan IV/A, namun untuk31Kepala Sekolah hanya merupakan Tugas Tambahan;Semula Sangsi yang akan dijatuhi kepada Penggugatkarena Penggugat Tidak Disiplin sejak Diangkatmenjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung JabungTimur Yaitu) tidak pernah memenuhi' Undangan Rapatyakni: Pada tanggal 22 Februari

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifiktelah diatur didalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 UndangUndang R.I.

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifik telah diaturdidalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 Undang Undang R.I.

Oleh karena itu bagaimana dilakukan pemeriksaan setempat (PS) mengingatdiatas bidang tanah objek perkara telah berdiri bangunan rumah termasukmilik Pemohon Kasasi sebab pondasi yang disebut Termohon Kasasitersebut sudah tidak ada pada tempatnya;Dengan demikian tidak ada alas an maupun dasar hukum bahwa TermohonKasasi dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan kartu kaveling yang tertulisatas nama Bambang Sutikno Rustani bukan atas nama Termohon Kasasiyang menurut ketentuan tidak dapat dialinkan dengan sangsi

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankansebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian

secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukanHalaman 51 dari 109 hal.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan

Ketika saatnya usulan tersebut dikembalikan karenaPenggugat menerima sangsi dari Tergugat. Tergugat menjelaskan bahwa tidakada akibat yang ditimbulkan dari sanksi yang diberikannya ketika akanmenyerahkan putusan penjatuhan sanksi. Kenyataan hukuman tersebutberakibat pada pengembalian usulan yang telah disetujui tepat pada saat akandiproses. Perbuatan semenamena Tergugat tersebut melanggar Pasal 4 Ayat 9Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010.