Ditemukan 3405 data
37 — 7
laporan rutin pengeluaran uang dan biayabiaya operasional kepada saksi ; Bahwa pemeriksaan keuangan tidak dilaksanakan oleh Tergugat menundanunda ; Bahwa kemudian Tergugat tidak masuk kerja tanpa ada pemberitanuan kepada perusahaan ; Bahwa atlas ketidak hadiran Tergugat tersebut perusahaan telah memanggil Tergugat untuk mempertanggung jawabkan pembukuan ;Bahwa Tergugat masih mempunyai atasan yaitu kepala Keuangan yang bernama Dwi Nugroho ; Bahwa Kepala keuangan pernah saksi tegur dan kemudian diberi sangsi
338 — 183
., selengkapnya berbunyi:34.35.Bahwa apabila ketentuan dalam ayat 1, 2 dan 3 telah dipenuhi unsure unsuruntuk dikenakan sangsi dan termasuk didalamnya terjadi pemutusanhubungan kerja sama secara sepihak oleh Pihak Kedua (Franchisee), tanpapemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama (Franchisor),merupakan kewenangan Pihak Pertama (Franchisor) untuk menetapkandenda kepada Pihak Kedua (Franchisee) sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus jUta fUpiah) js2 nnn neem enn meme enna seme neneeemenennnemenneennnnesBahwa
86 — 20
Berani menjual kekayaan keluarga tanpaseijin/sepengetahuan suami, Apabila kepuasan dalam menggunakanuang tidak terpenuhi maka Tergugat melakukan sangsi Tidak maumelakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang isteri.Danpada tahun 2013 ini Tergugat telah dan atau sedang berusahamenguras keuangan keluarga, pada tahun ini selama 10 bulan( Januari 2013 Oktober 2013), Tergugat telah menggunakan/menguras keuangan sebesar Rp. 154.000.000, (Seratus limapuluhempat juta rupiah), yang secara perhitungan
19 — 14
Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telan mengetahui dan menyadari melakukan kefidakhadiran tanpa jindan komandan satuan adalah perbuaian yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sangsi berupapemidanaan, namun Terdakwa etap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kKesengajaan pada din Terdakwa.2 Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena istri Terdakwaterlibat masalah hutang sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) kepada Rentenir
87 — 15
uang bantuan;Bahwa berdasarkan informasi kehidupan Penggugat Yusmanidar masukkategori miskin;Bahwa Saksi tidak tahu kehidupan Yusmanidar seharihari;Bahwa Saksi tidak tahu Yusmanidar pernah dirawat pada Rumah Sakit Jiwa diPadang;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan Penggugat Yusmanidar;Bahwa Saksi tidak tahu bantuan secara pribadi dari Syamsul Bahri, RandiGusta, Al Indra dan Irzal kepada keluarga korban;Bahwa Saksi tidak periksa jumlahnya karena bantuan dalam amplop;Bahwa Saksi tidak tahu sangsi
Saksi AFRIZON.Bahwa saat kejadian di Polsek Sijunjung saksi bertugas di Polda Sumbarselaku Propos;Bahwa Saksi tahu perkembangan atas perkara di Polsek Sijunjuung dimanaTergugat Syamsul Bahri, Randi Gusta, Al Indra dan Irzal telah dilakukansidang disiplin, untuk Syamsul Bahri telah dijatuhi sangsi yaitu mutasi yangbersifat demosi, Al Indra sangsi penurunan pangkat, Irzal sangsi Mutasi yangbersifat demosi dan Randi Agusta dijatuhi sangsi penempatan dalam tempatkhusus palin lama 21 (dua puluh satu)
28 — 3
Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon ;Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu oranganak Zulfan Althaf Pradifta lahir 27 Maret 2018 ;Bahwa saksi tahu Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun kemudian sejak 5 bulan setelah menikahterjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sampai sekarang karenaperselisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon danTermohon ;Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Pemohon sangsi
bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan selanjutnya dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentangnafkah anak bernama Zulfan Althaf Pradifta sebesar Rp.1.500.000, (Satu jutalima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa yang ditolak olehTergugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan konvensinya TergugatRekonvensi sangsi
319 — 139
Terdakwa tidak ada meminta ijin dahulu kepadanya untuk melakukanpenandatangan yang seolaholah asli dan tidak palsu) pada formulirpermohonan pinjaman uang tersebut, meskipun keadaan demikian tetapi daripermohonan pinjaman uang koperasi tersebut hingga saat ini uangnya belumcair karena keburu ketahuan olehnya dan formulir permohonan pinjamantersebut Rita Syahara ambil dan telah diadukan kepada Kabag Sumdasehingga Terdakwa dikenakan sidang disiplin kedinasan dan akibatnyaPimpinan memberikan Terdakwa sangsi
meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi Rita Syahara danmembuat Rita Syahara menjadi nama baiknya terhina di depan umum;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku' bersalah, menyesal dan bersikap sopandipersidangan; Terdakwa belum menikmati hasil dari permohonan pinjaman uang diKoperasi Polres Purwakarta; Tujuan perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk keperluan anak, mantudan cucu yang akan lahir; Terdakwa telah menjalani hukuman disiplin berupa sangsi
104 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II bukanlah diakibatkan oleh perbuatanPenggugat ;Bahwa adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi dariTergugat dan Tergugat Il, olen karena perselisihan dan putusnya kontrakantara Tergugat dan Tergugat II bukanlah diakibatkan oleh perbuatanPenggugat ;Bahwa perbautan Tergugat yang tidak segera mengembalikan BukuPemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Mdn 0529966, serta perbuatanTergugat dan Tergugat II yang tidak memberikan ganti rugi tersebut adalahperbuatan melawan hukum ;Bahwa Penggugat sangsi
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya kriteria pertamaperbuatan melawan hukum menyatakan: tindakan Tergugat/TermohonKasasi dengan Surat Pemberitahuan No. 072/A/KGR/X2005 tanggal 5Oktober 2005 telah memberitahukan dan memberikan sangsi penghentiansementara..dst. adalah berdasarkan pada kewenangan/kewajibannyasebagaimana ketentuan dalam UndangUndang No. 25 Tahun 1992 danAnggaran Dasar Koperasi Gemah Ripah, serta pada Keputusan RapatAnggota tanggal 3 Oktober 2005 dan tidak pula bertentangan
418 — 16
Model DKA 303 danayat ( 7 ) yang bunyinya setiap pengangkutan KO berupa kayugergajian, serpih/chps, veenir, kayu lapis dan laminated Veneer Lumber( LVL ) yang diangkut dari dank e Industri kayu Wajib dilengapi FAKO.13e Bahwa apabila kayu olahan jenis ulin yang diperoleh dari pembelianatau penebangan yang bersal dari sumber yang tidak sah atau pada saatpengangkutannya tidak disertai dokumen Sahnya Hasil Hutan makaterhadap yang memiliki atau menguasai atau mengangkut atas kayutersebut dapat dikenakan sangsi
Terbanding/Terdakwa : ADI SYAHPUTRA NASUTION alias ADI
37 — 17
Atas UU No. 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 52A, yang berbunyi :Pengadilan wajibmemberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yangberkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;Pengadilan wajibmenyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan ;Apabilapengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dikenai sangsi
42 — 14
tetapikejadian tersebut di tahun 2012 ;Bahwa, jumlah solar yang dibeli terdakwa saksi tidak tahudan yang menerima pembayaran pembelian solar olehterdakwa bukan saksi tetapi saksi Sukardi (saksi II) ;Bahwa, SPDN milik saksi tetapi saksi tidak terima uanglangsung dari Sukardi tetapi Sukardi langsung meyetor keBank dari hasil penjualan solar dan Saksi perintahkan kepadaSukardi yang boleh membeli solar hanya nelayan saja ; Bahwa, solar dalam tangki SPDN harus cepat habis kalautidak cepat habis saya kenak sangsi
37 — 19
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan ataskemauannya sendiri dan Terdakwa sudah tahu kalau dikesatuannya itu ada prosedur perijinan karena sejak awal diajarkanmasuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI,selain itu Terdakwa juga sedah mengerti akibatnya apabila aturantersebut dilanggar, akan ada sangsi atau hukumannya.Hal. 8 dari 12 Hal. Put.
117 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2359 K/Pat 2017.b) Membayar ganti rugi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) perbulan sejak dialinkannya obyek kerjasama kepada pihak lain(PT.Haj Nusantara) yaitu tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan PutusanPerkara ini, kepada Penggugat Rekonvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi sangsi dan ragu atas iktikad baik dariTergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi dan mengembalikan Modalyang disetor oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi ,Untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2556/BPMPD tertanggal 11Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Kaliwedi, yang isi dan intinya untukmemberikan sangsi administrasi berupa teguran kepada Tergugat, disertaikewajiban untuk:a Memperbaiki surat keputusan Kuwu tentang pemberhentian 10 orangperangkat desa lama, dan pengangkatan 11 orang perangkat Desa BaruWargabinangun;b Mengadakan musyawarah dengan mantan perangkat desa lama dan perangkatdesa baru mengenai hak garap bengkok musim tanam Oktober 2011 sampaidengan September 2012;10 Bahwa
UU No. 9 Tahun 2004);9 Bahwa, kasus pemberhentian perangkat desa lama dan pengangkatan perangkatdesa baru wargabinangun telah sampai pada tingkat Bupati/Sekertariat DaerahKab.Cirebon sesuai dengan suratnya No : 141./2556/BPMPD tertanggal 11Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Kaliwedi, yang isi dan intinya untukmemberikan sangsi administrasi berupa teguran kepada Tergugat, disertaikewajiban untuk:a Memperbaiki surat keputusan Kuwu tentang pemberhentian 10 orangperangkat desa lama, dan pengangkatan
85 — 10
obat Tramadol Hci, bisamenyebabkan ketergantungan atau ketagihan; Resiko atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkonsumsi tersebutadalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak, aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal atau tidak teratur; Terhadap penjual atau pengedar obat tersebut yang dilakukan tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi ataudibidang obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan; Maka terhadap sipenjual atau pengedar dapat dikenakan sangsi
hukumsesuai UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Karena sipenjual atau pengedar tersebut telah melanggar UndangUndangKesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa benar terhadap apotek maupun terhadap perorangan dapatdikenakan sangsi hukum sesuai UndangUndang Kesehatan Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan; Karena apotek maupun perorangan tersebut telah melanggar UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkanterhadap apotek dapat dikenakan hukuman
13 — 1
berpendapat lain, denganhormat Pemohon mohon keputusan yang seadiladilnya menurut hukum (exaequo et bono);Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PUPengairan) yang belum mendapatkan ijin cerai dari atasannya, meskipun telahmengajukan permohonan untuk itu kepada atasannya, namun = sampaisekarang belum juga menerima surat ijin di maksud;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap akan melakukanperceraian, meskipun belum mendapat ijin cerai dari atasan langsungnya danbersedia menerima sangsi
pasal 123 HIR masingmasing kuasa hukum berwenang/berkwalitasuntuk mewakili Pemberi Kuasa atau mempunyai kedudukan hukum (personalegal standi in judicio) untuk beracara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PUPengairan ) di Pasuruan telah mengajukan permohonan ijin cerai kepadaatasannya, namun hingga sekarang lebih dari 6 bulan belum juga memperolehsurat ijin di maksud dan Pemohon menyatakan di muka sidang tetap akanmelakukan perceraian serta bersedia menerima sangsi
Nomor 45 Tahun 1990 yang memuat sangsisangsipemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon belummemperoleh surat izin cerai dari atasannya lebih dari 6 bulan dan Pemohonbersedia menanggung sangsi administratif kepegawaian dengan disertai suratpernyataan tertulis, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tersebut, maka Majelis Hakimberdasarkan butir 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiatdan/atau perbuatan yang nyatanyata dapat merugikan disiplin keprajuritanTNI.12.Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, sehingga akibat perbuatannyatersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.13.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan olehseorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnyaapabila Terdakwa tidak mendapatkan sangsi
371 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Jalan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri(SATSDN) yang diterbitkan oleh Balai atau Kepala KonservasiWilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA;Bila ke 2 (dua) surat tersebut tidak teroenuhi maka terhadap Ikan Arwanatersebut dapat dilakukan penyitaan dan dikenakan ancaman pidanaterdakwa dikenakan sangsi dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c(Sesuai dengan keterangan Ahli Ir.
34 — 22
Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakanpengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Margadan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa sematamata karena kepentingan pribadiTerdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikankepadanya.3 Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera