Surat Ukur No.00917/ Kesambirampak/2017, tanggal 01 Agustus 2017, luas : 3.565 m2atas nama HOSNA tersebut tidak sah dan dibatalkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara di Surabaya ;00002000Bahwa berdasarkan pasal 31 PP No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ditegaskan bahwa Penerbitan Sertipikat dilakukan apabila datayuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan adanya prosespenerbitan Sertipikat atas nama HOSNA tidak jelas dasar hukumnya daripemilik tanah atau ahliwarisnya tentang peralihannya

Dimana pembuktian atas hak kepemilikan ParaPenggugat dan keabsahan peralihannya kepada H.

PATHORAHIMmerupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena perselisihan mengenai sengketa hak atau kepemilikanatas suatu bidang tanah yang terdaftar dalam obyek sengketa sertapemeriksaan atas keabsahan peralihannya adalah kewenangan absolut dariPengadilan Negeri, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugatdinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;Bahwa hal ini sejalan dengan kaidah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal12 Pebruari 2013, register perkara

Dimana pembuktian atas hakkepemilikan Para Penggugat dan keabsahan peralihannya kepada H.PATHORAHIM merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri; 0n neon n enn nn nce nn nc nn nn cnnncnccncnseBahwa oleh karena perselisinan mengenai sengketa hak atau kepemilikanatas suatu bidang tanah yang terdaftar dalam obyek sengketa sertapemeriksaan atas keabsahan peralihannya adalah kewenangan absolut dariPengadilan Negeri, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugatdinyatakan ditolak atau

Maka jelas bahwaPenggugat sudah mengetahui objek a quo dan peralihannya sejaktahun 1998;Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan e court Nomor 108/G/2021/PTUNJKTBahwa adanya surat Penggugat kepada Tergugat pada tanggal12 April 2021 Perihal Keberatan atas Terbtnya Sertipikat Hak MilikNo. 260 Kelurahan Kamal Muara NIB 0905023.11302 Tanggal 23September 2020, seluas 28190 M* atas nama Tergugat IlIntervensi, dimana artinya Penggugat sudah mengetahui obyek aquo jauh sebelum tanggal 12 April 2021, ditambah Penggugatsudah

petitum, maka petitum tidak mendukungposita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebabtidak jelas dan kabur dimana dalam dalil Penggugat tidakmenjelaskan batasbatas tanah milik Para Penggugat secara jelas;Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan e court Nomor 108/G/2021/PTUNJKTBahwa Tergugat juga telah keliru dalam dalil nya yang menyataanupaya administrasi ke Tergugat, bahwa dalam surat Penggugatkepada Tergugat tanggal 12 April 2021 adalah keberatan atasterbitnya sertipikat bukan masalah peralihannya

Maka Jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui objeka quo dan peralihannya sejak tahun 1998.

Tergugat tentang GugatanPenggugat kabur pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalamgugatannya mendalilkan antara lain tidak menyebutkan secara jelas batasbatas bidang tanah yang menjadi objek aquo dan tidak menjelaskan secarajelas kerugian Penggugat atas keputusan Tergugat, serta bahwa Penggugatjuga telah keliru dalam dalil nya yang menyatakan upaya administrasi keTergugat, bahwa dalam surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 April2021 adalah keberatan atas terbitnya sertipikat bukan masalah peralihannya

meliputi kegiatan pendaftaran tanahuntuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundangundangansebagaimana tersebut di atas diketahui pada pokoknya Kepala KantorPertanahan merupakan Pejabat yang berwenang yang didasarkan padaHalaman 43 dari 54 Halaman Putusan e court Nomor 108/G/2021/PTUNJKTkewenangan atributf untuk melakukan Pendaftaran Tanah berupapendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanahyang termasuk pula setiap peralihannya

Bagipihak yang merasa dirugikan dalam proses peralihannya dapatmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengankaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat PeninjauanHalaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2021Kembali Nomor 70 PK/TUN/2020, tanggal 28 Mei 2020 dan komitmenHakim Agung Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaanputusan hakim pidana tersebut.

Bahwa Para Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti, dengan tegas menolak Sertifikat Hak Milik Nomor 9255,Kelurahan Tanah Mas, Surat Ukur Nomor: 047202020, Tanggal 20072020,terbit tanggal 22121998, dengan luas 77. 905, terletak di Kelurahan TanahMas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi SumateraSelatan, beralin ke Atas nama Yohanes Junaidi, yang peralihannya tercatatpada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM 4171/Kelurahan Sukajadi atasnama Saridin),

,M.Kn, sehingga patutlan kiranya Para Penggugat disebut sebagaipembeli yang beritikad baik, Para Penggugat merasa sangan dirugikandengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 9255, Kelurahan Tanah Mas,Surat Ukur Nomor: 047202020, Tanggal 20072020, terbit tanggal22121998, denganluas77. 905M, terletak di Kelurahan Tanah Mas,Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi SumateraSelatan, beralinke Atas nama Yohanes Junaidi, yang peralihannya tercatatpada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM 4171

, terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, beralin ke Atas namaYohanes Junaidi, yang peralihannya tercatat pada tanggal 27022008(dahulu adalah SHM 4171/Kelurahan Sukajadi atas nama Saridin);Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upayaAdministratif pada Tanggal 12 Maret 2021 kepada Tergugat , atas TerbitnyaObjek Sengketa perkara a quo, sebagaimana telah disyaratkan pada Pasal7578 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang

, terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, beralinke Atas nama YohanesJunaidi,yang peralihannya tercatat pada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM4171/Kelurahan Sukajadi atas nama Saridin);4.

, terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, beralin ke Atas nama YohanesJunaidi, yang peralihannya tercatat pada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM4171/Kelurahan Sukajadi atas nama Saridin).

Bahwa, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 151982No.33/B/AS/1982 yang dibuat oleh dan dihadapan M.ASTRADIPURA selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kotamadya Bandung dan KecamatanBuahbatu, tanah tersebut dijual dan dibaliknamakan kepada ERMAYAFACHRUD bin SANTOSO, dicatat peralihannya tanggal 7121982;c.

Bahwa, tercatat Hak Hipotik No.990/85 kepada Bank Negara Indonesia CabangBandung Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, berdasarkan AktaHipotik tanggal 12071985, No.015/Hip/BB/1985 yang dibuat oleh dandihadapan APIT WIDJAJA, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diKotamadya Bandung dan Kecamatan Buahbatu, dicatat peralihannya tanggal24071985;d. Bahwa, berdasarkan Surat dari Bank Negara Indonesia Cabang Bandung,tanggal 8111985 No.Bdg/2/4063 Hak Hipotik No.990/85 dihapuskan (Roya);e.

Bahwa, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4111985No.033/JB/BB/1985 yang dibuat oleh dan dihadapan APIT WIDJAJA,SH selakuPejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kotamadya Bandung dan KecamatanBuahbatu, tanah tersebut dijual dan dibaliknamakan kepada NY.EMMANURYATIN, dicatat peralihannya tanggal 1811986;f. Bahwa, berdasarkan Surat Dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 1261988, No.B/763/K.2.7/Fpy.2/J/88 perihal barang sitaan;g.

Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanahtersebut dijual dan dibaliknamakan kepada Nyonya ROSE DIANTYROOSILAWATY, dicatat peralihannya tanggal 31122004;.

Selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT);Bahwa, tidak ada suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugatsehingga merugikan orang lain pada saat dilakukan proses penerbitan SertipikatHak Milik No.5850/Kelurahan Sekejati beserta pencatatan peralihannya telahsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Jo.

Rembang,terhadap penyalah gunaaan kewenangan tersebut Risalah LelangNo.271/2010 tanggal 15 12 2010 yang dibuat KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)PEKALONGAN tidak sah ; Bahwa terhadap dasardasar tersebut di atas membuktikan peralihanSHM No.412 atas nama ANISAH menjadi atas nama SOEHONO ALSSOEHONO GONDO SAPUTRO berdasarkan Risalah LelangNo.271/2010 tanggal 15 12 2010 yang dibuat oleh Tergugat II /KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)SEMARANG adalah salah, oleh karena peralihannya

Terdakwa mengakui kepemilikan tanahyang diatasnya berdiri satu bangunan yang peristiwa awalnya Para Terdakwa menyewa/mengontrak lahan yang diatasnya terdapat satu bangunan tersebut yang merupakan miliksaksi Sunarno yang diperolehnya dari jual beli antara Uji (orang tua Para Terdakwa)dengansaksi Sunarno, tertuang dalam Akta Jual Beli pada tahun 2003 dan berdasarkanketerangan saksisaksi juga menyatakan bahwa objek tersebut milik saksi Sunarno yangdibeli dari orang tua terdakwa dan sudah tercatat peralihannya

,Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram telah salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan bahwa untuk menyelesaikan sengketa secaramenyeluruh maka obyek sengketa tidak dapat di uji sebelum di ujikepemilikan hak atas tanah dan peralihannya, termasuk mengenailahan obyek sengketa dan dasar kepentingan dari para Penggugat(Para Termohon Kasasi) ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris tersebut adalah pertimbanganhukum

,Putusan Judex FactiPengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa untuk menyelesaikansengketa secara menyeluruh maka obyek sengketa tidak dapat di ujisebelum di uji kepemilikan hak atas tanah dan peralihannya, termasukmengenai lahan obyek sengketa dan dasar kepentingan dari paraPenggugat (Para Termohon Kasasi);Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Juris yang di kutip di atas

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Juris Mahkamah agung dalamPutusannya Nomor 353 K/TUN 2016 pada intinya dalam perkara /n litismemeprtimbangkan ...dengan pertimbangan bahwa untuk menyelesaikansengketa secara menyeluruh maka obyek sengketa tidak dapat di ujisebelum di uji kepemilikan hak atas tanah dan peralihannya, termasukmengenai lahan obyek sengketa dan dasar kepentingan dari para Penggugat(Para Termohon Kasasi);Bahwa apa yang menjadi bahan pertimbngan Judex Juris dalam perkara iniyang meminta agar

sebelumnya kepadasaksi Rudi Enta Bukit, sehingga saksi Sutarman meminjamkan uangkepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kembali rumahkontrakan kepada Sutarman tanpa sepengetahuan Rudi Enta Bukit telahmerugikan Rudi Enta Bukit ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kembali rumahkontrakan kepada Sutarman bukan perkara perdata melainkan pidanakarena sudah menjadi milik Rudi Enta Bukit setidaknya dibawahpenguasaan Rudi Enta Bukit yang peralihannya

Namunakhirakhir ini Penggugat baru tahu jika pinjaman yang dilakukan olehTergugat dengan jaminan Tanah Milik Penggugat peralihannya denganmelalui hibah;Bahwa, hibah seharusnya tanpa syarat, bukan untuk sekedar untukpeminjaman, pemanfaatan atau untuk meminta balasan, hal ini terjadikarena Tergugat berniat meminjam sertifikat sebagai syarat pencairankredit di Bank dan Tergugat setelah lunas menjanjikan mengembalikansertifikat ke atasnama Penggugat;Bahwa, terhadap hibah yang dilakukan oleh Penggugat

atas namaC.T.Misalajuk;Menyatakan menurut hukum hak kepemilikan Tergugat I atas tanah besertarumah objek sengketa dengan segala proses peralihannya dari C.T.Misalajukkepada Tergugat I adalah tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawanhukum;Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Warisan Tertanggal 4 November1982, Nomor 60/SK/KB/1982., dan Nomor 1436/KM/SK/XIII/ 1982., AktaPembagian Warisan Nomor 99/PHW/XII/1982., tanggal

atas nama C.T.Misalajuk;Menyatakan menurut hukum hak kepemilikan Tergugat I atas tanah besertarumah objek sengketa dengan segala proses peralihannya dari C.T.Misalajukkepada Tergugat I adalah tidak berdasar hukum, cacat hukum dan tidakberkekuatan hukum;Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawanhukum;Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Warisan tertanggal 4 November1982, Nomor 60/SK/KB/1982., dan Nomor 1436/KM/SK/ XII/1982., AktaPembagian Warisan Nomor 99/PHW/XII

sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap. hal mana sangat tidak berdasarkan hukumkarena hal tersebut baru dapat dikabulkan apabila suatu Putusan tidak dapatdilaksanakan secara riil;Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar adalah sangat khilaf dan keliru karena mengenai hakkepemilikan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah dan rumah objeksengketa serta proses peralihannya

Dengan demikian, dalah hal apabila peralihan hakatas kedua bidang tanah tersebut dilakukan atas dasar faktafakta yang diajukanuang mengalihkan, dan faktafakta tersebut tidak bertentangan dengan hukum,serta bahwa yang menerima pengalihan itu melaksanakan peralihannya denganitikad baik, maka yang menerima peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut,harus dilindungi hukum ;Bahwa dalam ketentuan HIR atau RBG sebagai hukum positif hukum acar perdatadi Indonesia, tidak ada menyebut istilah atau kategori

Dengan demikian, dalam hal apabila peralihan hakatas kedua bidang tanah tersebut dilakukan atas dasar faktafakta yang diajukanyang mengalihkan, dan faktafakta tersebut tidak bertentangan dengan hukum,serta bahwa yang menerima pengalihan itu melaksanakan peralihannya denganHalaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Padt.G/2014/PN.Mdnitikad baik, maka yang menerima peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut,harus dilindungi hukum ;Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini yang merupakan

Dengan demikian, dalam hal apabila peralihan hakatas kedua bidang tanah tersebut dilakukan atas dasar faktafakta yang diajukanHalaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Padt.G/2014/PN.Mdnyang mengalihkan, dan faktafakta tersebut tidak bertentangan dengan hukum,serta bahwa yang menerima pengalihan itu melaksanakan peralihannya denganitikad baik, maka yang menerima peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut,harus dilindungi hukum ;Bahwa apabila fakta yang diajukan atau diberikan Turut

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan proses peralihan /liyeran atas tanah C Nomor 1067 persil 184, golongan S Il, luas 1140yang terjadi tahun 1972 tidak diakui dengan menyatakan tanda tanganpenggugat tidak identik dengan yang ada dalam KTP, sementaradalam dalil yang lain Penggugat menyatakan proses peralihannya/liyeran atas tanah C Nomor 1067 persil 184, golongan S Il, luas 1140yang terjadi tahun 1972 dilakukan secara melawan hukum karenadilakukan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan

, dalil mana menyatakanobyek sengketa masih sebagai hak Penggugat dikarenakan peralihannya(liyeran) yang terjadi tahun 1972 tidak diakui dan dinyatakan melawanhukum karena dilakukan oleh pejabat yang tidak mempunyaikewenangan;Bahwa Penggugat telah dengan sengaja tidak transparan dan tidak jujuratas rangkaian fakta yuridis yang terjadi, sehingga semua pihak dapatmelihat dan menilai secara obyektif dan didasarkan pada kebenaranformil .Bahwa selain fakta yuridis sebagaimana dituangkan dalam dalil gugatanPenggugat

Musi IV No. 76 Rt004/rw 013 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depokdibeli dari bapak Ayub Suherman; Bahwa pada saat itu saksi adalah ketua RT setempat dan suamiPenggugat melapor kepada saksi bahwa rumah bapak Ayub Suhermansudah di beli oleh Penggugat:; Bahwa saksi tidak mengetahui Proses peralihannya; Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani suratsurat; Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli rumahtersebut dengan harga berapa; Bahwa yang saksi ketahui peralihnan rumah

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depokdahulu adalah rumah bapak ayub suherman:;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Dpk Bahwa sudah lama tetapi kemudian di jual karena pa AyubSuherman pindah tugas ke Sulawesi; Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat sudahmembeli rumah tersebut dari bapak Ayub Suherman; Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli rumahtersebut dengan harga berapa; Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat menempati rumahtersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui Proses peralihannya

hukum,terlebih lagi atas peralihan tanah yang terjadi sebelum berlakunyaUUPA tahun 1960,seharusnya bukti T4 yang merupakan sejarah kepemilikan tanahsengketa tersebut menjadi pedoman utama, apalagi asli buku desatersebut telah dicocokkan di hadapan sidang, dan bersesuaiandengan bukti T1 ; Sebaliknya bukti P2 dan P3 sarna sekali tidak didukung denganbukti adanya peralihan hak atas tanah sengketa dari Pak Anjar Ajiskepada Pak Riso Piudin, apa hubungan keduanya, kalau disebutwaris apakah ada bukti peralihannya

, dan apakah benar sebagaahli warisnya, bahkan bukti P2 dan P3 tidak tercantum didalamnya adanya maksud peralihan hak atas tanah sengketakarena memang bukan bukti kepemilikansuatu tanah, standar suatu surat sebagai bukti kepemilikan, makaselain di dalamnya akan tercantum identitas para pihak, juga akantertera maksud suatu peralihannya (jual beli, waris, hibah dill) ataudasarperalihan hak serta pernyataan persetujuan adanya peralinan daripara pihak dengan dibuat tanda tangan atau cap jempol ;Bahwa

Dalam UndangUndang tentang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 yang berlakutanggal 15 November 2006 dalam Ketentuan Peralihannya yang berbunyisebagai berikut :1. Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku :a. Peraturan pelaksanaan yang telah ada dibidang Kepabeanan tetapberlaku .............. dan seterusnya.b.

Nomor 3342 K/Pdt/2017pihak lain menjadi legitimated, tanpa menyebutkan secara faktual bentukdan waktu peralihannya dengan pihak lain tersebut, oleh karena ituTergugat mensommer Penggugat untuk membuktikannya dalam sidangpembuktian kelak;9.

Sedangkan saksi Penggugat yang kedua (Edi siwanto) memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memilikitanah sawah di Desa Kamojing dan saksi tidak mengetahui mengenai asal usulriwayat tanah, ukuran, harga maupun waktu peralihannya;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Penggugat(Triyono) adalah berupa keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugatsendiri dan saksi tidak mengalami sendiri peristiwa proses peralihannya karenaitu keterangan saksi tersebut menurut pendapat Majlis adalah

keterangan yangbernilai de auditu, karenanya Majelis berpendapat bahwa saksi yang demikianbukanlah merupakan alat bukti yang sah ( vide yurisprudensi 547 K/Sip/1971)sehingga saksi Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat ( Edi siwanto) hanyamengetahui barang yang disengketakan dan tidak dapat menjelaskanmengenai asal usul pemilik tanah sawah dan juga tidak dapat menjelaskanmengenai proses peralihannya baik harga ukuran maupun waktunya.

peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Ditinjau Secara Yuridis Hukum Dalam UndangUndang Tentang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 yangberlaku tanggal 15 Nopember 2006 dalam Ketentuan Peralihannya

dari Tergugat Il kepada Tergugat III, karenaproses peralihannya dilakukan secara melawan hukum;6.