Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahHalaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2017berlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

ini pada intinyamendapat informasi mengenai memberitakan bahwa pemerintahkenaikan tarif PPnBM barang mewah akan menaikkan tarif PPnBMdari 75% menjadi 125% dari artikel barang mewah menjadi 125%Kompas.com berjudul "PPnBM Mobil mulai tanggal 19 April 2014.Mewah Mulai Naik 19 April 2014". ee Banding tidakSelain mencoba untuk mencari menemukan sumber berita yanginformasi dari sumber berita yang lain yang dapat memperkuat beritalain, Pemohon Banding juga segera Kompas.com.coTueecom demaan perianal an

dan Terbanding; Kompas.com belum valid dan tidak, dapat dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat inibelum ada kejelasan kapantarifPPnBM yang baru akan berlaku.15dani16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukanApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pembayaran pajak kendaraanbenar maka Pemohon' Banding impor, dalam situasi yang sangatsegera melakukan penanganan terdesak, Pemohon Banding Halaman 14 dari 43 halaman.

Bahwa berdasarkan kronologi di atas, maka keterlambatan PemohonBanding untuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB dari kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Obyek Sengketa) terjadi karenafaktorfaktor di luar kemampuan Pemohon Banding (force majeure) sebagaiberikut:a.Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada

Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2017 Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan karena hingga saat ini belum ada kepastianwaktu keberlakuan tarif PPnBM yang baru.

Bahwa dan hal tersebut saksi kKemudian menulis artikel di mediamassa dengan judul "pansus hak angket, bak persidangan dipengadilan Bahwa saksi mengetahui status facebook terdakwa mengutip linkberita yang saksi muat dalam media massa;6.

H.A Kadir halis, MRE, terdakwa melihat pemeriksaan tersebutmelalui streaming Gubernur Nurdin Abdullah dibentak oleh saksi kadirhalid selaku ketua pansus Hak Angket, dan saat itu. terdakwamenganggap kok sejahat itu caranya; Bahwa setelah selesal persidangan hak angket, kKemudian saya pulang kekostan di jalan Pelita Raya, dan Saat di Kostan saya susah tidur, karenamasih teringat kejadian di pansus, dan berpikir Nurdin Abdullah akandimaksulkan Bahwa saat itu juga terdakwa sempat membaca artikel yang

H.A Kadir Halid, setelah mengikutiproses persidangan pansus angket dan juga setelah membaca artikel yangditulis oleh Saksi BASO MD, tanpa adanya niatan sedikitpun untukmerendahkan kehormatan maupun nama baik dari saksi Drs. H.A KadirHalid, MRE sebab terdakwapun dalam keterangannya secara pribadi tidakmengenal saksi Drs.

Fotokopi artikel/berita yang berjudul Garagara uang panaik,seorang warga terancam sanksi hukum adat, tertanggal 16Desember 2018, sebagai bukti P3;4. Fotokopi artikel/berita dari Berita SulSel.com, yang berjudultagar #2019 ganti istri, bukan ganti presiden, sebagai bukti P4;.

Fotokopi beberapa artikel/berita media online, sebagai buktiT5;B.

Majelis Hakim menilai bahwa bukti terbit setelah ada laporan Tergugat danhanya ditujukan kepada keluarga Penggugat dan bukan untuk diriPenggugat, sebab Tergugat menilai ada pelanggaran adat berkaitandengan uang panaik yang seharusnya menurut Tergugat jumlah uangpanaik yang diberikan kepada Penggugat harus selaras denganpemberian uang panaik terhadap sepupu Penggugat, sehingga buktitersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah memeriksa buktibuktiPenggugat;Menimbang, bahwa mengenai bukti P3 artikel

Hakim menilai bukti tersebutditujukan kepada keluarga Penggugat yang berinisial Pd, sedangkanternyata inisial Pd adalah orang yang menetapkan jumlah uang panaikPenggugat dengan sepupu Penggugat, dan berita tersebut tujuannyahanya meminta pendapat kepada ammatoa suku Kajang sebab apabilaorang yang berinisial Pd berasal dari suku Kajang maka orang tersebutmelanggar hukum adat setempat (Suku Kajang), dengan demikian buktitersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 artikel

G/2010/PN.Jak.Sel yangdiajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas,pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya yang terdahulu,dari Kantor Hukum Widjaja & Associates juga memberikan pernyataan dalamharianharian sebagai berikut:a Harian Bisnis Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 halaman 10dengan judul artikel Tigaraksa dan Caraka Berseteru SoalKiriman Barang.b Harian Tabloid Kontan tertanggal 4 Maret 2011 halaman 21 denganjudul artikel Pengadilan Menolak

Gugatan Tigaraksa.c Harian Bisnis Indonesia tertanggal 7 Maret 2011 halaman 10 denganjudul artikel PT Tigaraksa Pertimbangkan Gugatan Baru LawanCaraka.Dalam media surat kabar sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/TergugatRekonpensi melalui Kuasa Hukumnya yang terdahulu pada intinya menyatakanbahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi bertanggungjawab atas kerusakanbarangbarang milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang dikirim denganmenggunakan jasa dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang berarti secaralangsung

Hukumnya di harianharian tersebut di atassehingga tidaklah berlebihan apabila Tergugat/PenggugatRekonpensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensimembuat permohonan maaf di Harian Bisnis Indonesia danTabloid Harian Kontan dengan ukuran (satu) halaman penuhterkait dengan Gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diberitakan di:a Harian Bisnis Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 halaman 10 denganjudul artikel

dengan 2010sebagai Petugas Cek in barang di Penggugat, dan sekarang bertugas di BagianAdministrasi;e Bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang pergudangan danpensgiriman barang/distributor; Bahwa proses pengiriman dan penerimaan barang yang berada padaPenggugat adalah setelah menerima pengiriman yang turun dari mobil, kitalakukan pengecekan, setelah dicek tidak ada masalah lalu dimasukan ke dalamgudang, Sedangkan proses pengiriman ada prosedurnya dengan dilakukanpengecekan tentang barang, tentang artikel

Artikel berjudul Pengadilan menolak Gugatan Tigaraksa yang dimuat padaHarian Kontan tertanggal 4 Maret 2011 halaman 21, fotocopy sesuai dengan asli,(diberi tanda bukti T8b);26 Artikel berjudul PT Tigaraksa Pertimbangkan Gugatan Baru Lawan Carakayang dimuat pada Harian Bisnis Indonesia, tertanggal 7 Maret 2011, fotocopysesuai dengan asli, (diberi tanda bukti T8c);Surat bukti tersebut berupa fotocopy, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T1 asampai dengan T 8 c, juga telag dicocokkan dengan

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secaraefektif pada tanggal 17 April 2014.

alasan hingga saat ini belum adakejelasan kapan tarif PPnBM yang baru akanberlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa informasi dalam Untuk dapat melakukan pembayaran pajakApril 2014 artikel Kompas.com adalah benar maka kendaraan impor, dalam situasiPemohon Banding segera melakukan yang sangat terdesak, Pemohon Banding penanganan mendesak (rush handling)untuk proses pembayaran pajak kendaraanimpor sebanyak 114 dari 439 unit (termasukBarang Impor Objek Sengketa).

Pada saat Pemohon Banding mencobamengklarifikasi informasi ini ke Kementerian Perindustriandan Terbanding pada tanggal 14 April 2014, PemohonBanding justru mendapat keterangan lisan bahwainformasi dalam artikel Kompas.com belum valid dantidak dapat dipertanggungjawabkan karena hingga saat inibelum ada kepastian waktu keberlakuan tarif PPnBMyang baru.

Hal ini membuat Pemohon' Bandingmempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yangbaru belum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukandalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2017Banding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.compada tanggal 14 April 2014).

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. SedangkanHalaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 964/B/PK/PJK/2017faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014.

informasi dari lisan dan KementerianKompas.com dengan bertanya Perindustrian dandan meminta klarifikasi secara Terbanding, informasi dalamlangsung ke kantor artikel Kompas.com belumKementerian Perindustrian dan valid dan tidak dapatTerbanding; dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saatini belum ada kejelasankapan tarif PPnBM yang baruakan berlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa Untuk dapat melakukanApril 2014 informasi dalam artikel pembayaran pajakKompas.com adalah benar kendaraan impor,maka

Pertama : Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiHalaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 964/B/PK/PJK/2017informasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan

Halini membuat Pemohon Banding mempunyai anggapanbahwa kenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti danpenerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK No. 64/2014, PemohonBanding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.compada tanggal 14 April 2014).

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifHalaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1099/B/PK/PJK/201 7pada tanggal 17 April 2014.

Putusan Nomor 1099/B/PK/PJK/201 7 TanggalKejadianKeterangan 14 April 2014 Pemohon Banding pertama kali mendapat Artikel ini pada intinya memberitakaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM bahwa pemerintah akan menaikkan tarifbarang mewah dari 75% menjadi 125% dari PPnBM barang mewah menjadi 125%artikel Kompas.com berjudul "PPnBM Mobil mulai tanggal 19 April 2014.Mewah Mulai Naik 19 April 2014".

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justruHalaman 19 dari 47 halaman.

Hal ini membuatPemohon Banding mempunyai anggapan bahwa kenaikantarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannya tidakakan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK No. 64/2014, PemohonBanding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelah PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.compada tanggal 14 April 2014).

ini pada intinyapertama kali mendapat memberitakan bahwainformasi mengenai pemerintah akankenaikan tarif PPnBM menaikkan tarif PPnBMbarang mewah dari 75% barang mewah menjadimenjadi 125% dari artikel 125% mulai tanggal 19Kompas.com berjudul April 2014."

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasimengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% padatanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBMberlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidakbenar).

Pada saat Pemohon Banding mencobamengklarifikasi informasi ini ke KementerianPerindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April2014, Pemohon Banding justru mendapat keteranganlisan bahwa informasi dalam artikel Kompas.com belumvalid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karenahingga saat ini belum ada kepastian waktu keberlakuantarif PPnBM yang baru.

Kedua:Cc.Ketiga:tanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK Nomor 64/2014,Pemohon Banding baru mengetahui secara pasti bahwainformasi dalam artikel Kompas.com yangmemberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejaktanggal 19 April 2014 adalah keliru;faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelahPemohon Banding mendapatkan informasi dari beritaKompas.com pada tanggal 14 April 2014).

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014.

pemerintah akan menaikkan tarifbarang mewah dari 75% menjadi 125% PPnBM barang mewah menjadi 125%dari artikel Kompas.com berjudul "PPnBM mulai tanggal 19 April 2014.Mobil Mewah Mulai Naik 19 April 2014".

Putusan Nomor 1100/B/PK/PJK/2017 a.Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan bahwa informasi dalam

Hal ini membuatPemohon Banding mempunyai anggapan bahwa kenaikantarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannya tidakakan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK Nomor 64/2014, PemohonBanding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelah PemohonBanding mendapatkan informasi dari berita Kompas.comHalaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1100/B/PK/PJK/2017pada tanggal 14 April 2014).

(P1)3 Bahwa pernyataanpernyataan Tergugat tersebut dilakukan Tergugat khususnya dalamartikel yang menjadi laporan utama dengan judul Mencengkeram Kuat di Telkom,artikel dimana laporan utama tersebut menyoroti halhal yang semestinya tidak bolehterjadi di Telkom. Laporan tersebut dijabarkan mulai dari halaman 4 hingga halaman9.

majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 6 artikel judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf(sesuai dengan aslinya)Hal 45 dari 87 Hal Putusan No. 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel4 BuktiP2c : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 7 dengan judul Menabur Talak Menuai Pailit (sesuai denganaslinya)5 BuktiP2d: Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 8 dengan judul Sengkarut di Tubuh Telkom (sesuai

denganaslinya)6 BuktiP2e : Artikel majalah Prioritas Edisi 41, terbitan tertanggal 2228Oktober 2012 halaman 9 dengan judul Telkom Diurus seperti Partai Politik (sesuaidengan aslinya) ;7 BuktiP3a : Artikel dari website prioritasnews.com Edisi 45 Tahun 11925 Nopember 2012 dengan judul Siasat Menggalang Amunisi (sesuai denganaslinya)8 BuktiP3b~ : Artikel dari website prioritasnews.com Edisi 45 Tahun 11925 Nopember 2012 dengan judul Mengatur Telkom dari Lapangan Golf (sesuaidengan aslinya)9 Bukti P4

yang menjadi laporan utamadengan judul Mencengkeram Kuat di Telkom, dalam artikel Laporan Utama tersebutTergugat selaku Ketua Assosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) telahmemberikan pernyataanpernyataan antara lain :a Salah satu modus partai mengeruk dana lewat proyek BUMN, adalah denganmenempatkan orang kepercayaannya.

Proyekproyek diBadan Usaha Milik Negara menjadi incaran;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3b : Artikel dari websiteprioritasnews.com Edisi 45 Tahun 1 / 1925 Nopember 2012 dengan judul MengaturTelkom dari Lapangan Golf, membuktikan bahwa Turut Tergugat telah memberitakanArtikel dengan Laporan Utama MENGATUR TELKOM DARI LAPANGAN GOLF,Perombakan besarbesaran Pejabat Teras PT.

Akibat postingan tersebut pihak LippoGroup merasa keberatan dikarenakan isi dan artikel tersebut menyesatkandan tidak benar;Bahwa selanjutnya terhadap tindak lanjut perkara tersebut di atas, makapada tanggal 18 September 2017 Terdakwa ditangkap oleh saksi M.YUSUF (TIM SIBER Bareskrim Polri) di tempat tinggal Terdakwa di BlessingResidence yang beralamat di Jalan Komando Raya RT 4/RW 2 Nomor 19,Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kamar Nomor 104dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap

Akibat postingan tersebut pihak LippoGroup merasa keberatan dikarenakan isi dan artikel tersebut menyesatkandan tidak benar;Bahwa selanjutnya terhadap tindak lanjut perkara tersebut di atas, makapada tanggal 18 September 2017 Terdakwa ditangkap oleh saksi M.YUSUF (TIM SIBER Bareskrim Polri) di tempat tinggal Terdakwa di BlessingResidence yang beralamat di Jalan Komando Raya RT 4/RW 2 Nomor 19,Halaman (2 Putusan Nomor 50/Pid Plw/208/PT.DK/Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kamar

Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahberlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

ini Pemohon Banding terlebin dahulu menguraikankronologi proses pembayaran PPnBM atas kendaraankendaraan imporPemohon Banding sebanyak 439 unit (termasuk Barang Impor ObyekSengketa) untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi yangdihadapi oleh Pemohon Banding pada saat proses pembayaran pajakkendaraankendaraan impor Pemohon Banding: TanggalKejadianKeterangan 14 April 2014Pemohon Banding pertama kaiimendapat informasi mengenai kenaikantarif PPnBM barang mewah dari 75%menjadi 125% dari artikel

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan

Hal ini membuat PemohonBanding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang barubelum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 denganasumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar.Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekuranganbayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran pajak kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Obyek

Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMKNo. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yangdiunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnyaPemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun.Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding barumengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.comyang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April2014 adalah keliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif

merupakan pembebasan yang tidakmurni, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi KalimantanTimur telah salah melakukan, sebagai berikut:Judex facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni: Bahwa judex facti mempertimbangkan bahwa "...yang menyerangkehormatan saksi korban dengan tulisan dan gambar bukan dilakukanoleh Terdakwa", hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidaktepat sebab Pihak Majalahn BONGKAR hanya sebagai media saja,yang menerbitkan artikel

yang di dalamnya tertulis bahwa LaporanKeuangan Pertanggung Jawaban Bupati Nunukan itu tidak benar /tidak sesuai dengan sebenarnya alias bohong / dusta atau tidakbenar; Bahwa data dan pernyataan dalam artikel tersebut sebagaimana telahdiuraikan dalam BAP bukanlah berasal dari inisiatif wartawan, namundata dan pernyataan tersebut sematamata berasal dari keteranganyang diberikan oleh Terdakwa kepada wartawan Majalah BONGKAR; Bahwadengan demikian bukanlah wartawan atau Majalah BONGKARyang telah memenuhi

., DirekturStrategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tentang: Pengelolaan Sumber Daya Nasionaluntuk Pertahanan Negara; diambil dari internet.P2d : Artikel dari Harian Ekonomi NERACA (Http: /Awww. neraca.co.id) tanggal 1 Oktober 2019 yang ditulis olehMohar Syarif, berjudul: RUU PSDN Disahkan, SistemPertahanan Negara Makin Kuat; diambil dari internet.P2e: Artikel dari Detik news tanggal 26 September 2019, pukul,13.13 WIB, berjudul: Tok, DPR Sahkan RUU soal BelaNegara jadi UU; diambil

(duaribu rupiah); TelahmendengarNota Pembelaandari Penasehat HukumTerdakwa padaHalaman3dari22 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN .Jkt.Pst.persidangantanggal26 Juni 2019, yang pada pokoknyamohondijatuhihukumanyang seringanringannya, denganalasan lerdakwamelanggarPasal 127 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikabukanPasal112 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009TentangN artikel;

Pemohon Bandingpertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBM pada tanggal14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yang memberitakansecara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarifPPnBM sudah berlaku secara efektif pada tanggal 17 April2014.

tanggal 19April 2014;Pemohon tidakmenemukan sumber berita yangBandinglain yang dapat memperkuatberita Kompas.com.Berdasarkan keterangan lisandan Kementerian Perindustrianinformasidan Terbanding,dalam artikel ~+=Kompas.combelum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan hingga saat ini belumada tarifkejelasan kapanPPnBM yang baru akan berlaku; Halaman 16 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114dari 439 unit (termasuk BarangImpor Objek Sengketa).

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasimengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.com yangmemberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlaku secaraefektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).

Pada saatPemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14April 2014, Pemohon Banding justru mendapat keteranganlisan bahwa informasi dalam artikel Kompas.com belum validdan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hingga saatHalaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017 ini belum ada kepastian waktu keberlakuan tarif PPnBM yangbaru.

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifHalaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/2017pada tanggal 17 April 2014.

ini pada intinyakali mendapat informasi memberitakan bahwamengenai kenaikan tarif pemerintah akan menaikkanPPnBM barang mewah dari tarif PPnBM barang mewah75% menjadi 125% dari artikel menjadi 125% mulai tanggalKompas.com berjudul 19 April 2014."

Terbanding; dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saatini belum ada kejelasankapan tarif PPnBM yang baruakan berlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa Untuk dapat melakukanApril 2014 informasi dalam artikel pembayaran pajakKompas.com adalah benar kendaraan impor, maka Pemohon Bandingsegera melakukanpenanganan mendesak (rushhandling) untuk prosespembayaran pajak kendaraanimpor sebanyak 114 dari 439unit (termasuk Barang ImporObyek Sengketa).

Pertama Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiHalaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/2017informasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan

Halini membuat Pemohon Banding mempunyai anggapanbahwa kenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti danpenerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Foto kopi artikel yang menerangkan pengertian tentang stroke atau CerebralVaskuler Accident (CVA) diberi tanda P.6.7. Foto kopi buku Neurologi Klinis Dasar, karangan Prof. Dr. Mahar Marjonodan Prof. Dr. Priguna Sidharta halaman 269291, diberi tanda P.7.8.

Foto kopi artikel Ayu Mulia Dewi menerangkan Pengertian Stroke penyebabdan akibatnya, diberi tanda P.8.Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P1 sampai dengan P8 tersebut masingmasing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkanternyata sesuai dengan aslinya kecuali P6 dan P8 , sehingga suratsurat buktitersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan;Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, pemohon jugamengajukan alat bukti saksi, dengan dibawah disumpah

bukti surat tersebut diberi tanda T.14;Fotokopi Harian Cetak dengan judul artikel Ratusan Pengusaha MikroTuntut Komitmen Bank, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.15;Fotokopi Harian Cetak dengan judul artikel Endang Maryani.

/Pdt.G/2017/PN.Btl tanggal 12 April 2018, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.34;Fotokopi Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bil.tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.35;Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program BinaLingkungan Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.36;Fotokopi Artikel

Tab. 90.13/000146 atas namaENDANG MARYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda T.60;Fotokopi Media Cetak Harian Jogja Politan tanggl 8 September 2011dengan judul Artikel Bupati Bingung Soal Gendut, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.61;Fotokopi Catalogo Oficial 2005 Feria del Hogar, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.62;Fotokopi Media Cetak Independen Edisi Ill 2007 dengan judul artikel AdaDuri Dibalik Sukses Penanganan Pasca

Bencana di Yogyakarta,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.63;Fotokopi Majalah Sarinah Desember 2008 dengan judul artikel HatiNurani VS Penguasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.64;Fotokopi Media Cetak tertanggal 19 Oktober 2012 dengan judul artikelPaling Penting Asuransi dari Tuhan, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.65;Fotokopi Media Cetak Harian Jogja tanggal 11 Desember 2012,selanjutnya pada fotokopi bukti surat

tersebut diberi tanda T.66;Fotokopi Media Cetak Koran Tempo tanggal 3 September 2013 denganjudul artikel Endang Adukan Polisi ke Ombudsman, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.67;Fotokopi Media Cetak Koran Tribun Jogja tanggal 11 Agustus 2015dengan judul Artikel Ibunda Korban Menangis Histeris, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.68;Fotokopi Media Cetak Koran Tribun Jogja tanggal 15 November 2012dengan judul artikel Endang Menggunakan Blus Merah,

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014.

faktorfaktortersebut, dalam tabel di bawah ini Pemohon Banding terlebihdahulu menguraikan kronologi proses pembayaran PPnBM ataskendaraankendaraan impor Pemohon Banding sebanyak 439Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 962/B/PK/PJK/2017unit(termasuk BarangImporObyek Sengketa)menggambarkan secara menyeluruh tentang situasiuntukyangdihadapi oleh Pemohon Banding pada saat proses pembayaranpajak kendaraankendaraan impor Pemohon Banding: Tanggal Kejadian Keterangan14 April2014 Pemohon Banding pertama Artikel

informasi dari lisan dan KementerianKompas.com dengan bertanya Perindustrian dandan meminta klarifikasi secara Terbanding, informasi dalamlangsung ke kantor artikel Kompas.com belumKementerian Perindustrian dan valid dan tidak dapatTerbanding; dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saatini belum ada kejelasankapan tarif PPnBM yang baruakan berlaku.15 dan 16 Dengan asumsi bahwa Untuk dapat melakukanApril 2014 informasi dalam artikel pembayaran pajakKompas.com adalah benar kendaraan impor,maka

Pertama : Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan bahwa informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan

Halini membuat Pemohon Banding mempunyai anggapanbahwa kenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti danpenerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.