Mulia Glass, jabatan OrganisasiAnggota PTP. SBKIKEF PT. Mulia Industrindo Tbk.,beralamat di Jalan Garuda III Blok G No.341 RT.06/12,Jati Mulya, Tambun Selatan ;ARIS bin SOLEMAN, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Buruh PT. Mulia Glass, jabatan OrganisasiAnggota PTP. SBKIKEF PT. Mulia Industrindo Tbk.,beralamat di Kp.

Mulia Industrindo, Tergugat juga melakukanpemotongan iuran organisasi/COS (Check of System) terhadap 1.705 orangburuh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEF yang diantaranya juga ParaPenggugat, tetapi Tergugat tidak pernah menyetorkan dari hasilpemotongan itu ke kas Organisasi dimana Para Penggugat menjadi anggotaPTP. SBKIKEF MI ;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasionalpara pengurus PTP. SBKIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namunternyata tidak ada penjelasan ;Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr. Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP. SBKIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP. SBKIKEF meminta kepada Tergugat untukmerundingkan terlebin dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr.

Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan dengan PTP. SBKIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukkanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP. SBKIKEF sebagai organisasiserikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP. SBKIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, sertadari perundingan bipartit yang tidak titik temunya, maka tanggal 24Desember 2008 PTP.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melalui suratdengan nomor surat: 066/PTP. SBKIKEF/I/2009 tertanggal 17 Januari2009 dan surat dengan nomor surat : 069/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal 23 Januari 2009 meminta penjelasan kepada Tergugat atastindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugat tetap dengan sikapburuknya tidak mau menjawab surat tersebut ;. Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan Tergugat melakukanbalasan terhadp mogok Para Penggugat yang sah, pengurus SBKIKEFPT.

MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi / Cos (Check ofsystem), terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEFyang diantaranya juga para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernahmenyetorkan dari hasil pemotongan itu. ke kas organisasi dimana ParaPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI.5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasiSBKIKEF kembali mempertanyakan COS (Check of System) tersebut kepadaTergugat, namun ternyata Sdr. Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Selanjtnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP SBKIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namun ternyata tidak adapenjelasan.6. Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr.

Parman Zamhuri selakuWakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi,maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk merundingkanterlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap padapendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakandengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelas jelas menunjukan bahwa TRGUGATtidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legaldan beradan hukum.7.

Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundinganberpatite yang tidak ada titik temunya,maka tanggal 24 Desember 2008 PTP SBKIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama,dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyataTERGUGAT tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan).8.

Ptp.: 94/Pdt.P/2021/MS.

Ptp.: 94/Pdt.P/2021/MS.Bir4.1. Pemohon. (suami);4.2. Anak (anak lelaki kandung).5.

Ptp.: 94/Pdt.P/2021/MS.Bir

GESBURI) dan Pimpinan TingkatPerusahaan Serikat Buruh Kimia Kesehatan dan Farmasi PT.Mulia Industrindo Tok (PTP. SBKIKEF PT. Ml); Pemohon Kasasidahulu Penggugat/Pekerja ;melawan:P.T. MULIA GLASS, dalam hal ini diwakili H.

Mulia Indonesia, Tergugat juga melakukan pemotongan luranOrganisasi / Cos (Check Of System) terhadap 1.075 orang buruh yangtergabung di dalam PTP. SB KIKEF yang diantaranya juga para Penggugat,tetapi Tergugat tidak pernah menyetorkan dari hasil pemotongan itu ke KasOrganisasi di mana para Penggugat menjadi Anggota PTP. SB KIKEF, PT.

Namun ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mem PHKSaudara Parman Zamhuri walaupun tanpa dibacakan dengan PTP SB KIKEF.Hal ini jelasjelas menunjukkan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SBKIKEF sebagai Organisasi Serikat Buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa oleh karena upaya PTP.

No.792 K/Pdt.Sus/2010Tergugat mau diajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang jadituntutan PTP SB KIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidakmau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Bahwa pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembalimengajukan surat pemberitahuan rencana Aksi Mogok Kerja kedua dan ketigatetapi pihak Tergugat tetap saja tidak mau menanggapinya, maka PTP SBKIKEF dengan terpaksa melakukan Aksi Mogok Kerja akibat gagalnyaperundingan, adapun tuntutannya

Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui Surat dengan NomorSurat : 066 / PTP. SB KIKEF / MI / Bks /1/ 2009 tertanggal 17 Januari 2009dan surat dengan Nomor Surat : 069 / PTP SB KIKEF / MI / Bks /1/ 2009tertanggal 23 Januari 2009 meminta penjelasan kepada Tergugat atastindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugat tetap dengan sikapburuknya tidak mau menjawab surat tersebut ;b.

Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon Il telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 07 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 316/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 07Agustus 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 12 hal Ptp

keturunan;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut;Hal. 2 dari 12 hal Ptp

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 02 Juli 2008yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari, bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);Hal. 4 dari 12 hal Ptp No.316/Padt.P/2018/PA.Plh8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II tanggal 20 Januari 2006yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari, bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);B. Saksi:1. M. Husaini bin M.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Akhmadi bin Ibrahim) denganPemohon II (Jursinah binti Dahri) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni2017 di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Hal. 10 dari 12 hal Ptp No.316/Pat.P/2018/PA.Plih3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari KabupatenTanah Laut;4.

Materal : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 231.000,00Pelaihari, 05 September 2018Salinan sesuai dengan aslinyaHal. 11 dari 12 hal Ptp No.316/Pat.P/2018/PA.PlhPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 hal Ptp No.316/Pat.P/2018/PA.Plih

sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta parasaksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa, Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 04 Februari 2019 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Tahuna Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Thn. tertanggal 04Januari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalildalilsebagai berikut:Him 1 dari 12 Him Ptp

KabupatenKepulauan Sangihe;Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah;Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan Pemohon Il memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapantentang sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomisebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor 470/2006/213 yangHim 2 dari 12 Him Ptp

permohonan para Pemohon telah diumumkan olehJuru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna di papan pengumumanberdasarkan pengumuman Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Thn pada tanggal 05Februari 2018 selama 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatandengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,para Pemohon telah hadir sendiri, kKemudian Ketua Majelis memberikanpenjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, laluHim 3 dari 12 Hlm Ptp

setelah Majelis Hakim mencocokkandengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5,lalu diparaf;Fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Sementara Nomor470/2006/310 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan olehSekretaris Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, KabupatenKepulauan Sangihe, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempelpos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyatasesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6, lalu diparaf;Him 4 dari 12 Him Ptp

Amirudin Hinelo, S.Ag.Him 11 dari 12 Him Ptp. Nomor 5 /Pat.P/2019/PA. Thn.Hakim AnggotaH. Mohamad Adan, S.H.I.PaniteraSukarni ManangkalangiPerincian biaya : 1. BiayaPendaftaran Rp 70.000,2. Panggilan Rp 165.000,3. Biaya Proses Rp 70.000,4. Redaksi Rp 30.000,5. Meterai Ro 6.000,Jumlah Rp 276.000,(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Him 12 dari 12 Him Ptp. Nomor 5 /Pat.P/2019/PA. Thn.

Sangihe, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;danees, tempattanggal lahir, Sangihe, 20 November 2000, umur 16 tahun,11 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikanterakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Il, Desa Naha,Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten KepulauanSangihe,selanjutnyadisebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta parasaksi di muka sidang;Him 1 dari 15 him Ptp

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 148/Ist/2009tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan SangiheHim 3 dari 15 him Ptp Nomor 131/Padt.P/2017/PA. Thnyang telah diberikan materai yang cukup, kemudian oleh KetuaMajelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P1;2.

adalah calon isteri dariPemohon ; saksi kenal Pemohon II sejak ia datang untuk menyatakankeinginannya untuk memeluk agama Islam dan bersyahadat dihadapan saksi sebagai imam; Pemohon Il dulunya beragama Kristen tetapi sekarang sudahmemeluk agama Islam karena saksi yang menuntun Pemohon IIsampai masuk ke agama Islam;Him 4 dari 15 him Ptp Nomor 131/Pdt.P/2017/PA.

Akibat dari hubungantersebut telah menyebabkan Pemohon dilaporkan kepada pihak Kepolisianatas laporan keluarga Pemohon II sehingga Pemohon harus mendekam dipenjara;Him 10 dari 15 him Ptp Nomor 131/Pdt.P/2017/PA.ThnMenimbang, bahwa Pemohon telah menjalani masa hukumannyadan telah bebas, oleh karenanya Pemohon dan Pemohon II telah bertekaduntuk mewujudkan rasa cinta kasih antara mereka melalui ikatan yang sahmelalui perkawinan.

Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah);Him 15 dari 15 him Ptp Nomor 131/Pdt.P/2017/PA. Thn

tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara/kurungan selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;----------------------------------------------- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-------------------------------------------- Menetapkan barang bukti berupa : Getah kareta tanah dalam karung seberat 20 kg dikembalikan kepada PTP

Jember, baik secara bersamasama ataubertindak sendiri setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriJember, dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang berupa getah karet tanah seberat 20 kgyang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PTP Sumber Wadung secaramelawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak , Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa

Sumber wadung lalu masuklewat kebun karet sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil getah tanah yangberada diatas tanah tersebut setelah terdakwa mengambil getah karet tanah tersebutdengan cara memasukan kedalam karung plastik dengan menggunakan sepeda motoryang sudah dipersiapkan selanjutnya membawa getah tanah tersebut kerumahnya namundalam perjalanan telah diketahui oleh petugas keamanan kebun lalu terdakwa ditangkapbeserta barang buktinya ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTP

pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam berita acarapenyidik dan BAP di persidangan :Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umumdipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa : getah tanah dalam karung plasticseberat 20 kg ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, benar terdakwa telah mencuri karung plastic berisi getah tanah kurang lebihseberat 20 kg milik PTP

Jember yang rencananya akan dijualdan barang tersebut yang diketahuinya adalah milik PTP Sumber wadung dan terdakwamengambil getah karet tanah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untukdimilikinya dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan demikian unsurmengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhidan terbukti;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkan satu denganyang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa

ZAIRTI al, PROFI benar telahmelakukan Pencurian getah karet tanah milik PTP Sumber wadung untuk dimiliki sendiri tanpaseijin pemiliknya yang diketahuinya barang tersebut bukan miliknya sendiri melainkan milikorang lain , dengan demikian unsur tersebut menurut Hakim telah terpenuhi atau terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umumtelah terbukti menurut hukum disertait dengan keyakinan Hakim dan dipersidangan tidakditemukan adanya halhal yang dapat menghilangkan

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir6. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya memiliki orang tua yangbernama:1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah/orang tuakandung);2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu/orang tuakandung).7.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir1. Bank BRI (Simpedes) No. Rek. 3924xxxxxxXxXxXxXxXxxxx a/n. NurdinPEWARIS.2. Tabungan BRI (Britama) dengan No. Rek. 3798xXxxxxXXxXxXXXXXXXXXXa/n. PEWARIS.12.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir6.2. Tabungan BRI (Britama) dengan No. Rek. 3798XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a/n. PEWARIS.7.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirPasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama: SAKSI(tetangga/imam desa) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahuibahwa Alm. Nurdin~ bin Ibrahim benar suami dari Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019karena sakit yang dideritanya serta membenarkan bahwa Alm.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirHal. 18 dari 18 hal. Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir

Markasan terdaftar atas nama Hak Guna Usaha (HGU)PTPN II dahulu PTP IX, namun tetap juga menyetujui pembayaran ganti rugitanah dan bangunan kepada R.

Benar bahwa pada tahun 1996, sudah ada kegiatan inventarisasiuntuk Proyek Kanalisasi, dari hasil pendataan/ ionvertarisasi diketahuiorangorang yang punya surat tanah yakni warga masyarakat dari PTP IX.Dari warga masyarakat yang mempunyai surat antara lain :1. MISDI2. KALIMENANTI SIREGAR3. Banyak lagi orang, tapi saksi kurang ingatSedangkan dari luar warga masyarakat PTP IX (sekarang PTPNI) Bahwa lahan PTP sebanyak lebih kurang 9 atau 10 persil yangterkena proyek adalah1. Persil 82. Persil 93.

Bahwa diatas persil terdapat bangunan, ada ditanah masyarakatdan ada di tanah PTP IX. Bahwa ciri bangunan PTP IX adalah dinding papan, lantai semen,atap sebanyak 6 kopel pada 2 persil, yaitu persil 8 dan 9 Bahwa saksi tidak tahu apakah kopel tersebut termasuk yang digantirugi. Bahwa proyek masih diukur dan belum digali karena reformasiberhenti. Bahwa luas persil PTP yang terkena proyek adalah lebih kurang7,7 Ha.

Bahwa riwayat tanah asal HGU milik PTP IX berasal dari hak konsesiyakni hak yang diberikan kepada perusahaanperusahaan asing sekarangtelah dikonversasi menjadi HGU setelah keluarnyaUndangundang nomor 5Tahun 1960. Bahwa tidak mungkin ada hak lain di atas tanah eks HGU PTP IXsampai pada saat ini. Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, tidak ada peralihan hak diatas tanah eks HGU PTP IX, kalau ada peralihan hak dicatat di kantorPertahanan Deli Serdang.

Bahwa setahu' saksi Pemerintah Belanda menawarkan danmembangun adalah Pemerintah Belanda yang direhap oleh PTP, kemudiansetelah nasionalisasi ditempatkan karyawan PTP. Bahwa menurut saksi keluarga TUKIRAN dan R. MARKASAN tidakpernah tahu. Bahwa dilokasi tanah, rumah kantor PTP IX masih ada. Bahwa ketika perpanjangan HGU, coklat telah habis digasak olehmasyarakat, bukan ditelantarkan.N. R.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 17 Juni 2001 ( 18 Tahun), agama Islam, pekerjaanikut orangtua, alamat Dusun xxxxxxxXxXXXXXXXX, GAMPONG XXXxXXXXXXXXXX,Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen dengan calon suamibernama XxXXXXXXXXXXxXxXxxX, lahir 5 April 1992 ( 27 tahun), Agama Islam,Hal 1 dari 10 hal.anonim Ptp. No : 194/Pdt.P/2019/MS.Birpekerjaan Wiraswasta, alamat DuSuN XXxxXxXXXXXXXXXXXXXXXX, KecamatanSimpang Mamplam, Kabupaten Bireuen;2.

Mohon penetapan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon datangmenghadap = dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonan permohonHal 2 dari 10 hal.anonim Ptp. No : 194/Pdt.P/2019/MS.Birdalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon,;Bahwa atas permohonan Pemohon, Maulida binti M.

Photokopi Surat Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ PenolakanPerkawinan atau Rujuk, diberi meterai cukup dan Stempel Pos, yangdikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA)Hal 5 dari 10 hal.anonim Ptp. No : 194/Pdt.P/2019/MS.Birmen1. $Kecamatan xxxxxXXXXXXXXXXXxXxX, Kabupaten Bireuen, tanggal 15 November2019.

Menetapkan memberi Dispensasi kepada xxxxxxxXxXXXXXXXXXXXX ( anakPemohon), lahir/umur 17 Jnui 2001 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan Ikutorangtua, alamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, KecamatanHal 9 dari 10 hal.anonim Ptp.

Proses Rp 50.000,00.Hal 10 dari 10 hal.anonim Ptp. No : 194/Pdt.P/2019/MS.BirFa Go Panggilan Rp 200 .000,00.Redaksi Rp 10.000,00.Meteral Rp 6.000,00.Jumlah Rp 296.000,00.( Dua ratus sembilan puluh enam rupiah ).anonim Ptp. No : 194/Pdt.P/2019/MS.BirHal 11 dari 10 hal.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokan dengan aslinya danternyata cocok. ( bukti.P.1);.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Burhanuddin Pulungan., 2. Syukron Jazila Pulungan bin BurhanuddinPulungan.,3.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon danketerangan Pemohon dipersidangan maka yang menjadi masalah pokok dalampermohonan aquo adalah sehubungan telah menuinggal dunia Alm.Burhanuddin Pulungan ( ayah Pemohon) pada tahun 2012 dan Almh.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;3.

Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;dito,H. Zainul Arifin, SHPerincian biaya perkara :1. Pencatatan Rp 30.000,00 2. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 80.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 171.000,00(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal. 16 dari 16 hal. Ptp Nomor : 4/Pdt.P/2019/PA.Pspk;

Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai PemohonIl;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan lItsbatNikah tertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Pelaihari dengan Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 02 Mei 2016 telahmengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 8 hal Ptp

Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor:82/KUA.17.11.1/PW/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan diparaf).Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh KetuaMajelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;Hal. 2 dari 8 hal Ptp No /Pdt.G/2019/PA.Pth4.

Sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon kepada PemohonIl.Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatusperawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon danPemohon Il untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untukmenikah dari pihak manapun.Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, tidak ada pihak lainyang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il tetapberagama Islam dan tidak pernah bercerai.Hal. 5 dari 8 hal Ptp

,M.SI. yang ditetapbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai KetuaMajelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh pihak Pemohon dan Pemohon Il;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Hal. 7 dari 8 hal Ptp No /Pdt.G/2019/PA.Pthtid, ttd,Yudi Hardeos, S.H.I

Gazali, S.H.Hal. 8 dari 8 hal Ptp No /Pdt.G/2019/PA.Pth

Ptp.

Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Plh13.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon(A.

Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Plh1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301074107580009tanggal 11 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya (P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 6301071209770002tanggal 29 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkansesual dengan aslinya (P.2);3.

Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Plh Bahwa selama ini ada pihak ketiga yang menggugat pernikahanPemohon dan A. Bachtiar bin Sannu; Bahwa antara Pemohon dan A. Bachtiar bin Sannu tidak adahubungan mahram, antara keduanya tidak pernah bercerai, dan salahsatu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtaq) ; Bahwa A.

Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.PlhKompilasi Hukum Islam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan harusada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'iyang terdapat dalam :1.

Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.PIhttd,Rashif Imany, S.H.I., M.SI.Perincian Biaya:PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiokey =JumlahRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 600.000,00Rp 5.000,00Panitera Pengganti,ttd,Drs. MamunRp 6.000,00 .Rp 691.000,00Hal.12 dari 12 hal. Ptp No. 0447/Pdt.G/2017/PA.PIh

Dari pertemuan tersebutdisepakati secara lisan setiap tanah warga diserahkan seluruhnya untukdikelola PTP. Mitra Ogan dengan ditanami kelapa sawit memakai systempola Program KKPA, dengan perjanjian setelah ditanami sawit makaseparuh luas tanah Penggugat diberikan kembali kepada Para Penggugatseluas 14,42 Ha dan sisanya separuh lagi diberikan kepada PTP. MitraOgan dan mutlak menjadi milik PTP. Mitra Ogan. Hal ini telah dibenarkanoleh juru ukur PTP. Mitra Ogan saat itu bernama Sdr.

Basriadi, dimanapada saat pengukuran disebutkan tanah yang menjadi hak milik ParaPenggugat adalah sebelah Utara dan yang menjadi hak milik PTP.

KAMSYIR, jelas diketahuibahwasanya lahan seluas 27,84 hektar (termasuk di dalamnya lahanseluas 13,92 ha) yang diklaim oleh Termohon Banding sejak tahun 1999secara fisik dikuasai oleh PTP. Mitra Ogan melalui program KKPA (KreditKoperasi Primer Anggota) antara PTP. Mitra Ogan dengan Pemohonbanding & Il. Sehingga, jelas bahwasanya segala bentuk putusanPengadilan dalam perkara ini secara langsung juga akan berpengaruhdan mempunyai akibat hukum terhadap PTP.

Mitra Ogan sebagaiTergugat sehubungan dengan PTP.

Sehingga jelas bahwasanya segala bentukputusan pengadilan dalam perkara ini secara langsung juga akan berpengaruhdan mempunyai akibat hukum terhadap PTP. Mitra Ogan dan pelaksanaanHalaman 24 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.25program KKPA ini sendiri, sehingga seharusnya PTP.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir12. Bahwa selain dari pada Ahli Waris yang masih hidup sebagaimana poin10 (sepuluh) diatas, PEWARIS juga memiliki 2 (dua) orang anak angkatberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bireuen No.12/Pdt.P /2009/PN.Birtertanggal 15 Oktober 2009 yang bernama:12.1. ANAK ANGKAT;12.2.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirBireuen,. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, menyebutdengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama parapihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara ataukompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirMenimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SAKSI (tetangga dekat)2.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Birdari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, Saudara perempuan darinenek. Adapun hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirXXXXXXXXXKXKXKXKKKX.Perincian biaya perkara : 1. Pendaftaran Rp 30.000,00.2. Proses Rp 50.000,00.3. Panggilan Rp Nihil.4. PNBP Rp. 10.000,00.5. Redaksi Rp 10.000,00.6. Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp. 106.000,00.(Seratus enam ribu rupiah).Hal 24 dari 24 hal. Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :Nama : Ibrahim bin Hartiyah;Tanggal lahir : 15 Maret 2000 (umur 18 tahun, 4 bulan);Pendidikan : SD;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Tempat kediaman di : Dusun Sumber Sari RT.004 Desa Suka RamahKecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;dengan calon isterinya :Hal. 1 dari 12 Hal Ptp.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telahmerestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnyayang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;Hal. 2 dari 12 Hal Ptp. Nomor 317/Pdt.P/2018/PA.PIhBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

baru18 tahun, 5 bulan; Bahwa anak Pemohon membenarkan akan menikah dengan seorang wanitayang bernama Wiji Lestari binti Suparjo yang berumur 16 tahun; Bahwa anak Pemohon dan Anisa Rahayu sudah saling kenal dan telahbertunangan sekitar 6 bulan dan saling mencintai serta di antara merekatidak ada yang memaksa untuk menikah; Bahwa orang tua yang bersangkutan/Pemohon sudah datang melamarkepada orang tua Wiji Lestari dan orang tua Wiji Lestari telah menyetujuirencana pernikahan mereka;Hal. 3 dari 12 Hal Ptp

55>Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerimamaslahat";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena ituMejelis Hakim dapat mengabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PeraturanMenteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama KecamatanPanyipatan Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkanpernikahan kedua calon mempelai;Hal. 10 dari 12 Hal Ptp.

Samsuri Yusuf, S.H.Perincian Biaya:Hal. 11 dari 12 Hal Ptp. Nomor 317/Pdt.P/2018/PA.PIhao fF wn PpPendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiJumlahRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 110.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 .Rp 201.000,00Pelaihari, 21 Agustus 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 Hal Ptp. Nomor 317/Pdt.P/2018/PA.PIh

Ptp,No.88.IN.Terpadu 2016Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanmenurut agama Islam di Desa Aek Tuhul, Kecamatan PadangsidimpuanBatunadua, Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 27 Desember 2003dengan wali nikah diwakilkan ayah PII ke P3N Pemohon II bernamaTarmen, dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masingmasing bernama Dolok Hasibuandan Sujari;Bahwa pada saat perikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus

Ptp,No.88.IN.Terpadu 20167.Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakimuntuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan PemohonBahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, Pemohon dengan Pemohon IIbermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota PadangsidimpuanCq.

Ptp,No.88.IN.Terpadu 2016 Bahwasaksi adalah tetangga para Pemohon ; Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II benar telah menikah tanggal 27desember 2003, di Desa Aek Tuhul, Kecamatan batunadua, KotaPadangsidimpuan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dansebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama:Fiktor Siregar, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai,serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya 1.

Ptp,No.88.IN.Terpadu 2016Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( Marwan hasibuan binAbdul Latif Hasibuan) dengan Pemohon II ( Sumitra Dewi Siregar bintiFiktor Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 27 desember 2003 diDesa Aek Tuhul, Kec.

Ptp,No.88.IN.Terpadu 20163. Biaya Panggilan : Rp. 150.000. 4. Redaksi :Rp. 5.000.5. Matera : Rp. 6.000.Jumlah Rp. 241.000.( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )Hal. 12 dari 11 hal. Ptp,No.88.IN.Terpadu 2016

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 20 Desember 2001, Pemohon danPemohon Il melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di DesaPandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;Hal. 1 dari 11 hal Ptp No 254/Pdt.P/2018/PA.PlhBahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon Il bernama Subli. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghuluresmi bernama Anwari Murad, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yangmasingmasing bernama Ahmad Gazali dan Muhammad.

pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKintap Kabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertiob administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangHal. 2 dari 11 hal Ptp

Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonanyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon II telah mengajukan buktibukti berupa:Hal. 3 dari 11 hal Ptp

Kitab /'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :Hal. 8 dari 11 hal Ptp No 254/Pdt.P/2018/PA.PlhJar* sapbirg wl 955Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari unpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

Proses : Rp 50.000,00Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 254/Pat.P/2018/PA.PlihPanggilan : Rp 260.000,00Redaksi : Rp 5.000,00Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 351.000,00Pelaihari, 09 Agustus 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 254/Padt.P/2018/PA.Plih