Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE CHEMICAL INDUSTRIAL
4526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun sudah diperiksa oleh Terbanding dan faktamengenai pinjaman itupun ada termasuk pembayaran bunga yang PemohonBanding lakukan ke Bank tersebut, dan tidak ada koreksi atas bunga pinjamanBank Hua Nan beserta selisin kurs Utang Bank Hua Nan, sehingga menurutPemohon Banding, selisih kurs dan biaya bunga pinjaman Bank Hua Nan dapatdibiayakan karena memang merupakan pengeluaran perusahaan dalam upayamempertahankan pendapatan;Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan, bahwa sistem perpajakan menganutsistem self
    Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015lability based on fault, artinya pihak penggugat yang harus membuktikan bahwamemang tidak terdapat pinjaman luar negeri ke Bank Hua Nan, bukan malahPemohon Banding yang dituduh untuk membuktikan, fakta di lapangan terjadibahwa pihak Terbanding tidak menghormati undangundang perpajakan yangberdasarkan Sistem Self Asssement;Bahwa penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan Pajak Penghasilanterutang menurut Pemohon Banding:Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanRp26.002.573.778
    Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2015bunga Hua Nan merupakan pelaporan self assessment dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menstate memiliki pinjaman luar negeri ke Hua Nan namun TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan eksistensi utang luar negeri tersebut;Bahwa sejak dalam proses pemeriksaan sampai dengandibuatnya Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa belummendapatkan dokumen yang terkait dengan pinjaman bank HuaNan tersebut, dokumen yang telah
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2097/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT MULTIMAS NABATI ASAHAN
22062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena bahwa in casu mengenai rentang waktuantara PEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self
Register : 24-09-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-46459/PP/M.XIII/16/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10118
  • Majelis dalam melaksanakan pembuktian terhadap pokok sengketamenganut pembuktian bebas tetapi Terbanding sebagai pejabat publik yangmendalilkan telah terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Pemohon Bandingmempunyai beban pembuktian yang lebih kuat terhadap hal yang didalilkankarena Terbanding yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dianggap telahmempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan peraturanperpajakan, memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai.bahwa menurut Majelis, sesuai dengan prinsip self
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3262 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. SAUDARA SEJATI LUHUR;
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakandengan benar prosedur ekspor barang Crude Palm Oil (CPO) yangdimuat dalam PEB Nomor 005399 tanggal 30 Desember 2010, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo yang didalilkan butir 13, 14, 15, 17 huruf f padahalaman 1920 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip Self
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Mrh
Tanggal 22 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DENI NISWANSYAH, SH
Terdakwa:
BUDI AMBRANI Bin AMBRANI Alm
6719
  • ./2018/PN.Mrh.diterbitkan secara Self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH.Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutana. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB danindustri primer;b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariindustri primer.2) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang jjin. Dokumen Nota Angkutan digunakanuntuk menyertal :a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;b.
    ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersamasamaNota Perusahaan.Bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam, yang berwenang memberikan atau mengeluarkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan adalah untuk SKSHHK diterbitkanoleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya, diterbitkan secara Self
Register : 28-06-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pemohon:
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Termohon:
1.PT. GRIYA LOKA ADYATMA
2.Tuan ANAK AGUNG MAHENDRA
260298
  • Perseroan Terbatas berkedudukan di Taman Krisna Permai No. 12,Tegal Jaya, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Provinsi Bali, yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan yangHalaman 3 Putusan No. 24/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sbyberlaku di Negara Republik Indonesia, dimana TERMOHON PKPU merupakanPerusahaan yang bergerak dibidang pembangunan kawasa perumahan (realestate);Bahwa untuk keperluan Pelunasan utang eksisting dan pembiayaan kemballatas penggunaan dana sendiri (Self
    Tabanan; (Bukti P2)Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dalam perkembangannyaPEMOHON PKPU telah memberikan Fasilitas Kredit/Utang kepadaTERMOHON PKPU antara lain pembiayaan kembali atas penggunaan danasendiri (Self Financing) untuk pembangunan proyek, yang mana berdasarkanPasal 2 Butir 2.1 Akta perjanjian kredit No. 41 tertanggal 20 Mei 2016,Termohon PKPU telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon PKPU, FasilitasKredit sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (Seratus dua puluh miliar rupiah);Bahwa
    BPR Indra Candra.Bahwa selanjutnya karena Termohon PKPU membutuhkan dana yangcukup besar untuk memenuhi kewajiban kepada Konsumen dan terjadikesulitan pembayaran pinjaman kepada 8 (delapan) Bank dan 1 (satu)Koperasi tersebut diatas, maka Termohon PKPU I mencari penyandangdana untuk pelunasan atas Hutang Eksisting dan pembiayaan kembaliatas penggunaan dana sendiri (Self financing) untuk pembangunanproyek, dan yang dapat menTake Over utang Termohon PKPU tersebutdan selanjutnya Termohon PKPU I mengajukan
    (Bukti TI3) yang menyetujuimemberikan Fasilitas Kredit Sampai dengan sejumlah Rp.120.000.000.000, (Seratus dua puluh milyar rupiah) yang akan digunakanuntuk pelunasan Hutang Eksisting dan pembiayaan kembali ataspenggunaan dana sendiri (Self financing) untuk membangun proyek, yangtertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 41, Tanggal 20 Mei2016 yang dibuat dihadapan Gusti Kade Oka, SH, Notaris di Tabanan.
Register : 23-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 846/Pdt.G/2019/PA.Bjr
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6221
  • PENETAPANNomor 846/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Cilacap, 24 April 2000, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin
Putus : 18-05-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 B/PK/PJK/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — BUT IMM JAPAN, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
2924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat dipakai sebagai pegangan (standar)menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal21 /Pasal 26 yang terutang.Apabila pada saat melaksanakan verifikas/pemeriksaan fiskus dan memperoleh datayang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrak kerja dankontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasaruntuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang serta untukkepentingan perpajakan yang lain.Sesuai dengan sistem self
    dipakai sebagai pegangan(standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkanjumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang.= Apabila pada saat melaksanakan verifikasi/pemeriksaan fiskus dan memperolehdata yang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrakkerja dan kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikansebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutangserta untuk kepentingan perpajakan yang lain.= Sesuai dengan sistem self
Register : 16-01-2012 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 29-03-2012
Putusan PN KEBUMEN Nomor 4/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Maret 2012 — ALFIN SETIAWAN alias. BRO bin SURIP
183
  • kelurahan Wonokriyo,Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalamPengadilan Negeri Kebumen, telah tanpa hak atau melawanhukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasaiatau) = menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuktanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut : Bermula adanya laporahdu@brkal imasyatakat bahwa ada Orang yang mencurigakan pada waktu = dan tempatHal SCT TE Fal CPUs SA No BAP EPE: SELF
Register : 02-09-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 246/Pdt.G/2014/MS-Bna
Tanggal 22 Desember 2015 — Penggugat Tergugat,
3013
  • Pasca tsunami tahun 2004 dan hingga sekarang Penggugat merasakanbahwa hidup bersama dengan Tergugat bukan lagi layaknya hidup sepertisepasang suami istri dan tidak wajar karena kebersamaan antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan kata lain hidup dalam saturumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah masingmasingatau self service dalam menjalani hidup.5.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN;
11730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu mengenai rentang waktu antaraPEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self
Register : 21-06-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 100/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw
Tanggal 17 Juli 2017 — RINTO Bin ALIL
36026
  • SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal daripemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPLPKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (
    SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasaldari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganisPHPL PKB yang dtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (satu
    Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegangha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yangdtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Register : 01-10-2012 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49161/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11929
  • Transformer dielektrik cair, terdapat 50.400 liter insulation merupakan bagianyang tidak dapat terpisahkan dari Transformer tersebut, namun berdasarkanpemeriksaan Majelis, 50.400 liter (252 drum @ 200 liter) oli tidak tercantum dalaminvoice dan tidak diberitahukan dalam PIB;bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa barangyang diimpor adalah Transformer dielektrik cair;bahwa berdasarkan nama barang dan Tarip Pos yang diberitahukan dalam PIBNomor: 167906 tanggal 27 April 2012 (self
Register : 30-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Bgr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIF SUSANTO, SH, MH
2.KARYATI,SH
Terdakwa:
MUHAMAD ABDUL FIKAR BIN ACENG ISKAK
289
  • seperti plakat(bingkai hiasan dinding) lalu berdasarkan Citra X Ray ada suatu baranglain didalam bingkai tesebut kemudian dibongkar dan terdapat bubukkristal putin kemudian melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukanpengujian awal menggunakan Narkotest yang disaksikan oleh pihak FedEx dan hasilnya mengandung metamfetamina dan selanjutnya dilaporkankepada pihak BNN guna dilakukan pengembangan atas penerima paketkiriman Fed Ex tersebut; Bahwa paket kiriman Fed Ex tersebut Pengirimnya dari ASUMANILOFETA SELF
    bingkai hiasan dinding) lalu berdasarkan Citra X Ray ada suatu barang laindidalam bingkai tesebut kemudian dibongkar dan terdapat bubuk kristal putihkemudian melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan pengujian awalmenggunakan Narkotest yang disaksikan oleh pihak Fed Ex dan hasilnyamengandung metamfetamina dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak BNNguna dilakukan pengembangan atas penerima paket kiriman Fed Ex tersebut;Menimbang, bahwa paket kiriman Fed Ex tersebut Pengirimnya dariASUMANI LOFETA SELF
    Bahwa paket kiriman Fed Extersebut Pengirimnya berasal dari ASUMANI LOFETA SELF LIMETE 5EMRUE / INDUSTRIELLE KINSHASA 999 CONGO, dengan Penerima bernamaRANDY SAPUTRA, Jl. Gang Sadar RT.03, RW.02, Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bogor;Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN BgrMenimbang, bahwa untuk menelusuri paket tersebut lalu Penyidik dariBNN dan petugas Bea dan Cukai berkoordinasi dengan petugas Fed Ex untuktidak mengirimkan barang kepada Penerima.
Register : 27-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 06-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 340/Pid/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2018 — Edison Hutagalung ST
250266
  • ., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self Service Terminal) transaksi non tunaiBank CIMB Niaga, selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwasebagai supervisor adalah menganalisa masalah SST tersebut,dimana data transaksi dari beberapa lokasi seperti SST Thamrin, SSTSenayan dan SST Citra Raya kemudian bisa terdakwa crack ataupecahkan/bobol hingga terdakwa bisa mengetahui data nomor PINdan normor kartu ATM milik orang lain, sehingga kemudian
    atau melawanhukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurandi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada bulan Februari 2001 sampai dengan bulanFebruari 2013, terdakwa Edison Hutagalung, S.T., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self
Register : 08-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 560/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
PT. EASYPAY INDONESIA NATIONAL PAYMENT SYSTEMS
Tergugat:
PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk
8836
  • perkara Nomor: 560/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang didaftar padatanggal 8 Oktober 2018, dengan mengadakan perdamaian ;Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secarabersamasama disebut "PARA PIHAK") menerangkan terlebih dahulu halhal sebagaiberikut :e Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik Bangunan yang terletak di Jalan RayaRagunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan(selanjutnya disebut "Gedung").e Bahwa Pihak Kedua adalah pemilik mesin pembayaran elektronik (Self
Register : 03-06-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA PEMALANG Nomor 1541/Pdt.G/2014/PA.Pml
Tanggal 24 Juli 2014 —
120
  • .+ S# & )" &HS " ,S & *" )" &)&SH# FBESH ASHES (SS*+#0S(#'S )" S .M MESHSH 4S BS Lt SHNE 6 *" S&"EEHESSS (SH NO*S ("(&& S# ." )%S % SH )S *B& SY" KB BERS("1.3 & SS& S# & S( *" #3 $5 HX +#&(S)E& SSE 8/% )S()& S+ *MHTMLSL FM)" G)GSH# OM tf SHON SB" # &0+ &$%& ." )" G&#HS(4+ "H#FSS#3 S(& S(& SELF)S()& St MSH HO BH GHERETS (SHS SH NM#5 +# & S( ."3S)& B/% % MYM + &( BFE )S(VE (B "HS )S(VE " GB SHOEseQRolesenNheolelooeolewyLSocQRole=He~olecQR~~oleaQR3~lsoeQRoleeowyheWH 2 5 (S# S x qm"oleoleseoleseoe+oleW
Register : 11-04-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.TSe
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
75
  • TSeSALINANSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 7 dari 6 halamanPutusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA. TSe
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1574 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — KUSNO M VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang TaxAmnesty mengatur bahwa untuk memperoleh pengampunan pajak, WajibPajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri sesuaidengan prinsip perpajakan Indonesia yang menganut sistem selfassessment yaitu bahwa yang mengetahui seluruh hak dan kewajiban WajibPajak, utang, dan harta adalah Wajib Pajak dan Tergugat/DUP (fiskus) tidakmengetahui halhal yang tidak tersembunyi kecuali dinyatakan sendiri olehPenggugat/Wajib Pajak;Bahwa dalam sistem self
Putus : 11-11-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN PEMALANG Nomor 161/Pid.B/2014/PN Pml
Tanggal 11 Nopember 2014 — SUNARDI Bin KASNAWI
330
  • SUNARDI Bin KASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah keongan (self-priming