Ditemukan 2829537 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
YUSMAINIWATI
10 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    YUSMAINIWATI
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
48 — 51
  • Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Koperasi Pegawai Negeri SAPTAWA atau KPRI SAPTAWA (Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.870 M2 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan Pulau Pisang RT.01 LK.I Kelurahan KORPRI Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Roni Narpatisuta Hendro Priyono (dahulu
    Harun);- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulau Pisang (dahulu Jalan ke Kompleks Perumahan KORPRI);Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.10991/S.I Tanggal 28 Maret 1992 yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2593/S.I, kemudian diubah lagi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.02/HJ, dengan Surat Ukur No.130/2012 Tanggal 27 November2012 yang saat ini tercatat atas nama : Koperasi Pegawai Negeri SAPTAWA tersebu; 3.
    - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
    Bahwa secara de facto maupun de jure, batasbatas tanah milik sahTergugat lWVKoperasi Pegawai Negeri SAPTAWA atau KPRISAPTAWA (Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung)seluas 2.870 M2 (Dua ribu delapan ratus tujun puluh meter persegi)yang saat ini terletak di Jalan Pulau Pisang (dahulu jalan ke PerumKORPRI) RT.01 LK.
    Koperasi Pegawai Negeri SAPTAWA atau KPRI SAPTAWA (KoperasiPegawai Pemerintahan Provinsi Lampung), bukan orang pribadi (Tn.
    Tjktersebut adalah Badan Hukum Koperasi i.c Koperasi Pegawai NegeriSAPTAWA atau KPRI SAPTAWA (Koperasi Pegawai PemerintahanProvinsi Lampung), bukan Tn. Hi.
    Negeri SAPTAWA atau KPRI SAPTAWA(Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung), bukanOrangPribadiseperti halnya Tn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357K/TUN/2007
Tanggal 6 Mei 2008 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIATBK. BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1558 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
47 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
    PUTUSANNomor 1558 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG,berkedudukan di Jalan Raya Babakanmadang Nomor 1,Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, dalam hal inidiwakili dan memberi kuasa kepada oleh Ayun Lestari, S.Pd.
    ., selaku Ketua Koperasi yang bertindak untuk dan atasnama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) MakmurUPTP V Kecamatan Babakanmadang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Lawan1. ROESMINIS;2. TRI WAHYUNINGSIH;3. BUDHI RITAWAN DWI HANDOYO;Ketiganya bertempat tinggal di Gunung Putri Utara RT 01, RW09, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHerman Soehardi, S.H., Advokat, berkantor di Kompl.
    kepada Para Penggugat;Bahwa yang menjadi para pihak dalam gugatan dahulu perkara Nomor120/Pdt.G/2015/PNCbi.tertanggal 09 Juni 2015 dengan gugatan a quodengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PNCbi. tertanggal 11 April 2016adalah sama, dimana yang menjadi Para Pihak baik sebagai ParaPenggugat dan Tergugat antara gugatan yang terdahulu dengangugatan yang sekarang adalah sama atau serupa yaitu: Roesmini S,Budhi Ritawan Dwi Handoyo dan Tri Wahyuningsih (ketiganya sebagaiPara Penggugat) sedangkan Koperasi Pegawai
    Adapun masalah kedudukan (legal standing) dalam gugatanmerupakan hal yang sangat prinsip dalam menyusun formiil suatu gugatansebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV, yang padapokoknya gugatan harus memuat identitas para pihak, dalildalil konkrittentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripada tuntutan atau fundamentum petendi, tuntutan atau petitum;Bahwa perlu ditegaskan oleh Tergugat, yang menjadi anggota koperasi dariTergugat adalah Pegawai Kantor Cabang
    Dinas Pendidikan danKebudayaan Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dalam KetentuanPasal 16 ayat 3 huruf (c) Akta Perubahan Koperasi Pegawai Kantor RantingDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babakan MadangKabupaten Bogor, tertanggal 26 Agustus 1998, Nomor8443/BA/PAD/KDK.105/0999/1998.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 28-09-2006 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125PK/PDT/2006
Tanggal 28 September 2006 — Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
370 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 17-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 818/Pdt.G/2016/PN.Tng
Tanggal 17 April 2017 — KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk
35 — 7
  • KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk
    PUTUSANNOMOR : 818/Pdt.G/2016/PN.TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadapeksepsi/keberatan dari Tergugat dan Tergugat Il seperti tersebut di bawah inidalam perkara gugatan antara :KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA (KPPDK), dahulu beralamatdi Jalan Rasuna Said,Kelurahan Karet, Kuningan, Kotamadya Jakarta Selatan, sekarangberalamat
    (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.05.07.02114. atas namaKoperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia (KPPDK) setempat dikenal dengan Jl. RayaPuspitek Pondok Benda Gang Melon RT. 017, RW. 04, Kel Buaran,Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kepada Penggugat selakupemilik yang sah menurut hukum tanpa syarat dan dalam keadaanbaik dan kosong. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah SertifikatHak Milik No. 191/Kel.
    Tngoleh Para Tergugat dan Para Tergugat mensommir Penggugat untukmembuktikan semua posita yang dinyatakan dalam gugatan perkaraaquo.Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat pada intinya menyatakanbahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang telah membeli tanah objeksengketa dari Nyonya Sriyati Nugraeni dan menguasainya sejak tanggal19 Desember 1997 adalah tidak benar, karena faktanya: Kalau Penggugat adalah badan hukum perkumpulan/koperasi daripara pejabat/pegawai negeri/aparatur Negara yang membidangihukum
    Bahwa legal standing Penggugat tidak jelas, dengan alasan bahwa Penggugattelah menguraikan identitas Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8BRv, yaitu identitas Penggugat sebagai lembaga koperasi tidak diuraikansecara tegas dan rinci, melainkan Penggugat hanya menyebut dirinya sebagaiKOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA (KPPDK), dengan alamat dahulu beralamat diJalan Rasuna Said, Kelurahan Karet, Kuningan, Kotamadya JakartaSelatan, sekarangberalamatdi Jalan Tebet Raya
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 05-12-2022 — Putus : 04-09-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PADANG Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Pdg
Tanggal 4 September 2023 — YASDI, SP
Tergugat:
Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
Turut Tergugat:
Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
46 — 20

  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI :

    1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik
    YASDI, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai-RI (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
  • Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kembali hak-hak Penggugat atas gaji (honorarium) yang tidak dibayarkan sejak Surat Keputusan Pemberhentiandikeluarkan sampai perkara ini diajukan, dengan perhitungan sebagai berikut
    YASDI, SP
    Tergugat:
    Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
    Turut Tergugat:
    Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 28 Februari 2023 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
76 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO tersebut;
    DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Mei 2015 — FAUZAN FIANDREA, SE;KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
86 — 36
  • FAUZAN FIANDREA, SE;KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
    Hasil PsikotesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KementerianKeuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 yangdilaksanakan oleh Tergugat adalah Batal demi Hukum ;b.
    yaitu Konsultan yang merupakanrekanan Tergugat yang independen dimana tugasnya adalahmelaksanakan tes psikotes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014.
    Namun, tes psikotes dimaksud bukanlah satusatunyacara Tergugat untuk untuk menyaring Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan karena masih terdapatserangkaian tes lainnya yang harus diikuti oleh para peserta tesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan ;Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 257/G/2014/PTUNJKT26.
    Negeri Sipil, didalamnyamengatur dan disebutkan dalam lampiran Il Peraturan Badan KepegawaianNegara tersebut pada Romawi Il Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, A.Perencanaan dan persiapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, 1Umum disebutkan pada pokoknya; Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil padaprinsipnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2002 ............dan seterusnya;Menimbang, bahwa disamping itu
    Psikotes;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Il Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum pada romawi Ill. PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil, pada huruf B Pelaksanaan Seleksi :1. Pengajuan Lamaran2. Materi dan Pelaksanaan UjianMateri ujian terdiri dari:a. Tes kompetensi dasar (TKD)b.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat:
NURLITA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN LISTRIK NEGARA PT. PLN PERSERO, CABANG TANJUNGPINANG
87 — 25
  • Penggugat:
    NURLITA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN LISTRIK NEGARA PT. PLN PERSERO, CABANG TANJUNGPINANG
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 170/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
Tanggal 10 September 2014 — PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honor DKK Kabupaten Banyumas, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WALUYO, S.H., M.Si., Advokat yang berkantor di Jl. Sersan Mijan No. 25 A Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2014, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan: SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIN SUBARKAH SETIADI, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Riyanto No. 32, R.T. 02 R.W. 01, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2013, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;
76 — 6
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-05-2006 — Upload : 09-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145K/PDT/2005
Tanggal 17 Mei 2006 — Ketua Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Semen Padang,; Ny. Sarfiani, Kol. Pol. (Pur) Ir. Mathias, dkk
38 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Semen Padang,; Ny. Sarfiani, Kol. Pol. (Pur) Ir. Mathias, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2007 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/PDT/2004
Tanggal 12 Maret 2007 — KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MARGO MULYO” ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
14 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO,berkedudukan di Jalan Pamenang, Desa Nambaan,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;2. Drs. H.
    :SOEPARMAN, bertempat tinggal di Desa Karangrejo,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Il di muka persidanganPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dailildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai
    Negeri Sipil yang berprofesisebagai Pendidik (Guru) ;Bahwa semasa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), Penggugattercatat juga sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(KPRI MARGOMULYO) Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yangberkedudukan di Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, KabupatenKediri ;Bahwa berdasarkan Rapat Anggota KPRI MARGOMULYO, Gampengrejo,Kabupaten Kediri, Penggugat terpilin sebagai Pengurus (Ketua I) untukmasa kepengurusan periode tahun 1981 sampai dengan
    Banding, Kasasi, Verzet atauupaya hukum lain ;12.Bahwa Penggugat telah berusaha dengan etika baik menyelesaikanpermasalahan ini dengan cara kekeluargaan, namun tidak mendapattanggapan yang baik dari Para Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Penggugat adalah Anggota/Pengurus atau pernah menjadiAnggota/Pengurus (Ketua ) Koperasi Pegawai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejotanggal 3 April 2002 No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. yang dimohonkanpemeriksaan dalam tingkat banding ;DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :DALAM KONPENSI :TENTANG EKSEPSI : Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding tersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding untuk sebagian ; Menyatakan Penggugat Konpensi/Pembanding adalah Anggota/Pengurusatau pernah menjadi Anggota/Pengurus (Ketua ) Koperasi Pegawai
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 3 April 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
YULIWAR MALIK
10 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    YULIWAR MALIK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 —
50 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPN-RI) KOTAMADYA SEMARANG VS H. SUNARTO, DKK
    PUTUSANNomor 2361 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPNRI) KOTAMADYA SEMARANG,berkedudukan di Jalan Mpu Tantular Nomor 31 Semarang, yangdiwakili olen Drs.
    Edris Maroef) dengan Tergugat Il(Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI)Kotamadya Semarang yaitu kerjasama untuk mengadakan pembelian,pemindahan, pengalihan serta pengoperan hak garapan atau hak pengelolaanterhadap sebidang tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1 Luas +50.800 m?
    Mustadjab selaku KetuaPusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI) KotamadyaSemarang, telah membuat surat pernyataan secara Notariil yaitu SuratPernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya sebagaimana disebutkan dalamAkta Nomor 3735/1994 tanggal 15 Nopember 1994 yang dibuat dihadapanB.I.P Suhendro, SH Notaris di Semarang;Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 2361 K/Pdt/20175.
    , yang terletak di DesaSukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kotamadya Semarang, Propinsi JawaTengah atas nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(PKPNRI) Kodya Dati Il Semarang seharusnya diserahkan kepadaTergugat (Sdr. Edris Maroef);Bahwa Tergugat (Sdr.
    Edris Maroef selaku Penerima Kuasa Substitusi Pertamadari Tergugat (Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia (PKPNRI) Kodya Semarang) adalah satusatunya secara hukumyang berhak memiliki dan menguasai objek Sengketa;Menyatakan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 17 Februari 2010, tentangPemberian Kuasa dari Sdr. Edris Maroef kepada Penggugat (H.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
RIMER HUSIN
12 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    RIMER HUSIN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ PALU VS SVETLANA YUDITH TARORE
47 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS SVETLANA YUDITH TARORE
    PUTUSANNomor 598 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURAPALU, diwakili Ketua Koperasi Pegawai PT.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona) mengenaiSubyek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkaraini adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. TelekomunikasiAnuta Pura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu Selaku Badan Hukum, akan tetapi Majelis hakim tingkatpertama dalam putusan Perkara a quo menyatakan bahwa Tergugatdalam perkara a quo adalah Koperasi Pegawai PT.
    Hal ini menegaskan bahwaMajelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mengganti PihakTergugat yang awalnya adalah Ketua , Pengurus Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu menjadi Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu. sebab hal ini juga berkaitan eratdengan ~ syarat formil suatu) gugatan walaupun Tergugat tidakmengajukan eksepsi terhadap hal tersebut dalam jawab menjawabkarena subyek gugatan itu termasuk syarat formil yang seharusnyadengan atau tanpa eksepsi haruslah dipertimbangkan
    apakah sudahtepat gugatan itu ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum,sebab tentunya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untukmembayar seluruh pembebanan komponen dalam putusan kepadaPenggugat, apakah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT.Halaman 9 dari 15 hal.
    Nomor 598 K/Padt.SusPHI/2017Telekomunikasi Anuta Pura Palu atau Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu yang berbadan hukum;Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalahKoperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukan Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
ROFITA COERDIANA
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
307 — 203
  • Penggugat:
    ROFITA COERDIANA
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
    Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor810/02/415.41/2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tertanggal 27September 2018 oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah.
    NIP Seleksi Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 dengan atas namaPengguQ@at. ; 229222 22222 nn nnn nn nn nnn nen nn nnn nn en nnn nn ens5.
    LANDASAN HUKUM SELEKSI PENGADAANBahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri SipilDaerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
    Bahwa berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, padalampiran Huruf J angka 2 huruf kHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.menyebutkan: ; 2222 nnn nnnDalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PejabatPembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasipendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidakmemenuhi
    P14: Fotokopi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil DanHalaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun15.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
FEBRIANI
Termohon:
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
31 — 13
  • Pemohon:
    FEBRIANI
    Termohon:
    BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 07-06-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422 K/Pdt/2011
Tanggal 7 Juni 2012 —
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H.SUPRAPTO Alias HAJI SUPRAPTO,dk vs KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU MEKAR,
    . & PARTNERS beralamat di Perum.Taman Kradenan Asri Blok G No. 9, Semarang;Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Ill dan IV/ParaPembandingmelawan:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURUMEKAR, berkedudukan di Jalan Pancuran Plelen, KecamatanGringsing, Kabupaten Batang;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;DanKUAT PURNOMO Alias KUAD PURNOMO, bertempat tinggal dahulu diDukuh Macan Mati Rt.001/Rw.002, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus,Kabupaten Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya;Hal.
    Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK INDONESIA GURU MEKAR surat kuasanya ditandatanganioleh SURIPTO sebagai Ketua KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA GURU MEKAR yang lama tidak mempunyai kewenanganmewakili Koperasi, karena sekarang sudah diganti oleh MARWANDI,S.Pd sebagai Ketua KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIAGURU *MEKAR yang baru pada bulan Februari 2010, sehingga gugatanyang diajukan oleh SURIPTO yang mewakili Koperasi tidak mempunyaikapasitas sebagai Penggugat itu haruslah
    Bahwa gugatan Penggugat yang surat kuasanya ditandatanganioleh SURIPTO sebagai Ketua KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA GURU *MEKAR yang lama telah salah orangnya,seharusnya MARWANDI, S.Pd Ketua KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK INDONESIA GURU MEKAR yang baru, sehinggasubyek gugatan tidak jelas, maka gugatan kabur (Obscuur Libel);b.