Bahwa tibatiba saja tanopa ada kesalahan maupun peringatan dariTergugat, Tergugat mem PHK Penggugat secara sepihak;Padahal Undangundang mengamanatkan, sebelum melakukan PHKsupaya dilakukan segala upaya agar jangan terjadi PHK, diantaranyamelakukan Peringatan dan Pembinaan. Kalaupun terjadi PHK, Pasal 151ayat (8) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanHal. 1 dari 15 hal. Put.

No. 986 K/Pdt.Sus/2010mengamanatkan :"PHK hanya boleh dilakukan setelah memperolehPenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial".Prosedur UndangUndang tersebut, tidak pernah dijalankan oleh Tergugat;Bahwa PHK terhadap Penggugat tersebut, jelas merupakan perbuatansewenangwenang dan melanggar hukum dari Tergugat terhadapPenggugat;Bahwa PHK yang belum mendapatkan Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Batal Demi Hukum.Hal ini diamanatkan oleh

Kemudian sebelumkeluarnya Surat PHK dimaksud, pernah dinyatakan secara lisan sebagaialasan akan mem PHK Penggugat;Padahal tidak ada ketentuan UndangUndang yang mewajibkan Penggugatbisa dipindahkan bekerja di Perusahaan berbeda. Bahkan pada saatkeluarnya Surat PHK dimaksud, tidak ada Peraturan Perusahaan Tergugatyang didaftarkan di Disnaker yang merupakan perintah UndangUndangTenaga Kerja. Padahal Tergugat mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh)karyawan.

Hal ini jelas merupakan bentuk intimidasi dan pelanggaranUndangUndang yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa kemudian, setelah keluarnya Surat PHK dimaksud, Penggugatdipanggil oleh dan menghadap Kepala Divisi SDM Tergugat (saudara JACKDWANTARA) tanggal 7 Juli 2009 di tempat Tergugat.

No. 986 K/Pdt.Sus/201010.11.yang diderita Penggugat dalam mencapai kebutuhan materiil dan immaterialkarena persoalan PHK yang dialami Penggugat. Apabila perouatanTergugat tersebut dibiarkan terus, maka akan merugikan dan meresahkanbagi pekerja dan para pencari kerja. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

UU No 13Tahun 2003 berupa uang Pesangon, Penghargaan masa kerja sertaPenggantian hak, terdiri dari :15.Cuti Tahunan yang belum diambil.16.Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan17.Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan Maret 2016 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 3.650.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.18.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat

;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

;Menimbang oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugattidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugat tidak dapatmembuktikan PHK yang dilakukan kepada Penggugat secara sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah,maka fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatanPenggugat, namun dalam perselisihan ini Penggugat tidak meminta untukdipekerjakan kembali

, , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hakhak Penggugat sebagai akibat dari PHK tersebut sebagai berikut.

Bank Mandiri Tbk) kecuali melakukan transaksi gaji dan fasilitas kesejahteraanpegawai terhitung mulai tanggal 26 November 2007 sampai dengan sekarang (terlampirBukti P.3) ;Bahwa adapun permasalahan perselisihan PHK ini timbul berawal dari setelahPENGGUGAT dimutasikan dan bekerja di Cash Outlet (CO) Pucang Anom milikTERGUGAT, di mana terjadi selisih kurang uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) pada Sdr. Faktur pada (Karyawan TERGUGAT), dan pada saat kejadian tersebutSdr.

tersebut telah membuat PENGGUGAT kehilangan kepercayaandari orang lain ;Bahwa sebelum diajukan permohonan gugatan ini, PENGGUGAT danTERGUGAT telah melakukan perundingan Bipartit yang dilakukan pada tanggal 13Maret 2008 dan tanggal 17 Oktober 2008 (Terlampir Bukti P.5), namun tidak adakesepakatan, kemudian TERGUGAT mengajukan permasalahan ini kepada PegawaiDinas Tenaga Kerja Daerah Surabaya, Jawa Timur yang meminta agar masalah ini dapatdiselesaikan dengan baik, dan dalam putusan Anjurannya Nomor : 30/PHK

pegawaitetap di tempat TERGUGAT selama 8 tahun 8 bulan, di mana PENGGUGAT masihmempunyai masa aktif kerja selama 9 tahun masa kerja, hal ini sesuai dengan PerjanjianKerja Bersama Pasal 34 ayat (1) butir (a) masa kerja pegawai golongan jabatan FrontLiners yaitu antara lain Teller, Customer Service Refresentative dan Greeter, batas usiapensiun jabatan atau berakhirnya masa dinas aktifnya adalah 36 tahun ;Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas bunyi Anjuran Disnaker DaerahSurabaya, Jawa Timur Nomor : 30/PHK

Dari segi operasionalnya, pasal 82 merujuk padaketentuan pasal 158, pasal 159, pasal 171 UU Nomor 13 tahun 2003, sedangkan pasal171 merujuk pada pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3) dan pasal 162.Memperhatikan kaitan putusan MK dengan pasal 82 UU Nomor 2 tahun 2004 danpasal 171 UU Nomor 13 tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa tidak semuaperselisihan PHK bisa di kualifikasikan kadaluwarsa, Perselisihan PHK yang dapat dikualifikasikan kadaluwarsa adalah PHK yang terjadi karena alasan :e Pekerja/Buruh

No 37/PdtSusPHI/2014/PN Tpg42Bahwa alasan PHK diluar 2 (dua) alasan tersebut diatas tidak tunduk pada pasal 82UU PPHI dan pasal 171 UU Ketenagakerjaan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenaperselisihan hubungan industrial yang di ajukan oleh Para Penggugat sebagai dasarmengajukan gugatatanya adalah Perselisihan Hak yang di sertai dengan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja, dimana tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai hakakibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran

kerja waktutertentu gugur demi hukum dan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat.6.10.3Bahwa Penggugat di PHK tanpa prosedur sesuai ketentuan perundang undanganyang ada.

Ketentuan pasal 161 ayat (1) undang undang No.13 tahun 2003pekerja yang melakukan pelanggaran harus diberikan surat peringatan I(pertama), II (kedua) dan III (ketiga) sebelum dilakukan PHK terhadap pekerja,ditambah lagi PHK sesuai pasal 151 ayat (3) undang undang No. 13 Tahun 2003terhadap pekerja harus memperoleh penetapan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapatmenunjukan kesalahan Pengugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuantersebut,

sehingga PHK tersebut adalah suatu tindakan efisiensi sebagaimanadiamanatkan dalam pasal 164 ayat (3) undang undang No. 13 Tahun 2003.

Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 2007 dan di PHK oleh Tergugatpada Agustus 2012 berarti sedah 5 (lima) tahun lebih Penggugat bekerja terus7menerus, dengan demikian sesuai ketantuan undang undang tersebut, perjanjiankerja waktu tertentu gugur demi hukum dan Penggugat adalah pekerja tetap padaTergugat.7. Bahwa Penggugat di PHK tanpa prosedur sesuai ketentuan perundang undanganyang ada.

No. 024 PK/PDT.SUS/2008.hukum tetap Nomor. 1454/2480/40210/ XIII/PHK/92005 tanggal 09 September2005, dengan posita sebagai berikut :Bahwa pekerja telah bekerja sejak tahun 1987 adalah atas perintahdari PT. Karya Muda dan mendapat upah sesuai dengan jumlah ritritan makaterdapat hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Karya Muda karena telahmemenuhi unsur :a. Adanya pekerjaan ;b. Adanya perintah ;c.

KecamatanGempolPasuruan dengan pengangkutan Transport Karya Muda, JalanNelayan No. 44 Surabaya, tidak ada hubungan kerja yang mengikatsehingga tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 maupun hakhaklainnya ; Putusan ini mengikat bagi Pengusaha dan Pekerja ;Menimbang, bahwa amar putusannya Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 1454/2489/40210/XIII/PHK

/92005 tanggal 09September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut : Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Banten di Surabaya Nomor. 567/492/147/11210/2004 tanggal 01September 2004 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat Nomor. 1454/2489/40210/XIII/PHK/92005 tanggal 09 September 2005diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali, dahulu

KaryaMuda tidak ada ikatan hubungan kerja.Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut diatas, maka kami selakukuasa pekerja/oburuh mengajukan permohonan kepada Mahkamah AgungR. untuk melakukan peninjauankembali dan sekaligus memutuskan untukmembatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang bernomor dibawah iniPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat Nomor.1454/2489/40210/XIII/PHK/92005, tentang pemutusan hubungan kerjaantara

PHK oleh perusahaanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa saksi tahu Penggugat tidak lagi bekerja di PT.PG.Gorontalo UnitTolangohula :Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat di berhentikan ?

SAKSI UDIN ALI NAT: Bahwa saksi tahu ada masalah PHK terhadap Sdr.

Ichsan Ismail ;Bahwa saksi tidak mengetahui PHK terhadap Penggugat sdr Ichsan Ismail ;Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masuk kerja ;Bahwa Penggugat bekerja di PT.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

Gorontalo Unit PT.Tolangohula tertanggal 24 Nopember 2014 ( bukti P1);Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yangtelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 01 Desember 2014;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk

Sus/2011101 Saksi PINGKAN TANGKERE, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa tugas Terlawan sebagai koordinator sopir, kalau dalam keadaanmabuk membuat saksi takut dan waswas;e Bahwa saksi pernah melihat Leonardo kencing di ruangan kantor;e Bahwa Leonardo di PHK karena nabrak motor besar milik bos.Bahwa jumlah kompensasi sebesar Rp49.050.218,00 (empat puluh sembilan juta limapuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang harus dibayarkan Pemohon Kasasidahulu Pelawan terhadap

Oleh karena gugatan PHK perkara a quo diajukan padatanggal 24 April 2018, maka gugatan Penggugat telah tidak memiliki dasarhukum karena PHI yang dijadikan dasar tersebut telah tidak berlaku lagiatau telah daluwarsa.

tersebutjuga yang terlebin dahulu diproses PHK.

Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapTergugat adalah Pasal 27 ayat (86) dan Pasal 31 ayat (7) PHILPTKPIyang secara normatif merupakan bentuk pelanggaran biasa.

Tergugat selaku pekerja yang diinvestigasi tidak pernah mendapatkanhasil rekomendasi dari tim investigasi dengan sanksi PHK, sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 ayat (5) PHIPTKPI, yang berbunyi:Pemeberitahuan rekomendasi tindakan disiplin atau sanksi PHK(lampiran XIV) dari hasil pemeriksaan investigasi disampaikan kepadapekerja oleh penyelia dengan didampingi IRO setelah mendapatkanpersetujuan dari kepala departemen SDM dan hubungan Industrial:c.

Oleh karena ituseharusnya upaya pembinaan dijalankan terlebin dahulu sebelumdilakukan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat bersamasamadengan serikat pekerja/serikat buruh.

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atasdalildalil :1Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat denganmasa kerja dan upah pokok sebagai berikut:Mulaibekerja : sejak 01 Juli 2002Jabatan : SekretarisUpah : Rp 800.000,00Bahwa Penggugat adalah karyawan yang berdedikasi serta sangat loyalkepada Tergugat bahwa hal ini dibuktikan dengan seringnya diperbantukanke Perusahaan perusahaan milik Tergugat tanpa diberi upah tambahan ;Bahwa pada tanggal 05 April 2010 Penggugat di (PHK

Bahwa Penggugat membantah alasanalasan Tergugat melakukan (PHk)Pemutusan Hubungan Kerja tersebut di atas :a.

Tidak bisa mengaplikasikan pekerjaan dari atasan itu sangat salahkarenaapa yang disuruh /diminta Tergugat, pekerjaan Penggugat selalusiap memberikan tidak pernah tidak siap atau tidak ada dan buktinyaTergugat sering minta Penggugat mengerjakan yang bukan jobdeskPenggugat sebagai sekretaris seperti disuruh mengerjakan pekerjaanAccounting di PT Mutiara Pratama Arganusa, mengurus perizinanbillboard, dan terakhir sebelum di PHK disuruh mengerjakan pekerjaanpromosi yang mana Penggugat sudah capek disuruh

Pada Prinsipnya Penggugat sangat berkeberatan dan menolak pemberiankompensasi yang tidak sesuai UU Depnaker tersebut dan tidak dapatmenerima tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan kerja(PHK) secara sepihak dan tidak memberikan Hak Pesangon sesuai UUDepnaker karena tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaianperselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa tindakan PHK secara sepihak yangdilakukan oleh Tergugat Tersebut merupakan suatu pelanggaran atasketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan :2.

tidak ada Penyelesaian;14.Bahwa Penggugat mengadukan perselisihan tentang upah, THR, danstatus Penggugat bukan mendapatkan penyelesaian sesuai aturan,yang terjadi malah pada tanggal 29 Januari 2015 Nama Penggugatdalam Absen Sidik Jari karyawan PLTD Tambu telah dihapus olehManager Site PLTD Tambu, namun Penggugat tetap bekerja sepertibiasa dengan mengisi daftar hadir manual hingga tanggal 28 Februari2015;15.Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2015 Penggugat mengajukanPengaduan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Tri Sakti Della Maharani ;e Bahwa Penggugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)pada tanggal 23 Februari 2015 dari PT. Tri Sakti Della Maharani ;e Bahwa saksi menerima THR, tapi Penggugat saksi tidak tahu;e Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat punya surat perjanjiankerja dengan perusahaan ;2.

Saksi STEVEN, pada pokonya menerangkan :Bahwa saksi kenal Penggugat ;Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat menggugat di Pengadilan,tapi yang saksi tahu Penggugat telah di PHK ;Bahwa Penggugat diberhentikan pada tanggal 27 Pebruari 2015karena menerima surat dari PT.

kepada karyawan harus diberikan Surat PeringatanPertama sampai dengan ketiga selama 6 (enam) bulan;Bahwa semua anggota Koperasi Karyawan Volta merupakan bagiandari pada PLN;Bahwa konsekuensi PHK, maka perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pembayaran pesangon dan hakhak lainnya termasukperhitungan masa kerja pekerja adalah perusahaan terakhir dimanapekerja bekerja yaitu PT.

Tri Sakti Della Maharani ;= Bahwa Penggugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)pada tanggal 23 Februari 2015 dari PT.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus karena PHK tanpa adanya kesalahan;4.

Bahwa oleh karena demi hukum pekerjaan Penggugat menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu, maka dengan diberhentikannya Penggugatsebagai pekerja dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat, danPenggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang pengganti hak yang seharusnya diterima dan atau kompensasiapapun..

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepadaPenggugat, maka sudah sewajarnya dan sepantasnyalah bagi Tergugatuntuk memberikan hakhak normatif yang seharusnya diterima olehPenggugat, yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, danuang pengganti hak yang seharusnya diterima sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 156 UU Tenagakerja, dengan perincian sebagaiberikut :e Uang Pesangon= 2 x 4 bulan upah x upah terakhir yang diterima= 2x4x Rp 1.423.500, = Rp 11.388.000,e Uang Penghargaan

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatberakhir/putus karena PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat;.

karenanya, bagaimana mungkin PKWT yang telahdinyatakan tidak sah, dapat berubah atau diubah menjadi PKWTT.Dengan demikian, jelas bahwa pernyataan dan permohonan Penggugatdalam Butir 2 petitum Gugatan tersebut tidak jelas, kabur dan bahkantidak masuk akal; Bahwa lebih lanjut, pada Butir 3 petitum Gugatan bagian Dalam PokokPerkara, Penggugat telah secara tegas meminta kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo agar hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan berakhir/putus karena PHK

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus karena PHK tanpa adanya kesalahan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dengan rinciansebagai berikut: Uang Pesangon: 2 x 4 x Rp 1.423.500, = Rp 11.388.000, Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp.1.423.500, =Rp. 2.847.000.