Ditemukan 2070331 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak milik Hak tanah Hak cipta Hak terkait Pembayaran hak-hak pekerja Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak hak bekas istri Hak paten ; hak cipta Hak hadlonah Penyalahgunaan hak Penguasaan hak
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 20-11-2000 — Putus : 23-01-2001 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 223/PDT/2000/PT MTR
Tanggal 23 Januari 2001 — Pembanding/Penggugat : AMAQ NASRUM Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Pembanding/Penggugat : NIKMAH Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Pembanding/Penggugat : RUMELI Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Pembanding/Penggugat : MAKNAH Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Pembanding/Penggugat : SAPRUDIN Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Pembanding/Penggugat : AMAQ MUNASIH Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Pembanding/Penggugat : SAHTUM Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Pembanding/Penggugat : SAHNI Diwakili Oleh : AMAQ NASRUM
Terbanding/Tergugat : LOQ CEMBUN Alias HAJI ABDUSSAMAD
110 — 52
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2624 K/Pdt/2022
Tanggal 15 Agustus 2022 — JANSEN SITUNGKIR, Dkk Lawan GUNAWAN KARTA Dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
188 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-03-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 44/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 2 Juli 2013 — - EDON - H. MOH KAMIL, DKK
36 — 18
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 25-11-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 14-02-2023
Putusan PN SUKADANA Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdn
Tanggal 8 Februari 2023 — Penggugat:
Misban
Tergugat:
1.ELI RUSDIYATI, S.H
2.PT. Perseroan Terbatas, “Telekomunikasi Selular” (PT. TELKOMSEL), Propinsi Lampung
69 — 37
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Merek
Putus : 25-06-2014 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — Mulia Rangkuti
211 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo.
    Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat (1)KUHPidana;Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/20142.
    Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannyaharus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.Bahwa benar dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta apabilaseseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan ataumemperbanyak suatu ciptaan orang lain, sedangkan dimaksud dengan hakterkait, yaitu : Terhadap pelaku yang memiliki hak untuk memberikan jin ataumelarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambarpertunjukannya
    No. 125 K/Pid.Sus/2014 Lembaga penyiaran memiliki hak untuk memberikan jin atau melarangorang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi denganatau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lain.Bahwa benar yang berhak mengajukan pendaftaran hak cipta adalahpencipta ataupun seseorang pencipta maupun badan hukum.Bahwa benar suatu ciptaan tidak wajib atau bukan merupakan suatukeharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta
    untuk mendaftarkanciptaannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Bahwa benar suatu ciptaan yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual tentu mendapat perlindungan hukum sesuai denganUndangUndang R.I No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Bahwa benar hak cipta dikatakan sah apabila suatu ciptaan itu telahdiwujudkan dalam bentuk nyata maka secara otomatis telah dikatakan sah,sedangkan hak cipta dilindungi undangundang pada saat ciptaan itu telahdiwujudkan dalam bentuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-12-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537K/PHI/2007
Tanggal 7 Desember 2008 — ISKANDAR ; HERMAN JAYA, Dkk ; PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES
217 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penggugat:
PT. AQUARIUS PUSTAKA MUSIK
Tergugat:
BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD
72 — 0
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN BLITAR Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blt
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
1.SUWARNO
2.BAMBANG SUPRIADI
3.BOIMAN
4.ALIPIN
5.HERU SUBAGYO
6.SUPADI
7.LUTFI ANGGA SAPUTRA
8.YAUDI
9.HERMANTO
10.SUKIRNO
11.SARIONO
12.BEJAN
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
2.Kantor Pertanahan Kab. blitar
Turut Tergugat:
1.Dahulu PT. NYUNYUR BARU sekarang PT. KISMO HANDAYANI
2.PT. Kismo handayani
41 — 12
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Smg
Tanggal 5 Maret 2018 — Penggugat:
PT. INTER SPORTS MARKETING
Tergugat:
PT. SAPTO HARGO MANUNGGAL
109 — 70
  • INTER SPORT MARKETING (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
  • Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Assotiation (FIFA) untuk MEDIA RIGHTS menyiarkan tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, diseluruh wilayah Republik Indonesia;
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — EDI HERMANTO, S.Kom
129 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa EDI HERMANTO, S.Kom terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Penyiaran dan tindak pidana Hak Ciptasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat 1 jo Pasal 58huruf 6 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran danPasal 72 ayat 5 jo Pasal 49 ayat 3 UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam dakwaan kami;2.
    MNC SKYVISION selaku pemegang hak eksklusif PT. MNC SKY VISION sebagaimanaHal. 11 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014broadcast Affiliation Agreement tanggal 02 September 2010 yang dibuat olehPT. MNC SKY VISION dengan ESPN STAR SPORT Singapore.Bahwa PT.Telkomvision selaku mitra kerja PT.Transvision juga tidak adakerjasama dengan PT. MNC SKY VISION, sehingga dalam hal iniPT.Transvision telah melakukan penyiaran tanpa hak siar karena hak siar ligainggris tersebut adalah milik PT.
    yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yangdimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acaratertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya;Bahwa benar apabila suatu lembaga penyiaran menyelenggarakanpenyiaran tanpa memiliki ijin penyiaran dan atau menyiarkan mata acaraatau program tertentu tanpa memiliki hak siar secara sah dari pemilik hakcipta atau penciptanya maka melanggar UndangUndang dan akandikenakan sank si sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    Transvision juga melanggar hak eksklusif siaran ligaHal. 16 dari 20 hal. Put.
    Kom tersebut seolaholah melegalkan kegiatanpenyiaran tanpa izin dan tanpa hak sebagaimana yang dilakukan oleh TerdakwaEDI HERMANTO, S.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 28-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 28-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 120/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pembanding/Penggugat : Mr. Lee Leng Sim
Terbanding/Tergugat : PT. Pu;au Batu Mulia
Terbanding/Tergugat : Susanto, SE
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Kep. Riau Cq Kejaksaan Negeri Tanjungpinang
Terbanding/Tergugat : Cai Lie
62 — 38
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc
445 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2001;d Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas Materi Ciptaan bernamaIML DISC Insght Personality System Software dari KantorPendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 18 Juni 2001;e Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernama ThePersonality System dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta AmerikaSerikat tertanggal 14 September 2000;f Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernamaUnderstanding Your Personality System Workbook dari KantorPendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat
    Dengandemikian, seharusnya Penggugat mendapat perlindungan hukum terhadap segala bentukpelanggaran hak ciptanya di Wilayah Indonesia;B Penggugat Adalah Pencipta Dan/Atau Pemegang Hak Cipta Yang DilindungiHukum Indonesia Terhadap Semua Bentuk Pelanggaran Hak Cipta;Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta, Penciptamaupun Pemegang HakHak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya.
    dan/atau pemegang Hak Ciptayang berasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional, yangdalam hal ini termasuk UU Hak Cipta;Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne tersebut, dan dalamhal terjadi pelanggaran Hak Cipta, ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang Undang Hak Ciptamengatur bahwa:Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niagaatas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkanatau hasil perbanyakan ciptaan itu
    Cipta secara nyata telah memenuhi unsurunsurpelanggaran hak cipta milik Penggugat, yang diancam pidana penjara dan/atau pidanadenda;Bahwa Hak Cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta,merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkanatau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaandilahirkan.
    Selanjutnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Ciptamenegaskan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang sematamatadiperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bolehmemanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Ketentuan ini berarti tidak ada satuHal. 6 dari 35 hal Put. Nomor ....
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 16 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 0
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama Waris Islam
Register : 23-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PA TENGGARONG Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Tgr
Tanggal 23 Maret 2017 — -Pemohon I -Pemohon II -Pemohon III -Pemohon IV -Pemohon V
88 — 56
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 16-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/PID/2011
Terdakwa; Luis Eduard Tarus
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kupang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan maksudhendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hakmenjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyatdalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah,pekerjaan, tanaman atau bibit ditanam tempat orang menjalankan hak rakyatmemakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atauturut berhak atas tanah itu, perouatan
    Kupang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang denganmaksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempatorang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwaHal. 2 dari 7 hal. Put.
    No. 544 K/Pid/20111Menyatakan terdakwa LUIS EDUARD DETHAN bersalah melakukan tindakpidana "penggelapan hak atas barangbarang yang tidak bergerak"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4) KUHP,dalam dakwaan alternativ kedua ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUIS EDUARD DETHAN berupapidana penjara selama 6 (enam) bulan ;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kupang No.453/Pid.B/2008/PN.KPG tanggal
Pengadilan PA TAHUNA Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 28-06-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PA TAHUNA Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn.
Tanggal 16 Oktober 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
91 — 52
  • Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak yang bernama ABDILLAH RAMADHAN GIRODA;3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ABDILLAH RAMADHAN GIRODA dalam pemeliharaan Penggugat, setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah );
    Bahwa untuk menjamin kepastian hidup dan demi masa depan anak tersebut,maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tahuna untuk mencabut hak asuhanak terhadap Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab hakasuh anak kepada PenggugatBahwa berdasarkan alasanalasan/ dalildalil diatas Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.
    UndangUndang Nomor Tahun 1974,;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima sebagian danmenolak sebagian dalildalil gugatan Penggugat,;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara iniApakah benar anak yang bernama ee 3kPutusan No.26/Pdt.G/2012/PA.Thn Hal 11 dari 19 halamanTanggal 16 Oktober 2012dirawat dan disekolahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat berhak untuk ditetapkansebagai pemegang hak
    pemeliharaan terhadap anak tersebut ;Menimbang, bahwa joint custody, harus dijunjung tinggi antara Penggugat danTergugat sebagai bapak dan ibu karena memiliki hak serta tanggungjawab yangsama dalam membuat keputusan tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraanPutusan No.26/Pdt.G/2012/PA.Thn Hal 17 dari 19 halamanTanggal 16 Oktober 2012anak.
    Hak bersama kian tepat apabila relasi bapak anak serta relasi ibu anak tidakbermasalah dan kedua pihak mengekspresikan cinta yang sama kepada anaktersebut;Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak berada ditangan Penggugat,maka hak azasi anak serta hakhak Tergugat sebagai ibunya harus tetap dihormatiserta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermainmencurahkan kasih sayangnya serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginapbeberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan
    Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak yangterran3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yangbernama po dalam pemeliharaan Penggugat,setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;4.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-12-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 491/PDT/2014/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : Ny. Zahara
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Turut Terbanding/Penggugat : TB. Nur Faizal
Turut Terbanding/Penggugat : R. Ary Purwadi
Turut Terbanding/Penggugat : Suhendrawan
Turut Terbanding/Penggugat : Ny. Widayati
Turut Terbanding/Penggugat : Ny. Ai Djuarsih
60 — 24
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213 K/Pid/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — Sukur Sukono
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1D.B/2016/PN Paltanggal 07 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SUKUR SUKONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum telahmenjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwayang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain";. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKUR SUKONO oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;.
    Andi Gani Natsir sebelumnyamenurut hemat Majelis bertentangan dengan hak orang lain in casu saksiIr.Andi Gani Natsir sebagai pemilik tanah tersebut atau orang yang turutmempunyai hak atas tanah tersebut atau orang yang turut mempunyai hakatas tanah tersebut oleh karena tanah seluas 5 (lima) hektar tersebutsebelumnya telah dijual kepada saksi Ir.
    Andi Gani Natsir sebelumnya menurut hematMajelis bertentangan dengan hak orang lain in casu saksi Ir. Andi Gani Natsirsebagai pemilik tanah tersebut oleh karena tanah seluas 5 (lima) hektar tersebutsebelumnya telah dijual kepada saksi Ir. Andi Gani Natsir dengan kesepakatanharga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar atauRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter dan saksi Ir.
    No.1213 K/Pid/2016sehingga meskipun hal ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa. la harusdilepas dari segala tuntutan hukum dan hak Terdakwa harus dipulinkandalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya",.
    No.1213 K/Pid/2016mempunyai hak di atasnya adalah orang lain melanggar Pasal 385 ayat (1)KUHPidana, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Terdakwamelakukan perbuatan menjual kembali tanah dalam perkara aquo kepadasaudara Roy dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)padahal sebelumnya tanah tersebut sudah dijual kepada Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 13-12-2007 — Upload : 21-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231PK/PDT/2007
Tanggal 13 Desember 2007 — Tendean Arthur Siwy; Herman Siwy; Adolf Siwy; Jen Siwy
122 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 19-05-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1809 / Pid.B / 2013 /PN.Plg
Tanggal 19 Mei 2014 — JOHAN SANUSI Als SIE KIM TJUAN
59 — 14
  • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;4.