BHAWANA MANUNGGAL UTAMA VS Sdr. Edy Suryanto, Dkk

Penggugat:
SUPATMI
Tergugat:
PT MANUNGGAL ADIPURA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL

PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI

PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI, beralamat di Desa WatesnegoroKecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, yang dalam perkara ini diwakilioleh Kuasanya yang bernama : Iswanto, S.H, Dedy S. Mulyono, S.H, BudiTjahjono, S.H, Eddy Purwanto, S.H, Selamet Untung, S.H., Drs.

Juli 2014yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2014 dengan register perkara Nomor : 74/G/2014/PHI.Sby, mengajukan gugatan pada Tergugat yang isinya pada pokoknyaadalah sebagai berikut : 1 Bahwa Penggugat sebagai ahli waris Sholehuddin, lakilaki lahir di Mojokertotanggal 7 April 1969, beragama Islam, telah kawin, alamat di Dusun ManduroManggung Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagaikaryawan PT.Prospek Manunggal

Era Industri(selaku Tergugat);Bahwa antara Siti Zaenab dan PT.Prospek Manunggal Era Industri tidakterdapat hubungan kerja;Bahwa dalam perkara aquo bisa jadi (mungkin benar) bahwa Siti Zaenab(Penggugat prinsipal) adalah ahli waris dari Almarhum Sholehuddin yang dulusebelum meninggalnya adalah pekerja pada perusahaan Tergugat, sehinggadalam perkara ini perlu diketahui terlebih dahulu kebenarannya APAKAHBENAR PENGGUGAT (SITI ZAENAB) ADALAH AHLI WARIS DARIALMARHUM SHOLEHUDDIN; 7 220 20000 2002557Bahwa

No. 74/G/2014/PHISby. 11Bahwa kami Tergugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil danketerangan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya kecuali terhadaphalhal yang diakui kebenarannya secara tegas; Bahwa PT.Prospek Manunggal Era Industri adalah sebuah Perusahaan yangberbadan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku yang memilikibidang usaha industri marmer; Bahwa terhadap pemberian sejumlah uang yang merupakan kewajibanperusahaan yang harus diberikan kepada ahli waris sebagaimana

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P8yakni Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Sholehuddin (almarhum) untuk masa kerjamenerangkan Almarhum Sholehuddin bekerja pada Tergugat sejak bulan Desember Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T1yakni Bukti Kas Keluar PT.Prospek Manunggal Era Industri Nomor : BKK 43/XII/13tertanggal 5 Desember 2013 menerangkan Dana santunan kematian AlmarhumSholehuddin (security) dan penyelesaian pesangon serta hakhak

Manunggal Adi Jaya

Manunggal Adi Jaya, berkedudukan di Menara DutaBuilding 6" Floor, Wing A., Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B.9,Kuningan, Jakarta 12910, diwakili oleh Henderi selaku Direktur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar,SH.,MH. dan kawankawan, para Advokat berkantor di PlazaGreat River (GRI), Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

Manunggal Adi Jaya (MAJ) melakukanpendorongan pohon akasia milik PT. Inhutani Il untuk dijadikan lahanperkebunan serta alas hak apa yang dimiliki oleh PT. MAJ dalammelakukan kegiatannya. Selanjutnya terhadap aktivitas kegiatan yangdilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat memandang Tergugattelah melakukan perobuatan melawan hukum secara perdata danmengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat ke Pengadilan.

Manunggal Adi JayaHal. 20 dari 33 Hal. Put. Nomor 818 K/Padt/2013(Tergugat), PT. Inhutani Il (Penggugat) tetap membayar penuh tagihanPBBnya tersebut (vide bukti P49 sampai dengan P64);e Menimbang, bahwa PT.

Manunggal Adi Jaya, dimanaijin tersebut diberikan sehubungan dengan adanya permohonan dariDirektur Utama PT. Manunggal Adi Jaya (Tergugat) untuk melakukankegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2005(vide bukti T.2a).Hal. 21 dari 33 Hal. Put.

SLAMET RIYADI VS PT TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI, DK

,M.H.Advokat, berkantor di Jalan Tenggilis Lama IIIB Nomor47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 April 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;melawanPT TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI, Plant Kletek,berkedudukan di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 24Jemundo,Taman Sidoarjo, diwakili oleh DirekturFransiskus Johny Soegiarto, dalam hal ini memberikuasa kepada: Agus Prabowo, S.H.

Penggugat telahmembuat perjanjian sebagaimana Perjanjian Jual Beli BS Avalan Nomor001/HRSGA/TRMS/V2012 atau setidaktidaknya pada waktu itu, telahterjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat;Bahwa sebelum adanya Perjanjian Jual Beli BS Avalan Nomor 001/HRSGA/TRMS/V/2012 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Il dan Tergugatlll telah terlebin dahulu membuat suatu kesepakatan dan persetujuankepada Penggugat yang berkaitan dengan pengelolaan semua barangbarang avalan Perusahaan PT Tritegun Manunggal

BHINEKA KARYA MANUNGGAL;

BHINEKA KARYA MANUNGGAL, yang berlamat di Jalan DusunWalahar 1 RT. 002 RW. 01, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang41371, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yang bemamaNADI HARZA, Jabatan HRD Head Office, PT. Bhineka KaryaManunggal, No.

BHINEKA KARYA MANUNGGAL KARAWANGPERHITUNGAN PESANGON KARYAWANPengharUPAH / Pesango 928" 15% nesangHe HABE KERIA ran pa 156 ayat neta is on 1xatau pa aya pasal aya!

BHINEKAKARYA MANUNGGAL tanggal 05 Januari 2016 ;P4 Notula Bipartit antara PUK FSP TSK SPSI dengan PT. BHINEKAKARYA MANUNGGAL tanggal 13 Januari 2016 ;P5 Surat Panggilan Penyelesaian Permasalahan PT. BHINEKA KARYAMANUNGGAL Nomor : 565/652/HIS dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pem. Kab. Karawang tanggal 27 Januari 2016;P6 Notula Bipartit antara PUK FSP TSK SPSI dengan PT. BHINEKAKARYA MANUNGGAL tanggal 03 Februari 2016 ;P8P9P10P12P13P14P15121Surat Panggilan Penyelesaian Permasalahan PT.

BHINEKAKARYA MANUNGGAL tanggal 10 Februari 2016 ;Surat Anjuran Nomor : 567/1567/HIS yang dikeluarkan oleh DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pem. Kab. Karawang tanggal 01Maret 2016 ;Risalah Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial Nomor :567/8/II/2016/HIS yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pem. Kab.

Karawang tanggal 14 Maret 2016 ;Daftar Nama Karyawan Divisi Spinning Anggota SP TSK SPSI PT.BHINEKA KARYA MANUNGGAL tanggal 20 April 2016 ;Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. BHINEKA KARYA MANUNGGALdengan SP TSK SPSI PT. BKM ;Buku Tabungan Para Penggugat pada Bank BNI ;Surat Pengumuman Tergugat tentang Pembayaran Gaji yang dicicilyang dikeluarkan oleh PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL ;Keputusan Gubemur Jawa Barat No. 561/Kep 1357Bangsos/2015tentang UMS Kab/Kota di Daerah Prov.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MITRA MAJU MANUNGGAL tersebut;

PT MITRA MAJU MANUNGGAL VS 1. JANUAR WAYUTRI;, DK

KURABO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRIES

KURABO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRIES, tempatkedudukan di Jalan M.H.

Kurabo Manunggal Textile Industries, NPWP:01.000.623.7057.000 alamat: Menara Cakrawala It. 14, Jl. M.H.

Kurabo Manunggal Textile Industries (TermohonPeninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutkepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secaralangsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh PengadilanPajak dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 23Maret 2011 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Oirektorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi : 2011032303260001 tanggal 23 Maret 2011;3 Bahwa dengan demikian

PT Dharma Manunggal adalah juga PemegangSahamPT. Argo Pantes Tbk;9Bahwa Pemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)adalah : Kurabo Jepang 70,29% dan Dharma Manunggal 29.71 %, sedangkan PemegangSaham PT. Argo Pantes Tbk dimiliki PT Dharma Manunggal sebesar 37,21 %. Skemasusunan Pemegang saham dapat digambarkan sebagai berikut : 10 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT.

Dharma Manunggal;12 Bahwa berdasarkan Penelitian, pada saat proses Keberatan yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas lampiran khusus3A/3B Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakanmetode CUP (Comparable Uncontrolled Price) untuk menentukan harganya, namunpada saat proses pemeriksaan maupun keberatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen penetapan harga jual (transferpricing report);13 Bahwa oleh karenanya

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, beralamat di JalanHM.

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000 beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajakdihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;

./2016tanggal 7 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempat kedudukandi Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64292/PP/M.IVB/16/2015,

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64292/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 1 Oktober 2015, atas nama PT.Dian Kencana Manunggal Abadi (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melalui surat Pengiriman PutusanPengadilan Pajak Nomor P.834/SP.31/2015 tanggal 19 Oktober 2015dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal 02

Dian Kencana Manunggal Abadi,NPWP: 01.627.413.6523.000, beralamat di Jalan HM Sarbini 88C,Kebumen, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagaimanaperhitungan tersebut di atas (pada halaman 23);Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa yang menjadi pokok sengketa a quo adalah koreksi DPP PPNatas penyerahan yang

PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2649/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100,Cikarang Barat, Kab.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117613.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01370/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 7Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2012 Nomor: 00046/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016, atas nama PTMegalopolis Manunggal

Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei Tahun 2012 No.00046/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016; dan menetapkan kembalisesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan asas keadilan atasSKPKB PPN Masa Pajak Mei Tahun 2012 No. 00046/207/12/059/16tanggal 23 Mei 2016 yang semula sebesar Rp.194.735.177, menjadiNihil dengan perhitungan sebagai berikut:3.3Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk membayar biaya

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL ~~ INDUSTRIALDEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019,oleh Dr. H.

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempatkedudukan di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, diwakili olehlwan Setiawan sebagai Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut64290/PP/M.IVB/16/2014, Tanggal 1 Oktober 2015 yang telah

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajak dihitung kembaliKeputusan Direktursebagai berikut:Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 406/B/PK/PJK/2017 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Rp 2.816.259.273,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 2.816.259.273,00Penyerahan

Dian Kencana Manunggal Abadi (Termohon PeninjauanKembali), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali perihalPengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 November 2015dengan bukti penerimaan Lembar Disposisi Direktorat Keberatan DanBanding Nomor KK.32012/umum.2.

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP:01.627.413.6523.000 beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen,sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atasadalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak

LIDI MANUNGGAL PERKASA; TUTUT ROKHAYATUN, SH., MH., DK.

LIDI MANUNGGAL PERKASA)pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk Tutut Rokhayatun,SH.MH. serta Andrian Kusumawardana, SH. selaku Kuratorkurator. (BuktiP);. Bahwa atas putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang tersebut telahdiajukan upaya hukum kasasi oleh PT.

LID MANUNGGAL PERKASA (Termohon Pailit)untuk membayar biaya Kepailitan, imbalan Jasa Kurator dan Tarif KerjaTim Kurator sejumlah Rp.2.154.454.940, (dua miliar seratus lima puluhempat juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluhrupiah) kepada Kurator Sdr.

LIDI MANUNGGAL PERKASA(PEMOHON KASASI) ;Hal. 10 dari 29 hal. Put. No.193 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa berdasarkan Surat Permohonan TERMOHON KASASI DANTERMOHON KASASI II selaku Tim Kurator PT.

Lidi Manunggal Perkasa yang diajukan olehPEMOHON KASASI di persidangan pada tanggal 20 Oktober2010 telah diperoleh keterangan bahwa terhadap asetasetboedel pailit berupa pabrik maupun peralatan di dalam pabrik PT.Lidi Manunggal Perkasa maka TERMOHON KASASI danTERMOHON KASASI II selaku Tim Kurator tidak pernahmelakukan apapun untuk pemeliharaan aset boedel pailit ;Bahwa oleh karenanya telah terbukti TERMOHON KASASI danTERMOHON KASASI II telah memberikan keterangan yang tidakbenar terhadap biaya pailit

Lidi Manunggal Perkasa sebesar Rp. 525.500.000.

BHINEKA KARYA MANUNGGAL

BHINEKA KARYA MANUNGGAL, berkedudukan di JalanDusun Walahar 1 RT 002 RW 01, Kecamatan Klari, KabupatenKarawang, yang diwakili oleh Nadi Harza, selaku HRD HeadOffice, PT.

Bhineka Karya Manunggal berdiri sejak tahun 1990 merupakanPerusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlamat di Jalan DusunWalahar 1 RT 002 RW 01, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 41371yang bergerak dibidang integrated tekstil dengan pemasaran /oca/ daneksport dengan jumlah pekerja terakhir per bulan Desember 2016 sekitar850 orang dan berkantor pusat di Jakarta Barat;Bahwa PT.

Bhineka Karya Manunggal pertama didirikan di Karawang danpara pemegang sahamnya adalah Yusuf Gunawan dan Andy SaputraNugroho Wisesa;Bahwa sejak berdirinya perusahaan sampai dengan tahun 2015 hampirtidak pernah ada masalah perselisihan hubungan industrial dengan paraHal. 19 dari 94 hal.Put.Nomor 1120 K/Pdt.SusPHI/201610.11.12.13.14.pekerjanya, baru setelah tahun 2016 sampai saat ini banyak sekalipermasalahan diantaranya keterlambatan pembayaran upah;Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja PT.

Bhineka Karya Manunggal yang terletak diJalan Dusun Walahar 1 RT 002 RW 01, Kecamatan Klari KabupatenKarawang berada dalam sita jaminan guna pemenuhan hakhak ParaPenggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Ketenagakerjaan;3.

Bhineka Karya Manunggal dari bulan Mei2015 sampai dengan Oktober 2015;Paragraf ke2,....Menimbang, bahwa vide bukti T3 yaitu berupa AuditAkuntan Publik PT.

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempat kedudukan diJalan HM.

DianKencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000 beralamat di JalanHM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajak dihitung kembali sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi

DianKencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000 beralamat diJalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajak dihitung kembali menjadisebagaimana perhitungan di halaman 2 di atas, adalah tidak benar dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3519/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM2100,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, yang diwakilioleh Masahide Kuranaga, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117603.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01333/KEB/WPJ.07/201 7 tanggal 03Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/207/11/059/16 tanggal 23 Mei 2016 Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Megalopolis Manunggal

Mengabulkan permohonan Banding Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding);3.2 Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01333/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menetapkanMenolak selurun Keberatan PT Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni Tahun 2011 Nomor00022/207/11/059/16

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT,2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3519/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, beralamat di JalanHM.

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000 beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajakdihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Penggugat:
SUKIMI
Tergugat:
PT MANUNGGAL ADIPURA

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI

DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI, tempatkedudukan di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, diwakili olehlwan Setiawan sebagai Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut64291/PP/M.IVB/16/2015, Tanggal 1 Oktober 2015 yang telah

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP: 01.627.413.6523.000beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen, sehingga Pajak dihitung kembalisebagai berikut :Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 407/B/PK/PJK/2017 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Rp 2.128.996.000,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 2.128.996.000,00Penyerahan Barang

Dian Kencana Manunggal Abadi (Termohon PeninjauanKembali), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali perihalPengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 November 2015dengan bukti penerimaan Lembar Disposisi Direktorat Keberatan DanBanding Nomor KK.32013/umum.2.

Dian Kencana Manunggal Abadi, NPWP:01.627.413.6523.000 beralamat di Jalan HM Sarbini 88C, Kebumen,sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atasadalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak