Penggugat:
JASMAN SUTAN SYAHRIL
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

ARY KARYA dengan alamatJorong Lubuk Sao, Kenagarian Tanjung Sani,Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanPemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pekerjaan UmumDan Tata Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung kantor(Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) PekerjaanPembangunan Kantor Walinagari Sungai TanangKecamatan, Banuhampu Kabupaten Agam.Selanjutnya mohon disebut Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

tanggal 28 Juli 2020;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugattelah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban untukmelakukan perbuatan berupa membayar kegiatan yang telah dilaksanakan olehPenggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor :3.3.18.1/SPKBKKP/DPUTRAG/2018 tanggal4 September 2018;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, untuk Penggugat hadirsendiri, sedangkan untuk tergugat hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

MULYADI ADE PERMANA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINA MARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK-ANTASARI, dkk.

., Advokat dan Anggota Pos Bantuan HukumAdvokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di JalanAmpera Raya 133, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qqKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINAMARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOLDEPOKANTASARI, berkedudukan di Jalan PatiimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN, beralamatdi Graha Sucofindo Lantai 10, Jalan Raya Pasar MingguKavling

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Makkah
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Belanja Penataan Interior Gedung Rawat Inap Kelas I

Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA (CK)

Dinas Kesehatan Pemkot SBY Selaku PPK
2.PT BKM Jaya Wijaya

Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/

2015 tanggal 19 Oktober 2015;

>

Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3.

Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :

1. Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
2. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
3. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
4. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
5. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
6. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
7. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
8. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
9. Nomor : 140/16

/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

Pemohon:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah IIPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat

Penggugat:
SUPARDI alias MULAWI
Tergugat:
ALI
Turut Tergugat:
Panitia Tol PPK berkantor pusat di Jakarta, melalui Panitia Tol Probowangi Seksi I

Putri Mahakam Lestari
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XVII Prov. Kalimantan Timur Dan Prov. Kalimantan Utara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, dkk.

Nomor 121 PK/Pdt/2020Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat yaitu: Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015;Adalah

SPK Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp57.000.000 x90% 51,300,000;2. SPK Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;3. SPK Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/20204. SPK Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp189.300.000 x90% 170.370.000;5. SPK Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;6. SPK Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp178.000.000 x90% 160.200.000;7.

SPK Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;8. SPK Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;9. SPK Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;10. SPK Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;11. SPK Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp82.750.000 x90% 74.475.000;.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/31/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,B. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/35/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,C. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/39/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,D. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/40/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,E. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/26/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,F.

Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9. Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,10. Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,11.

Pemohon:
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta

Penggugat:
INYO ANGGREK, SE
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG
Intervensi:
PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di KantorHukum ACHMAD CHAMRI, SH & REKAN JalanNuri Il, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 025 / KHAC /SK.PTUN / XI / 2019 Tanggal 4 November 2019 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA KUPANG ; 2022002==Tempat Kedudukan : Jalan S.K.

Dethan, ST,.M.SiNIP. 197103151998031014 dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019,tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian SeragamTK. Formal, SD / MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT TEGUHKARYA SAPUTRA PRATAMA di Timor Tengah Selatan (Kab) ; 2. DASAR DAN .ALASAN GUGATIAN :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung 1,

Atas Kecamatan Airmadidi KabupatenMinahasa Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AirmadidiNomor : 66/SK/2017/PN Arm tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;LAWANKEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI UTARA, beralamat di Jalan 17 Agustus Kota Manado, SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan TolManadoBitung, selanjutnya disebut TERMOHON ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan.Bahwa dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012).Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal).Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan;Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012);Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal);Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

SINAR AKBAR UTAMA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PT Roberto Saut Jaya (Persero) ;1.Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia,2.Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir Dan Perbaikan Sungai (PBPS)

Bastari, M.Eng,selaku PPK telah mengeluarkan surat yaitu) surat NomorKU.03.01/PPK PBPSSNVT PPSDACC/VII/2010/1256 tertanggal5 Juli 2010, yang merujuk pada Surat Tergugat 1(satu) / pada poin 2 tersebut diatas, ditujukan kepadadirektur PT ROBERTO SAUT JAYA yang pada pokoknya surattersebut perihal : pemberitahuan evaluasi ulangpelaksanaan pelelangan umum pasca kualifikasi jasaHalaman 117 dari 102. Halaman.

, Tahun Anggaran 2010, dengan Nomorpenetapan KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal18.25 Mei 2010, adalah sudah benar secara hukum, namunkarena berdasarkan surat Tergugat 1 (satu) No.

BUMINATA AJIl PERKASAmemenangkan proyek, sekalipun harga penawarannya lebihmahal dengan selisih harga miliaran rupiah (bukti P19);Bahwa pada akhirnya Tergugat 2 (dua) melalui pengumumanNo. 124/PAN/ PPK PBPSSNVT PPSDACC/IX/2010 tanggal 28September 2010, telah menerbitkan objek gugatan no 2yaitu Surat Penetapan No. KU.03.01/PPK =PBPS/SNVTPPSDACC/1X/1845 tanggal 28 September 2010, yangMENETAPKAN PT.

KU.03.01/PPK PBPS/SNVTPPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010, atas namapemenang PT.

KU.03.01/PPK PBPS/SNVTPPSDACC/1X/1845 tanggal 28 September 2010 tentangPenetapan PT.

KANA SURYA SEJAHTERA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN PENGADAAN TRUCK URINOI 2 (DUA) UNIT DESA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013;

., semuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat,Kurator & Pengurus LDN Ernst berkedudukan di Ruko Mega PeteronganJalan Kanal Nomor 5 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN PENGADAANTRUCK URINOIR 2 (DUA) UNIT DINAS KEBERSIHAN DANPERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARANTAHUN 2013, berkedudukan JI.

menerbitkan suratkeputusan objek sengketa yang berakibat tidak terbayarnya paketpekerjaan kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memuat ketentuanketentuansebagai berikut:Pasal 93 Ayat (1) berbunyi:PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batasberakhirnya kontrak;a.1. berdasarkan penelitian PPK

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakanHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 382 K/TUN/2015kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPK hanya dapatmemutuskan kontrak apabila kepada penyedia barang / jasa telahdiberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh)hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya masa pekerjaan.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/121 tanggal 21Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/121tanggal 21 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak;4.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab X SyaratSyarat UmumKontrak (SSUK) Huruf B5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak poin 48perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK pada sub huruf (b) dan (c).Bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas mengatur mekanismepemutusan kontrak yang harus ditaati oleh penyedia atau penggunabarang apabila hendak melakukan pemutusan kontrak dalam proseskegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG I,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOLMANADOBITUNG I, beralamat di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat,Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat keberatan tanggal 3 Januari2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAirmadidi pada tanggal

Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan JalanTol Manado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah TolHalaman 6 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.ArmManado Bitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku; mengenai kKewenangan dari PPK dalam tahapanPelaksaan Pembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan oprinsipKelayakan dan rasa Keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

Bahwa dalam keberatan Pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengannilai ganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yangbersebelahan atau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari KetuaPelaksana Pengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian JasaPenilai (APPRAISAL);10.Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugiansangat jelas diatur.

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaian jasapenilai atau Penilai Publik ( pasal 63 Perpres no. 71 Tahun 2012), danHalaman 7 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.Arm11bukan atas penetapan nilai yang sepihak dari Pihak Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN PropinsiSulawesi Utara selaku Termohon dan atau dari Pihak Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado

sehinggaadalah tidak benar jika penetapan harga yang ditetapkan oleh pihakPenilai (Appraisal) yang masingmasing bidang berbedabeda, merugikanpihak Pemohon;13.Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 38 ayat 2 UU no 2 Tahun 2012dalam Acara Persidangan Termohon meminta agar pihak Pemohonmenghadirkan Appraisal Pembanding, sehingga memperjelas dan dapatdilihat Pembanding dalam proses penilaian yang dilakukan;14.Bahwa dalam hal kewenangan untuk melakukan fungsi Anggaran, dalamtahapan pemberian ganti kerugian PPK

JAYA SUKSES PRIMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Turut Tergugat:
Walikota Medan

SABAR JAYA KARYATAMA
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Pelalawan