.---- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;

7.---- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;

8.---- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor

: 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;

9.---- 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M)Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;

10.-- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 18 / PU / 2017, Tanggal

TALUDPLTG/PUPR/2017 yang menerangkan hanyaPT.

/ 2017Tanggal 25 September 2017;7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danSP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLSNomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danSP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017

/ 2017Tanggal 25 September 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :028/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPMLS Nomor: 028/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017 dan SP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 15 November 2017;1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLS nomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017 dan SP2DLS Nomor: 088/SP2D LS/DAU/PUPR/2017tanggal 19 Desember

pada tahun 2018 sebesarRp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan milyar rupiah) termasukbelanja rutin;Bahwa anggaran untuk proyek pengadaan Dinas PUPR sebesarRp19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah);Nilai proyek Pengadaan Langsung dibawah Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);Bahwa pada saat saksi menggantikan SUHADI sebagai Kadis PUPR,SUHADI tidak menitipkan proyekproyek kepada saksi;Saksi tidak pernah mengajukan diri sebagai Kadis PUPR kepadaBupati DIRWAN MAHMUD;Bahwa menurut Bupati

maksudnyaDIRWAN MAHMUD menawarkan saksi menjadi Kadis PUPR dan saksimenjawab mau;Bahwa sebelum dilantik sebagai Kadis PUPR, DIRWAN MAHMUDmemberi pesan kepada saksi yaitu Perbaiki hubungan dengan DPRD,jalin komunikasi dengan aparat, jangan beri proyek anak DIRWANMAHMUD;Bahwa setelah menjadi Kadis PUPR, saksi belum pernah diminta olehDIRWAN MAHMUD~ untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhanoperasional Bupati;Bahwa selama sebulan menjadi Kadis PUPR, saksi belum pernahmeminta uang / komitmen fee kepada

para kontraktor untukmendapatkan proyek;Setelah saksi dilantik sebagai Kadis PUPR, JUHARI baru satu kalibertemu dengan saksi;Bahwa HARI YULIAN tidak pernah membawarekanan/kontraktormenemui saksi;Bahwa RUP atau daftar kegiatan Dinas PUPR yang dibawa olehJUHARI pasti didapat dari staf saksi;Bahwa di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan lebih banyakproyek Pengadaan Langsung dari pada proyek pengadaan melaluilelang;Proyek Pengadaan Langsung di dinas PUPR Kabupaten BengkuluSelatan sekitar 80% dari anggaran

Dalam pembicaraan tersebut JUKAK menanyakan apakah saksisudah mengingatkan Kadis PUPR SILUSTERO perihal pertemuansebelumnya antara JUKAK dengan Kadis PUPR.

,namun saya menjawab bahwa silakan datang ke dinas PUPR,sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada SUHADI bahwajangan diberikan sehingga saya tidak tahu bahwa merekamendapatkan proyek di PUPR atau tidak, namun mungkin SUHADIyang memberikan kegiatan tersebut kepada pimpinan DPRD.

Penggugat:
DONNY FIRMANSYAH
Tergugat:
1.Prsiden RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Riau Cq Bupati Kampar
2.Bupati Kampar Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kampar
3.BUPATI Kampar (pemerintah daerah kabupaten kampar)
4.Dinas PUPR Kabupaten Kampar

, Jenis kelamin lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat JalanSisingamangaraja RT.001/RW.014 Kelurahan Langgini KecamatanBangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; LAWANPRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI, Cq GUBERNUR RIAU, CqBUPATI KAMPAR, Berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; BUPATI KAMPAR, Cq DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG(PUPR

SYAHRANI ALS PAMBAKAL ISAH ALS ABAH ISAH
Tergugat:
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ( PUPR) KALIMANTAN SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan di JIn. Dharma Praja, Tlp. 05116749213Fax 0511 6749215 Kode Pos 70733 Banjarbaru,Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMuhammad Nursjamsi, S.Pi.

Penggugat:
CV Ananda Karya
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi PUPR.01.2022 UPKBJ Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

RI),dan Tergugat hanya memberikan Penetapan Ijin Lokasi kepada DepartemenPekerjaan Umum RI/Kementerian PUPR RI cq.

Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, 2. SekretarisDitjen Bina Marga Kementerian PUPR, 3. Direktur JBH, Perkotaan, dan FJDDitjen Bina Marga Kementerian PUPR, 4. Kepala Balai Besar PJN IV JakartaKementerian PUPR, 5. Kepala Bagian PBMN Il Biro PBMN dan LPKementerian PUPR, 6. Kepala Satker PJN Wilayah Prov. Jawa BaratKementerian PUPR, 7.

Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal9 Desember 2016 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, bukti Suratbertanda P40a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dariNy. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 9 Desember 2016 kepadaSekretaris Jenderal Kementerian PUPR, bukti surat bertanda P41 tentangfotokop! dari fotokopi Surat dari Ny.

Hendrianti SaharaNAsution Nurdin tanggal 3 November 2017 kepada Inspektorat JenderalKementerian PUPR, bukti Surat bertanda P50a tentang fotokopi sesuai denganaslinya tanda terima surat dari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 3November 2017 untuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti suratbertanda P51 tentang fotokopi dari fotokopi Surat dari Ny.

Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal28 November 2017 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, buktisurat bertanda P55a tentang fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima suratdari Ny. Hendrianti Sahara Nasution Nurdin tanggal 29 November 2017 untukInspektorat Jenderal Kementerian PUPR, bukti Surat bertanda P56 tentangfotokop! dari fotokopi Surat dari Ny.

TjkBahwa pada pertemuan kedua itu) Terdakwa kembali mengatakankeinginannya untuk ikut dalam kegiatan proyek di Dinas PUPR LampungSelatan yaitu Terdakwa ingin dapat proyek pembangunan jalan;Bahwa setelah saksi mengkomunikasikan keinginan Terdakwa itu keKepala Dinas PUPR Lampung Selatan HERMANSYAH HAMIDI, KepalaDinas PUPR mengatakan silahkan saja kalau mau mengikuti kegiatanproyek di Dinas PUPR asal memenuhi persyaratan dan kualifikasi;Bahwa atas apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR itu lalu

dan memang untuk ikut di kegiatanproyek di Dinas PUPR Lampung Selatan harus memberikan dana terlebihdahulu sesuai dengan perintah Kepala Dinas PUPR dan dana yangdiserahkan ialah sebesar 17% sampai 21% dari nilai anggaran proyek;Bahwa jumlah besaran fee dana 17 sampai 21% itu adalah dari KepalaDinas PUPR untuk ratarata semua proyek yang ada di Dinas PUPR, yangmana pada tahun 2017 ada lebih dari 100 jumlah proyek di Dinas PUPRLampung Selatan, dari penyampaian fee dana 17 sampai 21% itu Terdakwamenyampaikan

Saat menyerahkan uang itu kepadaAGUS BHAKTI NUGROHO, saksi mengatakan ini uang titipan dari KepalaDinas PUPR;Bahwa saksi bertugas sebagai Kabid Pengairan di Dinas PUPR dan bukandi bidang jalan dan jembatan, sedangkan Kabid yang membidangi Jalandan Jembatan adalah OLOAN, saksi yang mengurus proyek di bidang jalandan jembatan ialah karena saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas PUPR,sebab yang selama ini mengurusi proyek pembangunan jalan dan jembatansejak tahun 2013 di Dinas PUPR adalah saksi;Bahwa

TjkBahwa awalnya saksi mendapatkan pemberitahuan lisan tentang plotingkegiatan itu dari Kadis PUPR kemudian saksi diberikan list kegiatannyayang mau diberikan, list itu diberikan kepada saksi olen Kadis PUPR;Bahwa list legiatan yang diberikan oleh Kadis PUPR itu berupa DaftarPekerjaan dan Nilai Proyeknya.

2017 saksi lupa, untuktahun 2018 Kepala Dinas PUPR dijabat oleh plt.

Bintang Timur Baru;

set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Juni 2017 No.SPM : 079/SPM-LS/PUPR/2017 tanggal 21 Juni 2017 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp.786.147.963,-, kepada PT.

Kontrak 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BM/VI/2017 tgl. 07 Juni 2017 nilai kontrak Rp.4.457.540.000,- Pekerjaan Jalan Jurusan Amborgang Sampuara, Kec. Porsea / Uluan;

), sebesar Rp. 713.206.400,- untuk pembayaran Termin 20% dari nilai kontrak No. 008/KTR/DAK/PPK-I/PUPR-BW/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017.

TobasaNo : 600/223/PUPR/2017 tanggal 1 Februari 2017.= Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaituAnto C Sipahutar, dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No.600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.= Selaku Pengawas Lapangan yaitu : Ananda PratamaTampubolon, Amd, Hendry Sirait, dasar penetapan yaitu SKKadis PUPR No. 600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.= Selaku bendahara Dinas/Pengeluaran yaitu Wandy BristonHaro, berdasarkan SK Bupati No : 2 Tahun 2017 tanggal 5Januari 2017.

/PPKI/BM/PUPR/2017 tanggal 20 Juni 2017. uang muka langsungdikirim ke rekening PT.

sebagaiKepala Dinas PUPR.

tahun2010 oleh Kementerian PU RI namun yang menyiapkan adalah Kasubagprogram PUPR Kabupaten Tobasa tahun 2016 atas nama ManganarHutagaol bersama Kadis PUPR Bresman Simangunsong.

Darlin Sagalasebagai PLT Kadis PUPR merangkap Pengguna Anggaran).= Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Bernard Jonly Siagian,ST berdasarkan SK Kadis PUPR Kab. Tobasa No : 600/223/PUPR/2017tanggal 1 Februari 2017.Halaman 73 dari 110 halaman Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN.MdnSelaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Anto CSipahutar, dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No.600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.

Simpang Tiga (Doka 2019) Nomor : 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM- PUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Tachi Mita Nomor : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 31 Oktober 2017;

I Dinas PUPR Aceh Nomor : 02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh TA 2018 (An. Kurniawan, ST. M.Si sebagai PPTK-3 UPTD I wilayah Kab.

Simpang Tiga (Tahap I) Nomor Kontrak : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 12 Juni 2017;

Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH MIGAS TA 2018 Status : 30 Oktober 2018;

NATALIS YOGOBI, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq BUPATIKABUPATEN JAYAWIJAYA cq KEPALA DINASPUPR KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOL-PASURUAN DANGEMPOL-PANDAAN KEMENTERIAN PUPR,

., Kepala Sub SeksiPemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah,kesemuanya berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 64,Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Januari 2018;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOLPASURUAN DANGEMPOLPANDAAN KEMENTERIAN PUPR, selakupihak yang memerlukan tanah yang berkedudukan diJalan Sultan Agung Nomor 22, Kota Pasuruan, JawaHalaman 1 dari 7 hal. Put.

tersebut,mekanisme pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunanyang harus dilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi,Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telah cukupmenggambarkan dengan jelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkanperaturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaitu KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang TunaiUntuk Rumah Pengganti dan

Uang Santunan Untuk Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yangterkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uangsantunan adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing

dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Penggantidan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan

kepadamasingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah penggantiatau uang santunan ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan denganmenghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkahlebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian WHukum danHalaman 18 dari

23Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 85/Pdt.G.S/2017/PN.SmdKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukanverifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Jawa Barat ;Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaansingkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Pengugat sebagai pihakyang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR gunamendapatkan uang santunan ?

Bahwa Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasitelah mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum danPenataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melalui surat Nomor19/SK/LBHPBR/I/2019, yang intinya memohon agar:a. Keputusan Penetapan Lokasi;b. Dokumen hasil penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang adakaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas ataudiserahkan;c.

Berkas pengadaan tanah;3: Atas hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Provinsi Riau tidak menanggapi permohonan dari PemohonKeberatan dahulunya Pemohon Informasi, maka Pemohon Keberatandahulunya Pemohon Informasi mengajukan keberatan pada tanggal26 Februari 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) Dinas Pekerja Umum dan Penataan RuangHalaman. 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBR(PUPR) Provinsi

Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh PemohonKeberatan dahulunya Pemohon Informasi adalah data, dokumen daninformasi yang terbuka dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau;7.

PUPR Provinsi Riau serta selanjutnya kepada KomisiInformasi Provinsi Riau mengajukan permohonan sengketa informasi ataspermintaan informasi pada dinas PUPR Provinsi Riau bukan padaTermohon keberatan saat ini (PPID Utama / Dinas Komunikasi,informatika dan Statistik Provins Riau).Berdasarkan hal diatas PEMOHON KEBERATAN / dahulu PEMOHONINFORMASI mohon agar Putusan KIP tersebut dibatalkan;Halaman. 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBRMenimbang, bahwa yang menjadi dalil jawaban keberatan

ProvinsiRiau dan diajukan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau dan bukan ditujukankepada PPID Utama yang diajukan melalui Dinas PUPR Provinsi Riau, makaMajelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi pemohon informasiterbukti tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan prosedur danPermendagri Nomor 3 Tahun 2017 sehingga Dinas PUPR Provinsi Riau tidakmemiliki kKewenangan untuk mengeluarkan informasi yang dimohon olehHalaman. 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBRkarenanya Permohonan

Penggugat:
Aidil Achmad Jaya
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Tahun 2018
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara
2.Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara
3.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung

YOSETIA PERSADA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 10/PEMBANDING 5 ; 6. HERMONAIDI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASNDinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggaldi RT. 004, Kelurahan Danau Nibung, Kecamatan KotaMukomuko, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 11/ PEMBANDING 6 ;7.

IDHAMSYAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASNDinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggaldi RT. 003, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan KotaMukomuko, Kabupaten Mukomuk, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 13/PEMBANDING 7 =;8. BERTI HADINATA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan MantanASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempattinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan KotaMukomuko,Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebutPutusan Nomor 32/B/2020/PTTUNMDN.

NOFI RIZAL EKA PUTRA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di RT. O02 Kelurahan Koto Jaya,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomukosselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 15/PEMBANDING 9 ; Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat9 tersebut masingmasing memberikan kuasa denganSurat Kuasa terpisah kepada i ;1. SUSTIMAWATI, S.H., M.H.

IZWANDI HUSAINI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di Jalan Danau Nibung, RT. 004,Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko,Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT 7/ TURUT TERBANDING :: 4. BM.

DENNY ABDUL RAHMAN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di RT. 002, Kelurahan Bandar Ratu,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT 12/ TURUTTERBANDING ABDUL HADI, berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR KabupatenMukomuko, bertempat tinggal di RT. 003, KelurahanBandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, KabupatenMukomuko, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT16/ TURUT TERBANDING ; 8.

MAHARDIKA IMAN SARANA diwakili oleh IMMANUEL MARUDUT SIMATUPANG, ST
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN KONSTRUKSI / PUPR DELI SERDANG

Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis)
10. 1 (satu) map warna biru yag didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis maslah Rapat Ekspose PUPR tentang Multy Years Duri-Sei.Pakning, dengan : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Hari : Selasa, Tanggal : 12 September 2017
11. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Masalah Ekspose dan Multi Years Duri-Sei Pakning dengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis

PUPR/SP-MY/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3 Oktober 2017
127. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 05 (Februari 2018) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Sumber Dana APBD TA 2017-2019, nomor kontrak : 600/PUPR/SP-MY/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3 Oktober 2017
128. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 06 (Maret 2018) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Sumber Dana APBD TA 2017-2019, nomor kontrak : 600

/PUPR/SP-MY/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3 Oktober 2017
129. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 07 (April 2018) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Sumber Dana APBD TA 2017-2019, nomor kontrak : 600/PUPR/SP-MY/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3 Oktober 2017
130. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 08 (Mei 2018) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Sumber Dana APBD TA 2017-2019, nomor kontrak : 600/PUPR

/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3 Oktober 2017
133. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 11 (Agustus 2018) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Sumber Dana APBD TA 2017-2019, nomor kontrak : 600/PUPR/SP-MY/KONSULT/.X/2017/001 tanggal 3 Oktober 2017
134. 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Bulanan No : 12 (September 2018) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multi Years) Sumber Dana APBD TA 2017-2019, nomor kontrak : 600/PUPR/

/PUPR-MY/VIII/2018 tanggal 31 Juli 2018
179. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Perihal: Teguran ke-1 (pertama) dari PPK ditujukan kepada Direktur Utama PT Citra Gading Asritama Nomor: 600/PA/PUPR-MY/V/2018 tanggal 08 Mei 2018
180. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Perihal: Teguran ke-2 (kedua) dari PPK ditujukan kepada Direktur Utama PT Citra Gading

Kepala DinasPUPR Pemkab Bengkalis merangkap Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan ARDIANSYAH di Dinas PUPR Pemkab Bengkalis untukberkoordinasi.

Kabupaten Bengkalis) 10.1 (satu) map warna biru yag didalamnya terdapat 1 (satu)bundel Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi Il DPRD KabupatenBengkalis maslah Rapat Ekspose PUPR tentang Multy YearsDuriSei.Pakning, dengan : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis,Hari : Selasa, Tanggal : 12 September 2017 11.1 (Satu) bundel Notulen Rapat Kerja Komisi Il DPRD KabupatenBengkalis Masalah Ekspose dan Multi Years DuriSei Pakningdengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis 12.1 (Satu) bundel print out Notulen Rapat Kerja Komisi

/29tanggal 01 November 2018 186.2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Bengkalis Perihal: Surat Keputusan DaftarHitam (blacklist) Nomor: 600/PUPR/XI/2018/30 tanggal 01November 2018 187.1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Bengkalis Perihal: Claim JaminanPelaksanaan Nomor: 600/PUPR/XII/2018/31 tanggal 10Desember 2018 Barang bukti nomor urut 169 s/d 187, dikembalikan kepada Ardiansyah (cq.Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis) 188.

Kabupaten Bengkalis) 10.1 (satu) map warna biru yag didalamnya terdapat 1 (satu)bundel Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi Il DPRD KabupatenBengkalis maslah Rapat Ekspose PUPR tentang Multy YearsDuriSei.Pakning, dengan : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis,Hari: Selasa, Tanggal : 12 September 2017 11.1 (Satu) bundel Notulen Rapat Kerja Komisi Il DPRD KabupatenBengkalis Masalah Ekspose dan Multi Years DuriSei Pakningdengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis 12.1 (satu) bundel print out Notulen Rapat Kerja Komisi

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBR Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis) 10.1 (satu) map warna biru yag didalamnya terdapat 1 (satu)bundel Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi Il DPRD KabupatenBengkalis maslah Rapat Ekspose PUPR tentang Multy YearsDuriSei.Pakning, dengan : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis,Hari: Selasa, Tanggal : 12 September 2017 11.1 (Satu) bundel Notulen Rapat Kerja Komisi Il DPRD KabupatenBengkalis Masalah Ekspose dan Multi Years DuriSei Pakningdengan Dinas PUPR Kabupaten

Domi untuk berunding mencari jalan keluaruntuk menghitung volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat.Di mana pada saat itu disepakati bersama kedua belah pihak untukmemilih Dinas PUPR Kab. Kupang sebagai Tim Arbitrase untukmenghitung pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan disepakati juga bahwaHal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT KPG15.16.17.18.19.hasil dari perhitungan Dinas PUPR Kab.

RoteKaraginan Nusantara Indonesia;Bahwa atas dasar Surat dari Tergugat tersebut pihak Dinas PUPR Kab.Kupang mengeluarkan surat Persetujuan Tanggal 22 Januari 2018, Nomor045.2/03/PU/2018 yang memuat persyaratan persyaratan untuk dipenuhikedua belah pihak, hal mana Tergugat menyetujuinya sesuai dengan SuratPersetujuan/Pernyataan dari Pihak Tergugat Nomor: 06/PT/RKNII/2018Tertanggal 25 Januari 2018;Bahwa Dinas PUPR Kab.

Kupang sebagai Arbiter untuk melakukan Tugasnya sebagai Arbiternamun sebelum kedatangan Dinas PUPR Kab. Kupang/Arbiter keLapangan Tablolong Pihak Tergugat melalui Sdr. Domi menyatakanpembatalan berhubung Tenaga Teknik dari pihak Tergugat belum siapsampai batas waktu tidak ditentukan;Bahwa karena terlalu lama tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugatakhirnya pihak Dinas PUPR Kab.

Kupang dengan cara tidak menghadiri pemeriksaan bersama Arbiteryang telah dijadwalkan oleh Arbiter Tanggal 7 Februari 2017, padahal yangmenyurati Dinas PUPR Kab.

Kupang dengan cara tidak menghadiri pemeriksaan bersamaArbiter yang telah dijadwalkan oleh Arbiter Tanggal 7 Februari 2017,padahal yang menyurati Dinas PUPR Kab. Kupang adalah Terugatsendiri melalui Surat dari Tergugat dengan Kode RKN/X/2017 Tertanggal19 Oktober 2017;Hal. 8 dari 31 hal.

Kabid Pembangunan Jalan dan JembatanDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh melaluiaplikasi pesan whatsapp namun belum ada tanggapan dari sdra.

MON MATA RAYAdengan kata lain merupakan jalan yang dikerjakan oleh pihak lain; Selain itu dengan berdasarkan Laporan Job Mix Formula (Trial Mix) LastonACBC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 014.11/ 02/LAPXI/ 2018 material yang digunakan untuk membuat aspal sudah dalamkualitas baik dan laporan hasil quality control pengujian ekstraksi lastonACBC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 0040.12/07/ LAPXII/ 2018 aspal yang digunakan PT.