Bahwa yang dimaksud Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,hama dan penyakit ikat karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantinaadalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakithewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina.

Bahwa yang dimaksud Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikat karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantinaadalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakithewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina.

Unsur Setiap Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantinayang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib (a) dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain(c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempattempatpemasukan

Unsur Setiap Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yangdibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib (a) dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain(c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempattempatpemasukan

Selanjutnya Petugas Balai BesarKarantina Tumbuhan Soekarno Hatta langsung berkoordinasi dengan pemilikbarang yang berada di Medan yaitu sdr.

PP Nomor 82 Tahun 2002 Tentang Karantina Hewan, denganunsurunsurnya yaitu Setiap media pembawa hama dan penyakit hewankarantina, hama dan penyakit hewan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area laindidalam Wilayah Negara Republik Indonesia Wajib dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asalhewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawayang tergolong benda lain, dilaporkan

, dan bagianbagian tumbuhan , kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, dilaporkandan diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan danpengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, perobuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi drh.YUSWANDI bersama dengan saksi WATINAH yang merupakan petugas dariBalai Karantina Pertanian Klas Banjarmasin telah melakukan pemeriksaanpengiriman terhadap telur

Setiaop media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme penggangu tumbuhan karantina yangdibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Wilayah NegaraRepublik Indonesia.2.

Wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asalhewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagiantumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, dilaporkan dan11diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan danpengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.Ad.1.

Polisi DA 9561 AS dengan nomor RangkaFU418U520022 dan nomor Mesin 6D22159590.Oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biayaperkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf a dan c jo Pasal 31 ayat 1 UndangUndangNomor : 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo.

dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) bulan penjara;

dibayarkan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;

hari Kamis tanggal 7 Januari 2016sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJanuari 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016bertempat di Pantai Mapak Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, setiap Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina yangdibawa atau dikirim dari Suatu area ke area lain didalam negara wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat Kesehatan dari daerah asal hewan,ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yangtergolong benda lain.

Pasal 31 Undangundang RI No. 16 tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;ATAUKetiga :Hal 4 dari 12 hal Put.

Pasal 31 Undangundang RI No. 16 tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2016 No.Reg. Perkara.

Terdakwa mendapatkan telur penyu tersebut darinelayan dan membeli satu buah telur penyu dengan harga berkisar antara Rp.5.000, sampai dengan harga Rp. 7.000, dan terdakwa menjual telur penyusejak bulan Juni 2014.Telur penyu yang ditemukan di warung milik terdakwa adalah telurpenyu dari jenis penyu hijau dengan nama ilmiah chelonian mydas dantermasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan point 168 lampiran PeraturanPemerintahan RI No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan

meningkatkan kualitaskeanekaragaman dan nilainya sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya.Bahwa yang dimaksud dengan Ekosistem SDA Hayati adalah sistemhubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupunnon hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhisebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan

adalah semua jenis SDAnabati, baik yang hidup di darat maupun di air sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis SDAhewani yang hidup di darat dan atau di air, dan atau udarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan liar adalah tumbuhan yanghidup di alam bebas

dan satwa serta ekosistemnya yang jugaberfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Bahwa yang dimaksud dengan cagar alam adalah kawasan suakaalam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan,satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungidan perkembangannya berlangsung secara alami sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1990 tentang

OGEK pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekirapukul 21.00 Wib, bertempat di jalan Muara Berok Nipah KecamatanPadang Barat Kota Padang telah dengan sengaja memperniagakan,menyimpan atau memiliki telur penyu dari jenis penyu hijau yangmerupakan hewan yang dilindungi sesuai dengan point 168 lampiranPeraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa.

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Didalam Permen LHKHalaman 11 dari 22, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bhntersebut berisi tentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,pada nomor urut 194, tertera bahwa elang brontok termasuk ke dalamjenis satwa yang dilindungi; Bahwa berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa

Didalam Permen LHK tersebut berisiHalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bhntentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada nomor urut 194,tertera bahwa elang brontok termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindung;Menimbang, bahwa sebelumnya seekor satwa jenis burung elangtersebut dibawa oleh Sdr.

yangdilindungi tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai scientific authority, sehingga untukmenentukan apakah satwa tersebut dilindungi atau tidak hal tersebut tergantungdengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebut pada habitatnya,yang mana hal tersebut dijabarkan didalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Didalam Permen LHK tersebut berisitentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada nomor urut 194,tertera bahwa elang brontok termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, bahwa Elang Brontok atau

dan bagian bagian tumbuhan, kecuali mediapembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan3dengan cara sebagai berikut Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbinganTeknik, terdakwa hendak kembali ke Kendari, akantetapi Terdakwa yang pada saat itu bersamasamadengan saksi Muh.

area ke area lain di dalam wilayah negaraRepublik Indonesia, tanpa = dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan,hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolongbenda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbinganTeknik, terdakwa hendak kembali ke Kendari, akantetapi Terdakwa yang pada saat itu bersamasamadengan saksi Muh.

negaraRepublik Indonesia, tanpa = dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan,hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolongbenda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbinganTeknik terdakwa hendak kembali ke Kendari, akantetapi Terdakwa yang pada saat itu bersamasamadengan saksi Muh.

Pasal 6 huruf a UU No. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan ;Subsidair ; melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf c UU No. 16Tahun huruf a UU No. 16 Tahun 1992, TentangKarantina Ikan, WHewan dan Tumbuhan ;Kedua :Primair ; melanggar Pasal 31 ayat (2) UU No. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan, Jo.

Pasal 6 huruf a UU No. 16Tahun 1992,Tentang Karantina Ikan, Hewan danTumbuhan ;Subsidair ; melanggar Pasal 31 ayat (2) UUNo. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan, Jo.

sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) UU 16 tahun 1992 tentangkarantina hewan, ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalamdakwaan kedua Penuntut Umum;2.

Menyatakan Barang Bukti berupa :e 25 (dua puluh lima) karung kemasan warna putih motif bergarismerah dan hijauDirampas untuk dimusnahkane 6(enam) ekor kurakura dada merahDirampas untuk Negara Cq Kantor Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan diInstalaso KIPM Puspa Agroe Uang / ongkos penitipan sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara5.

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa ataudikirim dari suatu tempat area ke tempat lain dalam wilayahIndonesia wajib dilengkapi dengan sertipikat kesehatan dariarea asal bagi hewan, hama asal hewan hasil bahan asalhewan , ikan tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan kecualimedia pembawa yang tergolong benda lain yang melaluitempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkankemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantina;3.

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa atau dikirim darisuatu tempat area ke tempat lain dalam wilayah Indonesia wajibdilengkapi dengan sertipikat kesehatan dari area asal bagi hewan,hama asal hewan hasil bahan asal hewan , ikan tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lainyang melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan kemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantinaMenimbang

No. 16 Tahun 1992 tentang Karantinahewan, Ikan dan tumbuhan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana , UU. No. 81Tahun 1981 KUHAP, UUNo. 48 Tahun 2008, Tentang Kekuasaan Kehakiman,UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa I. ELIAS OLI, terdakwa Il.

sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) UU 16 tahun 1992 tentangkarantina hewan, ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalamdakwaan kedua Penuntut Umum;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Elias Oli dan terdakwa II AgusBudiman masingmasing dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulandengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;Menjatunkan denda masingmasing kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;Menyatakan Barang

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa ataudikirim dari suatu tempat area ke tempat lain dalam wilayahIndonesia wajib dilengkapi dengan sertipikat kesehatan dariarea asal bagi hewan, hama asal hewan hasil bahan asalhewan , ikan tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan kecualimedia pembawa yang tergolong benda lain yang melaluitempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkankemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantina;3.

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa atau dikirim darisuatu tempat area ke tempat lain dalam wilayah Indonesia wajibdilengkapi dengan sertipikat kesehatan dari area asal bagi hewan,hama asal hewan hasil bahan asal hewan , ikan tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lainyang melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan kemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantinaMenimbang

No. 16 Tahun 1992 tentang Karantinahewan, Ikan dan tumbuhan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana , UU. No. 81Tahun 1981 KUHAP, UUNo. 48 Tahun 2008, Tentang Kekuasaan Kehakiman,UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa I. ELIAS OLI, terdakwa II.

Menetapkan barang bukti berupa :e 25 (dua puluh lima) karung kemasan warna putih motif bergaris merahdan hijauDirampas untuk dimusnahkanHalaman 17 dari 16 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Gsk18e 6 (enam) ekor kurakura dada merahDirampas untuk Negara Cq Kantor Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan diInstalaso KIPM Puspa Agroe Uang / ongkos penitipan sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus riburupiah)Dirampas untuk Negara6.

MADE SUDARSANA, M.Si menerangkan :1.Bahwa secara fisik, ahli dapat mengidentifikasi 2(dua) moncong ikanmerupakan moncong hiu Sentani/Hiu Gergaji yang termasuk satwa yangdilindungi oleh Peraturan Perundangundangan Indonesia tercantumdalam Lampiran Pemerintah RI No.7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa Nomor Urut 218 yaitu Pari Sentani, HiuSentani (Semua jenis dari genus Pritis);Bahwa 13 (tiga belas ) bungkus plastik daging irisan sedang berdasarkanhasil Pemeriksaan Lab adalah Daging

Saksi Ahli SEPT EKA WARDHANI, S.Hut, MP., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mendapat Surat Perintah menjadi saksi ahli berdasarkanSP Tugas No: PT.542/BKSDABL1/Peg/2014 tanggal 5 November2014;e Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 1999tentang pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa, terdapat 294 jenisSatwa liar dan tumbuhan yang dilindungi oleh Peraturan Perundangundangan di Indonesia saat ini, dengan rincian :a. Satwa liar:1.

Tumbuhan :Kelas Palmae : 14 Jenis.Kelas Rafflessiacea : 1 Jenis.Kelas Orchidaceae : 29 Jenis.Bahwa moncong ikan hiu yang diperlihatkan oleh penyidik adalahmerupakan moncong Hiu Gergaji (Pristis SP) dan saksi pastikanbahwa Hiu Gergaji adalah merupakan satwa yang dilindungi sesuaiUURI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya dan PPRI No. 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa sanksinya berupa pidana penjara atau denda yang diaturdalam pasal 21

Tumbuhan dan Satwa;Bahwa Hiu Gergaji/ Green Swafish adalah termasuk satwa yangdilindungi sesuai UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PPRI No.7 tahun 1999tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwamenyatakan tidak tahu ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 12.00wita petugas

huruf d jo Pasal 40 ayat (2) dan/atau Pasal 40ayat (4) UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya;Bahwa daging penyu hijau adalah termasuk satwa yang dilindungisesuai UURI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya dan PPRI No.7 tahun 1999 tentangPengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;e Bahwa menurut saksi Ahli jenis ikan hiu spsies Rhynobatos tidaktermasuk dalam daftar lindungan dalam PPRI No.7 tahun 1999tentang Pengawetan jenis Tumbuhan

di Bandar Udara InternasionalSultan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Maros, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatandengan sengaja melakukan pelanggaranterhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantinayang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negaraRepublik Indonesia wajib di lengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lainyang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Him 2 dari 11 him Put No.135/PID./2019/PT.MKSBahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketikaSdr.

Pasal 6huruf a UndangUndang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo.

./2019/PT.MKSturut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaranterhadap kententuanketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yangdibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Wilaya NegaraRepublik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan,ikan, tumbuhan

dan bagianbagian tumbuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31ayat (1) jo Pasal 6 huruf a undangundang Republik Indonesia No. 16 Tahun1992 tentang Karantina Hewan,lkan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1)KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL BAHRIA.S Alias IPUL BinABD RYASID A.S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan.Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SYAIFUL BAHRI A.S AliasIPUL Bin

dan satwayang dilindungi yang menyatakan bahwasemua jenis tumbuhan serta satwa liar perludan wajib dijaga kelestariannya, khususnyauntuk jenis jenis yang dilindungi mengingatsatwa liar yang dilindungi memiliki tingkatkerawanan dan kepunahan yang tinggi, namunkenyataannya perbuatan terdakwabertentangan dengan program pemerintahtersebut yaitu dengan menyimpan, memiliki,memelihara dan mengangkut BurungBayan(Lorius roratus) yang masuk dalamdaftar nomor urut 112 dan Burung KakatuaSeram(Cacatua moluccensis

Manusela ST. 570/IVT.38/Gakkum/2015 tanggal 18 Desember 2015untuk melaksanakan Operasi Gabunganterhadap Tumbuhan dan satwa liar (TSL)di Kecamatan Amahai dan sekitarnya;e Bahwa kecamatan Amahai dan sekitarnyajuga termasuk lokasi tempat saksi danteman saksi menemukan Terdakwa dantemanteman Terdakwa memiliki satwayang dilindungi;Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.SusLH/2016/PN.MshBahwa kepemilikan satwa yang dilindungitidak diperbolehkan karena melanggarketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) hurufa

Samudra Intim Perkasa;Bahwa semua temanteman Terdakwa sedang bersamasama denganTerdakwa juga di atas kapal;Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temantemanTerdakwa, saksi dan teman saksi memiliki surat tugas dari Kepala Balai TN.Manusela ST. 570/IVT.38/Gakkum/2015 tanggal 18 Desember 2015 untukmelaksanakan Operasi Gabungan terhadap Tumbuhan dan satwa liar (TSL) diKecamatan Amahai dan sekitarnya;Bahwa Kecamatan Amahai dan sekitarnya juga termasuk lokasi tempat saksidan teman saksi

serta satwa liar perlu dan wajibdijaga kelestariannya, khususnya untuk jenisjenis yangdilindungi mengingat umumnya TSL yang dilindungi memilikitingkat Kerawanan dan kepunahan yang tinggi;e Bahwa, berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1),Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalamgolongan yang dilindungi apabila telah memenuhi criteria :e Mempunyai populasi kecil ;e Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;e Daerah penyebaran yang terbatas (endemic);eBahwa benar,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;2.

setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwayang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati.Bahwa menurut penjelasan Ahli berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada pasal 24 dijelaskanbahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tertuangpada Pasal 21 tumbuhan

dan satwa tersebut dirampas untuk negara danjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagianbagiannya yangdirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepadaHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bonlembagalembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwakecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkansehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal40 ayat (2) Jo pasal

dan satwa tersebut dirampas untuk negara danjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagianbagiannya yangHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bondirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepadalembagalembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwakecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkansehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalampasal 40 ayat (2) Jo

dan satwa besertaekosistemnya;Cc) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bonekosistemnya.Bahwa menurut Ahli, perlindungan satwa termasuk dalam lingkup kegiatanpengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa besertaekosistemnya.

Menurut pasal 11 Undang Undang nomor 5 Tahun 1990tentang KSDA, kegiatan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhandan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan :a) pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwabesertaekosistemnya;b) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.Bahwa Satwa adalah semua jenis Sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara sesuai dengan pasal 1 angka 5Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA kemudian satwa liaradalah adalah semua

juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

kemudian dibawakerumah terdakwa di Lubuk Aro Dusun Jorong Malabur Nagari bawanKecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dan rencananya akan di jualkepada seseorang di kota Jambi provinsi Jambi dengan harga Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).non Bahwa berdasarkan Lamp No. urut 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan

danSatwa sebagai pengganti Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa; Bahwa selanjutnya 1 (satu) bahagian kepala satwa jeniskambing hutan Sumatera (capricornis Sumatraensis) dibawa ke PolresAgam untuk proses selanjutnya; Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Tim BKSDAResor Agam dan Unit Tipiter ke Polres Agam bahwa TerdakwaHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN LBBmendapatkan 1 (satu) bahagian kepala kambing hutan Sumateramemiliki

Agam dan Ahli pernah mengikutiPendidikan dan Latihan On The Job Training MonitoringKeanekaragaman Hayati di Jambi Tahun 2002 dan Diklat PengendalianEkosistem Hutan Tingkat Ahli di Balai Pendidikan dan PelatihanKehutanan di Pematang Siantar Tahun 2013;Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN LBB Bahwa tugas dan fungsi Ahli secara umum selaku pengendallEkosistem Hutan adalah melakukan kegiatan yang berhubungandengan konservasi keanekaragaman hayati jenisjenis tumbuhan dansatwa liar; Bahwa

dan satwa liar besertaekosistemnya; Bahwa ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidakbisa dimanfaatkan secara bebas dapat dilihat pada Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa sebagai pengganti Lampiran Peraturan Pemerintah /PP Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa ; Bahwa setelah Ahli lihat dan identifikasi secara teliti barangbukti berupa 1 (satu) bagian kepala dari satwa liar

danSatwa sebagai pengganti Lampiran Peraturan Pemerintah /PP Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaiaturan pelaksanaan dari UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan dan satwa dilindungadalah tumbuhan dan satwa liar yang harus dilindungi dandipertahankan keberadaannya karena berada dalam bahayakepunahan, populasinya dialam menurun tajam dan habitatnya sudahterbatas; Bahwa satwa jenis Kambing

Tumbuhan Dan Satwa, sehingga dengan demikian maka MejelisHakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut satu persatu;Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu melanggar pasal 21 ayat 2 hurufa jo pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberdayaAlam Hayati Dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Tumbuhan dan satwa yang dilindungji;b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;Ayat 2 menyatakan : Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongankan dalam :a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;b.

Tumbuhan dan sawa yang populasinya jarang;Ayat 3 menyatakan : Bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksuddalam ayat (2 ) diatur dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa menyatakan : Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasargolongan:a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungji;b.

Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;Ayat ( 2 ) menyatakan jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimanaterlampir dalam Peraturan Pemerintah;Bahwa satwa Trenggiling (Manis Javanica) terdapat dalam LampiranPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 tentang Jenis jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungipada angka 41;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, yangdihubungkan dengan

21 ayat 2 huruf b jo pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan Dan Satwa, Pasa!

yang berbunyi: Setiap mediapembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit,ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yangdibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayahnegara Republik Indonesia wajib:a. dilengkapi sertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahanasal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianHalaman 13 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Klabagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong bendalain;b. melalui

dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhankarantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalamwilayah negara Republik Indonesia wajib:a. dilengkapi sertifikasi kesehatan dari area asal bagi hewan, bahanasal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan,tumbuhan dari bagianbagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong bendalain;b. melalui tempattempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan;c. dilaporkan dan diserahkan

tertentu dari wilayah negara RepublikIndonesia apabila negara tujuan menghendakinya;Bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,hama dan penyakit, ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke arealain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:a. dilengkapi sertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahanasal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong

, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82tahun 2000 tentang Karatina Hewan;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkantentang Penahanan yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karatina Hewan,apakah termasuk penahanan yang menjadi obyek Praperadilan;Menimbang, bahwa Pasal 10 UndangUndang Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Jo.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 dinyatakanbahwa Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagaiupaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan,hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dariluar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, ataukeluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhanmenyatakan bahwa petugas karantina hewan

Uang ganti Rugi Tanaman / tumbuhan 5Atau dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 disebut juga sebagai : Ganti Rugi danKompensasi Tanah, Tumbuhtumbuhan serta Bangunan.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan EnergiNomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang PerubahanPeraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi(SUTT) dan

Bahwa tumbuhan / tanaman tersebut di atas yang mendapatkan uang ganti rugiadalah tanaman / tumbuhan keras yang produktif antara lain :Jati, Kelapa, Akasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih / Sukun, Mahoni,Mangga, Mlinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sono Keling, Kayu tahun,Bambu apus, Bambu wulung dan Bambu Oti. Sedangkan klasifikasi tanaman yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagaistibcut 1esseesiesescecseee essere ieneessererunaiamseninmsaauaesersataneerpimaaeena.

Tanaman Besar tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebihALI 10) BRET nn nnn nn rn ROb. Tanaman Sedang tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggilebih dari 5 Meter s/d 10 Meter. 22002 neocon ne nnec.

Bahwa di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon sebagian dari tanah milikwarga yang terkena jaringan proyek tersebut berada di wilayah : DusunNgentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan & Sewon, Dusun Paten &Gatak, Dusun Gabusan. 22222 22222 oo nan reece nnnBahwa dalam proyek jaringan SUTET tersebut telah dibentuk panitiapenanggungjawab untuk pembebasan tanah, bangunan dan tanaman /tumbuhan antara lain, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT.

PLN(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan NusaTenggara Nomor : 004.K/021/PPI Kitring JBM/2004 tanggal 9 Januari 2004tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Perijinan untuk LokasiGardu Induk, lokasi Tower dan Pembebasan Tanaman / tumbuhan, Bangunandalam Jalur Bebas Transmisi Tahun 2004 di Wilayah Propinsi Jawa Tengahdan DIY yang dikeluarkan oleh saudara Ir. Susanto Purnomo, MM., yaitu :Ketua = Ws RARIMIYWONQ: j~ nnn nn nnn nenWakil Ketua : saksi Ir.

, bahwa yangdimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnyadisebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnyahama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, danorganisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ ataupengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamananpakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik,Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, sertaHalaman 15 dari

tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang:Oo memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, ProdukIkan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;Oo memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat (1) huruf b;oO tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa

, bahwa yangdimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnyadisebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnyahama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, danorganisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ ataupengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamananpakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik,Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, sertaTumbuhan dan

tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang:Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjsmemasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, ProdukIkan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat (1) huruf b;tidak