Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukanuntuk urnurn, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yangdituju itu lebih dari seorang, tiaptiap nama orang yang terkena keputusan itudisebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalandengan lampiran yang menyebutkan namanama orang yang terkena keputusantersebut."Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibathukum.

Dengan demikian ketersediaan biaya untuk membayar proyekdimaksud jika kelak dilaksanakan menurut hukum telah pasti dan terjamin ;1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54, Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah pernahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70, Tahun 2012 tentang Perubahanatas Peraturan Presiden Nomor 54, Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, atas permintaan Biro Urnurn.

Bahwa benar Tergugat IT dan Tergugat III telah diangkat sebagai Direktur Utama danDirektur Komersial berdasarkan basil Rapat Urnurn Pemegang Sahara (RUPS)Tergugat I yang dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuatdihadapan Arman Lany, Notaris di Jakarta, kernudian di kukuhkan kembaliberdasarkan basil RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 17 dan No. 18 keduanyatertanggal 12 Nopember 2009 yang, dibuat oleh Nelson Eddy Tampubolon, SHNatoris di Jakarta dimana keputusan RUPS tersebut telah

syarat dan tata cara pengangkatan danpemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalamperaturan perundangundangan.Penjelasan Pasal 8.Ayat (1)Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan ialahadanya diferensiasilspesialisasi di lingkungan peradilan umumdimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilananak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilantindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilanperikanan yang berada di lingkungan peradilan urnurn

Perpanjangan Penuntut Urnurn mulai tanggal 16 Desember 2012 sampaidengan 24 Januari 2013.3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua PengacJilan Tindak Pidana Korupsi pad aPengadilan Negeri Bandung mulai tanggal 22 Maret 2013 S/D 20 April 20134. Perpanjangan Penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung mulai tanggal 21 April 2013 sampai dengan19 Juni 2013;5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 22 Maret 2013 sampaidengan 20 April 20136.

sejakditerimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikanberkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi;(4) Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, penyidik wajib segeramelakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntutUmum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaanberkas yang telah diberi petunjuk oleh Penuntut Umum, penyidik sesuaiketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikankembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Urnurn

Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat Kepolisian Negara RI diaturdidalam UndangUndang RI No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RIpasal 18 ay at 1 yang berbunyi : "untuk kepentingan urnurn, pejabatKepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapatbertindak menurut penilaiannya sendiri";3.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli2003 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 29 Juli 2003dibawah Nomor register perkara 84/Pdt.G/2003/PN.SImn.telah rnengemukakanhalhalsebagai berikut: Bahwa Tergugat JI adalah penerbit Surat Kabar Jawa Pos, dan Tergugat IIadalah anak perusahaan atau Group atau bagian darinya yang menerbitkanSurat Kabar Radar Jogja (Tergugat III), sedangkan Tergugat IV, V dan VImasingmasing adalah General Manager/Pemimpin Urnurn

No. 1529 K/PID.SUS/2010menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungansehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yangditeruskan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa Terdakwa selaku Bupati Sleman yang sekaligus merupakanPemegang Kekuasaan Urnurn Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa demikian juga, selama MASA PERKAWINAN PLSR,TERMOHON I telah senantiasa BERBAKTI, MENGABDI,MENGURUS DAN MERAWAT SUAMI TERMOHON I, ALM.SR, SECARA LAHIR MAUPUN BATHIN, Berta SELALU22MERAWAT DAN MENDIDIK ANAK ANAK DALAMPERKAWINAN PLSR sampai dengan saat dibuatnyaJAWABAN ini, sebagaimana disyaratkan di dalam KHII, BABXII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, BAGIAN KESATU, Urnurn,PASAL 83.FAKTA dimaksud di dalam butir 6 ini dapat dibuktikan dengan lebih meyakinkanlagi, dari adanya implementasi nyata atas

. / Putusan No : 13/Pid.Sus/2015/PN.Lmj;permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjukpenasehat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak diterima;e Selain itu juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI denganNomor 367.K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknyamenyatakan Bahwa bila tak didampingi oleh penasehat Hukum diawaltingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, hinggaBAP penyidikan dan penuntut urnurn

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindakpidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor1911KMA/SKIXII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberitugas menjalankan suatu jabatan urnurn

aturan terkait perobuatan pencemaran namabaik, knususnya dalam pasal 310 yang menyatakan sebagai berikut:(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama balkseseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terangsupaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran denganpidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah.(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,dipertunjukkan atau ditempelkan di muka urnurn

No. 821 K/Sip/1974, menyatakan pembeli yang membeli suatu barang melaluipelelangan urnurn oleh Kantor Lelang Negara adalah pembeli yangberitikad baik dan harus dilindungi oleh undangundang;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April1976 "Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum".Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April1976 "Pembeli aengan itikad baik harus dilindungi".6651617181920Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal30

sesuatu perbuatan pidana : mereka yang rnelakukan,yang menyuruh Jakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;Menirnbang, bahwa unsur yang terkandung dalarn Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPterse but bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandungpasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanyaMajelis rnernandang dalarn hal ini terdakwa adalah sebagai orang yang rnelakukanperbuatan.Menirnbang, bahwa dalarn dakwaan Jaksa Penuntut Urnurn

dalarn dakwaan Jaksa PenuntutUrnurn, dengan perannya rmasingrnasing yang jelas terungkap dan rnenjadi faktafaktahukurn dalarn persidangan sebagairnana telah diuraikan dalarn pernbuktian unsurunsursebelurnnya, yang oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa baik terdakwa Arief Wahyudirnaupun saksi Margan Salurn dan saksi Julius MP Aritonang adalah sarnasarna sebagaipelaku dengan kualifikasi yang rnelakukan, dengan dernikian un sur ini telah terpenuhi ;Menirnbang, bahwa dalarn dakwaan aquo Penuntut Urnurn

Urnurn//././. Bahwa halhal yang telah dikemukakan dalam EKSEPSImohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkandariJAWAB AN ini Bahwa Turut Tergugat Ill membantah, menyangkal, dan menolakseluruh Dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali tentang halhalyang secara tegas diakui kebenarannya; 11.2.

ISS/Pen.Pid/20 13/PN .ClJ tanggal 16 September 2013.Menimbang, bahwa selanjutnya Majclis akan mernperimbangkan dakwaan JaksaPenuntut Umum;Menirnbang. bahwa terdakwa telah didakwa oleh .aksa Penuntut Urnurn secaraSubsidaritas yaitu:Primail' : Mclanggar pasal 2 avat (1) UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999,sebagaimana (elah diubah dan di tambah UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan alas Undangundang RI NomolI' 31 lahun 1999 tentang Pembcrantasan Tindal: Pidana KorupsijSubsidail': Mclanggal

Surat dakwaan jaksa penuntut' Urnurn No.Reg. perkara PDS01/Ft.1/Banjar/01/2014 ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa dipersidangan ;Setelah membaca suratsurat bukti ;Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukandipersidangan kepada saksisaksi dan terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum berdasarkansurat dakwaan tertanggal 04 #xJanuari 2014, No.Reg.perkara PDS01/Ft

MELALUI ERWIN PAMAN dan ALI AMRA dandengan memerintahkan ERWIN PAMAN untuk memberikan uangRp1.000.000,00 s/d Rp1.500.000,00 kepada 27 orang Anggota DPRDKabupaten Seluma tersebut dan MELALUI ALI AMRA untukmemberikan cheque BCA KCU Bengkulu dengan nominalRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada 27 orang AnggotaDPRD Kabupaten Seluma ;13.Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No. 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 21Februari 2012, atas dakwaan Jaksa Penuntut Urnurn

PLN (Persero) yang dibuatdihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta (Bukti PemohonPK9) ; dan Akta Nornor : 14 Tanggal 23 Juni 2010 tentang PemyataanKeputusan Rapat Urnurn Pernegang Saham Tahunan PerusahaanPerseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN(Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris diJakarta (Bukti Pemohon PKIO).