Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Lumajang Nomor 22/BA/VIII/2013,tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Pemilihan Umum Tahun2014, Khusus terhadap:Nomor urut Partai : 2Nama Partai : Partai Kebangkitan BangsaIl. DASAR GUGATAN:1.

Adnan Syarifmencalonkan Bupati dari Partai lain dan H.

:2Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa PimpinanH.

MUHAMMAD ZACKY BARIZIMenyatakan batal Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Lumajang Nomor 22/BA/VIU/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar CalonTetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang PemilihanUmum Tahun 2014, Khusus terhadap :Nomor urut Partai : 2Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa PimpinanH.

Putusan Nomor 17 K/TUN/2014 Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Pemilihan Umum Tahun 2014,menjadi :Nomor urut Partai i2Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa PimpinanH. ROFIK, SH.,M.Hum.8 Mewajibkan kepada KPU Jawa Timur (Tergugat I) untuk Mengganti DaftarCalon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Khusus PartaiKebangkitan Bangsa, menjadi :Nomor Urut Partai 2Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa PimpinanH. ROFIK, SH.,M.Hum.

Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) buah amplop berwearna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lem,bar surat yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PB/IX/2017 tanggal; 17 September;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4.

LITA dari Partai Berkarya;Bahwa Drs.

LITA dari partai berkarya; Bahwa barang bukti amplop warna putin yang berisi uang tunaisebesar Rp.200.000.

berkarya;Bahwa saksi terlibat dalam partai politik dalam partai politik yaknisalah satu calon legislative DPRD kabupaten Tana Toraja periode20192024 dari partai barkarya nomor urut 7, dan sementaradiusulkan sebagai wakil ketua PARTAI BERKARYA di kabupaten tanatoraja namun surat keputusannya belum keluar dari pusat;Bahwa saksi mempunyai tim kampanye yaitu tim pemenangan sayaselaku calon anggota legislative DPRD kab.

Buntudatu periode 2017 2022 partai berkarya adalahmembantu sekertaris membuat administrasi partai berkarya dan turutmemenangkan partai berkarya pada pemilu tahun 2019;Bahwa Terdakwa masuk sebagai tim relawan dari partai berkarya danmendukung caleg dari pertai berkarya yang berpotensi untuk naik ataumendapatkan suara terbanyak dan yang berpotensi dari partai berkarya adalahno. Urut 7 yaitu Drs. LITA;Bahwa bentuk dukungan saksi terhadap caleg DPRD no. Urut 7 yaitu Drs.

LITA;Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa beberapa warga akhirnyamemilih memilih partai berkaya serta Calon Anggota DPRD Kabupaten TanaToraja Nomor Urut 7, Partai Berkarya atas nama Drs.

Maka yang berwenang untukmengajukan gugatan adalah DPP PARTAI PERINDO bukan Tergugatyang kedudukannya hanya sebagai kader partai, yaitu sebataspemegang Kartu Tanda Anggota Partai Perindo. Untuk itu jelas bahwaPenggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (Legal Standing) untukmelakukan gugatan.

Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo KabupatenBengkayang Nomor:08/DPDPERINDO/BKY/IV/2021 kepada Ketua DPRDKabupaten Bengkayang., diberi tanda P5;6. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai PerindoNomor:001/S.Ket/Mahkamah Partai PERINDO/IV/2021., diberi tanda P6;7.

DeoRajiman dalam Pemilu, menjadi PAWnya; Bahwa kerugian partai yaitu tidak ada yang mewakili di DPRD Kab.Bengkayang; Bahwa surat pengajuan PAW sudah diajukan ke BupatiBengkayang menurut Ketua DPRD Bengkayang; Bahwa menurut Bupati Bengkayang, ada kekurangan syarat yangharus dilengkapi namun sudah dipenuhi oleh Partai Perindo; Bahwa Penggugat berdasarkan SK Pengurus Partai merupakanwakil ketua DPD Partai Perindo Kab. Bengkayang; Bahwa DPD Partai Perindo Kab.

DeoRajiman menggugat partai di Jakarta; Bahwa jika ada kader yang salah, disampaikan informasi ke DPPuntuk kemudian diproses di Mahkamah Partai;Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam proses diMahkamah Partai; Bahwa dipecat dahulu baru kemudian diproses di MahkamahPartai; Bahwa surat dari Mahkamah Partai berupa surat keterangan bukansurat keputusan; Bahwa dasar hukum recall adalah adanya kasus hukum; Bahwa Partai

dialami partai adalah karena Sdr.

atas tindakan dari partai, dan disatupihak Penggugat selaku wakil rakyat dalam Jabatan Wakil Ketua Pimpinan DPRDKabupaten Bolaang Mongondow maka Penggugat mengajukan Gugatan di PengadilanNegeri Kotamobagu yang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor : 73 / Pdt.G/ 2011 /PN.Ktg tanggal 7 Nopember 2011; (Bukti P4) ;Bahwa mengingat tekanan politik dari partai penggugat kepada Ketua DPRD KabupatenBolaang Mongondow, agar supaya penggugat secepatnya diproses PergantianAntarwaktu dari Wakil Ketua Pimpinan

Mengundurkan diri ; atauc. diberhentikan. selanjutnyaAyat (2) hurufe. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundanganh. diberhentikan sebagai anggota partai politiksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganBahwa yang dimaksud dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (vide huruf c, e, dan h) adalah PeraturanPemerintah Nomor : 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah

dimaksud dalampasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam halanggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan (vide Pdt.No. 73 / Pdt.G / 2011 / PN.KTG tanggal 7 Nopember2011) ;16 Bahwa akan tetapi bawahan Tergugat dalam memberikan Telaan staf tidakmenghiraukan sama sekali keberatan penggugat, atau setidaktidaknya dalam Telaan stafkepada Tergugat dianjurkan untuk tidak

Bolmongkarena Penggugat telah melanggar disiplin partai karena lalai clan ingkar terhadap tugas dantanggung jawab selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kab.

Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPPPDIP),Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPDPDIP) PropinsiSulawesi Utara, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPCPDIP)Kabupaten Bolaang Mongondow dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBolaang Mongondow sebagai pihak Tergugat;Menimbang, bahwa dalildalil eksepsi yang dikemukan Tergugat terkait denganeksepsinya tersebut di atas selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkaratersebut di atas

Menyatakan agar barang bukti berupa : 20 (dua puluh) amplop warna putih masing-masing bertuliskan nama-nama sebagai berikut : Tri Pujianti, Eko Wahyu N, Muslim, Neneng, Siti Aisyah, Muyidin, Kismiyatun, Hanas, Suryani, Rohmayani, Budi Santoso, Siska P, Sukiyem, Nining, Maryati, Ade Sukmoko, Rohmad, Rosidah, Nur Zubaidah dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Saksi / Relawan bergambarkan Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan DKI Jakarta 6 Nomor Urut 10 dan Uang

Jakarta Partai Demokrat Nomor Urut10 Daerah Pemilinan DKI Jakarta 6 (Kecamatan Pasar Rebo, Makasar,Ciracas,dan Cipayung) atas nama Drs.

mengetahui maksud dan tujuan saksi diberikan uangdengan kartu nama yang ada gambar fotonya yaitu untuk memilih calegtersebut namun terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mencoblosCaleg dari Partai Demokrat nomor urut 10 atas nama DRS.

Bahwa benar Saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa saksi tidakmengetahui, sdr.SUGIYANTO hanya mengatakan kepada saksi bahwayang bersangkutan telah menerima amplop berisi uang sebesar Rp.25.000dan kartu tanda anggota saksi / relawan yang ada foto dan caleg atasnama Drs.SULARTO,MM dari Partai Demokrat tidak mengatakan bahwayang bersangkutan disuruh untuk memilih partai atau caleg tertentu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbenar;10.

Jakarta Partai Demokrat Nomor Urut 10 DaerahPemilinan DKI Jakarta 6 (Kecamatan Pasar Rebo, Makasar, Ciracas,danCipayung) atas nama Drs.

tetapi Para Penggugat sebelumnyakeberatan mengenai persyaratan tersebut karena pada waktu ituketentuan pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

MS) pindah partai (Partat Demokrasi Indonesia) oleh karenapartai Penggugat yang lama (Partai Demokrasi kebangsaan) bukan lagipeserta pemilu yang akan datang (tidak lolos Verifikasi Faktual);11 Bahwa mengenai surat pernyataan pengunduran diri Para Penggugat Isebagai Anggota DPRD dan anggota Partai politik Asal yang masingmasing tidak lolos Verifikasi, adalah hal keadaan terpaksa, walaupunsesungguhnya pengunduran diri Para Penggugat dari partai asalsesungguhnya hanyalah keterpaksaan belaka dan bukan

MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN atau Partai Peduli Rakyat NasionalKota Parepare sejak tahun 2008 sampai 2014 tetapi sebelumnya yaitu padatahun 2007 sebagai Sekretaris Partai;e Bahwa Tupoksi saksi di Partai adalah mengawal dan memene partai;e Bahwa Belakangan baru saksi tahu kalau ada proses PAW terhadap YusufNonci karena sejak terjadi konflik di PPRN saya tidak fokus lagi mengurusanggota DPD PPRN Parepare;27 Perkara

beberapa partai yanganggotanya ingin maju di partai lain mengajukan gugatan ke MK;Bahwa setahu saksi isi dari PKPU No.7 tersebut salah satu poinnya tidakmembernarkan anggota DPR maju di partai lain, kalau ingin maju harusmengajukan pengunduran diri, kalau tidak dicoret dari pencalonan;Bahwa di partai PPRN tidak ada konsekwensi bagi seorang anggota pindahke partai lain karena berdasarkan keputusan rapat DPP yang diketuai IbuAmelia Ahmad Yani membenarkan anggota DPR dari Fraksi PPRN pindahpartai sepanjang

ke partai Hanura;Bahwa benar Yusuf Nonci pindah ke partai Hanura, jadi sewaktu yangbersangkutan menyampaikan secara lisan ke saksi bahwa dia akanmencaleg di partai Hanura saksi sampaikan silahkan, jadi saksi tidak perlumeminta pengunduran diri dari yang bersangkutan;Bahwa benar ada persetujuan dari DPP kalau Yusuf Nonci pindah ke partaiHanura, malahan DPP PPRN mengeluarkan ancaman bagi anggota DPRdari Fraksi PPRN caleg di partai lain akan di PAW, kecuali di partaiHanura;Bahwa saksi tahu kalau PAW

JKTMenimbang, bahwa secara normatif pengusulan Bakal Calon PesertaPemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota telah ditetapkandalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentangPedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah pasal 9 ayat 1 dan 3 berbunyi :Ayat (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal calon.Ayat (3) partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakalpasangan calon

dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuanbakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik kembali dukungankepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuanapabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarikdukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partaipolitik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukungbakal pasangan calon yang telah diajukan. pasal 66Ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dilarang menerima perubahankepengurusan

partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;Ayat (2) dalam hal partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberidukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yangdidaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politikyang sah, sebagaimana dimaksud pasal 64, Hal 7 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.

ROMANSJAH BAGAN dan BENYAMIN KUNUM,S.E,yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Pemuda IndonesiaKabupaten Murung Raya yang berbeda; Menimbang, bahwa menurut Pasal 66 ayat (2) diatas menyatakan dalamhal partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebihdari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanyamenerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politikatau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 64

; Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) diatas mensyaratkan apabila partaiPolitik memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPUKabpaten/Kota menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinanpartai politik yang sah; Meimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatukepengurusan dari Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta keputusandewan pimpinan pusat partai politik mengenai kepengurusan partai politik yangHal 8 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.

(Penggugat) keKetua DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju danoleh Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Baratmenyampaikan sejauh tandatangan Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Mamasa asli maka surat tersebut dapat dipedomanimengingat Ketua adalah pengendali organisasi:Bahwa setelah KPU Kabupaten Mamasa melakukan Verifikasikeabsahan Penggantian DCS atas nama Penggugat tanggal 3Halaman 3 dari 16 halaman.

dalamklarifikasinya menjelaskan bahwa kewenangan pengajuan calonberpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART) Partai Demokrat serta pengendali Partai Demokrat KabupatenMamasa adalah Pengurus Partai Demokrat pada tingkat KabupatenMamasa sedang Anggota KPU Kabupaten Mamasa dalam klarifikasinyamenjelaskan bahwa Penggugat tidak termuat dalam Daftar CalonSementara (DCS) DPRD Kabupaten Mamasa;Bahwa atas keterangan dan penjelasan Sekretaris DPC Partai DemokratKabupaten Mamasa dan Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrat Periode 20142019pada lampirannya huruf A angka 3.

Putusan Nomor 523 K/TUN/2013organisasi partai in casu Partai Demokrat Kabupaten Mamasa ditingkatDewan Pimpinan Cabang (DPC).

pencalegan Simondapat dipergunakan/ditindak lanjuti, mengingat ketua selaku pengendalliorganisasi partai.

PKPI (Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia), 1 (satu) kursi, dan (3).

Wakil Bupati, serta pasanganCalon Walikota dan Wakil Walikota oleh Gabungan Partai Politikditandatangani oleh para Ketua Partai Politik dan para SekretarisPartai Politik, ditingkat Provinsi atau para Ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik ditingkat Kabupaten /Kota, disertai denganSurat Keputusan masingmasing Pengurus Partai Politik tingkatProvinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;Halaman 11 dari 24 hal.

WIT, Gabungan Partai Politik yangterdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Geridra mendaftarke Tergugat atas nama Pasangan calon DENY TJAN, SH.

(vide bukti T8); e Bahwa selain itu pula syarat wajib pencalonan berupa SuratKeputusan Partai Politik tentang kepengurusan Tingkat Kabupatenternyata tidak dilampirkan pada saat pendaftaran, kecuali PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sedang Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tidak menyertakan SKkepengurusan dimaksud;8 Bahwa oleh karena Partai Gerindra TIDAK menandatangani dokumenModel B.

Gerindra, suratpersetujuan DPP partai politik tentang persetujuan pasangan calon tidak ditandatanganioleh Partai Gerindra, surat pernyataan kesepakatan antara gabungan partai politik tidakditandatangani juga oleh Partai Gerindra, surat pernyataan visi misi dan program jugatidak ditandatangani oleh Partai Gerindra;Bahwa benar KPU menolak pencalonan saksi dan terjadi perdebatan; Bahwa Komisioner membuatkan berita acara penolakan; Bahwa berita acaranya dibuat pada malam hari, tapi disampaikan pada

Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidaklagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahunterakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotapernah menjadi anggota partai politik;j. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

tidakdisebutkan apa nama partai politiknya.2.

dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah MenjadiAnggota Partai Politik, atas nama Mustafa Gaffar, S.Kel., tertanggal 20Februari 2014 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah MenjadiAnggota Partai Politik, atas nama Sayuti Ibrahim, S.Pd., tertanggal 20Februari 2014 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah MenjadiAnggota Partai Politik, atas nama Ulfa Jamilatul Farida, S.IP.

Harajatang mengikuti rapat DPCPartai Demokrat;Bahwa tidak ada refisi SK Partai Demokrat;Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme refisi SK kalau ada anggota Partai yangmengundurkan diri atau keluar dari Partai;Bahwa Saksi menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat sejak 2011 s/d2016;Bahwa selain mengajukan alat bukti suratsurat, Pihak Tergugat padapersidangan tanggal 02 September 2014 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :(1).ASRI TAWANG, tempat/tanggal lahir Palopo, 22 Agustus 1961, jenis kelaminlakilaki

poltik;Bahwa Saksi tidak pernah masuk dalam Partai Politik termasuk Partai Demokrat;Bahwa Saksi tidak tahu ada namanya di SK DPP Partai Demokrat periode 2011s/d 2016;Bahwa Saksi memang tidak pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat;Bahwa Saksi tidak ikut dalam Pelantikan DPC Partai Demokrat dan tidak pernahdihubungi;Bahwa Saksi benar pernah minta kepada Chairil Anwar untuk minta SuratKeterangan dari Sekretariat Partat Demokrat tahun 2014 waktu Seleksi CalonAnggota KPU:Bahwa Surat Pengunduran

FAUZAN, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. Urut Daftar Calon2 dari daerah pemilihan 1 (satu) ;2. M. IMAM GAZALI, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. UrutDaftar Calon 4 dari daerah pemilihan 2 (dua) ;3. K. ABD. MUJIB BUKHARI, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No.Urut Daftar Calon 1, dari daerah pemilihan Pamekasan 4 (empat) (videModel EB 3 DPRD KAB/KOTA) ;4. FATHOL ARIFIN QH., dari Partai Persatuan Pembangunan, No.

FAKIH SAYYAD, BA., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. UrutDaftar Calon 3 dari daerah pemilinan Pamekasan 4 (empat) (vide Model EB3 DPRD KAB/KOTA) ;6. AKH. HAMBALI, dari Partai Persatuan Pembangunan, No.

HALIL, dari Partai Persatuan Pembangunan No.Urut Daftar Calon 5, daerah pemilihan Pamekasan 2 ;3. K. ABD. MUJIB BUKHARI, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No.Urut Daftar Calon 1, dari daerah pemilihan Pamekasan 4 (Penggugat III)dirubah dan diganti dengan ALIWAFI, S.Ag., dari Partai PersatuanPembangunan No. Urut Daftar Calon 5, daerah pemilinan Pamekasan 4 ;4. FATHOL ARIFIN QH., dari Partai Persatuan Pembangunan, No.

., dari Partai Persatuan Pembangunan No. UrutDaftar Calon 7, daerah pemilihan Pamekasan 4 ;5. HM. FAKIH SAYYAD, BA., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. UrutDaftar Calon 3 dari daerah pemilihan Pamekasan 4 (Penggugat V) dirubahdan diganti dengan ABD. RAHMAN JAMALUDDIN, dari Partai PersatuanPembangunan No. Urut Daftar Calon 8, daerah pemilihnan Pamekasan 4 ;6. AKH. HAMBALI, dari Partai Persatuan Pembangunan, No.

Hasbullah Fadlali dari Partai Persatuan Pembangunan No.Urut Daftar Calon 3 Daerah Pemilihan 1, Drs. Halil dari Partai Persatuanpembangunan No. Urut Daftar Calon 5 Daerah Pemilihan 2, Ali Wafi, S.Ag.dari Partai Persatuan Pembangunan No. Urut Daftar Calon 5 DaerahPemilihan 4, Holil, SH. dari Partai Persatuan Pembangunan No. Urut DaftarCalon 7 Daerah Pemilihan 4, Abd. Rahman Jamaluddin dari Parti PersatuanPembangunan No. Urut Daftar Calon 8 Daerah Pemilihan 4, Anmad Fauzi,Hal. 4 dari 10 hal. Put.

Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011 2016, yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politikyaitu Parlai Indonesia Sejahteia (PIS), PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) , Partai Pemuda Indonesia(PPI), Partai Golongan Karya (Golkar), dan PartaiGerakan Indonesia Raya (Gerindra) ;.

Persatuan Indonesia Sejahtera (PIS), PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia(PPI), Partai Golongan Karya (Golkar) dan PartaiGenakan Indonesia Raya (Gerindra), sebagaimanaditegaskan dalam surat pernyataan dukungan dari Partai Partai Politik tersebut;19.Bahwa gabungan Partai politik yang mengusulkan ParaPenggugat sebagai calon Bupati dan calon Wakil BupatiDeiyai Tahun 2011, Para Penggugat dapat buktikan denganadanya :.

Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 6 dapat kamitanggapi sebagai berikut: Bahwa pendaftaran tanggal 14September 2011 dukungan partai pengusung kepadaPenggugat 5 Partai Politik yaituHal. 15 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPRPartai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 (satu) Kursi ;Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 (satu) Kursi;Partai Pemuda Indonesia (PPI) 1 (satu) Kursi;Partai Golongan Karya (Golkar) 2 (dua) Kursi;Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 (satu)Kursi;.

KetuaDewan Pembina :Bahwa pergantian juga mempunyai mekanisme sendiri ;Bahwa pergantian pengurus pada DPC Partai GerindraKabupaten Deiyai disebabkan oleh tidak adanya kantorSekretariat Partai ;Bahwa saksi tahu jika DPC Partai Gerindra KabupatenDeiyai telah memberikan dukungannya kepada pasangancalon Yan Giayi / Yakunias Adii ;Bahwa mekanisme Partai yang berlaku adalah yang berhakmenjadi calon dari Partai Gerindra harus mendapatpersetujuan Ketua Dewan Pembina Pusat ;Bahwa saksi pernah datang ke kantor

ketentuan Pasal 15Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 TentangPedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagai dasar menilai suatusurat pencalonan yang diberikan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik, dimana dalam ketentuan a quomenyatakan bahwa surat pencalonan ditandatangani olehpimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politikyang bergabung, yaitu) Ketua dan Sekretaris Partai Politikatau Para Ketua dan Para Sekretaris

Konawe Utaramengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudiandisampaikan yang pada pokoknya adalah :HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARIDPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADAPEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAKMEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADASALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAKDISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;KITA HARUS MENCOBLOS PARTAI DEMOKRAT, BAGI YANGSUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK CALON LEGISLATIF TIDAKUSAH DIURUS, APABILA TIDAK DIMENANGKAN

ASWADSULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGANSAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut : Visi:Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ; Misi:Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 38/Pid/2014/PT.Sultra.Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;c. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

ASWADSULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA, PERTEMUAN INI JANGANSAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi:Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah,

sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;.

Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat nasional Kota Ambon (DPD PAN Kota Ambon), beralamat di Rumah PAN Jl. Sultan Hasanuddin RT.003/RW.08, Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau, selanjutnya dalam g ugatan ini disebut ---------- TERGUGAT I;2. Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku (DPW PAN Propinsi Maluku), beralamat Rumah PAN, Jl. Rijali No. 57, Mardika-Ambon selanjutnya disebut Tergugat II ;3.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), alamat Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat IV ;

Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggotadewan, mulai dari perpecahan kepengurusan partai politik,tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan ferkait orientasi kepentingan partai politik yangdidasarkan pada AD/ART partai. Namun faktor kepentinganpengurus partai politik sangat dominan menentukan PAWtersebut. Salah satu ciri knas yang seringkali dijadikan pijakandalam penyelesaian sengketa PAW melalui PITUN.

ART partai PAN,sehingga pernyataan sikap oleh Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, dan tergugat IV, merupakan langkah guna mempertahankancitra partai PAN dengan berpegang teguh pada AD dan ARTpartai.c.

Bahwa secara kronologis partai :45Mengingat Platform partai ; dasar sekaligus asas utama(akhlak politik berlandaskan agama yang membawaRahmat bagisekalian ALam).Anggaran dasar partai amanat nasional pasal 11 ayat 2,anggaran rumah tangga partai amanat nasional pasal 7 ayat2, huruf c, pasal 9 ayat 3 huruf b.Perlu diketahui bahwa berdasarkan surat Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional No.

Bahwa perbuatan Tergutan , tergugat Il, tergugat Ill, danTergugat IV, telah sesuai dengan Platform partai sebagai dasarPiiakan dan segala perilaku berpartai didalam Partai AmanatNasional juga disertai dengan AD/ART Partai. SehinggaPerbuatan Tergutan , fergugat Il, tergugat Ill, dan Tergugat IV,malah searah dengan hukum melaksanakan Dasar Utama Partai,yang dipertanyakan sebaliknya Penggugat dengankedudukannya sehubungan dengan perilaku yang mencorengnama partai, serta Dasar Falsafah Partai.b.

dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya Perselisinan antara Penggugatdan Tergugat dalam perkara ini sebagai persengketaan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD danART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana telah ditentukan olehpasal 33

Penggugat:
DAVID BOSIMALI DUHA ALIAS AMA ARCHEL
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D
2.Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026, dengan Ketua: Ir.

Juliski Simorangkir, MM
3.Dewan Pimpinan Kabupaten Nias Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: Yohana Duha dan Sekretaris atas nama: Novita Permatasari Yanawua Duha
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua Umum: Dr. H.

,Ph.D
4.Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua: Eko Mihardi, SH

ALASAN GUGATAN1.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 Penggugat telah menggugatDewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (DPCPPD) KotaPematang Siantar, Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Daerah(DPDPPD) Propinsi Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Daerah (DPPPPD) Pusat Jakarta dan TIM InvestigasiPelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota PematangSiantar ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena Penggugatdiberhentikan sebagai keanggotaan tetap Partai Persatuan Daerahsesuai

nama Sdr.IDA SIMBOLON adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat danharus terlebih dahulu diselesaikan secara internal Partai dan gugatanmasih Prematur.

Sdri IDA SIMBOLON telah mengabaikan Surat PanggilanPartai dan juga Surat Peringatan Partai sebanyak tiga kaliberturutturut. (berkas terlampir) :Dan selanjutnya membuat rekomendasi yakni: a. Menyatakan Sdri. IDA SIMBOLON tidak layak untukmengemban tugastugas sebagai utusan partai dilembaga legislatif ;b.sehubungan...b. Sehubungan dengan poin 1 di atas,merekomendasikan pemberhentian Sdri.IDASIMBOLON dari keanggotaan Partaic.

No:03/SK/DPPPPD/IX/2010 tanggal 07 September2010 tentang Pemberhentian tetap keanggotaan atas namaSdr.IDA SIMBOLON (Penggugat) ; 5.Bahwa tindakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerahyang memberhentikan secara tetap penggugat dari keanggotaanPartai Persatuan Daerah adalah merupakan tindakan yangsewenang wenang dan prematur, seharusnya bila DewanPimpinan...Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah menganggap Penggugatada melakukan pelanggaran kode etik partai terlebih dahuludiselesaikan secara

an.IDA SIMBOLON yang dibuat bertentangan denganPeraturan Partai No.01/PP/DPPPPD/2010 tentang Pedoman TataTertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi, DPR Pusat,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undangundang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ; 8.Bahwa karena Penggugat tidak menerima pemberhentian tetapkeanggotaan dari Partai Persatuan Daerah, lalu Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantarsebagai

Bahwa disamping itu, PENGGUGAT juga merupakan seseorang yangdiusulkan oleh Partai Golongan Karya Provinsi Lampung dalam prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu untuk menggantikan AnggotaDPRD Provinsi Lampung terpilin dari Partai Golongan Karya periode 20142019 atas nama MIRZALIE,SS,SH,MK.n (TURUT TERGUGAT IV)berdasarkan Surat Nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 Perihal UsulanPemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016

Diusulkan oleh partai politiknya sesual dengan ketentuan peraturanperundang undangan,Hal8 dari 33 hal Put No. 32/Pdt/2017/PT TUK18.h.

Partai Gokar atas nama:2.

Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP38/DPP/GOLKAR/V 2015 tertanggal 15 Juni 2015, dan saat ini bukan lagisebagai anggota Partai Golongan Karya Provinsi Lampung, maka DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung mengajukanusulan pemberhentian dan penggantian antar waktu kepada TERGUGATterhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karyayang bernama MIRZALIE,SS,SH,MK.n (TURUT TERGUGAT IV) untukdigantikan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor

Bahwa Partai Golongan Karya Provinsi Lampung telah mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktu TURUT TERGUGAT IVsebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung kepada TERGUGAT, denganHal 15 dari 33 hal Put No. 32/Pdt/2017/PT TJK16mendasar pada fakta hukum mengenai kedudukan TURUT TERGUGATIV yang telah diberhentikan keanggotaanya dari Partai Golongan KaryaProvinsi Lampung, vide Pasal 12 huruf g dan huruf h UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Jo.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib,terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang PartaiDemokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainyadisana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masukke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat.

Lalu terdakwa Dewa AgungKrisna Putra langsung menuju ke kandang ayam yang berada di bagianbelakang gudang Partai Demokrat dan mengambil 1 (Satu) ekor ayamjantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putin dan kakinya berwarnakuning milik saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan cara dipegangmenggunakan tangannya. selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangangudang partai demokrat dengan cara memanjat pagar samping danlangsung pulang menuju rumahnya.

Perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib,terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang PartaiDemokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainyadisana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masukke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat.

BasukiRahmat Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Belakang Pondok KecamatanRatu Samban Kota Bengkulu; Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam00.30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju keGudang Partai Demokrat melalui jalan samping gudang PartaiDemokrat. Sesampainya disana terdakwa langsung memanjatpagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangangudang Partai Demokrat.

Sesampainya disana terdakwa langsung memanjatpagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangangudang Partai Demokrat.

Pada tanggal 30 Nopember 2012, Tergugat secara sepihakmenerbitkan Surat Partai Keadilan Sejahtera No. 16/D/AS09PKS/1/1434 perihal PAW (pergantian antar waktu) terhadap diri saya.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 15/D/AS09PKS/i/1434 perihal pemberhentian / pencabutan keanggotaan sayadari Partai Keadilan Sejahtera.3. Setelah PENGGUGAT menelaah dan mencermati isi surat TERGUGATternyata seluruh isi, maksud dan tujuannya diyakini Cacat Yuridiskarena :a.

Keanggotaan Partai sayaWITMAN, S.Sos dan menyatakan ke dua surat tersebut tidak pernahada..

Keadilan Sejahtera(PKS);Bahwa kasuskasus perdata yang berkaitan dengan Partai Politikincasu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara bijak kasus/sengketatelah diselesaikan dalam internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahteramasingmasing No. 15/D/AS09PKS/i/1434 tentang Pemberhentiandan Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai KeadilanSejahtera jo No. 16/D/AS09 PKS/1/1434 tentang Penggantian AntarWaktu Penggugat ;Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3,sebab pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai KeadilanSejahtera dan selanjutnya disusul dengan Penggantian antar waktusebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah sudahdilakukan dengan benar dan taat atas seluruh mekanisme danprosedur yang ditetapkan dalam AD/ART Partai Keadilan Sejahtera;.

Politik, Pasal 32 ayat (1) yangmenyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, ayat (2) yangmenyatakan "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan ayat(5) yang menyatakan Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan

ZAINAL ABIDINtersebut adalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dansurat undangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB)tersebut yakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB)No. A686/PWNADSek/V1I/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga Perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

DPRD KotaLhokseumawe dari Partai Golkar An.

ZAINAL ABIDIN tersebut adalah untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan surat undangan untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir.

ZAINAL ABIDIN tersebutadalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan suratundangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebutyakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) No. A686/PWNADSek/V1/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukan kepadaDPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia(PPNUI) Kota Lhokseumawe mengajukan surat permohonan No. S0014/DPC/PPNUI/2003 tanggal 12 September 2003 kepada Ketua DPRDKota Lhokseumawe perihal Pemberitahuan untuk mengikuti/menghadiriRapim Partai PPNUI di Banda Aceh dalam rangka Konsolidasi Partai, danoleh Sdr. H. M.