Partai Demokrat; 6.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dengan Surat KeputusanNomor: 60.07/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, TentangSusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KotaBatam masa bakti 2012 2017,(vide bukti P.7.3) memutuskanmenetapkan Penggugat sebagai Anggota Majelis Partai Cabang padajajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam;7.

Diusulkan oleh partai politiknya sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

WakilKoordinator Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakatserta dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.60.07/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam Masabakti 20122017 mengangkat Augustinus Purba sebagai anggota majelispartat DPC Partai Demokrat Kota Batam, tidak memberikan kepadaAugustinus Purba (Penggugat) Kartu Tanda Anggota Partai Demokratpengganti Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat yang

telah dinyatakan tidakberlaku lagi dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat7.

Politik yang diberhentikan adalah anggotaLembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politikdiikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyatdengan peraturan perundangundangan diberlakukan secara umum tanpamemperhatikan latar belakang partai politik anggota legislative hasil pemilihanumum tahun 2009 yang di ikuti oleh 34 (tiga puluh empat) partai politik (icPenggugat) sementara peserta pemilihan umum tahun 2009 tidak sama denganpeserta pemilihan umum

partai lain, hal inidi lakukan sekedar untuk memenuh isyarat pencalonan menjadi calon anggotaDPRDKabupaten ;11.

Gresik Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU), a/n. Hj. Lilik Hidayati, tanggal 15 Mei 2013 ; Bukti T 8 Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Dewan PengurusCabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)Kab. Gresik, Nomor : 199/A2/DPCPKNU/VI/2013, tentangPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.

anggota legislatif hasil pemilihan umum Tahun 2009 yang diikutioleh 34 (tiga puluh empat) partai politik, sementara peserta pemilihan umum tahun 2009tidak sama dengan peserta pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang hanya diikutioleh 12 (dua belas) partai politik pesertaMenimbang, bahwa dalam pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan : Dalam hal anggota Partai Politik yangdiberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian darikeanggotaan

ditentukan atautergantung dari Partat PKNU (Parpol) sebab walaupun Penggugat seandainya tidakmengundurkan diri dari keanggotaan Partai maupun dari keanggotaannya sebagaianggota DPRD untuk mencalonkan diri sebagai Calon DPRD dari Partai Politik yangberbeda maka apabila partai yang mengusulkan (PKNU) memberhentikanPenggugat / diusulkan oleh Partai untuk berhenti antar waktu (PAW) maka hal tersebutadalah urusan internal antara Penggugat dengan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) dan bukan domain

SAID) pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);7. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS I (satu) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);8. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS 2 (dua) Desa Maero Kec.

Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);9. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS III (tiga) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);10.

Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H. BASO MANJENG);11. Formulir model C Pleno Kabupaten/Kota Dapil III Bontoramba TPS V (lima) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasional nomor urut 4 (H.

Said) pada kolom perolehan suara untukcalon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai AmanatNasional nomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPS1 (satu) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).. Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPS2 (Dua) Desa Maero Kec.

Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).. Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPSIll (tiga) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H.

Bontoramba Kabupaten Jenepnio,yang dirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H. Baso Manjeng).j. Formulir model C Plano kabupaten/kota Dapil III Bontoramba TPSV (lima) Desa Maero Kec. Bontoramba Kabupaten Jenepnto, yangdirubah/ditambah pada kolom perolehan suara untuk calonAnggota DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Amanat Nasionalnomor Urut 4 (H.

BASO MANJENG 798 suara, tetapi dimodel D yang dibacakan ketua PPS berubah menjadi 1140 suara,sehingga suara bertambah 342 suara;e Bahwa caleg nomor urut 1 ASDIN AZIS BETA dari Partai PAN jugaikut dirugikan;e Bahwa ketua PPK Kecamatan Bontoramba adalah saksi SONDACADI BIN DJANGKA NGINTANG;e Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada Ketua PPK danmeminta perhitungan suara diulang khusus untuk calon legislatifnomor urut 4 partai PAN H.

BASOMANJENG bersama dengan Terdakwa melakukan rekapitulasisuara tanpa mengundang saksi saksi dari partai politik pesertapemilu dan pengawas pemilu lapangan (PPL), pada saat itu saksiSUARDI SP BIN H. BASO MANJENG mengetahui bahwa salahseorang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional daerahpemilinan Ill Bontoramba Tamalatea dengan nomor urut 4 yangjuga orang tua dari saksi SUARDI SP BIN H. BASO MANJENGyaitu H.

apabila terdakwa dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

Sehingga kuasa untuk mencalonkan diri darimasingmasing calon tetap berada di bawah Partai Politik.

Namun demikian, proporsional terbuka tidakdapat diartikan kedaulatan (kekuasaan) dalam pencalegan berpindahdari partai politik kepada caleg seperti calon perseorangan. Proporsionalterbuka tetap menempatkan partai politik sebagai pesertanya, yangdiubah hanya tata cara pencobolosannya dimana rakyat diberikan hakuntuk tidak hanya memilih partai politiknya saja, tetapi juga calegnya,sehinga kekuasaan tetap di tangan partai politik. Sistem proprosionalHalaman 8 dari 70 halaman.

Menurutnya paling tidak terdapat empat fungsiPartai Politik yaitu sebagai berikut: 1) partai politik sebagai saranakomunikasi politik (political communication), 2) partai politik sebagaisarana sosialisasi politik (political socialization); 3) partai politik sebagaisarana rekrutmen politik (political recruitment); dan 4) partai politiksebagai pengatur konflik (conflict management) (Miriam Budiardjo, 2001:160162);Halaman 12 dari 70 halaman.

politik;(1) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomorurut partai politik, tanda gambar partai politik, atau namaHalaman 45 dari 70 halaman.

Diskresipimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dandapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainyatujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik danpenguatan kaderisasi partai;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungaberpendapat bahwa frasa ... dinyatakan sah untuk Partai Politik yangtercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf k, dan frasa ... dinyatakan sahuntuk Partai Politik yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5

Putusan Nomor 23 P/HUM/2013angka 2 : anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yangberbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilumaupun bukan Peserta Pemilu. melampirkan surat pernyataanpengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB5);huruf J:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2 adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengansurat pernyataan pengunduran

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf i angka 2, huruf j, dan huruf k PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut: Huruf i angka 2:Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupunbukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran dirisebagai anggota partai politik asal (Model BB5); Huruf j:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2 adalah anggota

seorang anggota partai politik tersebutmenjadi anggota partai politik lain maka dapat diberhentikan darikeanggotaanya dari partai politik sesuai dengan tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART partaipolitik bersangkutan dan apabila anggota partai politik yang diberhentikanHalaman 37 dari 45 halaman.

Makna hukum Pasal 16 ayat (11 huruf c UndangUndang Partai Politikadalah seorang anggota partai politik dibernentikan keanggotaannya daripartai politik asal apabila menjadi anggota partai politik lain, ketentuanpasal a quo mengandung makna hukum bahwa seseorang menjadianggota partai politik hanya di 1 (satu) partai politik dan apabila kemudianmenjadi anggota partai politik lainnya maka adalah konsekuensi hukumbahwa yang bersangkutan harus diberhentikan keanggotaannya daripartai politik asal demi kepastian

Adalan merupakan kewenangan partai politik untuk mengusulkan danmemberhentikan anggota partai politiknya yang menjadi anggota partaipolitik lain sesuai dengan tata cara pemberhentian yang diatur dalam ADdan ART partai politik yang bersangkutan, dan merupakan oleh karenaHalaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2013merupakan kewenangan partai politik asal sebagaimana diatur dalamUndangUndang Partai Politik;.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Kasin Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang, karena pada saat ituPENGGUGAT masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Partai KasihDemokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor Tahun 20082003berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor 13.18.2/DPP/1E/03/2011 tentangPengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten AlorProvinsiNusa Tenggara Timur Periode

Pengusulan Pemberhentian terhadap Penggugat yang dilakukan OlehDewan Pimpinan Partai Kasih Demokrasi Indonesia CabangKabupaten Alor sebagaimana tersebut pada poin (a) di atas tidaksesuai prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) butir3.1. Anggaran Dasar Partai Kasin Demokrasi Indonesia dan Pasal 23ayat (2) butir 2.3. serta Pasal 51 ayat (3) butir 3.1. Anggaran RumahTangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

Fakta menunjukan bahwa tidakdilakukannya musyawarah cabang luar biasa dan rapat DewanPimpinan Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasin DemokrasiIndonesia Kabupaten Alor, dan tidak ada Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia tentang Pemberhentian terhadap diri Penggugatsebagai Anggota sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan PartaiKasih Demokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor. Pasal 51 ayat (3)butir 3.1.

2008 menegaskan bahwa pengambilan Keputusan Partai Politikdi setiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, Pasal383 ayat (2) huruf e UndangUndang No. 27 Tahun 2009 menegaskanbahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kotadiberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, apabila huruf e di diusulkan oleh partai politiknya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.

Indonesia Kabupaten Alor adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;Bahwa oleh karena Pemecatan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Nomor01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011, Surat Nomor 02/DPG/PKDI/IV/201 1Perihal Pemecatan dari Keanggotaan Partai, dan Surat Keputusan DewanPimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPO PKD Indonesia)Nomor 02.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang PemecatanKeanggotaan dari Partai

., yang>diusung oleh Partai Demokrat, Page Hanura dan Partai BulanBintang (PBB). Pada saat endattaran Pasangan Calon, bakalPasangan Calon Ir. H. MUH AMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir.H. MUHAUWJIRIN, MP telah mendaftarkan diri ke Komisi PemilihanSS8Umum Kabupaten Kapuas (Tergugat), dengan diusung oleh PartaiASDemokrat, Pattal Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB). Aeer3. Bahwa.Bakal Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD awa MM,Se orsi dan Ir. H.

MUHAMJIRIN, MP. diusung kembalis' S oleh koalisi partai yang terdiri atas Pattai Demokrat, Partai Hanura,a &Ss dan Partai Bulan Bintang ( (PBB) untuk didaftarkan lagi sebagaiPasangan Calon dalam sPemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4> > Srw Kabupaten Kapuas Tafun 2018, dan pendaftaran tersebut diterima or weRY Pemilinan Umum upaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3Kpts/6203 < SKPUKab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Inyt.ro $MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H.

Salah satu Partai Politik anggota koalisi yang mendukung4a4 Pasangan Calon Ir. H. MS RIMAL MAWARD MM, M.Siay dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP yakni,Partai Bulan Bintang (PBB)rad y& pada awalnya adalah atiggota koalisi parpol yangS SS& mendukung Penggugat berdasarkan Surat Keputusan DPP ws Partai Bulan Bintafid No : SK.PP/053/Pilkada/2017 tentangens es CFGSs Calon Bupatisdan Calon Wakil Bupati Kabupaten KapuasProvingiy Kalimantan Tengah Periode 20182023 yapsReadilengkapi dengan Model B.1.

Nafiah lbnor, MM., yang diusung oleh Gabungan Partai> Politik yaitu Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, PKB, PartaioO Gerindra, PAN dan PPP.; b. Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir.Ss H. Muhajirin, MP., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Bulan >>8. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen ~Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, terdapat 1 (satu)Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan yaitu Ir.

Nafiah Ibnor,Diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, PKB, PartaiSo~ Gerindra, PAN, dan PPP;Nomor Urut : 1 (satu);Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP;Diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai BulanSySsesHal. 47 dari 77 hal. Put.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/037/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pembagian ParuhWaktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 20092014Daerah Pemilihan I Dari Partai Amanat Nasional.c.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik berbunyi sebagai berikut :1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan Mahkamah Partai atau

sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat(2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan;Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1):Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain

Politik,maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinangmencermati surat bukti P3 = T.II.I15 (Surat DPD Partai Amanat Nasional KotaTanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/ KWS/X1/025/2012 tanggal 1November 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota TanjungPinang Periode 20092014 Dapil I dari Partai Amanat Nasional), sebagai suratusulan Partai Amanat Nasional, karena surat tersebut adalah surat yang terakhirdisampaikan oleh Partai Amanat Nasional kepada DPRD Kota Tanjung

Burhanuddinsebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 19 Oktober 2012, artinyadalam konsideran bagian menimbang objek sengketa seharusnya mencantumkanSurat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/075/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebagai salah satu dasar pertimbangan, dengantidak dicantumnya Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/075/ X/2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H.

AKhmed Reza Fachlevi tanggal26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai NASDEM KotaSamarinda;2. Surat Sdr. H. Aknhmed Reza Fachlevi tanggal 27 Juli 2018 perihalPengunduran Diri Sebagai Kader dan Pengurus Partai NASDEM,ditujukan kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kota Samarinda;3. Surat DPP Partai Nasdem nomor 115SE/DPPNasdem/VIII/2018tanggal 01 Agustus 2018 perihal Usulan PAW (an. H. Akhmed RzaFachlevi), ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim;224.

: menjadianggota partai politik lain37Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka sudah jelas bahwaAnggota DPRD kab/Kota diberhentikan Pengganti Antar Waktu karenamenjadi anggota partai partai lain.

Akhmed RezaFachlevi telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Nasdem dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarindadari PARTAI GERINDRA maka dengan terdaftarnya Penggugat sebagaiDCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut makasecara otomatis PAW Sdr.

Oleh karena itu Perubahan Keanggotaan Partai Politik oleh Sdr.

Hanura, Partai NasDem dan Partai GolonganKarya;Foto copy sesuai foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur kepadaWalikota Samarinda Nomor: 171.4/5605/B.PPOD.III Tanggal: 26November 2018 Hal Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRDKota Samarinda;Foto copy sesuai aslinya Surat Walikota Samarinda kepada GubernurKalimantan Timur Nomor: 171/3392/011.01 Tanggal: 27 November2018 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarindadari Partai Hanura, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya.59Menimbang

Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun20112016, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politikyaitu. Hati Nurani' Rakyat (Hanura), Partai IndonesiaSejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)dan Partai Persatuan Daerah (PPD);5.

Bahwa Para Penggugat yang diusulkan oleh gabunganPartai Politik sebanyak 4 (empat) Partai Politik, yangtelah memenuhi persyaratan perolehan dari jumlah kursidi DPRD Kabupaten Jayapura yaitu Partai Hati NuraniRakyat (Hanura) sebanyak 1 (satu) kursi, PartaiIndonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1 (satu) kursi,Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 1 (satu)kursi dan Partai Persatuan Daerah (PPD) sebanyak 1(satu) kursi, keseluruhan 4 (empat) kursi jadi ada 16 %(enam belas persen) dari jumlah kursi

Peduli RakyatNasional (PPRN) dan Partai Persatuan Daerah (PPD),sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataan dukungandari Partai Partai Politik tersebut pada tanggal 13September16.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanDaerah (PPD) Nomor: 09/SK/B.1/DPPPPD/IX/2011, tanggal13 September 2011, tentang Calon Kepala Daerah danCalon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura ProvinsiPapua dari Partai Persatuan Daerah dan Surat KeputusanDPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor:016/KEP.DPC.PPDJPR/STN/IX/201 1 tanggal 25 ~Januari2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Jayapura Periode 2011 2016;17.

Negarapada tanggal 21 November 2011, pada hal seharusnyaTergugat memberitahukan secara tertulis kepadaPimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politikyang mengusulkan dan kepada Para Penggugat, palinglambat 7 ~~ (tujuh) hari terhitung sejak tanggalpenutupan pendaftaran;.

Politik / Gabungan Partai Politik atau calon perorangan, baruHalaman 13 dari 55 halaman.

Tergugat.Bahwa kekeliruan Tergugat a quo telah membawa Tergugat pada kesimpulanyang keliru bahwa Partai Politik/Gabungan Partai Politik pendukung ParaPenggugat sebagaimana disebutkan pada huruf A angka 2 di atas tidakmemenuhi syarat sebagai pendukung Para Penggugat.c Mengenai verifikasi terhadap Keabsahan Kepengurusan Partai BintangReformasi sebagai partai pendukung dengan 3 (tiga) Kursi padaDPRP.

dokumen yang tidak sahyang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi (DPW PBR) atas nama H.Zainudin selaku Ketua DPWdan Betsy Pesiwarissa, SH., selaku Sekretaris yang telahmelanggar AD dan ART Partai dan atas perbuatan itu DPW PBRtersebut dipecat oleh DPP Partai Bintang Reformasi.Bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah melanggarkedaulatan partai dan secara sewenangwenang mengambil alihkewenangan Partai Politik yang bukan merupakan kewenanganTergugat.dTata cara dan keabsahan

Politik, yaitu :1 Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan 3 (tiga) kursi padaDPRP ;2 Partai Kedaulatan dengan 3 (tiga) kursi pada DPRP ;3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan 1(satu) kursi pada DPRP;4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN?)

dengan 1 (satu) kursipada DPRP ;5 Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 3 (tiga) kursi padaDPRP ;6 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) dengan 1(satu) kursi pada DPRP.Bahwa dukungan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diberikanoleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang sah dan oleh kepengurusanyang sah sebagaimana dimaksudkan Peraturan KPU No.9/2012.

Bangka Selatan danmenjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab.

Gerindra;Bahwa saksi tidak menyaksikan terdakwa menyampaikan visi dan misi;Bahwa terdakwa juga sebagai Caleg dari Partai Gerindra;Bahwa terdakwa juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra;Bahwa saksi meneruskan laporan adanya temuan pelanggaran kampanyekepada Banwaslu Kab.

Bangka Selatan Dapil 1) dari Partai Gerindra;Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl Bahwa saksi SUHARDI menyambut kedatangan terdakwa di rumah saksiSUHARDI, terdakwa turun dari mobil dinas warna putih plat merah No.Pol BN8 E; Bahwa saksi SUHARDI melihat dan mendengar terdakwa membuka acarakampanye tatap muka tersebut; Bahwa pada saat kampanye terdakwa menyampaikan Visi dan Misi Kobalen(Caleg DPR RI) dari partai Gerindra Bahwa saat kegiatan kampanye juga dihadiri Panwas kecamatan

Bangka Selatan periode 2014 2019, dan saat iniTerdakwa juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kab.Bangka Selatan, dan dalam Pemilihnan Legislatif tahun 2019 telah terdaftardalam DCT sebagai calon Anggota DPRD Kab. Bangka Selatan dan jugaterdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Gerinda Kab.

Bangka Selatan danjuga terdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Gerinda Kab.

SULKARNAIN,S.Pel, MM 2 suara, Partai 9 suara ;n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1tertulis 5 Suara ;o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1tertulis 6 Suara ;p.

TPS 063 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 28 namun pada data DAA1tertulis 14 suara; Bahwa benar saksi sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 1Dapil 2 Partai Demokrat) merasa dirugikan dan suara Partai demokratsedangkan yang diuntungkan adalah Hj.

SULKARNAIN, Spd, MMdan suara Partai demokrat sedangkan yang diuntungkan adalah Hj.NENENG HASANAH SiP, MM Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 2Dapil 2 Partai Demokrat dan Sdr. REMEDY, SH Caleg DPRD DKI Jakartanomor urut 8 Dapil 2 Partai Demokrat.

suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah KecKoja, Jakarta Utara.

Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah KecKoja, Jakarta Utara.

RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KetuaDewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tolitoli, beralamat diJalan Veteran, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah ;2. ARIFIN L, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan SekretarisDewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tolitoli, beralamat diJalan Veteran, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah ;3. MUH.

FAISAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KetuaDewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Tolitoli, beralamat di Jalan JenderalAhmad Yani, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah ;Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 44/B/2013/PT TUN Mks.4. SUKARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan SekretarisKETUA KOMISIDewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Tolitoli, beralamat di Jalan JenderalAhmad Yani, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah :Dalam hal ini memberi kuasa kepada1.

Faisal dari Partai Hanuramasuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tolitolidalam Pemilu tahun 2009 dan 2 orang Penggugat lainnya yang namanyatidak disebut dalam objek sengketa yaitu H. ABD.

RAHMAN pada tanggal 17 Januari2011 ditetapkan sebagai Ketua Dewan Harian Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tolitoli dan SUKARTO sesuai dengan buktiP2 pada tanggal 24 Mei 2011 ditetapkan sebagai Sekretaris DewanHal. 7 dari 10 hal. Put.

(bersifat prospektif) ; Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan kedudukanPara Penggugat bukan sebagai subjek hukum orang tetapi mewakilisubjek hukum Badan in casu Partai Persatuan Pembangunan dan PartaiHANURA dan mewakili Pengurus Partai yakni Ketua dan SekretarisDPC, menurut Majelis tidaklah beralasan hukum dan harus ditolakkarena bilamana Para Penggugat/Pembanding mewakili subjek hukumBadan maka seharusnya subjek hukum Para Penggugat

lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat;2. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, diwakili oleh Ketua DewanKehormatan/Mahkamah Partai Demokrat Dr. Amir Syamsudin,S.H.,M.H., berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef BBadeoda, S.H.

Lucy Kurniasari (Penggugat) sebagai anggota DPR RIuntuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Partai Demokrat Dapil ProvinsiJatim untuk menggantikan Sdr. Ir.

partai politik tersebut, Mahkamah PartaiPolitik telah menyelesaikan secara internal dengan Putusan Nomor 62/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014;Dalam Provisi:Halaman 2 dari 6 hal.

Nomor 37 PK/Padt.SusParpol/2018 Menolak permohonan provisi Pemohon;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Intergritas Partai Demokrat; Memberhentikan Termohon Sadr. Ir. Fandi Utomo dari Keanggotaan PartaiDemokrat; Menunjuk Pemohon Sdri. Dra.

Lucy Kurniasari sebagai Anggota DPR RIuntuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Partai Demokrat Dapil ProvinsiJatim untuk menggantikan Sdr. Ir.

Johnny Corne (Terdakwa);Saksi Yur Aplah BZ alias Kaji bin Badrizen, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan:Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris DPD Partai GolkarKabupaten Pesawaran dan Terdakwa tadinya menjabatsebagai Wakil Ketua IV Partai Golkar Kabupaten Pesawarannamun Terdakwa dikeluarkan dari kepengurusan strukturalpartai Golkar karena ada pelanggaran terhadap PrestasiDedikasi Loyalitas Tercela (PDLT);Bahwa benar hasil rapat peleno, DPD Partai Golkar Pesawaranmembuat surat ke DPD Partai Golkar

Provinsi mengusulkanTerdakwa dikeluarkan dari struktural partai Golkar dan disetujuioleh DPD Partai Golkar Provinsi Terdakwa diganti, tapi saksilupa penggantinya dan Surat Keputusannya ditandatanganioleh saksi Alzier selaku Ketua DPD Partai Golakr Provinsi;Bahwa benar pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun2014 Dapil IV Kecamatan Padang Cermin KabupatenPesawaran dari Partai Golkar diikuti 9 orang caleg antara laincaleg Nomor Urut 1 Sefi Anggraini, SE, Nomor Urut 2 Ir.Johnny Corne (Terdakwa);

oleh saksiAlzier selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung,saksi Ismet Roni sebagai Sekretaris DPD Partai GolkarProvinsi Lampung, Yur Aplah sebagai Sekretaris DPD PartaiGolkar Kabupaten Pesawaran, saksi Risodar sebagai KetuaDPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, saksi dan saksiZikrie (Ochan), pertemuan tersebut atas inisiatif DPD PartaiGolkar yaitu saksi Alzier dan saksi sendiri (Wakil SekretarisDPD Partai Golkar Provinsi Lampung dan Tim PenyelesaianKonflik Internal Partai Golkar) berkaitan

Partai Golkar Provinsi Lampung, Ismet Roni selakuSekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, IbrahimBastari selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar ProvinsiLampung, Risodar selaku Ketua DPD Partai GolkarKabupaten Pesawaran, Yur Aplah selaku Sekretaris DPDPartai Golkar Kabupaten Pesawaran.Bahwa benar kemudian Terdakwa cerita kepada saksi YurAplah, Terdakwa habis banyak dalam pencalonan Calegjual mobil masak saya disuruh mundur begitu saja;Bahwa benar kemudian saksi Alzier menyuruh saksilbrahim

DPP PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DPW PARTAI AMANATNASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. DPD PARTAI AMANATNASIONAL KABUPATEN KAPUAS ; beralamat di Jalan Patih Rumbih Gg. IVKelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada 1. BARON RUHAT BINTI, SH dan 2.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor :R673/GOLKAR/XII/2017 Tanggal28 Desember 2017 ;2. Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor : 3732/IN/DPP/XII/2017Tanggal 13 Desember 2017 ;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 200Kpts/DPPNasDem/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 ;4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor : 25163/DPP03/VI/A.2/I/2018Tanggal 02 Januari 2018 ;5. Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 01563/B.1KWK/DPPGERINDRA/2018 Tanggal 5Januari 2018 ;6.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor :R673/GOLKAR/XII/2017Tanggal 28 Desember 2017 ;2. Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor : 3732/IN/DPP/XII/2017Tanggal 13 Desember 2017 ;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 200Kpts/DPPNasDem/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 ;4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor : 25163/DPP03/VI/A.2/I/2018Tanggal 02 Januari 2018 ;5. Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 01563/B.1KWK/DPPGERINDRA/2018 Tanggal 5Januari 2018 ;6.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : R673/GOLKAR/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017;2. Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor3732/IN/DPP/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor : 200Kpts/DPPNasDem/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017;4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor : 25163/DPPO3/VI/A.2/1/2018 Tanggal 02 Januari 2018;5. Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor : 01563/B.1KWK/DPPGERINDRA/2018 Tanggal 5 Januari 2018;6.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor:R673/GOLKAR/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017;2. Keputusan DPP Partai PDI PerjuanganNomor:3732/IN/DPP/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017;3. Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor:200/Kpts/DPPNasdem Tanggal 29 Desember 2017;Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 44/Padt.G/2018/PN KIk4. Keputusan DPP Partai PKB Nomor:25163/DPPO3/VI/A.21/1/2018 Tanggal 2 Januari 2018;5. Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor:01563/B.1.KWK/DPPGERINDRA/2018 tanggal 5 Januari 2018;6.