• Martin; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di organisasi partai golkar; Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan untukmenambahnama Pemohon dari Hasbuan menjadi Hasbuan Dakunde; Bahwaselama Saksi kenal Pemohon nama Pemohon Hasbuan Dakunde; Bahwa alasannya Pemohon menambahnama Pemohon menjadi Dakundekarena Dakunde adalah nama orang tua Pemohon; Bahwa di partai Pemohon sebagai ketua harian partai golkar KabupatenKonawe

  Asmi; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di organisasi partai golkar; Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan untuk menambahnama Pemohon dari Hasbuan menjadi Hasbuan Dakunde; Bahwaselama Saksi kenal Pemohon nama Pemohon Hasbuan Dakunde; Bahwa alasannya Pemohon menambah nama Pemohon menjadi Dakundekarena Dakunde adalah nama orang tua Pemohon; Bahwa di partai Pemohon sebagai ketua harian partai golkar KabupatenKonawe

  Tanda Penduduk Kabupaten Konawe Nomor7402031206640001 tertanggal 18 April 2018, Kartu KeluargaNomor:7402031807080003 tertanggal 18 April 2018 serta Akta Kelahiran Nomor :AL.936.0084234 tertanggal 18 April 2018 (bukti P.1, P.2 dan P.3);Menimbang, bahwa dari keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPemohon, menerangkan bahwa nama Pemohon Hasbuan Dakunde karenaPemohon aktif di partai dan nama Pemohon di tahu dimasyarakat adalah HasbuanDakunde;Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon dari Hasbuan menjadiHasbuan

• dari Partai Politik sesuai denganHal 21 Putusan Nomor Perkara 161/G/2019/PTUNMDN29.30.ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiPolitik.

  2017 maka yangberhak menggantikan Alm.Sitahan Gea (anggota DPRD KotaGunungsitoli dari Partai Golkar) adalah Anggota Partai Golkaryang menjadi calon legislatif pada pemilu 2014 dari dapil yangsama dengan Alm.Sitahan Gea.Bahwa oleh karenanya calon legislatif pada pemilu 2014 daridapil yang sama dengan Sitahan Gea tetapi bukan anggotaPartai Golkar tidak berhak menjadi calon Pengganti AntarwaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitolidari Partai Golkar (i c.pengganti Alm.Sitahan Gea)

  SITAHAN GEA dari Partai Golkar telah berhenti sebagaiAnggota DPRD Kota Gunungsitoli karena telah meninggal duniasehingga mengakibatkan kekosongan kursi Anggota DPRD KotaGunungsitoli dari Partai Golkar.

  DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli telah menyurati DPDPartai Golkar Provinsi pada tanggal 25 Februari 2019 denganmengajukan Sdr. Imanuel Hura, BA sebagai calon PAW.b. DPD Partai Golkar telah mengetahui bahwa A.n. AdisamaHarefa menjabat sebagai Kepala Desa Sihareo TabalohoKecamatan Gunungsitoli Selatanc. DPD Partai Golkar telah menyampaikan surat pernyataan dansurat pemberhentian a.n.ADISAMA HAREFA sebagai anggotaDPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli.d.

  Sedangkan Tergugat memperoleh kepastianbahwa Penggugat bukan lagi anggota Partai Golkar KotaGunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli Nomor:KEP.001/PGKG/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.Bahwa Penggugat juga tidak pernah mengajukan upaya hukum keMahkamah Partai Golkar atas pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Golkar Kota Gunungsitoli, hal mana juga diakuioleh Penggugat pada saat klarifikasi yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat pada

• Dimana proses ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa dasar hukum Pengusulan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:a Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikmenentukan bahwa: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya danPartai Politik apabila (b) menyatakan pengunduran diri (c) menjadi anggotaPartai Politik Lain...

  yang substansipemberhentian anggota DPRD dapat dilakukan oleh Partai sebagaimana tertuangdalam amar putusan Point (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atauditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya";d Kebijakan partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/ KDP/011/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013 tentang Proses PAW Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang

  Pertanyaannya kemudian, apakah hakhak keperdataan/politik seorangharus terganjal hanya karena perpindahan partai ?

  ;115 Bahwa kemudian kepindahan partai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensibelumlah bersifat final dalam arti proses ditingkat internal Partai PDK baru sepihakPara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seharusnya hal ini harus dibahasterlebih dahulu ditingkat internal Partai (PDK) untuk menyetujui atau tidakmenyetujui kepindahan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (mekanismetidak berjalan), artinya bahwa Pengurus Partai PDK telah melakukan tindakansewenangwenang terhadap Para Penggugat

  , bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenaikeberatankeberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahlu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;1213Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai

• kurungan selama 2 (dua) bulan;

• Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
• Menyatakan barang bukti berupa:
• 2 (dua) karung beras kemasan 5 (lima) kg;

Dirampas untuk negara;

• 1 (satu) lembar Bahan Kampanye berupa Stiker yang tertera Gambar Logo Partai

  HAMSIR, BE;

• 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;
• 3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.1-1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik Peserta Pemilihan Umum

  Tawaeli, tertanggal 20 September 2018;

• 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;
• 3 (tiga) lembar salinan Surat Himbauan Bawaslu Kota Palu Nomor : 0291

  /K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah;

• 4 (empat) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

(Pemilu)himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnyadalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampakbencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di ProvinsiSulawesi Tengah.> 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak

HatiNurani Rakyat ( Hanura ), dan berdasarkan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor: 59/ PL.O1.1Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari2018 tentang Penetapan NOMOR URUT Partai Politik Peserta PemiluAnggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota tahun 2019, sertaPartat HANURA sebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomorUrut Peserta 13 (tiga belas ) yang ditegaskan lagi dalam Surat KeputusanKomisi Pemilihnan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1Kpt/03/KPU/IV/2018tentang perubahan Kedua atas

(Pemilu)Partai HANURA sebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomorUrut Peserta 13 (tiga belas ) yang ditegaskan lagi dalam Surat KeputusanKomisi Pemilihnan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1Kpt/03/KPU/IV/2018tentang perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1Kpt/O3/KPU/II/2018 tentang Penetapan PARTAI POLITIK PESERTA PEMILUAnggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwaselaku peserta Pemilu atau.

Hamsir, BE;4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi PemilihanUmum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai PolitikPeserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.11kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik Peserta PemilinanUmum Anggota DPR.

Bahwa Saksi Zulfikar Alias Fikar mengambil beras tersebut di rumahSaksi Arlin dan pada saat itu Saksi Arlin berpesan tusuk partai Hanura Nomorurut 1 atas nama Hamsir, BE. Bahwa selain membagikan beras, Saksi Arlin jugamembagikan stiker berisi gambar partai Hanura dan foto Terdakwa sebagai calonanggota DPRD Kota Palu Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Palu Utara danKecamatan Tawaeli;2. Saksi Abd Rahman Alias Roma, pada tanggal 11 April 2019, sebanyak 2 (dua)karung beras.

• saksi apakah di setujui atau tidak hasil rekap suara yang ada diform DA1 dan para saksi baik dari partai maupun DPD serta PanwasHal. 3 dari 42 hal.

  1400 suara.Calon anggota anggota DPRD Kota Batam dari partai Nasdem atasnama SALLON SIMATUPANG dapil 5 Kecamatan Sekupang nomor urut 1Hal. 5 dari 42 hal.

  tanggal28 April 2014 pukul 09.00 wib.Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 10.00Wib, rapat pleno dibuka kembali oleh terdakwa selaku Ketua KPU KotaBatam dengan Agenda penandatanganan formulir DB1 DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD KABUPATEN / KOTA hasil rekapitulasiperolehan suara Partai dan Calon Legislatif di Kota Batam oleh parasaksi DPD, saksi Partai selanjutnya penandatanganan formulir DB1DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KABUPATEN / KOTA, pertamadilakukan penandatanganan DB1

  .. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita AcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Partai Politik dan Calon AnggotaDPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Hal. 25 dari 42 hal.

  Batam bersama PanwasluKota Batam dan saksi Partai Politik di Kantor KPUPropinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal 29April 2014;e 1 (satu) rangkap formulir model DB1 DPRD Propinsi aslihasil pengecekan ulang KPU Kota Batam bersamaPanwaslu Kota Batam dan saksi Partai Politik di KantorKPU Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal29 April 2014;e 1 (satu) rangkap formulir model DB1 DPRD Kabupaten/Kota asli hasil pengecekan ulang KPU Kota Batambersama Panwaslu Kota Batam dan saksi Partai Politik

• Suriansyah, SKM tidak memenuhi persyaratandukungan partai 15%, hal ini membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang tidakcermat dan tanpa kehatihatian sehingga Para Penggugat sangatlah dirugikanyang mana Partai PAKARPANGAN yang sah sebagai partai pengusungPenggugat tidak diloloskan sebagai partai pengusung Penggugat, dan pasanganAmpera A.Y. Mebas, S.E., dan H.

  Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 Para Penggugat telah mendaftarkan dirisebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito TimurKalimantan Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur,yang diusung oleh gabungan partai politik yang mempunyai kursi di DPRDdan partai non parlemen Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :a. Partai Amanat Nasional 2 kursi atau 3.369 suarab. Partai Karya Perjuangan 2 kursi atau 1.581 suarac.

  Partai Persatuan Pembangunan 1 Kursi atau 2.006 suarad. Partai Bulan Bintang 1 kursi atau 1.826 suarae. Partai Kasin Demokrasi Indonesia 665 suaraf. Partai Kedaulatan 444 Suarag. Partai Bintang Reformasi 852 suarah. Partai Nasional Indonesia Marhainesme 700 suaraHalaman9 dari 122 halaman Putusan Nomor : 172/G/2013/PTUNJKT.i. Partai Pemuda Indonesia 577 suaraj. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 408 suarak. Partai Gerinda 1.130 suara. Partai Buruh 340 suaram.

  Partai Demokrasi Pembaruan 634 suaran.

  Sebagaimana diamanatkan dalamketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undangundang Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undangundang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, ;(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

• besar yang dimiliki dan dikuasaioleh terdakwa terdakwa bersama dengan KHALIQ HANAFI diperoleh dengancara yang sama yaitu setelah mendapat kiriman paket shabu partai besar dariJIUN, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi KHALIQ HANAFIagar mengambil paket shabu partai besar tersebut di tempat yang telahditentukan oleh terdakwa.

  Saksi telah membeli shabudengan paket partai besar dari Sdr.

  besar dari yang pertamahingga yang keempat dilakukan oleh terdakwa bersama denganKHALIQ HANAFI dengan cara yang sama yaitu setelah mendapatkiriman paket shabu partai besar dari JIUN, selanjutnya terdakwamemberitahukan kepada saksi KHALIQ HANAFI agar mengambil paketshabu partai besar tersebut di tempat yang telah ditentukan.

• CalonTerpilin Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bangka Belitung V TidakMemenuhi Syarat Sebagai Calon Terpilin Anggota DPRD Provinsi KepulauanBangka Belitung;Adapun alasanalasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:1.

  CalonTerpilin Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bangka Belitung V TidakMemenuhi Syarat Sebagai Calon Terpilin Anggota DPRD ProvinsiHalaman 9 dari 50 halaman.

  Calon Terpilin Partai Golongan Karya Daerah PemilihanBangka Belitung V tidak memenuhi syarat sebagai Calon TerpilihAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22September 2014;Bahwa kronologis penerbitan Surat Keputusan Nomor 50/Kpts/KPUProv009/Tahun 2014 tentang Penetapan saudara Deddi Wijaya, S.H.Calon Terpilin Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan BangkaBelitung V tidak memenuhi syarat sebagai Calon Terpilin AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 September2014

  Calon Terpilih Partai Golongan KaryaDaerah Pemilihan Bangka Belitung V tidak memenuhi syarat sebagaicalon terpilin Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,tanggal 22 September 2014;9.

  Calon Terpilin Partai GolonganKarya Daerah Pemilihan Bangka Belitung V Tidak Memenuhi SyaratSebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;4.

• Dalam PertimbangannyaKOMISI PEMILIHAN UMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yangdiberhentikan oleh Pimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukankeberatan kepada MAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri danmelakukan upaya hukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Halaman 5 dari 33 Putusan No. 1/G/2013/PTUNBJMPada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik

  Oktober2012, yang menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/TX/2012.Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/TX/2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan yang isinya memutuskan memberhentikan Sdr.

  Muaddin darianggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterima DPD PPP Kabupaten Banyjar;Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenBanjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihal Pemberhentian Sdr.

  DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, ternyataPenggugat mengajukan gugatan keberatan melalui Pengadilan Negeri Martapura atasSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/ DPP/C/TX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pemberhentian Sdr.Muaddin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam hal AnggotaPartai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan

  Politik yangdiberhentikan oleh pimpinan partai politik yang berwenang dapat mengajukankeberatan ke Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi melalui Mahkamah Agung Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 huruf (c) dalam gugatannya tersebutmembuktikan bahwa gugatan Penggugat atas pemberhentian Penggugat sebagai13anggota Partai Politik sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Martapura, karenabelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

• Bahwa Para Penggugat adalah pasangan Bakal Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang didukung danatau. diajukan oleh Gabungan Partai Politik di ProvinsiPapua Barat yang terdiri dari;1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) suara sah= 4.321;2. Partai Karya Perjuangan (PKP) suara sah =3.003;3. Partai Buruh (PB) suara sah =2.469;4. Partai Indonesia Baru (PIB) suara sah =6.092;5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) suara sah =4.350;6.

  Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) suara sah =11.364;7. Partai Persatuan Daerah (PPD) suara sah =2.956;8. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) suara sah =5.024;9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) suara sah =1.220;10. Partai Serikat Indonesia (PSI) suara sah =Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR2.038;11. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) suara sah =6.134;12. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) suara sah =6.915;13.

  Partai Kesatuan Nahdatul Ulama (PKNU) suara sah =1.152;14. Partai Kedaulatan (PK) suara sah =5.976;15. Partai Bintang (PBR) suara sah =5.930;16. Partai Republikan (PRN) suara sah =3.592;JUMLAH TOTAL SUARA SAH PARTAI PENDUKUNG = 72.506;(tujuh puluh dua ribu lima ratus enam);7.

  Partai Serikat Indonesia;2. Partai Perjuangan Indonesia Baru;3. Partai Kedaulatan;4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;5. Partai Demokrasi Pembaharuan;6. Partai Persatuan Daerah;7. Partai Karya Perjuangan;8. Partai Indonesia Sejahtera;9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;10. Partai Peduli Rakyat Nasional;17.

  Partai Buruh; dan;2.

• SUDARSONO, S.H., yangada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut ;Pada tanggal 14 Januari 2005, Terdakwa mendatangi rumah Saksi H.SUDARSONO, S.H. dengan mengatakan maksudnya untuk meminjam uangsebesar Rp200.000.000,00 dan beralasan bahwa dana tersebut dibutuhkansebagai uang talangan Partai Golkar DPD II Kabupaten Sukoharjo dalamrangka membentuk Pimpinan Desa Partai Golkar.

  Sudarsono kepada RusmantoJanuri, 1 (satu) bendel Copy Laporan Keuangan DPD II PartaiGolkar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, 2 (dua) lembar kwitansipenyerahan uang dari Rusmanto kepada Rismartono tetapterlampir dalam berkas perkara ;e 1 (satu) buah buku notulen pleno rapat DPD Partai GolkarKabupaten Sukoharjo dan 1 (satu) bendel Daftar Hadir RapatPengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Januari 2005 dikembalikan kepada Partai Golkar DPD KabupatenSukoharijo ;4.

  Sudarsono sebesarRp200.000.000,00 tertanggal 16 Januari 2005, bertanda P3 danKwitansi tanda terima uang dari Bapak Rusmanto sebesarRp50.000.000,00 tertanggal 27 Januari 2005, bertanda P4,dikembalikan kepada Terdakwa ;e Daftar hadir rapat Pengurus DPD Partai Golkar KabupatenSukoharjo tanggal 5 Januari 2005 bertanda P5 A, Daftar HadirRapat Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se KabupatenSukoharjo, tanggal 5 Januari 2005 bertanda P5 B, dan BukuNotulen Pleno Rapat DPD Partai Golkar Kabupaten Sukoharjo,bertanda

  Sudarsono,S.H. ditujukan kepada Ketua DPD Il Partai Golkar KabupatenSukoharjo, tertanggal 15 April 2008 bertanda P12 dikembalikankepada saksi Sudarsono ;5.

  digunakan sebagai dana untuk biayakonsolidasi Parta Golkar, akan tetapi Partai Golkar tidakmempunyai kegiatan/program seperti itu, demikian jugakwitansi atas nama Rismanto dinyatakan tanda tangannyapalsu, dan juga Rismanto (Bendahara Golkar) menyatakanbahwa tidak ada uang masuk ke Bendahara Golkar, sebagaidana untuk konsolidasi partai ;Bahwa ternyata uang yang telah diterima oleh Terdakwa darisaksi Sdr.

• sebagai berikut :

• 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YHW344045
• 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KBA817234
• 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KKU029997

dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan Partai

   PKB No.10.SEWARGADING SJ Putra;

2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan :

1. Partai PPP = Hj Andi Riski

2. Partai PDI = Sil Sukur

3. Partai Pks = COLI

4.

Partai Pan = yosgagar

5. Gerindra = Rosminuyati

6.

Partai Pkb = AZHAR

1. 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat Desa Golo Sepang yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 38 (tiga puluh delapan) tanggal 04 Mei 2019;
2. 1 (satu) jepit daftar hadir Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang tanggal 10 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama AHMADIN pada nomor urut 67 (enam puluh tujuh);
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Serah Terima undangan klarifikasi tanggal 22 April 2019 yang terdapat tulisan tangan nama

Partai PPP = Hj Andi Riski2.

Partai PPI = Sil Sukur dan seterusnya...

Partai PPP = Hj Andin Risti, 2.

Partai PPP = Hj Andi Riski2. Partai PDI = Sil Sukur3. Partai Pks = COLI4. Partai Pan = yosgagar5. Gerindra = Rosminuyati6.

• ., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota sama-sama bangun Tanjungpinang sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

  Dirampas untuk dimusnahkan.

  1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.

  Tetap terlampir dalam berkas perkara An.

  Menyatakan Barang Bukti berupa:1. 1 (Satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang padahalaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIAPARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomorurut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang adatulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat danKota samasama bangun Tanjungpinang sedangkan padahalaman belakang terdapat petunjuk cara memilih denganmencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIAPARDEDE

  , SE., M.H.Dirampas untuk dimusnahkan.2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuaan NAMA PELAKSANA KAMPANYEPEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 namapartai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan namalengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai SolidaritasIndonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.Tetap terlampir dalam berkas perkara An.

  No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR 1 (Satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halamandepan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE,SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI(Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatifDPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota samasama bangunTanjungpinang sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk caramemilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANATMULIA PARDEDE

  , SE., M.H. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Nama Pelaksana Kampanye PemiluAnggota Dprd Kabupaten/ Kota Tahun 2019 nama partai politik : PartaiSolidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksanakampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIAPARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatanganiKetua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas namaANDRI WANDA. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204prodi Manajemen mata kuliah

  No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBRDirampas untuk dimusnahkan.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.1 (satu) rangkap Surat Pengajuaan NAMA PELAKSANA KAMPANYEPEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 namapartal politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partal11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan namalengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai SolidaritasIndonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.Tetap terlampir dalam berkas

• DemokrasiIndonesia); dan selama itu juga Penggugat bisa membagi waktu antarakepentingan Perusahaan/Tergugat dengan kepentingan partai;Bahwa pada untuk Pemilu Legislatif tahun 2009 ini, Penggugat dicalonkanoleh partai untuk menjadi Calon Anggota Legislatif Daerah (DPRD), untukDaerah Pemilihan Bontang Barat dengan Nomor Urut 1 dan pendaftaran keKPUD Kota Bontang dilakukan oleh partai pada tanggal 19 Agustus 2008;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Perusahaan/Tergugat mengeluarkanSurat Keputusan Direksi

  Bahwa adanya bukti surat yang menentukan yang tidak pernah diajukanbaik oleh Pemohon maupun Termohon yang bersifat sangatmenentukan antara lain:1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomorvee /SK/DPP.PD/DPC/VII/2008 tertanggal 26 Juli 2008 tentangSusunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KotaBontang Provinsi Kalimantan Timur 20062011 yang menetapkan:Ir. H. Zulkifli Arman, SH.

  Bahwa masih banyak karyawan dari Tergugat yang masih menjabatatau aktif dalam organisasi partai politik dan menjabat posisi strategisbaik di organisasi partai politik maupun di Termohon/Perusahaan,sebagai berikut:1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor.../SK/DPP.PD/DPC/VII/2008 tertanggal 26 Juli 2008 tentangSusunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KotaBontang Provinsi Kalimantan Timur 20062011 yang menetapkan:a) Ir. H. Zulkifli Arman, SH.

  berposisi sebagai Biro PUKK padaTermohon;6) Surat Keputusan DPW Partai Keadilan Sejahtera Nomor38/SKEP/DPWPKS/VIII/1427H tertanggal 14 Juli 2006 tentangPengangkatan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota BontangPeriode 20062010 yang menetapkan:a) Tarmudji sebagai Ketua Bidang Pembinaan Kader;Yang pada saat ini berposisi sebagai Departemen K bagianUtility pada Termohon;B.

  /SK/DPP.PD/DPC/VII/2008 tertanggal 26 Juli 2008,Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Patai Amanat Nasional KalimantanTimur Nomor PAN/20/A/Kpts/KS/182/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008,Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NomorSK.PP/285/2005 tertanggal 15 Maret 2005, Surat Keputusan Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Daerah Kalimantan Timur Nomor Skep090/DPD/PARTAIGOLKAR/KT/X/2004 tertanggal 26 November 2004, SuratKeputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 4283/DPP03/V/A.1I

• mengadili , dimuka umum denganlisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana , melakukankekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti atau tidak menurutiketentuan undangundang.Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara carasebagai berikut ; Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa M.Ali Hanafiahmendatangi sekretariat Partai Golkar bersama dengan masa sekitar 50 ( puluh )orang , ketika masa telah berkumpul di dalam halaman kantor Partai GolkarTerdakwa saya

  M.Ali Hanafiah melakukan provokasi dan berorasi dihadapan masadengan katakata * kalau saya tidak dimasukkan dalam daftar calon legislatif dari Partai Golkarmaka saya akan merusak dan membakar gedung Partai Golkar , apapun yang terjadisaya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui kemudian Terdakwa jugamenghasut masa untuk merusak kantor Golkar tersebut dengan kata kata hancurkan kantor kalau bisa dibakar saya yang bertanggung jawab mendengarkatakata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut kemudian

  Perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara cara sebagai berikut ; Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa M.Ali Hanafiahmendatangi sekretariat Partai Golkar bersama dengan masa sekitar 50 ( puluh ) orang ,ketika masa telah berkumpul di dalam halaman kantor Partai Golkar Terdakwa saya M.AliHanafiah melakukan provokasi dan berorasi dihadapan masa dengan katakata kalausaya tidak dimasukkan dalam daftar calon legislatif dari Partat Golkar maka saya akanmerusak dan membakar gedung

  Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; e Pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja;e 8(delapan) batang potongan bambu tiang bendera ;e 1(satu) buah meja kayu ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Partai Golkar ;e (satu) buah batu kali ;Dirampas untuk dimusnahkan ;Terhadap buktibukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui PenasehatHukumnya berupa ; e Foto copy Keputusan Dewan Pinpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor;KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013 , tentang Pedoman Penyusunan Daftar

  CalonAnggota DPR RI ,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupatrn/ Kota Partai Golkar ;e Foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPR /DPRD Provinsi/ DPRDKabupaten/DPRD Kota ; Tetap terlampir dalam berkas ; 5.

• KaryaPeduli Bangsa, maka hal mendasar yang terkait dengan unsurkepentingan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah: ApakahPenggugat/Terbanding masih berstatus sebagai anggota Partai KaryaPeduli Bangsa ?

  Karena Partai KaryaPeduli Bangsa ( PKPB ) tidak lolos sebagai Partai PesertaPemilu tahun 2014, sehingga Penggugat Maju sebagaiCalon Legislatif Kota Manado dari Partai Demokrat, ... dst66,Angka7: Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimanatersebut di atas akhirnya Dewan Pimpinan Pusat PartaiKarya Peduli Bangsa ( DPPPKPB ) di Jakartamengeluarkan surat tertanggal 8 Juli 2013 Nomor : B50/DPPPKPB/VII/2013, Perihal : Pemberhentian sebagaiAnggota PKPB dan Persetujuan Penggantian Antar WaktuAnggota

  ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat ditarikkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak lagi terdaftarsebagai anggota Partai Karya Peduli Bangsa ( PKPB ) karena :1 Bahwa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli BangsaTertanggal 8 Juli 2013 Nomor : B50/ DPPPKPB/VII/2013 ( videbukti P4.1 = T2 ) pada angka 3.a., berisi : Menyetujuipemberhentian Sdri.

  . ;2 Bahwa walaupun bukti P4.1 dan T2 hanya berupa fotocopi tanpadicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, namun karena masalahpemberhentian dari keanggotaan Partai tersebut tidak dibantaholeh Penggugat/Terbanding dan dijadikan dalil dalam suratgugatannya ( vide surat gugatan angka 7 ), maka tidak perlu buktipendukung lagi ; Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.70/B/2014/PTTUN Mks.3 Bahwa isi surat pada angka 3.a tersebut diatas tidak pernahdicabut/dibatalkan dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat PartaiKarya

  Calon Anggota Legislatif Kota Manado dari PartaiDemokrat ( vide surat gugatan angka 4 ); Bahwa hal tersebutmembuktikan bahwa Penggugat/Terbanding bukan lagi sebagaianggota Partai Karya Peduli Bangsa dan sudah pindah menjadianggota Partai Demokrat ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak lagimerupakan anggota Partai Karya Peduli Bangsa, maka hal itu berartiantara Penggugat/Terbanding dengan Partai Karya Peduli Bangsa sudahtidak ada hubungan hukum lagi sehingga kepentingan konstituen

• Bahwa PENGGUGAT adalah Kader Partai Hati Nurani Rakyat DewanPimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Jambi dengan NomorAnggota : 15.71.02.1002.000301 ;3. Bahwa saat ini PENGGUGAT adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Propinsi Jambi dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, denganmasa periode 20142019 ;Hal 2 dari 24 Halaman Nomor : 30/PDT/2019/PT JMB4.

  Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat padaBab Ill Pemberhentian Anggota, Pasal 4 ayat (1) Pemberhentian anggotakarena : meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secaratertulis, menjadi anggota partai politik lain, melanggar anggaran dasar dananggaran rumah tangga partai, tidak memenuhi syarat sebagai anggota,terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik partai ;Hal 3 dari 24 Halaman Nomor : 30/PDT/2019/PT JMB9.

  Jambi,Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat adalah tidak berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat pada Bab Ill PemberhentianAnggota Pasal 4 Ayat (1) dan Bab V DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASIPasal 7 Sanksi Organisasi Ayat (2) dan (7) ;Hal 4 dari 24 Halaman Nomor : 30/PDT/2019/PT JMB12.

  CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;oleh TERBANDING s.d IV/ TErGUGAT s.d IV selaku Ketua Partai Hati NuraniRakyat Dewan Pimpinan Daerah Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov.Jambi, Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyatadalah tidak berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Hati Nurani Rakyat pada Bab III Pemberhentian

  mempunyai kekuatan hukum;Hal 21 dari 24 Halaman Nomor : 30/PDT/2019/PT JMBMenimbang, bahwa perkara aquo telah diperiksa dan diputus oleh PengadilanNegeri Jambi Nomor 103/PDT.G/2018/PN Jmb tanggal 20 Februari 2019 dengan amarputusan sebagaimana yang dikutip diatas;Menimbang, bahwa perselisinan partai politik Sepenuhnya adalahkewenangan Mahkamah Partai politik (Pasal 32 ayat (4) dan (5) undang undang No.2Tahun 2011 tentang Partai politik yang menggariskan Mahkamah Partai Politik harusmenyelesaikan

• 3 (tiga) ;Bahwa atas dasar tersebut Penggugat mengambil sikap untuk mundur denganalasan Penggugat tidak yakin untuk dapat jadi Anggota Dewan dan keluar sebagaiAnggota Partai Bulan Bintang (Bukti P6 dan P8) ;Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Kepala DinasPendidikan Kota Batam tanggal 29 Desember 2003 tentang pengunduran diri Penggugatsebagai Calon Legislatif maupun sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan kembalisebagai Guru (Bukti P7 dan P8) ;Bahwa ternyata Walikota Batam (Tergugat

  Tunjangan Kepala Sekolah ;Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 tentangPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik yaitu Pegawai Negeri Sipilyang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan kepengurusandalam partai politik dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila iamelepaskan keanggotaan dan kepengurusannya ;Bahwa berdasarkan peraturan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepadaWalikota Batam tanggal 10 Januari 2005

  Bahwa yang namanya kami sebutkan di atas adalah istri dari saudara H.ArsyadLubis S.A.g dahulu ketua DPW (sekarang ketua MPW) Partai Bulan BintangProvinsi Kepulauan Riau,dan karenanya sudah menjadi kelaziman bagikebanyakan kita Bangsa Indonesia,setiap pasangan suami istri senantiasa salingAsih, Asah dan Asuh,termasuk juga di dalam mendukung karir Politik suaminyaH.Arsyad Lubis S.Ag., saudara Dra.Hj.Jusmawati Maasin senantiasa proaktifsebagai pengurus Muslimat Partai Bulan Bintang .2.

  Bahwa yang namanya kami sebutkan di atas adalah pengurus Muslimat PartaiBulan Bintang yang merupakan badan Otonom Partai Bulan Bintang, dan ataubukan pengurus maupun anggota Partai Bulan Bintang .3.

  Bahwa Partai Bulan Bintang adalah berAzaskan Islam,dan sebagai BangsaIndonesia kita perlu. mengembangkan sikap yang mengakui persamaanderajad, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusiasebagai mengembangkan sikap tenggang rasa dan menghargai hakhak oranglain, saudara Dra.Hj.Jusmawati Maasin yang namanya kami sebutkan di atas,mandapat kehormatan sebagai calon legislatif pada tahun 2004.B.

• RHOMA IRAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Pondok Jaya VI/14, RT 006 RW 006,Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Islam Damai Aman(Partai IDAMAN);2.

  Politik ke dalam 2 (dua) kelompok yakni: Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Partai Politik PesertaPemilu, 2 (dua) kelompok Partai Politik ini harus diakui kepastianhukumnya di dalam Peraturan KPU yang merupakan produk hukumPelaksanaan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017.

  Dengan dibatalkannya Pasal 173 ayat (1) danPasal 173 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017membuat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 panik dantidak menduga Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan danmemerintahkan seluruh Partai Politik diverifikasi Faktualtermasuk Partai Politik Peserta Pemilu 2014;Bahwa Partai Politik yang ada di DPR berusaha dan berupayasedemikian rupa untuk melakukan intervensi melalui RapatKonsultasi Pembentukan Peraturan KPU.

  Putusan Nomor 11 P/HUM/20181)2)Tidak diakuinya 7 Partai Politik (PIKA, Partai Rakyat, PartaiIdaman, PPPI, Partai Republik, Partai Bhineka, danParsindo) yang tidak memenuhi syarat PenelitianAdministrasi. Tidak ada satupun norma di dalam PeraturanKPU Nomor 6 Tahun 2018 yang mengakui entitas 7 PartaiPolitik yang sudah mendaftarkan diri dan ikut PenelitianAdministrasi di KPU RI.

  Hal ini bisa dibuktikan dengan tidakada satupun pasal yang memberikan kepastian hukumterhadap status 7 Partai Politik tersebut;4 partai politik baru seperti Perindo, PSI, Partai Garuda, danPartai Berkarya telah menjalani verifikasi faktual yang lebihberat dan lebih ketat sebagaimana dimaksud didalamPeraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

• - Pecahan kaca yang telah di rusak dari pintu Kantor DPD;

  Dikembalikan kepada Kantor DPD Partai Hanura melalui saksi

  Suyanto Tanjung;

  ? 5.

  dan tidak lama kemudian saksiMaykel mendengar terdakwa meminta surat Surat pemecatan dari partai,dan dijawab oleh sdra NURUL CHOIR TIDAK ADA dan mendengar haltersebut terdakwa tidak terima dan langsung keluar dari dalam kantortersebut dan kemudian langsung melakukan pengerusakan terhadap pintukaca dari kantor DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)tersebut dengan cara memukulkan pintu kaca kantor tersebut denganmenggunakan alat berupa pecahan semen yang telah mengeras, yangberakibat

  Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bongkahan semen yang mengeras; Pecahan kaca yang telah di rusak dari pintu Kantor DPD;Dikembalikan kepada Kantor DPD Partai Hanura melalui saksiSUYANTO TANJUNG;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.

  Nomor 24/PID/2021/PT PTKDiantaranya disebutkan bahwa Telah terjadi perdamaian antara Ketua DPDKalbar Partai Hanura dengan Terdakwa MAURITIUS ARYA TANJUNGPURAANAK KRISTINA AGATHA INTY, sebagaimana surat kesepakatanPerdamaian tanggal 18 Nopember 2020; oleh karena sudah berdamaiseharusnya sudah tidak ada hukuman lagi. terhadap Terdakwa. Kok inimasih dihukum jadi surat perdamaian untuk apa ?

  (Surat pernyataankesepakatan berdamai terlampir).Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor003/S.KET/DPPHANURA/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020menerangkan bahwa persoalan pecah kaca adalah persoalan internalpartai (terlampir) bukan bersipatperorangan dan atau bersipat pribadi, maka yang berhak menyelesaiakanpersoalan tersebut adalah Pimpinan Pusat Mahkamah partai termasukuntuk melapor kepada penyidik.

  Ada pada Pimpinan Pusat, didaerah tidakmempunyal wewenang untuk membuat laporan kepolisian kecuali mendapatmandat dari Ketua DPP berdasarkan AD/ART organisasi partai, karenapelapor tidak mempunyai hak untuk melapor, apalagi mengatas namakanKetua DPD Kalbar Partai Hanura, karena tidak memiliki mandat untukmelapor, sehingga penyidikan dalam memproses perkara atas laporantersebut adalah bertentangan dengan hukum tentang UndangUndangpartal politik.Berdasarkan dalil serta alasanalasan PEMOHON BANDING