dari 6 hal.Put.Nomor 758 kK/Pdt.SusPHI/20 18Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Tergugat kepada pada tanggal 8 Maret 2018, kemudian terhadapnyaoleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 43/Srt.Kas/PHI/2018/PN.JKT.PST jo Nomor 287

seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugatuntuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor: 287

PEMULIHAN AUTISMEINTERNATIONAL tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 287/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.PEMULIHAN AUTISME INTERNATIONAL tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 287

Put. 1724 K/Pdt/2008No.287/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Mei 2006, dan telah mencatatKasasi dalam jangka waktu yang baik menurut UndangUndang ;.

.:287/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Mei 2006 yang dimohonkanBanding tersebut ; Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat Peradilan, dalam tingkat Banding ditetapkansebanyak Rp.300.000, ( Tiga ratus ribu rupiah) ;.

Put. 1724 K/Pdt/2008Tinggi Jakarta seharusnya membatalkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 287/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Mei2006 seraya memenangkan Pemohon Kasasi ;8.2. Pemohon Kasasi ulangi lagi Bukti P.4 dan Bukti P.12 sebagaiberikut:a.

.: 287/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Mei 2006, sungguhsuatu. putusan yang tidak berdasar hukum, karena YayasanKesejahteraan Karyawan Bank DKI( Termohon Kasasi Il) danPD.

No. : 287/Pdt.G/2005/ PN.Jkt. Pst.tanggal 8 Mei 2006. Sebab apabila tindak pidananya tidak terbukti,maka pastilah tidak ada wanprestasi (ingkar janji ) atau perbuatanmelawan hukum dalam perkara Perdata ;13.

Putusan Nomor 522 B/PK/Pjk/2019Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Nomor 00059/287/11/081/15 tanggal 2 September2015 Masa Pajak Juni 2011;3.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111024.16/2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01630/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Agustus 2011 Nomor 00061/287

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01630/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00061/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01630/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas PemungutanPajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00061/287

Put. 24493/PP/M.XIV16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding ataskeputusan Terbanding Nomor KEP28/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juli 2007 Nomor : 00007/287/07/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Jo.

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Pemungut Nomor: 00007/287/07/081/07 tanggal 26 Desember2007 Masa Pajak Juli 2007 Jo.

No. 326/B/PK/Pjk/2011Keputusan Terbanding Nomor: KEP00027/WPUJ.07/KP.1003/2008tanggal 16 April 2008, yang : Diterbitkan berdasarkan Nota Dinas Kepala KPP Badan danOrang Asing Dua Nomor ND42/WPJ.07/KP.10/2007 tanggal 14Desember 2007, tentang keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiPemungut Masa Pajak Juli 2007 Nomor : 00007/287/ 07/081/07tanggal 26 Desember 2007 Jo.

Kepada Pemohon Banding berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai,maka Majelis berpendapat tidak ada kewajiban Pemohon Banding untukmelakukan pemungutan PPN, sehingga Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juli 2007 Nomor :00007/287/07/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Jo.

Simatupang Kav. 88,Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juli 2007 Nomor :00007/287/07/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Jo.

Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2019oleh Pemungut Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor00009/287/14/073/15 tanggal 9 Oktober 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111142.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Nomor KEP00001/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 6Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor00009/287/14/073/15 tanggal 9 Oktober 2015, atas nama PT InsaniBaraperkasa, NPWP 01.832.150.5073.000, beralamat di JalanPembangunan Nomor 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: No.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00001/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 6 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak September2014 Nomor 00009/287/14/073/15 tanggal 9 Oktober 2015, atasnama PT Insani Baraperkasa, NPWP 01.832.150.5073.000,beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 3, Petojo Utara,Halaman 3 dari 8 halaman.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00001/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 6 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak September 2014 Nomor 00009/287

Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;(vide Yurisprudensi MA RI Nomor: 185/Pdt.Plw/2010/PN.SImn);Bahwa, apabila Putusan PK Nomor: 287 PK/Pdt/2019 Tanggal 20 Juni2019 jo Putusan MA Nomor: 1370 K/Pdt/2016 Tanggal 8 November 2016jo Putusan PT. Mataram Nomor: 127/PDT/2015/PT.MTR Tanggal 30Nopember 2015 jo Putusan PN.

Putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor:287 PK/Pdt/2019, Tanggal 20 Juni 2019 tersebut terhadap buktibuktiputusan yang dimaksudkan di atas akan kami ajukan pula sebagai buktinanti pada acara Pembuktian didepan persidangan.

Putusan PK(Peninjauan Kembali) Nomor: 287 PK/Pdt/2019, Tanggal 20 Juni 2019,maka untuk suatu kebenaran hukum = ada baiknya dilihat uraian secararinci terkait dengan subyek hukum yang dimaksud yaitu sebagaiberikut: NAMANAMA PARA PIHAK DALAM PERKARA PERLAWANANPELAWAN YANG SEKARANG Dalam (Perkara No. 34/Pdt.BTH/2020/PN.SEL.) yaitu sebagai berikut:Sebagai Pihak Pelawan yaitu:RAHMAN DAN MAYA;Sebagai Para Terlawan:1.

Putusan PK(Peninjauan Kembali) Nomor: 287 PK/Pdt/2019, Tanggal 20 Juni2019).

PutusanPK (Peninjauan Kembali) Nomor: 287 PK/Pdt/2019, Tanggal 20 Juni2019.

atas nama Aznaniyang status haknya diturunkan menjadi Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 36 atas nama Tergugat IV (PT Yudi Prakarsa Bakti);Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287/Pandansari, Surat Ukur (SU)tanggal 22102003 Nomor 19/Pandansari/2003, Nomor IdentifikasiBidang (NIB): 10.10.10.11.00270 seluas 2.075 m?

atas nama Aznani;Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287/Pandansari, Surat Ukur (SU)tanggal 22102003 Nomor 19/Pandansari/2003, Nomor IdentifikasiBidang (NIB): 10.10.10.11.00270 seluas 2.075 m? atas nama Aznani;Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 288/Pandansari, Surat Ukur (SU)tanggal 16102003 Nomor 18/Pandansari/2003, Nomor IdentifikasiBidang (NIB): 10.10.10.11.00268, seluas 275 m?

atas nama Aznaniyang status haknya diturunkan menjadi Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 36 atas nama Tergugat IV (PT Yudi Prakarsa Bakti); Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287/Pandansari, Surat Ukur (SU)tanggal 22102003 Nomor 19/Pandansari/2003, Nomor IdentifikasiBidang (NIB): 10.10.10.11.00270 seluas 2.075 m?

atas nama Aznaniyang status haknya diturunkan menjadi Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 36 atas nama Terbanding IV/dulu Tergugat IV (PT YudiPrakarsa Bakti);Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287/Pandansari, Surat Ukur (SU)tanggal 22102003 Nomor 19/Pandansari/2003, Nomor IdentifikasiBidang (NIB): 10.10.10.11.00270 seluas 2.075 m?

Put.No. 668 PK/PDT/2007dapat diterimaKerugian yang diderita oleh Penggugat adalah20 %X 15 tahun X Rp 227.000.000,00 = Rp 681.000.000,00Terbilang enam ratus delapan puluh satu juta rupiah ;Bahwa Turut Tergugat sebagai Notaris harusbertanggung jawab terhadap akta akta yang dibuatnya, yaituakta akta No. 287/VIII/1985 dan No.4 Tahun 1986. ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan agar memberikan putusan sebagai berikut1.

Membatalkan Penjanjian Jual Beli antara Penggugat danTergugat dengan Akta No. 287/V111/1985 danPerjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Belidengan Akta Nomor 4 Tahun 1985 ;4. Memerintahkan Tergugat agar segera mengembalikansurat surata. Sertifikat Hak Milik No. 507;b. Girik C 3550 ;c. Girik C.413 ;kepada Penggugat ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat sebesar Rp 681.000.000,00 (enam ratusdelapan puluh satu juta rupiah) ;6.

Loemban Tobing, SH.No. 287/ VIII/1985 tanggal 30 Agustus 1985 antaraSetyawan Warsanto/ Penggugat selaku Penjual denganeks Bank Exim selaku pembeli ;Bahwa pada halaman 2 (dua) Akta Jual Beli tersebut diatas disebutkan bahwa "harga jual beli atas tanah danbangunan tersebut sebesar Rp 145.390.000,00 (seratusempat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh riburupiah) telah dibayar lunas oleh pembeli (eks BankExim) kepada penjual (Sdr. SetyawanWarsanto/Penggugat) tanggal 16 Maret 1984 ;b.

Bahwa Akta Jual Beli No. 287/VII/1985 tersebutdi atas adalah sebagai kompensasi adanyafasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugatkepada PI. Eureka (dimana yah PenggugatWarsanto, duduk sebagai Direktur), denganjaminan tanah obyek sengketa ;3.

Bahwa dalam halaman 4 Akta Jual Beli No.287/V11/1985, menyatakan bahwa pihak (Penggugat) mengaku telah menerima sepenuhnyauang tersebut di tas, jumlah = mana telahdibayar lunas oleh Pembeli (Tergugat) kepadaPenjual (Penggugat) pada tanggal 16 Maret 1984,dengan jalan memperhitungkan dengan hutangkredit Penjual (Penggugat) kepada Pembeli(Tergugat) dengan penerimaan uang tersebut aktaini berlaku pula sebagai tanda terima yang sah.Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 287/VI1/1985tanggal 30 Agustus 1985

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon YOHANA TIKULILING dengan YEHEZKIEL SLAMET yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Januari 2008 berdasarkan Surat Gereja No. 287/MJ-EF.V/I-08/N yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian barat (GPIB);

1. Menyatakan kepada Pemohon untuk mencatatkan Nama Ayah pada

Bahwa YOHANA TIKULILING dan YEHEZKIEL SLAMET adalah suamiistri yang sah menurut Surat Gereja Nomor 287/MJEF.V/I08/N2. Bahwa dalam perikahan pemohon dan suami pemohon telah memiliki 2(Dua) orang anak yang bernama :a. NEFFOZ YUDITYA NUGRAHA lahir di Banjarbaru, 11 September2008b. PHILIF DIAN WICAKSONO lahir di Banjarbaru, 02 Juli 20143.

Berdasarkan Surat Gereja No. 287/MJEF.V/Il08/N yangdikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian barat (GPIB).4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 pemohon dan suami telahmencatatkan pernikahannya di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Banjarbaru dengan Nomor : 6371KW161220150006 tertanggal 16 Desember 2015.5. Bahwa pemohon dan suami dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:a. NEFFOZ YUDITYA NUGRAHAb. PHILIF DIAN WICAKSONO6.

Menetapkan sah Perkawinan Pemohon YOHANA TIKULILING denganYEHEZKIEL SLAMET yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 05Januari 2008 berdasarkan Surat Gereja No. 287/MJEF.V/IO8/N yangdikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian barat (GPIB).Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bjb3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Nama Ayah padaKutipan Akta Kelahiran kedua anak pemohon di Kantor dinasKependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarbaru.4.

Fotocopy Surat Nikah Antara YEHEZKIEL SLAMET dan YOHANATIKULILING , yang diterbitkan oleh Gereja Protestan di Indonesia BagianBarat (GPIB) Nomor 287/MJEF.V/IO8/N , tertanggal 5 Januari 2008,selanjutnya diberi tanda P4 ;5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara YEHEZKIEL SLAMET danYOHANA TIKULILING, nomor 6372KW161220150006, tertnaggal 16Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P5 ;6.

Menyatakan sah Perkawinan Pemohon YOHANA TIKULILING denganYEHEZKIEL SLAMET yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 05Januari 2008 berdasarkan Surat Gereja No. 287/MJEF.V/I08/N yangdikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian barat (GPIB);3. Menyatakan kepada Pemohon untuk mencatatkan Nama Ayah padaKutipan Akta Kelahiran kedua anak pemohon di Kantor dinasKependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarbaru ;3.

No.Reg.Pengadilan : 573/Pid.LL/2014/PN.BlkDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaHakim Pengadilan Negeri BulukumbaMengingat UndangUndang Yang Bersangkutan Pasal 287 (1) UU Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Mengadili :1.

Menyatakan Terdakwa Saharuddin Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang IniTelah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 287(1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa DipidanaDengan Denda Sebesar Rp.46.000 (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), Membayar BiayaPerkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);2.

No.Reg.Pengadilan :692/Pid.LL/2014/PN.BlkDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaHakim Pengadilan Negeri BulukumbaMengingat UndangUndang Yang Bersangkutan Pasal 287 (1) UU Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Mengadili :1.

Menyatakan Terdakwa Eko Erianto Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang IniTelah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 287(1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa DipidanaDengan Denda Sebesar Rp.31.000 (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), Membayar BiayaPerkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);2.

No.Reg.Pengadilan : 41 1/Pid.LL/2016/PN.BlkDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaHakim Pengadilan Negeri BulukumbaMengingat UndangUndang Yang Bersangkutan Pasal 287 (2) UU Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Mengadili :1. Menyatakan Terdakwa Muh.

Anas Amsi Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang IniTelah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 287(2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa DipidanaDengan Denda Sebesar Rp.24.000 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), Membayar BiayaPerkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);2.

No.Reg.Pengadilan : 729/Pid.LL/2016/PN.BlkDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaHakim Pengadilan Negeri BulukumbaMengingat UndangUndang Yang Bersangkutan Pasal 287 (1) UU Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Mengadili :1.

Menyatakan Terdakwa Hasniati Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang Ini TelahMelakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 287 (1)UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa Dipidana DenganDenda Sebesar Rp.74.000 (Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), Membayar Biaya PerkaraSebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);2.

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 02 Mei 2023;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 495.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

287/Pdt.G/2023/PA.Sgta

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2022/PN.Bks, dicabut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.158.000,-,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah),-

287/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

1. Menyatakan permohonan Pemohon : Nyo (Kho) Sioe Lwan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Register perkara Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sby. gugur
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

No. 287/Pdt.G/2012/PAJPtelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 oranganak bernama:a. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal999999, b. XXXXXXXXXxX, Lakilaki, Lahir di Jakarta tanggal 999999;3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisnamun sejak pertengahan tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahirsecara layakb.

No. 287/Pdt.G/2012/PAJP. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahibu kandung Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahu 2009 dan telah dikurniaianak satu orang tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.

No. 287/Pdt.G/2012/PAJP.d. Tergugat jika di ingatkan sholat oleh Penggugat aselalu marah dan selalumencari alasan;e. Tergugat tidak ada tindakan sama sekali ketika anak sakit yang akhirnyaanak meninggal duniaf.

No. 287/Pdt.G/2012/PAJP.menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, olehsebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat danTergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harusdihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudahlebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraiandipandang

No. 287/Pdt.G/2012/PAJP10ttd ttdDra. Hj. NADIRAH BASIRr SH, MH Drs. RUSMAN MALLAPI SH, MHPanitera Pengganti,ttdSUSILOWATI, S. HIPerincian Biaya :1. Biaya Pedaftaran... Rp. 30.000.2. Biaya proses ...... Rp. 75.000,3. Biaya Panggilan ... Rp. 200.000,4. Biaya Redaksi ...... Rp. 5.000.5. Biaya Meterai, ...... Rp. .000.Jumlah, .............4 Rp. 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah).10

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 287/Pid.B/2013/PN.AB, tanggal 23 September 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
<

tanggal 25 Mei 2013 ,s/d tanggal 13 Juni 2013 ;= Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d.tanggal 11 Juli 2013;= Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Juli s/d tanggal 31 Juli 2013;= Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 29September 2013;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, sertaturunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 September 2013 Nomor :287

selama 7(tujuh) hari kerja yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, maka permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secaraseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :287

tidak tinggal serumah lagi ( telah berpisah) ;Halhal yang meringankan :Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;Terdakwa masih muda, dan masih ada kesempatan untuk memperbaikikelakuannya dikemudian hari ;Terdakwa belum pernah di hukum ;Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akanditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka putusanPengadilan Negeri Ambon No. 287

amarnya sebagaimana disebutkan dibawa ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebanipula untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan ;Meningat Undangundang RI No. 23 Tahun 2004, Undangundang RI No. 8 Tahun1981, Undangundang RI No. 48 Tahun 2009, Undangundang RI No. 49 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 287

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 161.81 286 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentangPAGE 2.Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Maluku.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentangPeresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. ;II.

;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Peresmian PengangkatanHalaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUNJKTPAGE Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiMaluku. ; +10.

Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan Final.Bahwa Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) : e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.81 286 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. ; e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku. ; "V.

. ; "e Keputusan Nomor : 161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.; bersifat Keputusan yang ditujukan terhadap pihak tertentu yaitu ditujukankepada Pengguaal. ===s

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.P/2024/ PA.IM;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

287/Pdt.P/2024/PA.IM