Ditemukan 39550 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan kapolda sulawesi selatan H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan. Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan; Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat Kpud sulawesi tenggara Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan; Pilkada sumatera selatan Ir. abdul haris m M Si vs gubernur sulawesi selatan; Kpud propinsi sulawesi tenggara Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — RIFQI IRWANSYAH
Termohon:
KEPOLISI DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL
79 — 11
  • RIFQI IRWANSYAH
    Termohon:
    KEPOLISI DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Khusus
Register : 08-08-2023 — Putus : 27-09-2023 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN SENGKANG Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skg
Tanggal 27 September 2023 — Pemohon:
Ahmad Mattulada Bin Palaloi Uru
Termohon:
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan
0 — 0
  • Pemohon:
    Ahmad Mattulada Bin Palaloi Uru
    Termohon:
    Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 31-01-2008 — Putus : 21-05-2008 — Upload : 17-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G.TUN/2008/PTUN.Mks
Tanggal 21 Mei 2008 — TATJONG GAMAL sebagai Penggugat Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
131 — 35
  • Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 4.
    TATJONG GAMAL sebagai PenggugatMelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2020 — MUHAMMAD ANWAR
Termohon:
KAPOLDA SULAWESI SELATAN Cq DITRESKRIMSUS TIPIDSIBER POLDA SULSEL
160 — 56
  • MUHAMMAD ANWAR
    Termohon:
    KAPOLDA SULAWESI SELATAN Cq DITRESKRIMSUS TIPIDSIBER POLDA SULSEL
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-11-2012 — Putus : 27-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 208/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 27 Desember 2012 — Mohammad Zain Katoe;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
56 — 18
  • Mohammad Zain Katoe;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
    ., & Partners, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Parepare, Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012,selanjutnya disebut sebagai,wanna nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn Penggugat ;Lawan :1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESL, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta 10110, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat I ;2.
    GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN., berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo No. 269, Makasar 90245, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat IT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PENDIS/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PEN/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPenunjukan Majelis
    208/G/2012/PTUNJKT, Adapun yangmenjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikutMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Nopember2012 dengan register perkara Nomor : 208/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 131.73682 Tahun 2012, tanggal 25 September2012 Tentang Pemberhentian Walikota ParePare Provinsi Sulawesi
    Selatan danSurat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA, tanggal 31Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePare atas namaDrs.
    Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA,tanggal 31 Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePareatas nama Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
116 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
    ., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;2. FAISAL AMIR, S.E., M.M., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;3. MISNA M. HATTAS, SP, jabatan Anggota Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;4. ASRAR MARLANG, S.H., M.Si., jabatan Kepala BagianHukum, Tehnis dan Hupmas, Sekretariat Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;5. ISHAK S.Sos., M.Adm.
    Selatan atas kasustertanggal 25 April 2014 Drs.
    ., dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Kpts/KPUProv025/XII/2014, tentang Pengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan KabupatenPangkajene dan Kepulauan, Nomor Urut 1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/XI/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanHalaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2017Umum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.
    ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/X1/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
40 — 15
  • Pemohon:
    MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
    Termohon:
    DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN MAROS Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2020 — Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.Kepala Desa Purnakraya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
150 — 40
  • Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
    2.Kepala Desa Purnakraya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2022/PTUN.Mks
Tanggal 25 Mei 2022 — DELIMA AGUNG UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
453 — 485
  • DELIMA AGUNG UTAMA
    Tergugat:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4511 B/PK/PJK/2023
Tanggal 16 Nopember 2023 — PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR)
11 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANKSULSELBAR)
Pengadilan PN PALOPO Perdata Tanah
Putus : 25-05-2000 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 68/Pdt.G/1999/PN Plp
Tanggal 25 Mei 2000 — Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI - Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan - Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan - K.C.D.K Luwu - U.P.C.D.K Wotu
155 — 53
  • Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI- Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan- Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan- K.C.D.K Luwu- U.P.C.D.K Wotu
    Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI di Jakarta, sebagai : We TERGUG AT Ts enenmnseeenrenensieen ne mnen2e Kepala Kantor Wilayah Kelmtanan dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, sebegai : ' TERGUGAT IT" ; 3 Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, seba gai: M PRROUGAT TIT 1 gennnnnmnrninnionen4e KeCeD.K Iuwi di Palopo, sebagai : " TERGUGAT IV " 3 De UePeCeDK di Wotu Kabupaten Luw Utara, sebagai : " TERGUGAT V 3;~ Pengadilan Negeri tersebut.
    Gubernur Kepala Daerah Tingrat I Sulawesi Selatan di Ujung Pan dang 3Ce Bapak Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Huten dan KeeDune , Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara tegastegas mengakui bahwa lahan a quo sama sekali bukan miliknya, karena untuk dapat menggunakannya perlu damohonkan kepada yang mengu asainyae:Behwa. obyek sengketa berupa tanah seluas + 2e400 Ha yang terletakdi Dusun Sampuraga Desa Kasintuwm Kecamatan Mangiautana Kabupaten~luw.
    Menimbang, bahwa untuk mendukung akan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangen mengajukan bukti surat berupa : 1+ Surat Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingcsat I Sulawesi Selatan Ho.1104/1X/1989 tentang pengesahan Desa Persiapan dalam wilayah Kabupa~ten Daerah Tingkat II lum (P1); 2e Daftar lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Noe 1104/IX/1989 tanggal 19 September 1989 ( P= 2 3 eons3+ Program Pemkiman Dusun Sampurega Desa Kasintuwi Kecamattan Man gkutana Kabupaten
    Yordan Torau SsPd. tangezel 26 November 1998 ( T 5 > se3Kepwtusan Menteri Kehutanan No. 251/Kpts11/1993 tanggal 29 April '93(T6); Keputusan Menteri Kelwtanan No. 399/KptsII/1990 teatang Pengukuhan Hutan ( T= 7) 3 Keputusan Menteri Pertanian Noe 760/Kpts/Um/10/1982 tanggel 12 Olctober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutean ai Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan (T 8); :Surat Kepwtusan Menteri Pertanian Tbe 47/Kpts/Um/1/1978 tanggal 28 Janueri 1978 tetang Penunjukan Konpleks Huten Bukit Kambuno,
    Bukit Parupu, Bukit Temboke dan Kalaena ( 1 9)3 Berite Acara Tata Batas Huten tanggal 15 Hovember 1986 ( T= 10 ) ;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan to.276/IV/Tamm 1999 tentang Penetapan hasil Paduserasi antara rencana tata ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan beserta peta lampirannya ( T= 11) ;Peta Rpabumi Indonesia ( T= 12 ) ; Surat Comat Mangkutana Kabupaten Dati II law Wo. 660/733/KM/IX/1998tanggal 15 September 1998 yang ditujukan kepada Sdr
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 02-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 6 Februari 2024 — Penggugat:
CV KHAIRA JAYA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
10 — 4
  • Penggugat:
    CV KHAIRA JAYA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-03-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/Pdt/2024
Tanggal 27 Maret 2024 — GUBERNUR SULAWESI SELATAN C.q. WALIKOTA PALOPO vs ALLUNG PADANG
95 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SULAWESI SELATAN C.q.WALIKOTA PALOPO vs ALLUNG PADANG
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
242 — 1728
  • Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan demi hukum, bahwa wilayah lokasi tanah adat Tongkonan Tondok Kao baik yang sekarang sebahagian telah menjadi hutan adat maupun yang merupakan pemukiman/perkebunan dan persawahan yang berada di Dusun RT/RW Buntu Toraya, Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi
    Selatan yang merupakan kampung tua dengan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun masyarakat yang disebut To Rano (Rante Sarong);

Sebelah Timur berbatasan dengan Salu Bulo (pemukiman masyarakat kampung Mungsia);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Salu Karapuak (kawasan hutan);

Sebelah Barat berbatasan dengan pemukiman masyarakat Tongkonan Tondok Kao (kampung tua);

Adalah tetap menjadi

Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
Taman MakamPahlawan No. 5 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan disertai dengan daftarhadir;Bahwa dengan adanya keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.434/Menhut.II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan dankonservasi perairan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan memutuskan sertamenetapkan pada poin ke enam berbuny/i :Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Menteri KehutananNo. 890/KPTSII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dinyatakan tidak berlaku diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi selatan No.681/X/1983 Tanggal 13Oktober 1983;e. Ditunjuk kembali berdasarkan Surat keputusan Menteri KehutananNomor SK.434/Menhutll/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Wilayah Sulawesi Selatan, Tanggal 23 Juli2009;f.
Bahwa Kawasan hutan lindung latimojong di Lembang BatualuSelatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana TorajaProvinsi Sulawesi Selatan ditumbuhi Hutan tanaman Pinus;4.
Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/O1/ 2017 tanggal 06November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai KoordinasiPenanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani olehP2T A.M.YAMIN, SE, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yangterletak di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla SelatanKabupaten Tana Toraja dengan jumlah hasil hutan sebanyak 80(delapan puluh) ton dengan jenis Hasil Hutan Getah Pinus dan surattersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;Pada tahun 2018 dalam rangka
Selatan (W.MRemeeus) tanggal 28 Agustus 1947 (1.14), SURAT KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN RI NOMOR: SK.434/MENHUTII/2009 TENTANG PENUNJUKANKAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN DI SULAWESI SELATAN,tanggal 23 Juli 2009 (7.15), PETA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN RI NOMOR: SK.434/MENHUTII/2009 TENTANG PENUNJUKANKAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN DI SULAWESI SELATAN(7.16), SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNANNOMOR:SK 890/KptsII/1999 Tentang PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DIWILAYAH PROPINSI
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 18-07-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 12 September 2023 — Sukmawati Haruna
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
34 — 26
  • Sukmawati Haruna
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 03-05-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 11 Agustus 2016 — Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
77 — 21
  • Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
    AWALUDDIN, SH.MH; Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, MH; Kepala Sub Seksi Pengkajian Penanganansengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, SH; Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan perkara Pertanahan , Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; DWI JUANITA, SH; Staff Seksi Pengkajian dan Penanganan, Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan ; WALIANA
    MATTEWAKANG, S.ST; Staff Seksi Pengkajian dan PenangananSengketa dan , Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; A.
    ASMASARIYANTI, Amd ; Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan ; NUGROHO HASAN PUTERA, SH Staf Seksi Pengkajian dan PenangananPerkara pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor KANWIL BPNProvinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasin Nomor 438, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 823/1973/V/2016,
    Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala BadanPertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN73/2016tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Bain PertanahanNasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75peraturan Kepala Badan
    Murtigraha Perkasa Dinamika Halini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal09 November 2015 yang dimohonkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,sehingga demi terciptanya tertio administrasi pertananan dan asas obyek satu sertipikatmaka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No.03/Pbt/BPN73/2016 tanggal 11 April 2016 sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan KepalaPutusan perkara No.36/G/2016/PTUN.Msk.Halaman 15 dari 35 halamanBadan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN TINGKAT I PROVINSI SULAWESI SELATAN cq. BALAI BENIH PUNAGA GOWA,
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN TINGKAT I PROVINSI SULAWESI SELATAN cq. BALAI BENIH PUNAGA GOWA,
    GUBERNUR KEPALADAERAH SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIANTANAMAN PANGAN TINGKAT I PROVINSI SULAWESISELATAN cq.
    Rompang Bin Juma karenaRompang Bin Juma dan anakanaknya pernah tinggal diatas tanah sengketa, tapi itudulu (sebelum tahun 1953), namun tanah sengketa beserta tanamannya tersebut(sesuai bukti T.2 yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Tergugat Bukkuru),pada tanggal 13 Mei 1953 telah dibeli oleh Tergugat (Pemerintah Daerah PropinsiSulawesi Selatan) dari Rompang dengan harga Rp2.638, sehingga sejak tanggal 13Mei 1953 hingga sekarang tanah tersebut dimiliki/dikuasai oleh Tergugat(Pemerintah Propinsi Sulawesi
    Selatan) dan dijadikan sebagai Balai Benih PunagaGowa (hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6), adalahmerupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum dan melanggar hukumyang berlaku;Alasannya:Bahwa Judex Facti dalam hal ini tidak dapat membuktikan secara formalmengenai adanya jual beli tersebut, tapi sematamata hanya mengacu bukti T.2,sementara bukti T.2 ini bukanlah bukti jual beli, melainkan adalah hasilpenukaran hak atas tanah antara Kepala Pemerintah Negeri Hadat
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 280/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 6 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
Terbanding/Penggugat : LAI SAKKE ALIAS NE ANA
125 — 79
  • Pembanding/Tergugat : KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
    Terbanding/Penggugat : LAI SAKKE ALIAS NE ANA
    KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perdata pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat JenderalPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sulawesi, beralamat di Gedung PusatPengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lt 4 JalanPerintis Kemerdekaan km 17 Sudiang, Makassar, Sulawesi
    Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-01-2023 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 24 Januari 2023 — SULAWESI SELATAN
123 — 77
  • SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mak
Tanggal 16 Agustus 2019 — Pemohon:
MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA
Termohon:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
22 — 0
  • Pemohon:
    MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA
    Termohon:
    KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN