Ditemukan 39460 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan kapolda sulawesi selatan H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan. Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan; Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan; Kpud sulawesi tenggara Ir. abdul haris m M Si vs gubernur sulawesi selatan; Kpud propinsi sulawesi tenggara Pilkada sumatera selatan Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
51 — 25
  • Pemohon:
    MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
    Termohon:
    DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/P/FP/2018/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
HERNEST L, SH
Termohon:
1.BUPATI GOWA
2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
133 — 57
  • strong>MENGADILI:

    Dalam Eksepsi :

    • Menyatakan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------------

    Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--------------------
    2. Mewajibkan kepada Termohon I untuk mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi
    Selatan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman M.M.
    Pemohon:
    HERNEST L, SH
    Termohon:
    1.BUPATI GOWA
    2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
    ., Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Nomor.1.Pekerjaan Advokat/KuasaHukum, Nomor. 2 sampai dengan Nomor.4 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorBupati Gowa, Beralamat Kantor di Jalan MesjidRaya Nomor 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 800/61/XI/2018/hukum tanggal 9Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2018/PTUN.Mks.Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON1;2.Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI SELATAN:;Tempat Kedudukan
    di: Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:A.Muhammad Reza, S.H;Marwan Mansyur, S.H., MH;Naomi Tonapa, S.H;Ratna Idrus, S.H., MH)jLabela Nakanaya, S.H;Husam, S.H)7. brahim Bando, S.H;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampaii endengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Advokat Mitra KerjaGubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo
    Tindakan diam Termohonll yang tidak menerbitkan surat keputusanGubernur Sulawesi Selatan Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenGowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman MM Dg. Nabayang digantikan oleh Hernest. L,SH., berdasarkan Surat Wakil KetuaDPRD Kabupaten Gowa Nomor: 171/239/DPRD, tanggal 25September 2018) 2222222 2220222 e=B.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 31-01-2008 — Putus : 21-05-2008 — Upload : 17-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G.TUN/2008/PTUN.Mks
Tanggal 21 Mei 2008 — TATJONG GAMAL sebagai Penggugat Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
125 — 26
  • Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 4.
    TATJONG GAMAL sebagai PenggugatMelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 02-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 6 Februari 2024 — Penggugat:
CV KHAIRA JAYA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
7 — 4
  • Penggugat:
    CV KHAIRA JAYA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-03-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/Pdt/2024
Tanggal 27 Maret 2024 — GUBERNUR SULAWESI SELATAN C.q. WALIKOTA PALOPO vs ALLUNG PADANG
73 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SULAWESI SELATAN C.q.WALIKOTA PALOPO vs ALLUNG PADANG
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN MAROS Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2020 — Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.Kepala Desa Purnakraya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
145 — 40
  • Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
    2.Kepala Desa Purnakraya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2022/PTUN.Mks
Tanggal 25 Mei 2022 — DELIMA AGUNG UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
418 — 455
  • DELIMA AGUNG UTAMA
    Tergugat:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
235 — 1666
  • Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan demi hukum, bahwa wilayah lokasi tanah adat Tongkonan Tondok Kao baik yang sekarang sebahagian telah menjadi hutan adat maupun yang merupakan pemukiman/perkebunan dan persawahan yang berada di Dusun RT/RW Buntu Toraya, Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi
    Selatan yang merupakan kampung tua dengan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun masyarakat yang disebut To Rano (Rante Sarong);

Sebelah Timur berbatasan dengan Salu Bulo (pemukiman masyarakat kampung Mungsia);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Salu Karapuak (kawasan hutan);

Sebelah Barat berbatasan dengan pemukiman masyarakat Tongkonan Tondok Kao (kampung tua);

Adalah tetap menjadi

Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
Taman MakamPahlawan No. 5 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan disertai dengan daftarhadir;Bahwa dengan adanya keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.434/Menhut.II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan dankonservasi perairan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan memutuskan sertamenetapkan pada poin ke enam berbuny/i :Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Menteri KehutananNo. 890/KPTSII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dinyatakan tidak berlaku diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi selatan No.681/X/1983 Tanggal 13Oktober 1983;e. Ditunjuk kembali berdasarkan Surat keputusan Menteri KehutananNomor SK.434/Menhutll/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Wilayah Sulawesi Selatan, Tanggal 23 Juli2009;f.
Bahwa Kawasan hutan lindung latimojong di Lembang BatualuSelatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana TorajaProvinsi Sulawesi Selatan ditumbuhi Hutan tanaman Pinus;4.
Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/O1/ 2017 tanggal 06November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai KoordinasiPenanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani olehP2T A.M.YAMIN, SE, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yangterletak di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla SelatanKabupaten Tana Toraja dengan jumlah hasil hutan sebanyak 80(delapan puluh) ton dengan jenis Hasil Hutan Getah Pinus dan surattersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;Pada tahun 2018 dalam rangka
Selatan (W.MRemeeus) tanggal 28 Agustus 1947 (1.14), SURAT KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN RI NOMOR: SK.434/MENHUTII/2009 TENTANG PENUNJUKANKAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN DI SULAWESI SELATAN,tanggal 23 Juli 2009 (7.15), PETA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN RI NOMOR: SK.434/MENHUTII/2009 TENTANG PENUNJUKANKAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN DI SULAWESI SELATAN(7.16), SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNANNOMOR:SK 890/KptsII/1999 Tentang PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DIWILAYAH PROPINSI
Pengadilan PN PALOPO Perdata Tanah
Putus : 25-05-2000 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 68/Pdt.G/1999/PN Plp
Tanggal 25 Mei 2000 — Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI - Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan - Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan - K.C.D.K Luwu - U.P.C.D.K Wotu
146 — 45
  • Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI- Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan- Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan- K.C.D.K Luwu- U.P.C.D.K Wotu
    Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI di Jakarta, sebagai : We TERGUG AT Ts enenmnseeenrenensieen ne mnen2e Kepala Kantor Wilayah Kelmtanan dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, sebegai : ' TERGUGAT IT" ; 3 Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, seba gai: M PRROUGAT TIT 1 gennnnnmnrninnionen4e KeCeD.K Iuwi di Palopo, sebagai : " TERGUGAT IV " 3 De UePeCeDK di Wotu Kabupaten Luw Utara, sebagai : " TERGUGAT V 3;~ Pengadilan Negeri tersebut.
    Gubernur Kepala Daerah Tingrat I Sulawesi Selatan di Ujung Pan dang 3Ce Bapak Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Huten dan KeeDune , Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara tegastegas mengakui bahwa lahan a quo sama sekali bukan miliknya, karena untuk dapat menggunakannya perlu damohonkan kepada yang mengu asainyae:Behwa. obyek sengketa berupa tanah seluas + 2e400 Ha yang terletakdi Dusun Sampuraga Desa Kasintuwm Kecamatan Mangiautana Kabupaten~luw.
    Menimbang, bahwa untuk mendukung akan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangen mengajukan bukti surat berupa : 1+ Surat Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingcsat I Sulawesi Selatan Ho.1104/1X/1989 tentang pengesahan Desa Persiapan dalam wilayah Kabupa~ten Daerah Tingkat II lum (P1); 2e Daftar lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Noe 1104/IX/1989 tanggal 19 September 1989 ( P= 2 3 eons3+ Program Pemkiman Dusun Sampurega Desa Kasintuwi Kecamattan Man gkutana Kabupaten
    Yordan Torau SsPd. tangezel 26 November 1998 ( T 5 > se3Kepwtusan Menteri Kehutanan No. 251/Kpts11/1993 tanggal 29 April '93(T6); Keputusan Menteri Kelwtanan No. 399/KptsII/1990 teatang Pengukuhan Hutan ( T= 7) 3 Keputusan Menteri Pertanian Noe 760/Kpts/Um/10/1982 tanggel 12 Olctober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutean ai Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan (T 8); :Surat Kepwtusan Menteri Pertanian Tbe 47/Kpts/Um/1/1978 tanggal 28 Janueri 1978 tetang Penunjukan Konpleks Huten Bukit Kambuno,
    Bukit Parupu, Bukit Temboke dan Kalaena ( 1 9)3 Berite Acara Tata Batas Huten tanggal 15 Hovember 1986 ( T= 10 ) ;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan to.276/IV/Tamm 1999 tentang Penetapan hasil Paduserasi antara rencana tata ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan beserta peta lampirannya ( T= 11) ;Peta Rpabumi Indonesia ( T= 12 ) ; Surat Comat Mangkutana Kabupaten Dati II law Wo. 660/733/KM/IX/1998tanggal 15 September 1998 yang ditujukan kepada Sdr
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 18-07-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 12 September 2023 — Sukmawati Haruna
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
32 — 26
  • Sukmawati Haruna
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 03-05-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 11 Agustus 2016 — Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
69 — 16
  • Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
    AWALUDDIN, SH.MH; Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, MH; Kepala Sub Seksi Pengkajian Penanganansengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, SH; Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan perkara Pertanahan , Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; DWI JUANITA, SH; Staff Seksi Pengkajian dan Penanganan, Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan ; WALIANA
    MATTEWAKANG, S.ST; Staff Seksi Pengkajian dan PenangananSengketa dan , Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; A.
    ASMASARIYANTI, Amd ; Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan ; NUGROHO HASAN PUTERA, SH Staf Seksi Pengkajian dan PenangananPerkara pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor KANWIL BPNProvinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasin Nomor 438, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 823/1973/V/2016,
    Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala BadanPertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN73/2016tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Bain PertanahanNasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75peraturan Kepala Badan
    Murtigraha Perkasa Dinamika Halini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal09 November 2015 yang dimohonkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,sehingga demi terciptanya tertio administrasi pertananan dan asas obyek satu sertipikatmaka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No.03/Pbt/BPN73/2016 tanggal 11 April 2016 sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan KepalaPutusan perkara No.36/G/2016/PTUN.Msk.Halaman 15 dari 35 halamanBadan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-07-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 80/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat:
PT GUNAKARYA NUSANTARA
Tergugat:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
207 — 92
  • Penggugat:
    PT GUNAKARYA NUSANTARA
    Tergugat:
    KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mak
Tanggal 16 Agustus 2019 — Pemohon:
MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA
Termohon:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
19 — 0
  • Pemohon:
    MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA
    Termohon:
    KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 22-12-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 6 Februari 2024 — Four D
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
7 — 5
  • Four D
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-05-2005 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2477K/PDT/2003
Tanggal 4 Mei 2005 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA; KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Sungguminasa; MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SULAWESI SELATAN, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA; KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Sungguminasa; MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHANSULAWESI SELATAN, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
    Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,Cq. Kejaksaan Negeri Sungguminasa, berkedudukan di Jl. Usman Salengke, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, KabupatenGowa.6. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No.9 13 Jakarta.7. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHANSULAWESI SELATAN, Cq.
    Ngitung selaku Terdakwa tunggaldalam perkara pidana No.17/Pid.B/1989/PN.Sungg. yang diputus pada tanggal 23 Maret 1989 kini selaku Tergugat II jugatelah melakukan upaya hukum banding, namun oleh PengadilanTinggi Sulawesi Selatan telah menjatuhkan putusannya dalamperkara No.174/Pid/1989/PT.Uj.Pdg. tertanggal 29 Juli 1989 dankedua perkara tersebut (P.5 P.6) telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa tanah kebun milik Penggugat yang semula luasnya+ 15.000 M? sebagian telah dijual kepada masingmasing :1.
    Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hinggakini dianggarkan sebesar Rp.435.000, (empat ratus tiga puluhlima ribu rupiah).Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Isampai dengan V telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan putusannya tanggal 2 Desember 2002No.225/ Pdt/2002/PT.Mks.Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadapara Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2003 kemudianterhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499K/TUN/2000
Tanggal 5 September 2006 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 30-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sgm
Tanggal 12 Juli 2022 — Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Gowa
Tergugat:
Arsul Amir Hamzah
23 — 15
  • Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Gowa
    Tergugat:
    Arsul Amir Hamzah
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-10-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
NAI LAIDI
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
86 — 36
  • Penggugat:
    NAI LAIDI
    Tergugat:
    KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Veteran Bakung Kelurahan Samata Kecamatan Somba OpuKabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagaiPara Penggugat.Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No. 83/G/2017/PTUN.MksLAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN' DANPEMBANGUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN, BertempatKedudukan di Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permaiberdasarkan surat kuasa Khusus tanggal......... dalam hal ini member kuasakepada :1. Syaifudin Tagamal, S.H.2. M.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 30 Oktober 2018 — LANAFI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
60 — 24
  • Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sulawesi Selatan, selaku Termohon ;
  • Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil ;
    • LANAFI
    Termohon:
    DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
    Direktur Reserse Kriminal Khusus PolisiDaerah Sulawesi Selatan yang beralamat di JI.
    PerintisKemerdekaan KM 16, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242,selanjutnya disebut SebDagal ..............c:cceeceeeeeeees TERMOHON.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakassarNomor 10/Pid.Pra/2018/PN Mks tanggal 26 September 2018 tentangpenunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah membaca surat dari pemohon
    Adapun kewenangan untuk melakukanpenyelidikan serta penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukanoleh Pemohon seharusnya dilakukan oleh Kepolisian yang berada Timikadan bukan di wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukumTermohon.Ill. 2.
    Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sulawesi Selatan, selakuTermohon ;2.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 8 Juni 2018 — KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
26 — 16
  • KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik