perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Kabupaten Aceh Tengah (vide Abu YahyaZakariya AlAnshari

Hal ini sejalan pula dengan yang ditulisoleh Imam Zakaria alAnshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi MinhajalThalab (Beirut: Dar alFikr), juz Il, hal. 41, rukun nikah tersebut talah:' a se5 cls ols si 2 1 Lind = o 7 iTlos 2 a3$55 35" amss " JS 5laro 9 yiiablas 9Pasal tentang rukunrukun nikah dan lainnya.

Hal ini sejalan pula dengan yang ditulisoleh Imam Zakaria alAnshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi MinhajalThalab (Beirut: Dar alFikr), juz Il, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:' be st25 LSI ols i 2 1nd< "isles tsius 35 * dna aslsslARID G Jlizblig 9Pasal tentang rukunrukun nikah dan lainnya.

Tkn.jab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari,Fathul Wahab, Beirut: Darul Fikr, 2000, Juz 2, hal. 34), dihubungkan denganpengakuan Para Pemohon dan keterangan saksisaksi, yang menyatakanpada saat akad nikah pada tanggal 23 Mei2013, yang hadir di majelis akadtersebut adalah calon suami (Pemohon 1); calon istri (Pemohon II); M.

pernahdilakukan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalildalilnya danalasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g)peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat telahsejalan dengan dalil syara, yakni pendapat Syaikh Zakaria AlAnshari

danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, danijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

Hal ini sejalan pula dengan yang ditulisoleh Imam Zakaria alAnshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi MinhajalThalab (Beirut: Dar alFikr), juz Il, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:' ej t5 CLS ols si 2 1 Lins== = 98 of = 7 ilos 2 a3$55 C35" amss " Jls5laro 9 yiialug 9Pasal tentang rukunrukun nikah dan lainnya.

masingmasing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkan masalahpencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dankepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijabkabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukunsuatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsisebagai pengakuan dan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh UndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab kabul, demikian jugapendapat madzhab Syafii yang mayoritas dianut oleh penduduk Kabupaten Pidiedan Kota Sabang (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

Tkn.masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari,Fathul Wahab, Beirut: Darul Fikr, 2000, Juz 2, hal. 34

danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah tidak diatur oleh UndangUndangmelainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:Hal. 7 dari 10Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2018/MS.Tkn.adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab kabul,demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk Kabupaten Aceh Tengah (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

(Zakaria AlAnshari, Asna AlMathalib fi SyarhRaudha alThalib, Juz. Halaman: 126)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d)Kompilasi Hukum Islam maka penikahan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat di/tsbatkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (2) PP.

bagi agama Islam harus terpenuhinya syaratdan rukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan diatur dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah;dua orang saksi; dan ijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafiisebagai madzhab yang mayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide AbuYahya Zakariya AlAnshari

danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, danijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

(Zakaria AlAnshari, Asna AlMathalib fi Syarh RaudhaalThalib, Juz.

Majelis Hakim menukil pendapat AbuYahya Zakariya alAnshari, memberikan definisi iddah sebagai masa tungguseorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk beribadah, atauuntuk berkabung (tafajju) atas kematian suaminya. Jadi, iddah merupakanmasa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan disebabkan karenaperceraian atau kematian suami, yang mana ketentuan hukum Islammengharuskan perempuan pada masa iddah untuk menahan diri agar tidakmenikah dalam waktu tersebut.

Pendapat Syaikh Zakaria AlAnshari dalam kitab AsSyarkawi ala AtTahrir, JuzIl, halaman 302:w = < = EU wool nina, Wat 189355) a55 dtc 5 Wh Blt S55Artinya: "Dan siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, makajatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut karena ia telahmenetapkan perkataannya.

syarat danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanHal. 7 dari 11Putusan Nomor 257/Pdt.G/2018/MS.Tkn.masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 KompilasiHukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orangsaksi; dan ijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagaimadzhab yang mayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu YahyaZakariya AlAnshari