Bahwa prinsip subrogasi adalah pengambil alihan hak tertanggung (PT.Markindo Perkasa) oleh penanggung (Penggugat / Pembanding / PemohonKasasi) dapat segera dilakukan setelah kerugian terjadi, walaupun gantikerugiannya sendiri belum dibayar oleh penanggung kepada Tertanggung ;Dalam asuransi pengangkutan laut penanggung baru berhak mengambil alihhak tersebut setelah penggantian kepada tertanggung dibayarkanperpindahan ini berlaku secara otomatis walaupun tertanggung tidakmemberikan surat kuasa mengenai

Bahwa dalam rangka untuk mengurus pemindah alihan Gaji di PT.Taspen Cabang Watampone dan secara administrasi dibutunkan PenetapanAhli waris dari Pengadilan Agama maka dengan ini Pemohon mohon agarditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Wahyuni binti Ardi.7. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

., dankata kata inilah oleh majelis hakim Pengadilan AgamaTigaraksa dianggap sebagai pengakuan Tergugat/Terbanding,sehingga dinyatakan sebagai harta bersama yang harusdibagi dua;Menimbang, bahwa karena untuk uang sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebuttidaklah digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam perkaraa quo, maka pengambil alihan dari keterangan dalam duplikpada perkara lain (terdahulu) oleh majelis hakimPengadilan Agama Tigaraksa adalah merupakan pelanggaranprosedur

No. 2480 K/Pdt/2009 Bahwa pengambil alihan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriSurabaya adalah dapat dan lazim dilakukan dan mengenai pengambilalihan pertimbangan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggitidaklah menyalahi ketentuan Hukum Acara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terlawan Penyita

Bahwa pada saat pernikahan tidak ada pelimpahan wali nikah darikeluarga Pemohon II maupun pengambil alihan secara resmi olehKantor Urusan Agama sebagai wali hakim;5. Bahwa dari pernikahan Pemiohon Dan Pemohon II telah dikarunial2 (dua) orang anak;6.

Bahwa karena suami Pemohon yang bernama Eko Hery Sustrijanto binSangidi telah meninggal dunia, maka untuk pengambil alihan hak milik atastabungan tersebut di atas dapat diwakilkan melalui Para ahli waris yang syahyang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan undangundang ;. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum Eko Hery Sustrijanto binSangidi untuk mengurus hakhak atas harta tersebut di atas ;.

Dengan demikian jelasbahwa Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yangmengakibatkan kerugian Penggugat dan Penggugat Il, sehinggapengambil alihan pengoperasian IPA Bendang oleh Tergugat harusdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun danmerupakan tindakan yang sewenangwenang;Bahwa selanjutnya Penggugat dan Penggugat II point 32 halaman 27menyatakan Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalam positagugatan

Dengan demikian jelasbahwa Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yangmengakibatkan kerugian Penggugat dan Penggugat Il, sehinggapengambil alihan pengoperasian IPA Bendang oleh Tergugat harusdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun danmerupakan tindakan yang sewenangwenang;Bahwa antara wanprestasi, perobuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechcmatigeoverheidsdaad

Oleh karena dalamkesepakatan tanggal 18 Juni 2009 tersebut sama sekali tidak adamembahas mengenai pengambil alihan secara sepihak pengelolaan IPABendang dan Intake Loa Kulu oleh Para Termohon Kasasi.

Bahwa mengenai alasan pengambil alihan yang dilakukan TermohonKasasi Il dan kemudian pengelolaannya diserahkan Termohon Kasasi dengan alasan pencegahan kemungkinan berhentinya produksi danpenyaluran air bersin ke warga yang disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi. Alasan tersebut sangat tidak berdasarhukum, oleh karena faktanya tidak demikian.

Bahwa pengambil alihan secara sepihak pengelolaan Intake Loa Kulu danIPA Bendang oleh Para Termohon Kasasi tersebut, jelas dan nyata telahmengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi, karena selamadalam pengambil alihan tersebut sampai saat ini, harga air yang dialirkanoleh IPA Bendang tidak pernah lagi dibayarkan kepada Para PemohonKasasi baik dengan harga sementara terlebin dengan harga yangseharusnya berdasarkan SPKS tanggal 10 Januari 2003.

Menyatakan Penggugat adalah salah satu pemegang saham yang sah diPBM Adipurusa;10.Menyatakan pengambil alihan PBM Adipurusa oleh Para Tergugat adalahperbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PBM Adipurusa danhukum, oleh karena itu batal demi hukum, dan harus dikembalikan kepadaPenggugat;11.Menyatakan batal demi hukum Rapat Dewan Komisaris, Rapat UmumTahunan, Rapat Umum Luar Biasa, melakukan dan mengalihnkan sahamkepada pemegang saham lain, melakukan pergantian pemegang saham,menjual saham

melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Juni 2014(sebagaimana bukti terlampir), jadi adalah putusan yang sangat keliru dansangat salah, bilamana Judex Facti dengan memberikan pertimbangkanhukum, begitu saja menguatkan putusan peradilan tingkat pertama terhadappenguasaan objek perkara a quo oleh Pemohon Kasasi tanpa pertimbanganyang saksama;Bahwa dasar pertimbangan Judex Facti dengan penerapanhukumnya sudah melebihi apa yang menjadi tinjauan yuridis hukum,sehingga dengan pengambil alihan

Nomor 1079 K/Pdt/201810.Sertifikat Hak Milik Nomor 49, Sertifikat Hak Milik Nomor 50 dan SertifikatHak Milik Nomor 130 dan dijadikan sebagai milik beding, tanpa adanyapernyataan wanprestasi, adalah perbuatan melawan hukum tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa pengambil alihan hak atas barangagunan asset property berupa Sertifikat Hak Milik masingmasing Nomor49, Kelurahan Katinggolan, Nomor 50, Kelurahan Katinggolan,Kecamatan Tondano, Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 130

Rinjani Kartanegara terutama pasal yang terkaidengan tata cara penjualan saham, pengumuman media tentangpenjualan/pengalihan tersebut ;Bahwa jelas dan nyata bahwa pengambilan alihan PT.

Balangan+ 15 borongandengan batasbatas : Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alihan Sebelah utara berbatasan dengan jalanHal.3 dari 9 hal. Pent.No.0657/Pdt.G/2014/PA.Amt Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Aluh Sebelah timurberbatasan dengan tanah milik SahibanBahwa tanah danau tersebut diatas telah di gadaikan oleh Tergugatsebesar Rp 2.000.000, sekitar bulan Juli 2014.i.

Perlakuan Tergugat sudah melanggarisi akta notaris tersebut, sehingga mengakibatkan saat ini rumah kediamanbersama tersebut dalam proses pengambil alihan hak oleh Bank MandiriSyariah Cabang Balikpapan. Untuk itu Penggugat merasa keberatankarena kami tidak memiliki tempat tinggal tetap selain rumah tersebut, halHal. 3 dari 12 hal.

., Notaris di Jakarta(selanjutnya disebut "Akta Jual Beli dan Pengalinan Saham ") (Bukti P1);Bahwa dengan pengambil alihan Sahamsaham Yang Dialihkan maka seluruhasetaset yang terdaftar atas nama PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood jugaberalih menjadi milik Pelawan;Bahwa pada awal tahun 2014, Pelawan bermaksud mengajukan permohonanperpanjangan masa berlaku sertipikat hak guna bangunan atas salah satuaset dari PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yang Pelawan ambil alih, dikantorPertanahan Nasional Propinsi

Faktanya : Pada saat sebelum pengambil alihan Sahamsahamyang Dialinkan, telah ada Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 dariTerlawan yang ditujukan kepada PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yangPelawan ambil alin dari Turut Terlawan, dimana Pelawan sama sekali tidakpernah mengetahui adanya Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 tersebut;Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/PDT/2017/PT.SMR8.10.11.Bahwa jika seandainya Pelawan mengetahui bahwa pada saat Pelawanmengambilalih Sahamsaham Yang Dialihkan dari Turut

TYSP pada saat pemeriksaan perkara yang saat inidiajukan Eksekusi nya tersebut masih dalam tahap pemeriksan perkarapada tingkat Pengadilan Negeri /Tingkat Pertama;Bahwa jelas dan pasti diketahui oleh Pelawan/Termohon Eksekusi perinal adanya Gugatan Terlawan/Pemohon Eksekusi tersebut, olehkarena sebelum pengambil alihan Saham suatu Perusahaan tentunya/harus dilakukan Due Deligen terhadap Perusahaan yang akan diambil alihtersebut atau dengan kata lain harus dilakukan Pemberesan terhadap Hakdan Kewajiban

haldebitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannyakepada kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Pemohon Banding),Bank dapat memperoleh aset baik dengan membeli sebagian atauHalaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 565 B/PK/PJK/2015seluruh agunan yang semula dijaminkan oleh debitur baik melaluipelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahansecara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untukmenjual di luar lelang dari pemilik agunan;bahwa pada saat terjadi pengambil alihan

didasarkan atas konsep kepemilikan, sehingga AYDA harustetap dicatat oleh Bank meskipun penyelesaian AYDA dilakukanmelalui Kuasa Menjual;bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat perbedaan konsepakuntansi antara agunan dengan persediaan sehingga dasarkoreksi Terbanding tidak tepat karena Pemohon Banding bukanmerupakan Pengusaha yang menjalankan bisnis perdaganganAYDA;bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan jurnalpencatatan secara akuntansi AYDA antara lain sebagai berikut:Proses pengambil alihan

Dalam hal ini, pihakHalaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 565 B/PK/PJK/2015bank umum sebagai kreditur bukanlah sebagai pembeli sebenarnya;bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuanketentuansebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya Bank tidakdiperbolehkan untuk memiliki agunan yang dibelinya dan secepatcepatnya harus menjual kembali agar hasil penjualan agunan dapatsegera dimanfaatkan oleh bank;bahwa pengambil alihan agunan oleh Bank/kreditur (PemohonBanding) adalah karena pihak debitur (

jika Bank serta merta memilikiAYDA dalam hal debitur cidera janji;bahwa apabila Terbanding menganggap AYDA tersebut dimilikisecara penuh (dianggap sebagai Aktiva Tetap) oleh Bank, makaseharusnya dasar hukum yang berlaku adalah Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai walaupun tidak ada PajakPertambahan Nilai yang terhutang saat penjualan AYDA karenaHalaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 565 B/PK/PJK/20152.2.tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikreditkan padasaat pengambil alihan

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milikseseorang atas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atautanpa sepengetahuan orang yang merniliki hak atas sesuatu bendatersebut; bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda ataumenguasai suatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas bendatersebut merupakan pelanggaran atas hak dari pemegang hak atasbenda tersebut dengan kata lain perbuatan itu merupakan perbuatanyang melanggar hukum;bahwa, sebagaimana telah terungkap di persidangan Terdakwamengambil

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milik seseorangatas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpasepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut.bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasai suatu bendatanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakan pelanggaranatas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lain perbuatan itumerupakan perbuatan yang melanggar hukum.bahwa, sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan

menjualseluruh saham mereka di Pemohon Kasasikepada Pemegang Saham yang baru;Mengingat Pemegang Saham yang barusampai sekarang tidak menemukankebenaran adanya pinjaman/"utang yangdituduhkan Termohon Kasasitersebut,maka Termohon Kasasi tetap menyatakanmenolak semua tuduhan Termohon Kasasiini;Termohon Kasasi sedang menyiapkanlaporan tindak pidana kepada pihakKepolisian maupun gugatan' perdataterhadap Termohon Kasasi maupun H.Muhammad Toyib Saman sehubungandengan hal ini;Bahwa pada waktu dilakukannyapengambil alihan

Sri Noviawati danBapak Muhammad Suryana Arisandi) yangterhitung efektif sekitar Juli 2012,pinjaman/"utang yang dimaksud puntidak tercatat di dalam Laporan Keuangandan Laporan Auditor Independen KantorAkuntan Publik Terdaftar Abdul Aziztertanggal 30 Maret 2012, salah satudokumen rujukan utama dalam prosespengambil alihan Pemohon Kasasi olehPemegang Saham baru;Bahwa sehubungan dengan LaporanKeuangan dan Laporan AuditorIndependen Kantor Akuntan PublikTerdaftar Abdul Aziz tertanggal 30 Maret2012 tersebut

Bahwa dasar pengenaan bunga dari tagihan yangtidak jelas, adalah pengenaan bunga yang luarbiasa dari pengambil alihan piutang olehperusahaan yang baru saja didirikan danperusahaan yang diketahui tidak beroperasisebagai perusahaan keuangan sebagaimanamestinya. Dikuatirkan perusahaan tersebutsengaja dibuat hanya untuk mengelabui KreditorKonkuren atau dapat juga disebut kemungkinansebagai paper company ;V. Apakah Perusahaan Major Vantage Ltd. DanVersalite Investments Ltd.

Turut Tergugat ; Bahwa, selanjutnya sekitar Maret 2019 pihak Turut Tergugat dan PihakPenggugat melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat dan TergugatIl, dengan maksud/ tujuan untuk membicarakan rencana pengambil alihankepemilikan Turut Tergugat berikut penyelesaian kredit macet TurutTergugat oleh Penggugat sebagai calon pemilik baru Turut Tergugat ; Bahwa, dalam pertemuan tersebut disepakati secara lisan rencanapengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat dari pemilik lama kepadaPenggugat/calon pemilik

Turut Tergugat, dan telah mengeluarkan uang/biaya yaitu :Uang biaya proses pengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat sepertibiaya pengikatan jaminan, penilaian asset, penihilan tunggakan,membayar angsuran kredit dan lainlain total sebesar Rp. 2.396.704.982,(dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribusembilan ratus delapan puluh dua rupiah), karena itu patut dimohonkanagar Tergugat dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar gantikerugian tersebut kepada Penggugat :Bahwa