Bahwa karena suami Pemohon yang bernama Eko Hery Sustrijanto binSangidi telah meninggal dunia, maka untuk pengambil alihan hak milik atastabungan tersebut di atas dapat diwakilkan melalui Para ahli waris yang syahyang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan undangundang ;. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum Eko Hery Sustrijanto binSangidi untuk mengurus hakhak atas harta tersebut di atas ;.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang dikarenakan hilangnyahak untuk pengelolahan dan usaha di atas tanah miliknya karena adanyapengambil alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dan tanah tersebut dijadikan usaha pertambangangalian C oleh Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;3. Bahwa pekerjaan Penggugat seharihari adalah seorang Petani/Pekebundan Peternak (baik ikan, ayam, domba, dan kerbau);4.

pertanian, peternakan, dan perikanan air tawaryang baru di Kecamatan Pancanegara Provinsi Banten, bahkan dari PT.Krakatau Steel memberikan modal untuk perluasan usaha Penggugat;Bahwa pada tahun yang sama di Tahun 2006 Dinas Perikanan KabupatenSerang memberikan rekomendasi pada petani/pembudidaya ikan air tawarbahwa standarisasi untuk kontruksi kolam mengacu pada Kelompok TaniMusitka Tani yang dibina oleh Penggugat;Bahwa pada perkiraan bulan Nopember dan Desember Tahun 2010 telahterjadi pengambil alihan

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa Penggugat memasukan isi putusan yang sudah inkracht dalamperkara ini, dengan Nomor Putusan : 222/Pid.B/2017/PN.Srg. dan putusantersebut sebagai bukti dalam gugatan ini, bahwa pengambil alihan haktanah milik Penggugat oleh Tergugat secara melawan hukum dengan carapenggelapan Sertifikat tanah hak milik Nomor 10 milik Penggugat;Bahwa Tergugat yang dahulu sebagai Direktur CV.

PasirCiomas Banten yang telah melakukan usaha penambangan tanpa jinpertambangan, Telah jelas dan nyata Fakta Hukumnya bahwa akibat daripenambangan tersebut dan perbuatan pengambil alihan hak tanah milikPenggugat secara melawan hukum tersebut Tergugat telah merugikanPenggugat, yang dimana memang sudah ada unsur kesengajaan/niat dariTergugat yang semenamena pengambil alinan lahan milik Penggugatdengan secara melawan hukum dan di pergunakan untuk usahapertambangan sehingga membuat Penggugat kehilangan

tersebut dipinjam pada saat usahatersebut berjalan untuk usaha Penggugat dilahan miliknya agarberkembang;Ad.5 Adanya hubungan kasusal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa antara perbuatan Tergugat dan Tergugat II dengan kerugianyang di derita Penggugat berhubungan sebab akibat yang sangatmutlak artinya akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat sampaidengan saat ini;Bahwa demikian juga dengan Tergugat dan Tergugat II yang telahsewenangwenang pengambil alihan

Balangan+ 15 borongandengan batasbatas : Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alihan Sebelah utara berbatasan dengan jalanHal.3 dari 9 hal. Pent.No.0657/Pdt.G/2014/PA.Amt Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Aluh Sebelah timurberbatasan dengan tanah milik SahibanBahwa tanah danau tersebut diatas telah di gadaikan oleh Tergugatsebesar Rp 2.000.000, sekitar bulan Juli 2014.i.

., Notaris di Jakarta(selanjutnya disebut "Akta Jual Beli dan Pengalinan Saham ") (Bukti P1);Bahwa dengan pengambil alihan Sahamsaham Yang Dialihkan maka seluruhasetaset yang terdaftar atas nama PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood jugaberalih menjadi milik Pelawan;Bahwa pada awal tahun 2014, Pelawan bermaksud mengajukan permohonanperpanjangan masa berlaku sertipikat hak guna bangunan atas salah satuaset dari PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yang Pelawan ambil alih, dikantorPertanahan Nasional Propinsi

Faktanya : Pada saat sebelum pengambil alihan Sahamsahamyang Dialinkan, telah ada Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 dariTerlawan yang ditujukan kepada PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yangPelawan ambil alin dari Turut Terlawan, dimana Pelawan sama sekali tidakpernah mengetahui adanya Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 tersebut;Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/PDT/2017/PT.SMR8.10.11.Bahwa jika seandainya Pelawan mengetahui bahwa pada saat Pelawanmengambilalih Sahamsaham Yang Dialihkan dari Turut

TYSP pada saat pemeriksaan perkara yang saat inidiajukan Eksekusi nya tersebut masih dalam tahap pemeriksan perkarapada tingkat Pengadilan Negeri /Tingkat Pertama;Bahwa jelas dan pasti diketahui oleh Pelawan/Termohon Eksekusi perinal adanya Gugatan Terlawan/Pemohon Eksekusi tersebut, olehkarena sebelum pengambil alihan Saham suatu Perusahaan tentunya/harus dilakukan Due Deligen terhadap Perusahaan yang akan diambil alihtersebut atau dengan kata lain harus dilakukan Pemberesan terhadap Hakdan Kewajiban

Perlakuan Tergugat sudah melanggarisi akta notaris tersebut, sehingga mengakibatkan saat ini rumah kediamanbersama tersebut dalam proses pengambil alihan hak oleh Bank MandiriSyariah Cabang Balikpapan. Untuk itu Penggugat merasa keberatankarena kami tidak memiliki tempat tinggal tetap selain rumah tersebut, halHal. 3 dari 12 hal.

Nomor 1079 K/Pdt/201810.Sertifikat Hak Milik Nomor 49, Sertifikat Hak Milik Nomor 50 dan SertifikatHak Milik Nomor 130 dan dijadikan sebagai milik beding, tanpa adanyapernyataan wanprestasi, adalah perbuatan melawan hukum tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa pengambil alihan hak atas barangagunan asset property berupa Sertifikat Hak Milik masingmasing Nomor49, Kelurahan Katinggolan, Nomor 50, Kelurahan Katinggolan,Kecamatan Tondano, Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 130

Rinjani Kartanegara terutama pasal yang terkaidengan tata cara penjualan saham, pengumuman media tentangpenjualan/pengalihan tersebut ;Bahwa jelas dan nyata bahwa pengambilan alihan PT.

Tergugat I/Pembanding menolakusaha pengambil alihan pendidikan anak bangsa yang lebih kurang 29 tahunberjalan di Sawit Seberang.

melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Juni 2014(sebagaimana bukti terlampir), jadi adalah putusan yang sangat keliru dansangat salah, bilamana Judex Facti dengan memberikan pertimbangkanhukum, begitu saja menguatkan putusan peradilan tingkat pertama terhadappenguasaan objek perkara a quo oleh Pemohon Kasasi tanpa pertimbanganyang saksama;Bahwa dasar pertimbangan Judex Facti dengan penerapanhukumnya sudah melebihi apa yang menjadi tinjauan yuridis hukum,sehingga dengan pengambil alihan

Menyatakan Penggugat adalah salah satu pemegang saham yang sah diPBM Adipurusa;10.Menyatakan pengambil alihan PBM Adipurusa oleh Para Tergugat adalahperbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PBM Adipurusa danhukum, oleh karena itu batal demi hukum, dan harus dikembalikan kepadaPenggugat;11.Menyatakan batal demi hukum Rapat Dewan Komisaris, Rapat UmumTahunan, Rapat Umum Luar Biasa, melakukan dan mengalihnkan sahamkepada pemegang saham lain, melakukan pergantian pemegang saham,menjual saham

Dengan demikian jelasbahwa Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yangmengakibatkan kerugian Penggugat dan Penggugat Il, sehinggapengambil alihan pengoperasian IPA Bendang oleh Tergugat harusdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun danmerupakan tindakan yang sewenangwenang;Bahwa selanjutnya Penggugat dan Penggugat II point 32 halaman 27menyatakan Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalam positagugatan

Dengan demikian jelasbahwa Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yangmengakibatkan kerugian Penggugat dan Penggugat Il, sehinggapengambil alihan pengoperasian IPA Bendang oleh Tergugat harusdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun danmerupakan tindakan yang sewenangwenang;Bahwa antara wanprestasi, perobuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechcmatigeoverheidsdaad

Oleh karena dalamkesepakatan tanggal 18 Juni 2009 tersebut sama sekali tidak adamembahas mengenai pengambil alihan secara sepihak pengelolaan IPABendang dan Intake Loa Kulu oleh Para Termohon Kasasi.

Bahwa mengenai alasan pengambil alihan yang dilakukan TermohonKasasi Il dan kemudian pengelolaannya diserahkan Termohon Kasasi dengan alasan pencegahan kemungkinan berhentinya produksi danpenyaluran air bersin ke warga yang disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi. Alasan tersebut sangat tidak berdasarhukum, oleh karena faktanya tidak demikian.

Bahwa pengambil alihan secara sepihak pengelolaan Intake Loa Kulu danIPA Bendang oleh Para Termohon Kasasi tersebut, jelas dan nyata telahmengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi, karena selamadalam pengambil alihan tersebut sampai saat ini, harga air yang dialirkanoleh IPA Bendang tidak pernah lagi dibayarkan kepada Para PemohonKasasi baik dengan harga sementara terlebin dengan harga yangseharusnya berdasarkan SPKS tanggal 10 Januari 2003.

Pengambil alihan inisesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentangkeadaan bahaya (LN Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139 TLNRepublik Indonesia Nomor 2213) dan UndangUndang Nomor 50 PrpTahun 1960 tentang larangan organisasi dan pengawasan terhadapperusahaanperusahaan orang asing tertentu (LN RI Tahun 1960Nomor 157, TLN RI Nomor 2105 jo. Keputusan Presiden Nomor 315Tahun 1959 jo.

Lebih lanjutgugatan a quo dikabulkan dan dikuatkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam tingkat kasasi a quo;Bahwa perlu digaris bawahi dan diperhatikan dengan cermat,pengambil alihan oleh penguasa perang tertinggi pada saat ituadalah untuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia termasukkebijakan pengambilan berikut pelaranganpelarangan organisasiHal. 26 dari 40 hal. Put.

Nomor 485 PK/Pdt/2014tertentu dan pengambil alihan asset merupakan kebijakan dalamskala nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia, bukan sekedarkasus tertentu.

(Lebih lanjut kebijakan tersebutdikuatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.06/2011, berdasarkan salinan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 96/KM.6/2012 tentang penyelesaian statuskepemilikan aset bekas milik asing Cina);Bahwa padahal setelah pengambil alihan objek perkara a quo olehpenguasa perang tersebut telah dilakukan peralihan hak secarahukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku = yaknidiserahkan

swakelola oleh DinasPendidikan, siapa yang tahu adanya pembicaraan sebelum diadakan sosialisasi antaraTarminta dengan Suardi;Waktu sosialisasi tidak ada dibahas mengenai pengambil alihan meubelair olehDinas Pendidikan Kab.

KepulauanMentawai ;Bahwa yang menyampaikan SUWARDI PPTK kegiatan DAK 2009 ;Bahwa SUWARDI menyampaikan tentang pengambil alihan pengadaan meubelairsetelah selesai sosialisasi ;Bahwa pada waktu sosialisasi tidak disampaikan mengenai pengambil alihanmeubelair tersebut oleh Dinas ;Bahwa karena BAP Penyidik nomor 13 tersebut sudah dibuat sedemikian rupa kamitandatangani.

Yang membuatSPJ tersebut adalah SUWARDI;Bahwa kapasitas SUWARDI ketika mengatakan tentang pengambil alihan pengadaanmeubelair oleh yang bersangkutan adalah selaku PPTK kegiatan DAK;Bahwa Suwardi tidak pernah mengatakan bahwa pengambil alihan meubelair atasperintah terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Proses pemeriksaan dilaksanakan di SD 01 Sikakap, dikumpulkan 27 kepala sekolahdan disuruh membaca BAP yang disodorkan oleh Jaksa, ada yang kelirudiperbaiki,selanjutnya

KepulauanMentawai ;Bahwa yang menyampaikan SUWARDI PPTK kegiatan DAK 2009 ;Bahwa SUWARDI menyampaikan tentang pengambil alihan pengadaan meubelairsetelah selesai sosialisasi ;Putusan Tipikor No :07/Pid.B/TPK2013/PN.PDG. Halaman 103 dari 218Bahwa pada waktu sosialisasi tidak disampaikan mengenai pengambil alihanmeubelair tersebut oleh Dinas ;Bahwa karena BAP Penyidik nomor 13 tersebut sudah dibuat sedemikian rupa kamitandatangani.

Itu tidak benar, yang benar bahwa perkataan tersebut tidak pernahdiucapkan oleh terdakwa;Bahwa Tidak ada terdakwa mengatakan diambil alih oleh Dinas Pendidikan Kab.Kepulauan Mentawai;Bahwa Suwardi tidak pernah mengatakan bahwa pengambil alihan meubelair atasperintah terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai,Proses pemeriksaan dilaksanakan di SD 01 Sikakap, dikumpulkan 27 kepala sekolahdan disuruh membaca BAP yang disodorkan oleh Jaksa, ada yang keliru diperbaiki,selanjutnya

Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat dan Ill PembandingTermohon Kasasi danTergugat II Turut Terbanding Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39 Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.RPANGEMANAN,SH.

;Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat/ Pembanding /Termohon Kasasi dan III danTergugat II Turut Terbanding, Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39. Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.PANGEMANAN, SH.

Bahwa prinsip subrogasi adalah pengambil alihan hak tertanggung (PT.Markindo Perkasa) oleh penanggung (Penggugat / Pembanding / PemohonKasasi) dapat segera dilakukan setelah kerugian terjadi, walaupun gantikerugiannya sendiri belum dibayar oleh penanggung kepada Tertanggung ;Dalam asuransi pengangkutan laut penanggung baru berhak mengambil alihhak tersebut setelah penggantian kepada tertanggung dibayarkanperpindahan ini berlaku secara otomatis walaupun tertanggung tidakmemberikan surat kuasa mengenai

Bahwa dasar pengenaan bunga dari tagihan yangtidak jelas, adalah pengenaan bunga yang luarbiasa dari pengambil alihan piutang olehperusahaan yang baru saja didirikan danperusahaan yang diketahui tidak beroperasisebagai perusahaan keuangan sebagaimanamestinya. Dikuatirkan perusahaan tersebutsengaja dibuat hanya untuk mengelabui KreditorKonkuren atau dapat juga disebut kemungkinansebagai paper company ;V. Apakah Perusahaan Major Vantage Ltd. DanVersalite Investments Ltd.

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milikseseorang atas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atautanpa sepengetahuan orang yang merniliki hak atas sesuatu bendatersebut; bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda ataumenguasai suatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas bendatersebut merupakan pelanggaran atas hak dari pemegang hak atasbenda tersebut dengan kata lain perbuatan itu merupakan perbuatanyang melanggar hukum;bahwa, sebagaimana telah terungkap di persidangan Terdakwamengambil

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milik seseorangatas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpasepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut.bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasai suatu bendatanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakan pelanggaranatas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lain perbuatan itumerupakan perbuatan yang melanggar hukum.bahwa, sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milik seseorangatas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpasepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut.bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasai suatu bendatanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakan pelanggaranatas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lain perbuatan itumerupakan perbuatan yang melanggar hukum.e bahwa, sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan

Turut Tergugat ; Bahwa, selanjutnya sekitar Maret 2019 pihak Turut Tergugat dan PihakPenggugat melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat dan TergugatIl, dengan maksud/ tujuan untuk membicarakan rencana pengambil alihankepemilikan Turut Tergugat berikut penyelesaian kredit macet TurutTergugat oleh Penggugat sebagai calon pemilik baru Turut Tergugat ; Bahwa, dalam pertemuan tersebut disepakati secara lisan rencanapengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat dari pemilik lama kepadaPenggugat/calon pemilik

Turut Tergugat, dan telah mengeluarkan uang/biaya yaitu :Uang biaya proses pengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat sepertibiaya pengikatan jaminan, penilaian asset, penihilan tunggakan,membayar angsuran kredit dan lainlain total sebesar Rp. 2.396.704.982,(dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribusembilan ratus delapan puluh dua rupiah), karena itu patut dimohonkanagar Tergugat dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar gantikerugian tersebut kepada Penggugat :Bahwa